LEBAK, BANPOS – Dua orang siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Rangkasbitung H (16) dan Y (16) tenggelam di sebuah kolam yang diketahui merupakan bekas galian pasir di Kampung Ciseke, Desa Jatimulya, Kecamatan Rangkasbitung pada Sabtu (11/5).
Berdasarkan informasi yang dihimpun BANPOS, kedua siswa tersebut berada di lokasi kejadian setelah melakukan aktivitas organisasi Paskibra yang terletak tak jauh dari tempat kejadian.
Babinsa Desa Jatimulya, Serka Ujang Haris, mengatakan bahwa kedua korban diketahui sedang melakukan kegiatan orientasi Paskibra dari SMK di Rangkasbitung. Namun, mereka tenggelam bukan dikarenakan berenang, melainkan sedang melakukan bersih-bersih.
“Iya bukan berenang, mereka melakukan bersih-bersih cuci baju dan tangan setelah kegiatan, ternyata mereka terpeleset ke bekas galian pasir sedalam 2,5 meter,” kata Ujang kepada wartawan.
Ia menjelaskan, pencarian dilakukan oleh tim selama dua jam. Kedua korban akhirnya ditemukan dengan kondisi meninggal dunia.
“Alhamdulillah sudah ketemu, sekarang (korban) dibawa ke rumah sakit,” tandasnya. (MYU)
JAWA TIMUR, BANPOS – Sukarelawan Gus Gus Nusantara (GGN) Dukung Ganjar Jawa Timur terus memberikan manfaat bagi sekitar untuk kemajuan bangsa dan negara. Seperti kali ini, GGN menggelar kegiatan pelatihan teknik dasar jurnalistik di Tahfidzul Quran Al-Hadi, Desa Imaan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, pada Selasa (6/6).
“Kami kali ini memberikan santri pelatihan teknik dasar jurnalistik untuk menjadi bekal agar bisa berdaya saing di luar,” tutur Koordinator Wilayah GGN Jatim, Nadhruna’im Abdilah, di lokasi.
Na’im menyebut antusias santri dalam mengikuti kegiatan pelatihan juga sangat tinggi. Hal tersebut terlihat dari aktifnya peserta kepada pemateri.
“Alhamdulillah untuk antusias santri sangat tinggi dan atraktif. Mereka yang hadir di sini merupakan santri aliyah atau SMK yang insyaallah akan berguna pelatihan ini nantinya,” ujarnya.
“Semoga lewat kegiatan ini para santri dapat mendapatkan ilmu bermanfaat dan menjadi bekal santri ke depan, agar berdaya saing di dunia luar,” tambahnya.
Sementara, salah satu peserta yang merupakan santri Atfanil Salaathin Islamiyah mengaku menikmati pelatihan yang diberikan GGN pada hari ini.
Menurutnya, selain berguna untuk dunia pekerjaan nanti, pelatihan kali ini juga dapat memberikan pencerahan kepada santri untuk memahami berita yang benar dan hoaks.
“Penting dan sangat berguna, karena di era globalisasi ini kita hanya sebagai penikmat berita. Dengan adanya pelatihan ini, kami juga bisa memilah berita yang benar atau hoaks,” kata Atfa.
Mewakili para santri, Atfa berharap Indonesia ke depan dapat dipimpin oleh sosok yang mengerti bagaimana kondisi santri. Serta dapat memfasilitasi santri dalam mengembangkan bakatnya.
“Karena menurut saya, banyak santri yang memendam harapan. Jika nanti Pak Ganjar menjadi presiden, semoga dapat mendekatkan santri agar bisa mengembangkan bakat seperti kegiatan pelatihan pada hari ini,” pungkasnya.(RMID)
SERANG , BANPOS – Sebagai pemimpin dari daerah yang disebut penyumbang pengangguran tertinggi di Provinsi Banten, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah tak mau disalahkan.
Malah sebaliknya, ia menyatakan bahwa menurut data BPS, Kabupaten Serang telah mengalami penurunan angka pengangguran yang signifikan.
Pemkab Serang juga mengklaim telah serius dalam menanggulangi angka pengangguran.
“Kalau untuk bicara angka, misalnya soal pengangguran atau yang lainnya kita punya acuan yang resmi yaitu BPS. Semua orang melihat kesana, kalau disebut serius tidak serius kan kita harus berdasarkan angka nggak boleh berdasarkan prasangka, tidak boleh berdasarkan praduga,” ungkapnya, seraya menampik sebutan Pemkab Serang tidak serius dalam menanggulangi pengangguran.
Tatu menegaskan, penurunan angka pengangguran dari tahun 2018 ke tahun 2019 tertinggi, ada di kabupaten Serang, dengan jumlah lebih dari dua persen.
“Sebetulnya, persoalan yang ada di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, baik itu Provinsi maupun Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Banten itu sama. Sekarang, yang menjadi pertanyaan saya, sudah belum Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten mengundang saya untuk memaparkan kondisi tenaga kerja di Kabupaten Serang, kalau saya di depan pak Gubernur sudah memaparkan dua kali, nah sekarang kita duduk bersama bersinergi mana yang dilakukan oleh Kabupaten Serang, mana yang dilakukan Provinsi Banten,” tuturnya.
Karena Kabupaten Serang pun, terang Tatu, dengan anggaran yang terbatas berarti harus mendapatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Banten.
“Dan jangan lupa bahwa kewenangan SMK dan SMA, itu ada di Provinsi. Hasil BPS yang menjadi rujukan bersama se-Indonesia, kembali menjelaskan bahwa penyumbang pengangguran tertinggi adalah SMK. Nah ini kembali, siapa yang punya kewenangan, siapa penyumbang tertinggi,” tegasnya.
Tatu menyebut, tidak perlu ada saling salah menyalahkan. Masyarakat tidak butuh untuk menerima pernyataan seperti itu.
“Masyarakat itu butuhnya kerja real kita. Saya, Bupati Serang, pak Gubernur, dan seluruh jajaran Dinas kerja barengnya, kerja realnya buat masyarakat,” terangnya.
Ia kembali menegaskan bahwa masyarakat menunggu hasil daripada program kerja Pemerintah baik daerah maupun Provinsi dalam menanggulangi pengangguran. Ia menyatakan, Provinsi Banten memiliki Balai Kerja, sedangkan Kabupaten Serang tidak punya.
“Kami sangat menginginkan, sangat menunggu. Kalau catatan di Provinsi Banten dan BPS, Kabupaten Serang ini termasuk yang tertinggi untuk pengangguran, kenapa tidak diberi kuota untuk pelatihan Balai Latihan Kerja tertinggi juga. Harusnya, kan proporsional,” ujarnya seraya menegaskan, jika memang Kabupaten Serang dinilai penyumbang pengangguran tertinggi, berikan pula pelatihan tertinggi.
Ia menuturkan, Pemkab Serang dengan anggaran yang sangat terbatas, ia sudah mengecek program dinas terkait dan dinilai tidak ada yang menyimpang dari Dinas Tenaga Kerja.
“Mereka sudah mengoptimalkan semua pelatihan. Bahkan, mereka tidak punya anggaran, maka mereka bekerja sama meminta dengan penerbangan, meminta ada pelatihan, Alhamdulillah diberi 400 pelatihan,” jelasnya.
Ia juga menyatakan, telah menitipkan di beberapa Balai Latihan Kerja, dengan anggaran APBD, di Kementerian, di Bekasi, dan di mana-mana.
Kemudian juga dimasukkan di Dindik, untuk anak-anak mengambil D1, khusus untuk keahlian Kimia. “Ini upaya kami untuk mereka bisa langsung masuk industri kimia,” tandasnya. (MUF/AZM)
Pengamat ekonomi dan pariwisata, Asih Machfuzoh. (Istimewa)
SERANG , BANPOS – Pemerintah Provinsi Banten dianggap harus berani untuk memperketat syarat pendirian SMK.
Salah satu yang perlu dilakukan adalah, memetakan potensi daerah yang membutuhkan tenaga kerja kedepannya, seperti sektor jasa pariwisata yang dirasa akan dapat menyerap banyak tenaga kerja di masa depan.
Selain itu, diperlukan juga pembangunan mental mandiri dan wirausaha, agar para lulusan SMK dapat pula mengembangkan usaha sendiri.
Demikian yang disampaikan oleh pengamat ekonomi dan pariwisata Asih Machfuzhoh kepada BANPOS. Ia mengatakan bahwa pengangguran saat ini didominasi oleh lulusan SMK. Hal ini dikarenakan kurikulum yang dijalankan, tidak tepat sasaran.
“Harusnya kan lulusan SMK dipersiapkan untuk langsung bekerja. Tapi apakah diimbangi dengan materi pelajaran yang didapat, pada saat duduk di bangku SMK?” ujarnya kepada BANPOS, Kamis (7/11).
Menurutnya, tidak ada penyesuaian kurikulum yang terjadi sejak dulu. Padahal, lanjutnya, era yang terjadi saat ini membutuhkan kecepatan dalam melakukan tindakan.
“Perubahan berkembang dengan pesat. Kalau standar kebutuhan pasar tenaga kerja pada SMK tetap seperti itu saja, ya gak akan diserap sama pasar,” jelasnya.
Selain itu, ia menuturkan bahwa perlu adanya penyesuaian dari SMK, terhadap potensi daerah tempat SMK itu berdiri. Seperti potensi pariwisata yang dimiliki oleh Banten, yang tidak ditunjang dengan SMK Kepariwisataan.
“Tujuan utama adalah bekerja di lingkungan sekitarnya kan. Kenapa gak disesuaikan dengan potensi daerah tersebut? Contoh, Banten punya banyak potensi pariwisata. Apakah ada SMK yang benar-benar dipersiapkan untuk mendorong kemajuan pariwisata kita?” terangnya.
Hal inilah, lanjutnya, yang mengakibatkan banyak lulusan SMK yang menjadi pengangguran. Karena, tidak tepatnya SMK dalam menyesuaikan dengan potensi daerah yang ada.
Menurutnya, SMK juga harus dapat memberikan materi kemandirian kepada peserta didiknya. Hal itu bertujuan untuk mengantisipasi minimnya lapangan kerja.
“Bukan saja knowledge yang berhubungan dengan kejuruannya. Tetapi juga mental untuk bisa mandiri, khususnya kemandirian untuk berwirausaha secara kreatif,” tandasnya. (DZH/AZM)
