BANTEN POS

Tag: Seminar

  • Melalui Seminar Jurnalistik, UKM Komunikasi Srutivarta Unpam Serang Berbagi Tips untuk Jurnalis Pemula 

    Melalui Seminar Jurnalistik, UKM Komunikasi Srutivarta Unpam Serang Berbagi Tips untuk Jurnalis Pemula 

    SERANG, BANPOS – UKM Komunikasi Srutivarta Universitas Pamulang (Unpam) Serang menggelar seminar jurnalistik dengan tema ‘Panduan Praktis untuk Jurnalis Pemula’, Sabtu (4/5). Digelar di Aula Gedung A lantai 1, kegiatan tersebut menjadi salah satu ajang berbagi tips dan memberikan bekali generasi muda yang tertarik dalam dunia jurnalisme.

    Hadir sebagai pembicara seminar yaitu Heru Wahyudi, yang juga merupakan dosen Program Studi Administrasi Negara FISIP Unpam Serang dan telah memiliki pengalaman dalam dunia jurnalistik dan industri media, terutama media digital. Menurutnya, jurnalis merupakan salah satu profesi yang memegang peran penting dalam menyajikan informasi yang benar kepada masyarakat.

    “Seminar ini bertujuan untuk memberikan panduan praktis bagi calon jurnalis pemula dalam memulai dan mengembangkan karir di dunia jurnalistik,” ujarnya.

    Heru mengatakan, keterampilan jurnalistik penting dipelajari oleh mahasiswa agar mampu mencari dan mendapatkan informasi secara benar. Terlebih, saat ini kabar hoaks begitu melimpah sehingga butuh keterampilan dalam membedakan informasi yang benar dan bohong.

    “Keterampilan jurnalistik tak hanya penting bagi jurnalis tapi juga bagi mahasiswa,” ucapnya.

    Ia pun menyatakan, keterampilan jurnalistik juga berguna bagi mahasiswa agar bisa menyampaikan gagasan secara jelas dan efektif. Heru menegaskan bahwa keterampilan jurnalistik ini juga dapat membantu mahasiswa agar dapat dengan bijak dan kritis dalam mengonsumsi berita.

    “Keterampilan jurnalistik juga membantu agar mahasiswa mengonsumsi berita dengan bijak dan kritis,” tandasnya.

    Seminar ini terbuka untuk mahasiswa, para pemula yang tertarik dalam dunia jurnalisme, dan siapa saja yang ingin memperdalam pengetahuan tentang jurnalistik. (MUF)

  • Seminar Green Bulding FT Unbaja

    Seminar Green Bulding FT Unbaja

    SERANG, BANPOS – SEMINAR Green Bulding diselenggarakan Fakultas Teknik Universitas Banten Jaya di Teras Meeting Kampus 1, Kamis (26/10), Penyelenggaraan kegiatan diikuti mahasiswa semester ganjil mulai semester 3, 5 dan 7 dari program studi Teknik Sipil, Teknik Lingkungan dan Teknik Industri.

    Selain dihadiri oleh mahasiswa, Budi Susanto Manager Marketing Artha Jaya Mas, Sumarjoko Kepala Cabang Serang PT Propan Raya ICC, dosen tetap serta kaprodi Teknik, praktisi pun ikut serta memeriahkan acara tersebut sampai selesai.

    “Acara ini dapat terwujud diawali dari kunjungan perwakilan Artha Jaya-Propan menjajaki yang bisa dikerjasamakan, karena adanya link n match Perguruan tinggi, kami menyambut baik hal tersebut dan terdapat suatu kersepakatan untuk adanya MOU, sehingga kegiatan ini dapat terwujud bentuk implentansi kegiatan perdana kami,” ungkap Nila Prasetyo Artiwi disampaikan dalam sambutannya.

    Sementara, Acara ini di buka Dekan Fakultas Teknik Unbaja, Anis Masyruroh. Anis menyampaikan bahwa Seminar Bulding sangat tepat karena dapat menyatukan kolaborasi dari ke tiga prodi yang ada di teknik Universitas Banten Jaya serta mengusung tema mahasiswa sehat, membangun lingkungan sehat, berharap kegiatan ini dapat di serap termanfaatkan oleh para peserta yang mengikuti pungkasnya.

    “Terlihat begitu banyak antusias mahasiswa yang hadir mengikuti rangkaian kegiatan. Acara sangat meriah mahasiswa sangat aktif dengan banyaknya pertanyaan yang belum mereka pahaminya,” ungkapnya.

    Ega Faudillah Product Marketing Officer Regional PT Propan Raya ICC membanjiri voucher maupun hadiah di sela memberikan materinya di pandu Moderator Sri Mukti sehingga membuat suasana sangat meriah, Seminar Green Bulding berisi bukan sekedar acara memperkenalkan produk cat yang sehat, ramah lingkungan dan aplikasi cat namun mulai diperkenalkan kepada mahasiswa yang hadir Dunia Cat, mulai cara kerja cat, komposisi cat, serta fungsi cat.

    “Kami memperkenalkan produk cat agar mahasiswa dapat bisa memilih cat yang sesuai kebutuhan, apalagi peserta ini sebagian besar merupakan mahasiswa teknik sipil yang erat kaitannya dalam kebutuhan cat baik interior maupun eksterior,” ucapnya.

    Perkembangan teknologi bahan terus berkembang namun kita dapat belajar dan menggagas
    masa depan secara berkelanjutan Sustainable Cultur, Architectur And Nature. (AZM)

  • Debat Capres Paling Cocok di Perguruan Tinggi

    Debat Capres Paling Cocok di Perguruan Tinggi

    JAKARTA, BANPOS – Kampanye di lembaga pendidikan dipersempit hanya untuk Perguruan Tinggi. Model kampanyenya bisa debat, seminar, workshop, dialog politik, atau talk show. Terpenting, mengedepankan asas dan prinsip keadilan.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menetapkan metode kampanye yang boleh dilakukan di lembaga pendidikan. Aturan tersebut akan dituangkan dalam rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Perubahan atas PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Pemilu).

    “Kampanye di fasilitas pendidikan harus sesuai karakter pendidikan, yaitu mengedepankan karakter intelektual,” jelas Komisioner KPU Bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu Idham Holik da­lam keterangannya, kemarin.

    Idham menjelaskan, kampanye di fasilitas pendidikan diperbolehkan den­gan metode debat, seminar, workshop, dialog politik, atau talk show.

    Dia mengingatkan, kampanye tidak boleh mengganggu kegiatan proses pen­didikan, baik belajar mengajar ataupun perkuliahan.

    Seluruh bentuk kampanye di kampus, kata Idham, harus mengedepankan asas dan prinsip keadilan. KPU akan mewa­jibkan penyelenggara mengundang lebih dari satu peserta pemilu.

    “Jadi dalam satu forum itu tidak hanya satu peserta Pemilu atau calon anggota legislatif (caleg). Tapi seluruh peserta Pemilu atau semua caleg, sehingga akademik atmosfernya terwujud,” jelasnya.
    Idham juga menegaskan, kampanye di lembaga pendidikan harus sudah mendapatkan izin dari penanggung jawab tem­pat pendidikan dan tidak menggunakan atribut kampanye.

    KPU, kata dia, masih perlu melaku­kan pembahasan lebih lanjut sebe­lum dituangkan dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.
    “Akan kami matangkan dan kami tu­angkan dalam keputusan,” katanya.

    Pengamat Politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Firman Manan menilai, kampanye di lembaga pendidikan akan lebih ideal dan punya nilai strategis bila dibandingkan dengan di ruang publik atau lapangan.

    Kata dia, kampanye di lembaga pen­didikan tidak akan terjadi hal-hal yang bersifat artifisial atau hiburan, bahkan bagi-bagi uang.

    “Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bisa menjadi pola anyar dalam pelaksan­aan kampanye, terutama bagi para peserta pemilu,” kata Firman.

    Namun, Firman tidak menampik bi­la kampanye di lembaga pendidikan, ada beberapa pihak yang tidak boleh terlibat dalam proses kampanye. Seperti, dosen sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus netral.

    “Tapi ada mahasiswa sebagai pemilih muda yang harus disentuh oleh informasi-informasi tentang kampanye,” usulnya.

    Bahkan, kata Firman, kampanye di lem­baga pendidikan bisa menjadi pendongkrak citra partai politik (parpol) yang dianggap kurang baik di mata calon pemilih, khusus­nya mereka yang masih muda.

    Sebagai informasi, KPU bakal melarang kampanye di sekolah meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) memperbolehkan kampanye di tempat pendidikan.

    Aturan tersebut dimuat dalam Pasal 72A ayat (4) rancangan revisi peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu yang saat ini masih dalam tahap uji publik.

    Dalam aturan itu, tempat pendidikan yang diperbolehkan untuk kampanye adalah per­guruan tinggi. Maka dari itu, kampanye di sekolah tidak dapat dilakukan.

    “Tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pergu­ruan tinggi yang meliputi universitas, in­stitut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan/atau akademi komunitas,” tulis revisi PKPU Nomor 15 Tahun 2023.(PBN/RMID)

  • Bangun Solidaritas Pemuda Tetap Produktif Ditengah Pandemi

    Bangun Solidaritas Pemuda Tetap Produktif Ditengah Pandemi

    SERANG, BANPOS – Gerakan Pramuka Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) mengadakan kegiatan Dialog Pemuda Nasional secara daring dalam rangka Refleksi HUT Pramuka dan Dirgahayu Republik Indonesia tahun 2020.

    Dalam kegiatan tersebut, diangkat tema ‘Solidaritas Pemuda Untuk Tetap Produktif di Era Pembiasaan Baru.’ Kegiatan ini dilaksanakan secara daring pada aplikasi google meet dan live streaming melalui kanal YouTube BANPOS TV.

    Kegiatan tersebut menghadirkan pembicara, tokoh pemuda milenial, Ketua Bidang Pemberdayaan Minat dan Bakat Pemuda Rumah Milennials, yang juga merupakan Purna Ketua Dewan Kerja Nasional, Yudha Adyaksa.

    Pemateri lainnya adalah Anggota Bidang Penelitian dan Evaluasi Dewan Kerja Nasional Gerakan Pramuka, Ahmad Syaifullah, dan Bendahara Dewan Kerja Daerah Gerakan Pramuka Banten, Saefullah.

    Ketua Gugus Depan Gerakan Pramuka Untirta, Suwaib Amiruddin menyatakan, maksud tema kegiatan adalah sebagai bentuk kepedulian pramuka terhadap kondisi bangsa hari ini sehingga menjadi solusi dari permasalahannya.
    “Kita sama-sama membangun solidaritas dengan rasa kekeluargaan, kebersamaan dan gotong royong guna memberikan solusi dari permasalahan dengan aktifitas produktif,” jelas akademisi Untirta ini.

    Sementara itu, Ketua Dewan Racana Sultan Ageng Tirtayasa Gerakan Pramuka Untirta, Yoga Rhomana menambahkan, tujuan kegiatan tersebut adalah untuk meningkatkan semangat pemuda untuk tetap produktif di masa pandemi.

    “Menumbuhkan rasa solidaritas pemuda dalam mencintai negeri dengan berbagai kegiatan produktif, serta berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang produktifitas pemuda saat ini, agar tetap bermanfaat untuk orang lain.” Kata Yoga .

    Kegiatan dialog interaktif yang terbagi dalam 3 sesi dengan topik pembicaraan berbeda ini berjalan dengan lancar dengan penuh antusias peserta yang terdiri dari berbagai wilayah di Indonesia.
    Salah seorang peserta asal Denpasar, Bali, Rosmayana berharap kegiatan tersebut tidak hanya dilaksanakan sekali saja, namun dapat terus berkelanjutan dan dapat diterapkan dalam kehidupan yang saat ini sedang dalam masa pandemi.

    “Semoga dengan kegiatan ini bisa memotivasi semua kalangan pemuda terutama kaum Milenial untuk tetap produktif, walaupun banyak kegiatan yang terbatas, tetapi tidak mengurangi pemberian manfaat yang luas,” tandasnya.(RLS)

  • PPh Orang Pribadi Dianggap Mendesak untuk Dioptimalkan

    PPh Orang Pribadi Dianggap Mendesak untuk Dioptimalkan

    SERANG, BANPOS – Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas FEB Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Mazda Eko Sri Tjahjono, menyebut bahwa pengelolaan pajak penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi (WPOP), utamanya nonkaryawan perlu untuk dioptimalkan. Hal ini dikarenakan, jumlah wajib pajak pekerja bebas semakin bertambah, seiring dengan perkembangan industri digital belakangan ini.

    Hal itu diungkapkan olehnya, dalam webinar series DDTC bertajuk ‘Pengelolaan Pajak Penghasilan WPOP’. Menurutnya, PPh OP terkait dengan pekerja bebas dan transaksi digital perlu dioptimalkan.

    “Penerimaan PPh OP perlu ditingkatkan, karena secara jumlahnya masih minim. Selain itu, masih terdapat sektor yang belum bisa di-cover, seperti transaksi-transaksi yang dilakukan pekerja bebas dan tranksaksi digital,” ujar Mazda, Kamis (6/8).

    Ia mengatakan, subjek pajak WPOP terbagi menjadi subjek pajak dalam negeri (SPDN), yang terdiri atas pegawai tetap dan tidak tetap, penerima pensiun, pengusaha, serta pekerja bebas dan subjek pajak luar negeri yaitu tenaga kerja asing.

    Dalam kesempatan itu juga, Mazda menjelaskan teknis perhitungan PPh untuk pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan pekerja bebas.

    “Setiap wajib pajak memiliki kewajiban yang sama, tetapi masing-masing memiliki tata cara perhitungan penghasilan kena pajak berbeda,” tandasnya.

    Sementara itu, Dosen Fakultas FEB Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Ayu Noorida Soerono menyatakan ada dua permasalahan utama terkait WPOP.

    Ia menyebutkan, diantaranya adalah kepatuhan pajak rendah. Persoalan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan mahasiswa Sultan Ageng Tirtayasa di wilayah Banten.

    “Dari penelitian itu, terdapat beberapa temuan atau kesimpulan,” jelasnya.

    Persoalan lainnya adalah, rendahnya realisasi penerimaan pajak dari PPh Pasal 25/29 orang pribadi pada 2018, yang hanya 42,35 persen dari target.

    Temuan yang dihasilkan dari penelitian itu berupa pengetahuan perpajakan masyarakat yang masih rendah, kemudian kemudahan yang diberikan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan tidak berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

    Diketahui pula, sanksi administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan yang terakhir yaitu, masyarakat memiliki NPWP hanya untuk memenuhi persyaratan tertentu, misal melamar kerja.

    “Namun, mereka tidak melaksanakan kewajiban yang diharuskan,” tandasnya.

    Dalam webinar series DDTC itu, hadir pula Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Akhmadi. Ia menyampaikan dalam sambutannya, bahwa FEB Sultan Ageng Tirtayasa terus berupaya memberikan terobosan dan perhatian khusus pada sektor perpajakan.

    Mulai dari membentuk tax center, program studi khusus perpajakan, bekerjasama dengan Kanwil DJP Banten dalam program relawan pajak selama dua tahun terakhir, termasuk menjalin MoU dengan DDTC.

    “Ini adalah jalan yang baik untuk mendekatkan kalangan akademisi dengan praktisi, karena kolaborasi keduanya akan menghasilkan value yang pasti lebih baik dibandingkan kita berjalan sendiri-sendiri,” ucapnya.

    Sementara itu, Partner of Tax Research & Training Services DDTC, Bawono Kristiaji menilai topik pengelolaan PPh WPOP sangat strategis dan relevan. Pasalnya, Pemerintah masih harus menggali beberapa objek terkait dengan PPh OP, agar penerimaan pajak optimal.

    “Apalagi Indonesia memasuki bonus demografi, sehingga memiliki basis pajak yang besar,” katanya.

    Menurutnya, penting untuk memperhatikan cara agar pengelolaan basis pajak tersebut dapat tercermin dalam pos penerimaan pajak, baik dari segi kebijakan maupun administrasi.

    “Tahun lalu sudah ada SE dirjen pajak mengenai implementasi compliance risk management (CRM). Dengan adanya penerapan CRM kita juga berharap semoga pengelolaan dan perlakuan WPOP semakin baik,” ujar Bawono.

    Sekadar informasi, webinar tersebut merupakan seri keenam dari 14 webinar yang diselenggarakan untuk menyambut HUT ke-13 DDTC, yang jatuh pada 20 Agustus. Webinar ini dilakukan bersama 15 perguruan tinggi dari 26 perguruan tinggi yang telah menandatangani kerja sama pendidikan dengan DDTC.

    DDTC adalah sebuah lembaga riset dan konsultan yang bergerak dalam bidang perpajakan.(MUC)

    Sumber: DDTC

  • Seminar Imadiklus, Indonesia Sudah Surplus Guru

    Seminar Imadiklus, Indonesia Sudah Surplus Guru

    JAKARTA, BANPOS – Kondisi pendidikan di Indonesia dirasa masih belum ideal. Mulai dari segi kebijakan, perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan ditingkat lembaga pendidikan. Bahkan disebutkan bahwa secara standar internasional, Indonesia sudah mengalami kondisi surplus guru.

    Hal tersebut menyeruak dalam seminar nasional daring yang dilaksanakan oleh Ikatan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah se-Indonesia (Imadiklus) dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei 2020.

    Guru besar Universitas Negeri Jakarta, Hafid Abbas memaparkan, adanya beberapa kebijakan yang tidak sinkron dengan hasil yang diharapkan. Dengan berdasarkan hal tersebut, ia merasa kondisi ini akan mengancam dunia pendidikan kedepannya.

    Ia memberi contoh, besarnya anggaran pendidikan, akan tetapi dirasa justru mutu pendidikan semakin merosot.

    “Kedua, meningkatnya anggaran sertifikasi guru tapi dampaknya terhadap dunia pendidikan belum terlihat,” paparnya.

    Ia juga mengklaim, jumlah guru di Indonesia secara standar internasional sudah dapat dinyatakan surplus, atau berlebih.

    “Selain itu, masih ada 88.8 persen dari sekitar 220 ribu sekolah SD hingga SMA/SMK yang belum melewati standar minimal dan hanya 0.65 persen yang berstandar Internasional,” jelas Ketua Senat UNJ tersebut.

    Mantan Ketua Komnas HAM ini menegaskan, hal yang harus pertama kali dibenahi adalah terkait standar pendidikan yang dirasa menjadi induk masalah carut marutnya dunia pendidikan saat ini.

    Selain itu, ia menuding bahwa pendidikan terus terbelenggu dalam intervensi politik, baik di pusat maupun di daerah. Hal ini dikarenakan, profesionalisme beberapa pimpinan yang mengurusi bidang pendidikan diragukan. Baik dari latar belakang secara akademis, maupun rekam jejaknya.

    “Misalnya ada Kepala Dinas Pendidikan yang berasal dari urusan pemakaman, ada pula dari urusan pasar, dan sebagainya. Ini bertentangan dengan Konvensi UNESCO dan ILO (1966) yang mensyaratkan bahwa urusan pendidikan diprioritaskan kepada mereka yang mengerti pendidikan dan berpengalaman menjadi guru,” terangnya.

    Menurutnya, kondisi tersebut juga terlihat di jenjang pendidikan tinggi. Diantara 4.715 institusi pendidikan tinggi di seluruh Indonesia, hanya 96 PT yang berakreditasi A. Sehingga menurutnya, hal ini menyebabkan kebijakan kampus merdeka dan merdeka belajar menjadi sulit diterapkan.

    “Semestinya, kebijakan merdeka belajar dan kampus merdeka dilakukan jika, seluruh sekolah dan seluruh perguruan tinggi sudah melewati standar minimal. Inilah tugas kementerian untuk bekerja semaksimalnya dengan anggaran yang ada untuk meingkatkan standar akreditasi tersebut,” terangnya.

    Dalam seminar tersebut, Hafid juga mengungkapkan bahwa sebaiknya setiap kebijakan yang diambil oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan penelitian ilmiah terlebih dahulu, agar dapat berbasis bukti (evidence base).
    “Tanpa penelitian itu, kebijakan yang diambil sama seperti mengobati pasien tanpa mengerti penyakitnya,” tandasnya.(PBN)

  • DPD HA IPB Banten akan Gelar Seminar dan MUSDA ke III

    DPD HA IPB Banten akan Gelar Seminar dan MUSDA ke III

    SERANG, BANPOS – Dewan Pengurus Daerah Himpunan Alumni (DPD HA) Institut Pertanian Bogor (IPB) Provinsi Banten akan menggelar Seminar dan Musyawarah Daerah ke III yang akan berlangsung pada tanggal 21 Desember 2019 besok.

    Acara tersebut akan dihadiri oleh Rektor IPB, Gubernur Banten dan para pemateri yang ahli di bidangnya masing-masing. Sedang tema seminar yang akan diusung adalah melangkah maju bersama, menghimpun segenap potensi pembangunan Agro- Maritim 4.0 untuk Banten Mandiri.

    Ketua OC, Anda mengatakan bahwa Musda tersebut bermuatan tiga giat agenda,

    “Alhamdulillah kita akan gelar musda dengan tiga agenda, pertama membangun pola sinergi pembangunan di Banten di mulai dengan Memorandum of Understanding antara IPB University dan Provinsi Banten. Kedua kami berterima kasih atas berkenannya bapak Gubernur Banten untuk menjadi Keynote Speaker dalam memberikan energi positif untuk menghadapi kenyataan dan harapan dengan optimis di era masa kini dalam menjawab Agro Maritim. Ketiga memberikan pandangan stadium general yang akan disampaikan oleh Rektor IPB University Arif Satria dalam potensi pembangunan agro maritim 4.0 di Banten,” ujar Anda, Jumat (20/12).

    Disebutkan, kegiatan seminar tersebut berencana menghadirkan pembicara skala nasional yang juga Alumni IPB, yakni : Amalia E. Maulana, Ph.D; Nasir M. Daud, S.P, MM; Akhmad Solihin, S.Pi, M.H; Ir. Atam Gutama; dan Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.

    Sementara Ketua Staring Comitee Junaedi Ibnu Jarta yang juga mantan Ketua DPRD Lebak itu menyebut, rangkaian acara itu juga menjadi sebuah ikatan silaturahmi di antara para alumni untuk berkolaborasi ikut andil dalam berkontribusi untuk pembangunan di Banten.

    “Kebersamaan atau persatuan Alumni IPB adalah kekuatan utama untuk membumikan keilmuan IPB University dalam wujud konkrit seperti memberikan program nyata di Provinsi Banten baik langsung maupun tidak langsung, Kita selaku Alumni IPB mendukung pendirian BUMD di bidang Agro yang digagas oleh pa Gubernur Banten,” paparnya. (WDO)