BANTEN POS

Tag: Serang Banjir

  • Data Banjir Kabupaten Serang, Ribuan Rumah dan Ratusan Hektare Sawah Terendam

    Data Banjir Kabupaten Serang, Ribuan Rumah dan Ratusan Hektare Sawah Terendam

    SERANG, BANPOS – Pusdalops BPBD Kabupaten Serang, memperbaharui laporan sementara bencana banjir dan cuaca ekstrem di wilayah Kabupaten Serang per tangg 6 Maret 2022 pukul 18:00 WIB. Dalam laporan tersebut, terdata sebanyak 2.682 rumah terdampak banjir dan satu orang meninggal dunia di Kampung Dermayon RT 04/RW 02 Desa Pamengkang, Kecamatan Keramatwatu, Kabupaten Serang.

    Ketua harian Crisis Center pada BPBD Kabupaten Serang, Jhonny E Iskandar, mengungkapkan bahwa ribuan rumah terdampak itu tersebar di 15 Kecamatan 23 Desa. Selain rumah, sebanyak 175 hektare lahan persawahan pun terdampak banjir.

    “Hasil Pantauan saat ini pukul 17:00 WIB, cuaca berawan, dapur umum di Kecamatan Cinangka masih beroperasi,” ujarnya.

    Ia menjelaskan, beberapa wilayah di 14 Kecamatan yang terdampak banjir saat ini sudah surut. Selanjutnya, pengungsi di Desa Rancasanggal dan Desa Cikolelet Kecamatan Cinangka, sudah kembali kerumah masing-masing.

    “Banjir masih menggenangi rumah di Kecamatan Cinangka Desa Rancasanggal sebanyak 6 Rumah dengan tinggi muka air 15-30 sentimeter dan 6 Rumah di Desa Cikolelet masih tergenang dengan tinggi muka air 15-30 sentimeter,” jelasnya.

    Jhonny mengatakan, pendistribusian bantuan logistik dilakuin di Kecamatan Cinangka tepatnya di Desa Rancasanggal. Ia menyampaikan, sejumlah kebutuhan mendesak diantaranya terpal alas atau matras, makanan siap saji, paket sembako, paket bayi, paket sandang, air bersih, paket kesehatan atau obat-obatan, selimut dan family kit.

    “Kami berupaya untuk melakukan koordinasi dengan seluruh Dinas/Instansi/Lembaga terkait, hingga melakukan evakuasi warga yang terdampak banjir,” katanya.

    Adapun satu korban MMB usia dua tahun, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada hari Rabu (2/3) pukul 12:30 WIB. Rincian wilayah terdampak diantaranya Kecamatan Padarincang 6 Desa, Gunungsari 1 Desa, Ciomas terdampak akses jalan, Waringin Kurung 1 Desa, Kramatwatu 2 Desa, Kragilan 1 Desa, Cinangka 2 Desa, Ciruas 3 Desa, Baros 1 Desa, Lebak Wangi 1 Desa, Pontang 1 Desa, Mancak 1 Desa, Pamarayan 1 Desa, Cikeusal 1 Desa, dan Pabuaran 1 Desa.

    (MUF/AZM)

  • Korban Banjir Banyak Tak Terdata, Rusunawa Margaluyu Didorong Jadi Huntara

    Korban Banjir Banyak Tak Terdata, Rusunawa Margaluyu Didorong Jadi Huntara

    SERANG, BANPOS – Banjir yang terjadi di Kota Serang menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Salah satunya yaitu pendataan rumah yang rusak dan hanyut akibat bencana banjir tersebut. Pasalnya, data resmi yang dirilis oleh Pemkot Serang dianggap tidak merepresentasikan kondisi sebenarnya di lapangan. Karena, banyak rumah yang hanyut dan rusak namun tidak masuk dalam data yang dirilis.

    Seperti yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi, saat mendatangi kantor BPBD Kota Serang untuk melakukan monitoring mengenai penanganan bencana banjir tersebut.
    Dalam kunjungannya, Budi sempat memprotes data yang dirilis oleh Pemkot Serang mengenai jumlah rumah rusak akibat banjir yang terjadi pada Selasa (1/3) kemarin. Sebab menurutnya, dirinya menemukan data yang lebih banyak saat turun ke lapangan.

    “Di satu titik saja saya bisa menemukan lima rumah yang rusak parah. Tolong datanya diperbaiki lagi,” ujarnya, Rabu (2/3).

    Sementara itu, Budi menuturkan bahwa sejumlah penyintas yang terdampak banjir dengan kondisi rumah rusak berat rata-rata dibangun di bantaran sungai. Budi mengatakan, para penyintas yang rumahnya rusak berat dapat sementara waktu ditempatkan di Rumah susun (Rusun) Margaluyu milik Pemkot Serang.

    Namun ke depannya, Budi menegaskan bahwa para penyintas yang rumahnya rusak parah maupun hanyut dan berlokasi di sempadan sungai, untuk tidak lagi membangun di sana. Karena berdasarkan Perda sempadan, tidak boleh ada bangunan rumah di bantaran kali atau sungai.

    “Rumah di bantaran sungai, dari dulu saya sudah melarang saat sidak-sidak banjir sebelumnya, tidak boleh membangun rumah di atas kali. Antisipasinya, Pemkot Serang memiliki Rumah susun, pindahkan korban ke Rusun, dan dia (penyintas) harus mau, wajib,” ucapnya.

    Ia mengatakan, meskipun masyarakat sudah diimbau terkait Perda sempadan, faktanya saat ini masih banyak masyarakat yang mendirikan bangunan rumah di bantaran sungai. Menurut Budi, seharusnya RT dan RW setempat tidak memperbolehkan adanya bangunan tersebut.

    “Pada kenyataannya, faktanya saat ini ada bangunan rumah di bantaran sungai. Seharusnya tidak diperbolehkan oleh RT RW setempat, lurah dan kecamatan, ada Perda Sempadan, tetap tidak boleh ada bangunan di bantaran sungai,” jelasnya.

    Budi meminta agar masyarakat tidak memaksakan untuk kembali membangun rumah di bantaran sungai. Dikhawatirkan, apabila kembali terjadi banjir bandang, masyarakat yang di bantaran sungai akan menjadi korban lagi.

    “Karena kita sudah ada Perda sempadannya, jangan memaksakan juga masyarakatnya, kita tempatkan ke tempat yang lebih baik. Kalau misalkan ada banjir bandang kan, yang terseret menjadi korban kan siapa? Kan mereka sendiri,” ucapnya.

    Di sisi lain, untuk korban banjir dengan kondisi rumah rusak berat, bisa diberi bantuan oleh Pemkot Serang melalui anggaran dana tak terduga (DTT). Melalui DTT, nantinya dapat digunakan untuk upaya penanganan terhadap masyarakat pasca bencana.

    “Khusus untuk rumah roboh, harus diberi bantuan misalnya dana keuangan oleh pemerintah untuk bisa membangun rumah kembali,” katanya.

    Pihaknya pun akan melakukan rapat dengan sejumlah OPD terkait untuk penanganan rumah roboh. Hal itu juga dilakukan untuk membahas penanganan saluran-saluran drainase.

    “Kita juga bisa sinergi dengan DPUPR Provinsi kaitannya dengan pengerukan sungai Cibanten. Sidak waktu banjir tahun kemarin saya sudah sampaikan dan minta untuk dikeruk, tetapi tidak dilaksanakan,” ungkapnya.

    Ia mengatakan, seharusnya Pemrov dalam hal ini DPUPR, melakukan pengerukan di semua drainase yang merupakan kewenangan Provinsi. Sisanya, apabila drainase masuk ke kewenangan Kota, maka pihak Pemkot melalui DPUPR yang akan melakukan pemeliharaan. “Yang paling utama, kesadaran masyarakat terkait buang sampahnya,” ungkapnya.

    Terpisah, Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Ratu Ria Maryana, juga menemukan sejumlah rumah yang rusak parah di Kampung Angsoka Jaya, Kelurahan Kasemen.

    Hal itu setelah adanya laporan dari masyarakat bahwa di kampung tersebut terdapat sejumlah rumah warga yang rusak, namun tidak terdata oleh Pemkot Serang.

    Berdasarkan pantauan di lapangan, Ratu Ria datang ke lokasi sekitar pukul 18.30 WIB. Kedatangan Ratu Ria di sambut oleh RT setempat, dan langsung mendatangi sejumlah rumah yang terdampak rusak parah.

    Ria mulanya mendatangi rumah Hayumi, penyintas yang rumahnya hanyut terbawa arus banjir. Di sana, ia mendapati rumah tersebut dalam kondisi yang memprihatinkan.

    Rumah yang dibangun dengan bahan papan kayu tersebut sebagian sudah hanyut. Sedangkan sisanya, sudah tidak dapat digunakan lagi lantaran banyak bagian yang rusak.

    Setelah itu, Ria pun mendatangi penyintas lainnya yakni Santusi. Pria paruh baya yang merupakan guru mengaji di lingkungannya itu pun rumahnya hanyut keseluruhan terbawa arus banjir.

    Bahkan, yang tersisa dari rumahnya hanyalah sedikit pondasi rumah dia, yang juga dalam kondisi terjatuh. Rumahnya itu biasa digunakan untuk anak-anak belajar mengaji.

    Santusi menceritakan, awalnya ia mengira banjir yang terjadi hanya seperti banjir-banjir sebelumnya. Namun ternyata, banjir yang terjadi bahkan membuat rumahnya hanyut.

    “Jadi di belakang rumah itu sebenarnya ada pohon yang besar. Jadi sepertinya rumah hanyut karena pohon itu ikut hanyut. Saya dan keluarga sedih saat melihat rumah kami hanyut seperti itu,” ujarnya, Rabu (2/3).

    Mendengar hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Ratu Ria Maryana, mengaku prihatin dengan kejadian yang dialami oleh warga Kota Serang, khususnya Hayumi dan Santusi, yang harus kehilangan tempat tinggalnya.

    Ia mengatakan, pihaknya mendapatkan informasi bahwa di Kampung Angsoka Jaya terdapat sejumlah rumah yang rusak berat bahkan hanyut akibat banjir kemarin, namun tidak terdata oleh Pemkot Serang.

    “Makanya kami langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan ini. Karena jangan sampai ada masyarakat yang terdampak parah, namun tidak terdata sehingga malah tidak mendapatkan bantuan,” katanya.

    Ratu Ria mengaku akan mengusahakan agar Hayumi dan Santusi bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah, sehingga mereka bisa mendapatkan kembali kediaman yang layak untuk ditinggali.

    “InsyaAllah kami akan mengusahakan agar bantuan untuk pembangunan kembali rumah mereka dapat disalurkan. Kami akan berkoodinasi dengan PUPR maupun Perkim Kota Serang,” ucapnya.

    Bahkan menurutnya, jika memang di Kota Serang tidak memiliki anggaran yang cukup, maka pihaknya akan mencari cara agar mereka mendapatkan bantuan dari provinsi, maupun pusat.

    “Karena kami ada fraksi-fraksi di setiap tingkatan. Jika memang tidak bisa di Kota Serang, maka kami akan usahakan untuk bisa mendapatkan bantuan dari provinsi maupun pusat melalui fraksi-fraksi kami,” tutur wanita yang juga merupakan Ketua DPD I Partai Golkar Kota Serang ini.

    Sementara itu, Ketua RT 02 RW 09 Kampung Angsoka Jaya, Khaerul Saleh, mengatakan bahwa di lingkungannya terdapat sebanyak 41 rumah yang terdampak banjir.

    “Paling parah berjumlah dua. Diantaranya satu hanyut dan satunya rusak parah. Untuk sementara ini, belum ada pendataan dari pihak pemerintah, namun saya berinisiatif untuk mendata sendiri warga saya yang terdampak, dan melaporkannya ke kelurahan,” tandasnya.

    (DZH/AZM)

  • Soal Amdal Sampai Penyempitan Sungai, Kini Musibah Makin Rumit

    Soal Amdal Sampai Penyempitan Sungai, Kini Musibah Makin Rumit

    SERANG, BANPOS – Peristiwa banjir yang terjadi di beberapa kabupaten/kota menjadi sebuah hal yang dianggap menunjukkan adanya permasalahan yang selama ini belum diselesaikan. Kerumitan dalam mencegah terjadinya banjir dituding karena adanya pembangunan yang tidak sesuai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan juga masih terjadinya penyempitan sungai selama ini di Banten.

    Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy meminta persoalan penyempitan badan sungai menjadi perhatian semua pihak tanpa kecuali, baik pemerintah maupun masyarakat. Menurutnya, penyempitan badan sungai di Cibanten diyakini menjadi penyebab utama terjadinya banjir di Kota Serang Selasa (1/3) lalu.

    “Lihat itu, masa sampai ada bangunan yang menjorok, nyaris berada di badan sungai,” kata Andika kepada pers saat meninjau langsung kondisi aliran sungai Cibanten di Kawasan Sempu, Kota Serang, Rabu (2/3). Andika yang didampingi Walikota Serang Syafrudin diajak melihat langsung penyempitan badan sungai di lokasi tersebut oleh Kepala BBWSC 3 (balai besar wilayah sungai cidanau-ciujung-cidurian) I Ketut Jayada, setelah sebelumnya mereka juga meninjau Bendungan Sindangheula.

    Menurut Andika, dalam waktu dekat ini perlu dilakukan upaya penertiban bangunan yang berada di daerah aliran sungai (DAS). Andika meminta Pemkot Serang sebagai pemda yang berwenang terkait izin mendirikan bangunan (IMB) di wilayah Kota Serang yang dilintasi Sungai Cibanten melakukan langkah-langkah penertiban.

    Saat ini, Pemprov Banten sendiri tengah menunggu detail engineering design (DED) kegiatan penataan badan sungai dan DAS Cibanten yang tengah dikerjakan BBWSC 3.

    “Memang kan sudah masuk dalam perencanaan dan penganggaran pihak BBWSC 3 soal penataan Cibanten ini. Nanti tiba waktu pelaksanaan pengerjaannya kami dan Pemkot Serang yang akan mengawal terkait penertiban lahannya,” papar Andika.

    Terkait penyempitan badan sungai sendiri, Andika mengakui hal itu bukan hanya disebabkan oleh berdirinya bangunan-bangunan di DAS. Lebih dari itu perilaku masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan dengan membuang sampah ke sungai juga menjadi penyebab terjadinya penyempitan badan sungai.

    “Jadi minta tolong kepada teman-teman pers juga untuk bisa ikut membantu mengedukasi masyarakat terkait dengan peduli lingkungan ini,” kata Andika.

    Sebelumnya saat meninjau Bendungan Sindangheula, Kepala BBWSC 3 I Ketut Jayada menerangkan kepada Andika dan Syafrudin, bahwa pada malam hari sebelum terjadinya banjir di Kota Serang tersebut, wilayah Kota Serang dan wilayah hulu aliran Sungai Cibanten di Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang diguyur hujan deras dengan intensitas tinggi dan di luar kebiasaan.

    “Curah hujannya mencapai 243 mm dengan durasi yang sangat lama, dan (hujan) ini yang disebut dengan hujan kala ulang yang siklusnya 200 tahunan. Ini luar biasa sekali,” kata Ketut.

    Akibat curah hujan yang luar biasa tinggi tersebut, Bendungan Sindangheula mengalami kelebihan volume air sebanyak 2 juta kubik dari kapasitas maksimumnya yang sebesar 9 juta kubik. Kelebihan volume air sebesar 2 juta kubik itu lah, kata Ketut, yang kemudian secara alami mengalir ke sungai Cibanten.

    “Masalahnya Sungai Cibanten kondisinya mengalami penyempitan dan sedimentasi sehingga tidak mampu secara aman mengalirkan kelebihan daya tampung Bendungan Sindangheula yang sebesar 2 juta kubik tersebut ke wilayah hilir Sungai Cibanten di perairan laut di Kota Serang dan Kabupaten Serang,” paparnya.

    Senada dengan Andika, Ketut meminta masyarakat dan pemerintah daerah untuk dapat memperlakukan sungai bukan sebagai halaman belakang sehingga kemudian tidak memperdulikan kondisi sungai.

    “Nanti kalau sudah kita tata, mari kita jaga sungai bersama-sama. Jadikan sungai itu sebagai beranda, sebagai teras depan rumah sehingga kita ingin mempercantik dan menjaganya terlihat baik,” kata Ketut.

    Untuk diketahui, sebelum kunjungan, Andika memimpin rapat koordinasi terkait penanganan banjir Kota Serang tersebut di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang. Selain diikuti oleh Syafrudin dan Ketut, rapat juga diikuti oleh Sekretaris Daerah Pemprov Banten Al Muktabar, dan Asisten Daerah I Pemprov Banten Septo Kalnadi. Sejumlah Kepala OPD Pemprov Banten tampak hadir di antaranya Kepala BPBD Nana Suryana, Kepala Dinas PUPR Arlan Marzan, Kepala Dinas Sosial Nurhana dan Kepala Satpol PP Agus Supriyadi.

    Sementara Syafrudin sendiri tampak didampingi Sekretaris Daerah Pemkot Serang Nanang Saefudin. Juga tampak hadir mewakili Pemkab Serang, Kepala BPBD, Nana Sukmana Kusuma.

    Terpisah, Wakil Ketua I DPRD Kota Serang, Ratu Ria Maryana, menyoroti AMDA) pada sejumlah perumahan baru di Kota Serang. Menurutnya, perumahan yang tidak sesuai dengan AMDAL, bisa menjadi salah satu penyebab banjir.

    Ia juga mengimbau kepada pihak pengembang perumahan, agar dapat melakukan analisis yang matang sebelum membangun perumahan. Terlebih di wilayah yang rawan bencana, sebab sejumlah perumahan yang saat ini bermunculan di Kota Serang, harus sesuai dengan perizinan yang berlaku.

    “Kami hanya bisa memberi imbauan kepada pihak-pihak pengembang perumahan, mungkin yang di pinggir-pinggir kali, AMDAL-nya harus diperbagus, supaya jangan sampai menutup saluran-saluran yang ada,” ungkapnya, usai diskusi bersama dengan Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS) bertajuk ‘Ibu Kota Banten Dikepung Banjir, Adakah Solusi?’.

    Ia pun mengaku akan mengecek lokasi bangunan di perumahan-perumahan termasuk rumah toko (ruko) di pinggir jalan, untuk memastikan kesesuaian AMDAL. Tak hanya itu, pihaknya juga akan melakukan pengecekan apakah sudah sesuai atau belum dengan peraturan yang berlaku.

    “Nanti kita juga akan cek lokasi ke lapangan perumahan-perumahan itu, apakah AMDALnya sudah sesuai apa belum, atau ruko-ruko yang ada di pinggir jalan, apakah sudah sesuai atau belum takut menutupi saluran-saluran drainase gitu kan,” jelasnya.

    Ia menegaskan, apabila bangunan tersebut menyalahi aturan, maka pemerintah mempunyai wewenang untuk merobohkan bangunan tersebut. “Kalau menyalahi aturan, itu sudah tentu harus dirobohkan, itu sudah ada aturannya,” tegasnya.

    Pada diskusi itu juga ia mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membangun sinergi dalam penanganan bencana. Ia juga menyarankan agar OPD terkait dapat terjun langsung lapangan secara optimal untuk melakukan pendataan.

    “Sarannya itu kita mengoptimalkan turun langsung ke lapangan, semoga pendataan-pendataan yang ada makin valid, mungkin ada beberapa pendataan yang belum masuk ke dinas terkait, mengenai jumlah korban jumlah rumah yang terkena banjir,” ujarnya.

    Ratu Ria pun menuturkan bahwa dalam penanganan banjir, perlu membangun sinergitas yang kokoh. Agar masyarakat segera mendapatkan bantuan secara layak.

    “Penanganannya mungkin nanti kita akan bersinergi dengan antara PU kota, provinsi, dan juga di balai pusat, karena ini kan ada beberapa sektor yang mungkin penanganannya di kota, provinsi, atau pusat,” jelasnya.

    Ia pun mengaku, akan membangun koordinasi dengan dinas terkait untuk membahas mengenai normalisasi lokasi yang terdampak banjir.

    “Nanti saya akan koordinasikan dengan teman-teman yang lain semoga nanti kita dengan dinas terkait bisa turun langsung ke lapangan untuk mengecek penormalisasian itu,” terangnya.

    Dalam eksekusi penomalisasian, Ratu Ria mengaku akan mengikuti kesiapan dari OPD terkait. Saat ini, pihaknya tengah melihat situasi di lapangan seperti apa.

    “Kita lihat situasi sekarang dulu di lapangannya seperti apa, dan juga teman-teman dinas terkait bisa eksekusinya kapan,” ungkapnya.

    Dalam diskusi tersebut juga membahas mengenai apa yang akan dan sudah dilakukan dalam penanganan bencana banjir yang terjadi di awal Maret ini. Beberapa diantaranya yaitu tinjauan ke lokasi bencana dan pendistribusian bantuan yang dibutuhkan dengan segera.

    “Kalau saya pribadi Alhamdulillah berjalan dengan Partai Golkar, kita meninjau ke tempat-tempat yang terkena bencana alam, dan juga sedikitnya memberi bantuan kepada teman-teman yang terkena bencana alam,” tandasnya.(MG-03/MUF/RUS/PBN)

  • Ketua DPRD Dorong Kenaikan Level BPBD Kota Serang

    Ketua DPRD Dorong Kenaikan Level BPBD Kota Serang

    KETUA DPRD Kota Serang, Budi Rustandi, mengungkap pasca banjir yang melanda Ibu Kota Provinsi Banten, Kota Serang, pada Selasa (1/3) lalu, Kota Serang dinyatakan masuk dalam kategori wilayah rawan bencana. Dengan kondisi tersebut, pihaknya mendorong agar BPBD dinaikkan menjadi tipe A, agar mempunyai kewenangan yang luas.

    “Anggaran ada, tinggal dibahas terkait administrasinya, berhubung BPBD ini badan jadi harus ada di Perkim, nah itu salah satu kelemahan BPBD, makanya saya minta ditingkatkan dia jadi tipe A agar dia punya keluasan kewenangan, dia (BPBD) menganggarkan sendiri, mengeksekusi sendiri,” ujarnya, Rabu (2/3).

    Budi pun mendesak Pemkot Serang segera melakukan pembahasan mengenai usulan peningkatan level BPBD. Sebab, menurutnya BPBD merupakan salah satu OPD yang paling dibutuhkan masyarakat, khususnya ketika ada kebencanaan.

    “Saya minta kepada Asda dan Walikota agar segera ditingkatkan, silakan dikirim ke DPRD gitu loh kita bahas bersama agar ini kita naikan levelnya menjadi tipe A, karena ini kebutuhan masyarakat semua,” tegasnya.

    Budi menyampaikan bahwa BPBD adalah jantung dari penanganan sebuah bencana.

    “Karena ketika ada bencana kuncinya jantungnya di sini (BPBD), ketika ga ada bencana dia dicuekin, saya gamau itu,” ucapnya.

    ASDA II Kota Serang, Yudi Suryadi, menilai bahwa Kota Serang sudah masuk dalam kategori wilayah rawan bencana.

    “Kalau kita lihat, Kota Serang juga termasuk salah satu mungkin daerah rawan bencana. Nah kalau sudah disebut rawan bencana ya BPBD-nya harus ditingkatkan dalam rangka mengantisipasi,” ujarnya.

    Ia pun berharap agar BPBD dapat meningkatkan jumlah SDM yang saat ini masih terbilang terbatas.

    “Makanya gimana ke depannya menambah jumlah tenaga, supaya tenaganya fresh,” tandasnya.

    Kalaksa BPBD Kota Serang, Diat Hermawan, mengungkap bahwa indeks kebencanaan Kota Serang berada pada angka 162.

    “Indeks bencana Kota Serang itu 162 yang memang tadi kata Pak Ketua (Budi Rustandi, red) minimal 150 ke atas itu sudah A, tapi ini masih di bawah itu, indeks kebencanaan Kota Serang, itu keluaran BNPB,” ungkapnya.

    Ia pun menuturkan bahwa saat ini SDM BPBD Kota Serang sangat jauh dari kata ideal. Diat berharap, meski saat ini masih menjadi badan, minimal disegerakan ada penambahan personel.

    “Regu idealnya 11 orang, kita hanya lima, ada tiga regu, berarti 20 orang lagi untuk TRC, pegawai negeri itu ya mestinya ada penambahan,” ungkapnya. (ADV)

  • Pasca Banjir di Serang dan Sekitarnya, PLN Gerak Cepat Pulihkan Pasokan Listrik

    Pasca Banjir di Serang dan Sekitarnya, PLN Gerak Cepat Pulihkan Pasokan Listrik

    SERANG, BANPOS- Banjir di beberapa wilayah Kota Serang, Kabupaten Serang dan Kota Cilegon mengakibatkan beberapa gardu dan jaringan listrik tergenang air. PLN gerak cepat lakukan langkah pengamanan dengan mengutamakan keselamatan masyarakat, PLN terus bersiaga memantau sistem kelistrikan pada daerah terdampak.

    Manajer UP3 Banten Utara, Aep Saepudin, mengungkapkan saat ini PLN UID Banten telah mempersiapkan 37 Tim Siaga Banjir dengan menyiagakan 263 personil, 35 unit roda empat, 4 unit roda dua dan 2 unit crane 3 ton menyebar di wilayah Serang dan sekitarnya yang terdampak banjir.

    Sampai dengan Selasa (01/03) ini pukul 18.25 WIB, PLN berhasil menyalakan 58,5 persen Gardu Distribusi dari total terdampak 222 Gardu Distribusi dan juga 51,5 persen pelanggan dari total 33.481 terdampak banjir.

    “Sebanyak 130 dari 222 unit Gardu Distribusi yang terdampak banjir sudah berhasil dipulihkan kembali. Dan juga sebanyak 17.244 pelanggan yang terdampak banjir sudah dinyalakan,” ungkap Aep Saepudin.

    PLN terus memantau kondisi lapangan sejak cuaca ekstrim terjadi. Sisa pelanggan yang masih padam akan secara bertahap dinormalkan apabila kondisi di lokasi banjir sudah aman. Jika semua jaringan listrik baik di sisi warga maupun PLN sudah dalam kondisi kering dan siap dialiri listrik maka siap untuk dinyalakan. Untuk saat ini seluruh pelanggan UP3 Banten Utara yang terdampak padam sudah sebagian menyala.

    Wilayah di Anyer, Serang dan Cilegon yang belum menyala diantaranya Kawasan Perumahan Padma Raya, Kampung Cikulur, Perumahan Taman Puri, Perumahan Taman Widya Asri,Perumahan Puri Delta, Kampung Taman Sari, Kampung Singandaru, Kampung Eksodan , Kampung Ciseke, Kampung Kebon Sayur, Kampung Kalumpang, Kampung Margatani, Wilayah Serang dan sekitarnya.

    “Keamanan dan keselamatan selalu menjadi prioritas utama PLN. Untuk itu mohon pengertian dan kerjasama pelanggan PLN di wilayah yang masih terdampak padam karena ada gardu dan jaringan listrik yang masih terendam air,” papar Aep.

    Petugas PLN terus bersiaga dalam memonitor kondisi banjir di lapangan. “Setelah surut dan dipastikan aman baru listrik akan dinyalakan,” jelas Aep.
    PLN terus memantau perkembangan situasi di lokasi-lokasi yang terdampak maupun berpotensi banjir untuk secara sigap mengambil langkah. PLN juga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat untuk hal tersebut.

    Aep Saepudin juga meminta masyarakat agar melaporkan potensi bahaya yang mungkin terjadi jika ada gangguan pada sistem kelistrikan.

    “Apabila air mulai masuk ke rumah, warga secara mandiri dapat mematikan listrik dari Mini Circuit Breaker (MCB) pada kWh meter. Selanjutnya warga bisa menghubungi PLN melalui Contact Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile,” tutup Aep.

    (*)

  • PMI Tangsel Terjun ke Lokasi Banjir di Cinangka

    PMI Tangsel Terjun ke Lokasi Banjir di Cinangka

    SERANG, BANPOS – Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Tangerang Selatan bersama petugas gabungan terjun ke lokasi banjir yang menyebabkan ratusan warga di Desa Ranca Sanggal RW 04, Cinangka, Kabupaten Serang, terdampak dan terpaksa harus mengungsi.

    Tim gabungan yang juga terdiri dari unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tangsel itu mulai bertolak sejak Selasa (1/3) lalu.

    Ketua PMI Kota Tangsel Airin Rachmi Diany menjelaskan, kedatangan tim gabungan ke lokasi bencana dilengkapi dengan sejumlah armada lengkap.

    “Mulai dari satu Unit Ambulance, satu unit mobil Dapur Umum, satu unit mobil Dalmas, dua unit mobil pickup, serta dua perahu karet,” tutur Airin pada Kamis (3/3).

    Begitu tiba di lokasi, seluruh tim langsung bergerak. Dimulai dari melakukan pendataan terhadap jumlah korban yang terdampak, hingga menyediakan dapur umum untuk memenuhi segala kebutuhan korban.

    “Kami siagakan Ambulance dan pertolongan pertama, lalu pelayanan kesehatan dan pertolongan pertama, dan mendirikan dapur umum,” ujarnya.

    Setelah semua armada itu telah bersiaga, tim gabungan langsung menyiapkan seluruh kebutuhan dan langsung menyalurkan bantuan kepada para korban.

    “Kami membuat nasi bungkus dan langsung mendistribusikan ke setiap rumah. Lalu ada juga beberapa tim yang membantu beberapa warga yang ingin mengungsi ke rumah saudaranya,” terangnya.

    Tak hanya itu saja, Airin mengatakan, pihaknya juga membuka posko kesehatan guna memeriksa kondisi warga terdampak.

    “Tim memberikan pelayanan kesehatan kepada warga yang terisolir dan di lokasi pengungsian,” jelas Airin.

    Senada dengannya, Sekretaris Umum PMI Kota Tangsel TB Asep Nurdin menambahkan bahwa berdasarkan data yang terangkum, terdapat ratusan warga yang menjadi korban dalam bencana ini.

    “Jumlah masyarakat yang terkena dampak ada sebanyak 164 KK atau 656 Jiwa,” paparnya.

    Ia menerangkan, bantuan yang disalurkan terbagi menjadi berbagai jenis. Selain pangan dan kesehatan, bantuan mendesak lainnya pun turut diberikan.

    “Seperti obat-obatan pascabanjir, bantuan pangan berupa lauk pauk, lalu lotion anti nyamuk, serta buah-buahan,” pungkasnya.

    (IRM/BNN)

  • Dinsos dan BPBD Di-Warning Soal Kelayakan Makanan Korban Banjir

    Dinsos dan BPBD Di-Warning Soal Kelayakan Makanan Korban Banjir

    SERANG, BANPOS – Badan Penganggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial (Dinsos) Banten diminta  untuk memberikan makanan terbaik dan  layak kepada  warga korban banjir Kota Serang.
    Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumi mewanti-wanti agar jangan sampai makanan yang disiapkan tidak layak dikonsumsi.

    “Ya, jangan sampai nanti malah tidak layak dikonsumsi oleh warga korban banjir. Ternyata tadi enak kok nasi bungkusnya, ada telur dadar dan tumis bihun tadi yang saya makan,” kata Andika kepada pers di sela-sela kunjungannya ke dapur umum di halaman Gedung Negara Pemprov Banten,  Kota Serang, Rabu (3/3)

    Turut mendampingi Andika, Asisten Daerah I Septo Kalnadi,  Kepala BPBD Nana Suryana, Kepala Dinas Sosial Nurhana, Kepala Satpol PP Agus Suryadi dan Kepala Dinas PUPR Arlan Marzan.

    Di lokasi dapur umum tersebut Andika melihat para relawan yang tengah memasak dan mengemas makanan. Andika menyemangati mereka dan mengucapkan terima kasih karena sudah mereka sudah mau membantu pekerjaan Ppemprov Banten melayani masyarakat yang tengah terkena musibah.

    “terima kasih ya teh. Semangat!” kata Andika saat berbincang dengan salah seorang relawan dari Tagana (Taruna Siaga Bencana) Banten yang tengah membungkus nasi.

    Kepala Dinsos Banten Nurhana mengatakan, dapur umum tersebut memasak makanan sebanyak 3 ribu bungkus nasi dan lauknya untuk setiap kali waktu memasak. “Dalam satu hari kita masak dua kali, jadi 6 ribu nasi bungkus dalam seharinya kita sediakan,” katanya.

    Nurhana melanjutkan nasi bungkus tersebut kemudian didistribusikan ke wilayah-wilayah terdampak banjir di Kota Serang untuk dibagikan kepada warga, baik yang berada di pengungsian maupun yang masih memilih tinggal di rumahnya pasca-banjir melanda. “Arahan pak Wagub (Andika) tadi dapur umum ini akan terus kita adakan sampai dengan status darurat bencana dicabut oleh Walikota Serang,” kata Nurhana.

    Sementara data BPBD Kota Serang disebutkan, dua orang warga meninggal dunia akibat banjir di Kota Serang tersebut per Rabu (2/3/2022) pukul 01.45 WIB.

    Selain itu, dua orang warga lainnya juga masih dinyatakan hilang, sebanyak 2.413 KK yang tinggal di 2.413 rumah masih terdampak banjir dengan tinggi muka air (TMA) antara 50-200 sentimeter.

    Adapun wilayah yang sampai saat ini masih terendam banjir meliputi Kelurahan Lontar Baru, Kelurahan Serang, Kelurahan Kagungan dan Kelurahan Kota Baru di Kecamatan Serang.Kemudian Kelurahan Kasemen, Kelurahan Terumbu dan Kelurahan Kasunyatan di Kecamatan Kasemen. Selanjutnya Kelurahan Drangong dan Kelurahan Umbul Tengah di Kecamatan Taktakan. Berikutnya adalah Kelurahan Cipocok Jaya, Kelurahan Banjar Agung, Kelurahan Panancangan, Kelurahan Banjar Sari dan Kelurahan Tembong di Kecamatan Cipocok Jaya.

    (RUS)

  • Waspadai DBD dan Diare Menyerang Pengungsi Banjir

    Waspadai DBD dan Diare Menyerang Pengungsi Banjir

    SERANG, BANPOS – Pemerintah mewaspadai potensi penyakit yang akan ditimbulkan pasca banjir, diantaranya deman bwrdarah dengue (DBD), diare, infeksi pernafasan akut, dan penyakit kulit. 

    “DBD berpotensi, mangkannya tim kami terdiri dari berbagai cluster kesehatan, jadi ada yang surveilans bagaimana menganalisa lingkungan tempat pengungsian, jangan sampai terjadi penyakit penular di lokasi pengungsian,” kata Kepala Dinkes Banten, Ati Pramudji Hastuti dalam siaran persnya, Rabu (2/3).

    Ia menjelaskan, untuk mengantisipasi penyakit pasca banjir pihakya telah membuka 45 Posko Kesehatan di 3 kabupaten kota, yakni di Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Pandeglang. 

    “Total posko kesehatan dari 3 Kabupaten/Kota, terdiri dari 26 posko utama, 11 posko tambahan dan delapan posko sementara,” katanya.

    Ati juga merincikan jumlah posko cluster kesehatan yang disediakan pada masing-masing daerah. Untuk Kabupaten Pandeglang di dua kecamatan dengan 10 titik banjir terdapat 5 posko utama, 1 posko tambahan, dan satu posko sementara. 

    “Kabupaten Serang di 10 kecamatan dengan 16 titik banjir terdapat 16 posko utama, 5 posko tambahan, 2 posko sementara dan PSC 119,” katanya. 

    “Sedangkan untuk Kota Serang di 4 kecamatan dengan 19 titik banjir terdapat 5 posko utama, 5 posko tambahan, 5 posko sementara dan PSC 119,” sambung Ati. 

    Ia juga menjelaskan, pihaknya menggunakan layanan Public Safety Center (PSC) 119 untuk mengantisipasi terjadi hal yang darurat, sehingga seluruh Rumah Sakit di 3 daerah tersebut siap melayani. 

    “Untuk mobilenya sendiri kita gunakan 2 PSC 119, jika terjadi darurat seluruh Rumah Sakit di 3 wilayah Kabupaten/Kota siap menangani kasus yang ada. Sampai hari ini belum ada yang darurat,” jelas Ati. 

    Ati pun menuturkan, untuk Posko Kesehatan direncanakan akan dibuka sampai akhir atau paska kejadian bencana banjir. “Jadi penanganan sampai paska banjir,” imbuhnya. 

    Untuk tenaga kesehatan (Nakes) yang diturunkan pada setiap poskonya bervariasi, namun ia memastikan hingga saat ini jumlah nakes yang diturunkan sudah cukup dan dibantu juga oleh organisasi profesi. 

    “Jadi saya turunkan organisasi profesi, karena kita tidak tahu banjirnya sampai kapan, jadi bergiliran,” ungkapnya. 

    Terkait obat-obatan, kata Ati, sampai saat ini tidak ada kendala di tiga daerah tersebut, lantaran dapat tercover semua oleh Pemprov Banten, sehingga diharapkan tidak diperlukan BTT untuk obat-obatan. 

    “Kota serang sudah meminta obat-obatan dan hari ini sudah di kirim obat-obatan, dan kalau Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang belum. Kita dapat bantuan juga dari Kemenkes kalau memang kekurangan kita dapat bantuan dari Kemenkes, selama ini stok di Kota dan Provinsi cukup,” pungkasnya.

    (RUS)

  • Banjir Karena Siklus 200 Tahunan, Penyempitan Sungai Jadi Concern Bersama

    Banjir Karena Siklus 200 Tahunan, Penyempitan Sungai Jadi Concern Bersama

    SERANG, BANPOS – Meski banjir sudah kadung mengepung ibu kota provinsi, Kota Serang,l akan tetapi pemprov meminta semua pihak agar lebuh fikus terhadap penanganan penyemputan sungai.

    Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy meminta persoalan penyempitan badan sungai menjadi concern atau perhatian semua pihak tanpa kecuali, baik pemerintah maupun masyarakat. 

    Menurutnya, penyempitan badan sungai di Cibanten diyakini menjadi penyebab utama terjadinya banjir di Kota Serang Selasa (1/3) lalu.

    “Lihat itu, masa sampai ada bangunan yang menjorok, nyaris berada di badan sungai,” kata Andika kepada pers saat meninjau langsung kondisi aliran sungai Cibanten di Kawasan Sempu, Kota Serang, Rabu (2/3).

    Andika yang didampingi Walikota Serang Syafrudin diajak melihat langsung penyempitan badan sungai di lokasi tersebut oleh Kepala BBWSC 3 (balai besar wilayah sungai cidanau-ciujung-cidurian) I Ketut Jayada, setelah sebelumnya mereka juga meninjau Bendungan Sindangheula.

    Menurut Andika, dalam waktu dekat ini perlu dilakukan upaya penertiban bangunan yang berada di daerah aliran sungai (DAS). Andika meminta Pemkot Serang sebagai pemda yang berwenang terkait izin mendirikan bangunan (IMB) di wilayah Kota Serang yang dilintasi Sungai Cibanten melakukan langkah-langkah penertiban.

    Saat ini, kata Andika, Pemprov Banten sendiri tengah menunggu detail enginering design (DED) kegiatan penataan badan sungai dan DAS Cibanten yang tengah dikerjakan BBWSC 3.

    “Memang kan sudah masuk dalam perencanaan dan penganggaran pihak BBWSC 3 soal penataan Cibanten ini. Nanti tiba waktu pelaksanaan pengerjaannya kami dan Pemkot Serang yang akan mengawal terkait penertiban lahannya,” papar Andika.

    Terkait penyempitan badan sungai sendiri, Andika mengakui hal itu bukan hanya disebabkan oleh berdirinya bangunan-bangunan di DAS. Lebih dari itu perilaku masyarakat yang kurang peduli terhadap lingkungan dengan membuang sampah ke sungai juga menjadi penyebab terjadinya penyempitan badan sungai.

    “Jadi minta tolong kepada teman-teman pers juga untuk bisa ikut membantu mengedukasi masyarakat terkait dengan peduli lingkungan ini,” kata Andika.

    Sebelumnya saat meninjau Bendungan Sindangheula, Kepala BBWSC 3 I Ketut Jayada menerangkan kepada Andika dan Syafrudin, bahwa  pada malam hari sebelum terjadinya banjir di Kota Serang tersebut, wilayah Kota Serang dan wilayah hulu aliran  Sungai Cibanten di Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang diguyur hujan deras dengan intensitas tinggi dan di luar kebiasaan.

    “Curah hujannya mencapai 243 mm dengan durasi yang sangat lama, dan (hujan) ini yang disebut dengan hujan kala ulang yang siklusnya 200 tahunan. Ini luar biasa sekali,” kata Ketut.

    Akibat curah hujan yang luar biasa tinggi tersebut, Bendungan Sindangheula mengalami kelebihan volume air sebanyak 2 juta kubik dari kapasitas maksimumnya yang sebesar 9 juta kubik. Kelebihan volume air sebesar 2 juta kubik itu lah, kata Ketut, yang kemudian secara alami mengalir ke sungai Cibanten.

    “Masalahnya Sungai Cibanten kondisinya mengalami penyempitan dan sedimentasi sehingga tidak mampu secara aman mengalirkan kelebihan daya tampung Bendungan Sindangheula yang sebesar dua juta kubik tersebut ke wilayah hilir Sungai Cibanten di perairan laut di Kota Serang dan Kabupaten Serang,” paparnya.

    Senada dengan Andika, Ketut meminta masyarakat dan pemerintah daerah untuk dapat memperlakukan sungai bukan sebagai halaman belakang sehingga kemudian tidak mempedulikan konsidi sungai.

    “Nanti kalau sudah kita tata, mari kita jaga sungai bersama-sama. Jadikan sungai itu sebagai beranda, sebagai teras depan rumah sehingga kita ingin mempercantik dan menjaganya terlihat baik,” kata Ketut. 

    Untuk diketahui, sebelum kunjungan ke Bendungan Sindangheula dan titik penyempitan badan Sungai Cibanten di kawasan Sempu tadi, Andika memimpin rapat kordinasi terkait penanganan banjir Kota Serang tersebut di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang. Selain diikuti oleh Syafrudin dan Ketut, rapat juga diikuti oleh Sekretaris Daerah Pemprov Banten Al Muktabar, dan Asisten Daerah I Pemprov Banten Septo Kalnadi.

    Sejumlah Kepala OPD Pemprov Banten tampak hadir di antaranya Kepala BPBD Nana Suryana, Kepala Dinas PUPR Arlan Marzan, Kepala Dinas Sosial Nurhana dan Kepala Satpol PP Agus Supriyadi. Sementara Syafrudin sendiri tampak didampingi Sekretaris Daerah Pemkot Serang Nanang Saefudin. Juga tampak hadir mewakili Pemkab Serang, Kepala BPBD, Nana Sukmana Kusuma.

    (RUS/ENK)

  • Versi Polda Banten, Banjir Rendam Ribuan Rumah, 5 Meninggal Dunia

    Versi Polda Banten, Banjir Rendam Ribuan Rumah, 5 Meninggal Dunia

    SERANG, BANPOS – Hujan deras terjadi di wilayah hukum Polda Banten pada Senin (28/2) sejak dini hari yang mengakibatkan sejumlah rumah rusak, pohon tumbang bahkan timbulnya korban meninggal dunia akibat bencana banjir.

    Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Shinto Silitonga menjelaskan bencana banjir yang terjadi akibat hujan deras sehingga air sungai meluap yang mengakibatkan sejumlah rumah tergenang air dan 5 korban meninggal dunia.

    Shinto Silitonga menyampaikan, bencana banjir di wilayah hukum Polda Banten tidak hanya terjadi di Kota Serang namun juga terdampak di Kabupaten Pandeglang.

    “Sesuai hasil analisa dan evaluasi dari Biroops Polda Banten, banjir berdampak di 12 kecamatan, 22 desa, 3.960 rumah tergenang dan terdapat sekitar 700 pengungsi sebanyak, bahkan terdata lima orang meninggal dunia akibat bencana banjir,” jelas Shinto Silitonga pada Rabu (2/3).

    Untuk di wilayah Serang Kota yang terdampak bencana banjir terdapat lima kecamatan yaitu di Kecamatan Kasemen, Serang, Cipocok Jaya, Taktakan dan Curug serta lima desa, 2.203 rumah, 700 pengungsi dan lima orang korban meninggal dunia, sedangkan untuk wilayah Kabupaten Pandeglang berdampak di tujuh kecamatan yaitu di Kecamatan Labuan, Cadasari, Patia, Saketi, Pandeglang, Mandalawangi, Pulosari, serta 17 desa dan 1.757 rumah.

    Adapun lima korban meninggal ialah GS beralamat di Kota Baru, Kecamatan Serang, FR dan AD di Umbul Tengah, Kecamatan Taktakan, RZ di Kagungan, Kecamatan Serang serta AMS di Penancangan, Kecamatan Cipocok Jaya.

    Dalam tanggap bencana banjir ini Polda Banten menerjunkan 511 personel, memberikan bantuan dan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak banjir baik di Kota Serang maupun di Kabupaten Pandeglang.

    “Adapun peralatan yang digunakan untuk mengevakuasi korban diantaranya dua double cabin, satu bus, satu ambulance, dua rubber boat dan alat perlengkapan SAR lainnya, serta personel Biddokes Polda Banten memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat berupa pemberian obat-obatan maupun vitamin,” kata Shinto.

    Selain itu, Polda Banten telah mendirikan beberapa tenda pengungsi dan menyiapkan dapur lapangan untuk melayani konsumsi masyarakat terdampak banjir.

    Terdapat empat pohon tumbang yang terjadi di wilayah Serang Kota, diantaranya satu di Kelurahan Terumbu, Kecamatan Kasemen, dan dua peristiwa lainnya di Kelurahan Kasemen, Kecamatan Kasemen, juga satu pohon tumbang di Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang.

    “Ada satu rumah yang hancur akibat bencana banjir yaitu di Lingkungan Legok, Kelurahan Drangong, Kecamatan Taktakan termasuk dua rumah yang terbawa arus sungai di Kasemen yang viral di media sosial,” ungkap Shinto.

    Dalam pemberian bantuan, Polda Banten memberikan 500 paket sembako kepada warga terdampak bencana banjir. Tak hanya itu, bentuk rasa simpati dan empati dari Ibu Kapolri Ny. Juliati Sigit Prabowo menyalurkan bantuan berupa 28 dus susu Dancow, 17 dus biskuit Roma, 38 dus air mineral, 15 kotak susu kental, 7 kotak susu kental kaleng, ribuan masker, ribuan roti Holland Bakery, 10 kotak teh Sariwangi, 12 kotak kopi bubuk, sejumlah makanan kaleng sarden dan kornet.

    Selain itu Ibu Kapolri juga menyalurkan bantuan berupa 13 kodi daster, 15 kodi celana pendek dan 15 kodi pakaian dalam dewasa.

    Sesuai dengan pengamatan di lapangan, dominan lokasi banjir saat ini sudah surut dan masyarakat sudah mulai membersihkan rumahnya. “Penting bersama untuk mengikuti dinamika cuaca namun warga diminta untuk tidak panik,” tutup Shinto.(MUF/ENK).