JAKARTA, BANPOS – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) memperpanjang batas pendaftaran program SMK Pusat Keunggulan (SMK PK) Skema Pemadanan Dukungan bagi industri, dari 19 Februari menjadi 4 Maret 2022. Perpanjangan dilakukan menyusul tingginya antusiasme industri potensial pada program SMK PK.
Berdasarkan data per 1 Maret 2022, lebih dari 300 industri telah melakukan pendaftaran melalui laman https://smk.kemdikbud.go.id/smkpk. Jumlahnya diprediksi terus meningkat jelang penutupan pendaftaran. Sementara itu, pendaftaran program SMK PK bagi SMK telah ditutup sejak 6 Februari 2022.
Saat ini, sekolah-sekolah yang telah mendaftar sedang diseleksi Tim Direktorat SMK Kemendikbudristek. Hanya SMK yang memenuhi kriteria dapat mengikuti skema pemadanan dukungan ini.
Pada program SMK PK Skema Pemadanan Dukungan, industri akan melakukan investasi sebagai bentuk kemitraan secara terukur dengan SMK. Nilai investasi industri yang berjumlah minimal Rp1 miliar, dapat berupa tunai (in cash) atau berupa fasilitas (in kind), seperti pelatihan, bantuan alat, dan hibah ruangan.
Kemendikbudristek kemudian akan memadankan nilai investasi tersebut, baik untuk penguatan pembelajaran maupun sarana dan prasarana SMK yang perbandingannya akan disesuaikan dengan kebutuhan rencana bisnis.
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek, Wikan Sakarinto mengatakan, program SMK PK Skema Pemadanan Dukungan merupakan upaya mewujudkan transformasi pendidikan vokasi agar selaras dengan kebutuhan dunia kerja.
“Prinsip program SMK PK Skema Pemadanan Dukungan (matching effort) adalah gotong royong menyiapkan lulusan SMK yang siap bagi dunia industri,” tutur Wikan, Selasa (1/3/2022).
Kemendikbudristek menggandeng Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Forum Human Capital Indonesia (FHCI), dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), untuk menggerakkan industri agar terlibat dalam SMK PK Skema Pemadanan Dukungan.
Program ini juga menjangkau industri-industri di daerah, melalui peran akselerator daerah yang tersebar di Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, NTT, Bali, Sulawesi Utara, dan Kepulauan Riau (Batam).
“Optimalisasi keterlibatan industri dalam pendidikan vokasi kunci terwujudnya link and match. Kami mengapresiasi industri-industri yang selama ini telah bermitra dengan SMK,” ujar Wikan.
Menurutnya, program SMK PK Skema Pemadanan Dukungan akan memberikan manfaat besar bagi industri yang bergabung. Industri akan mendapatkan talenta dengan kompetensi mumpuni dan relevan dengan kebutuhannya.
SMK sebagai bentuk dari pendidikan vokasi diarahkan menjadi bagian serta pendukung lini produksi pada pembelajaran berbasis industri (teaching factory). Model ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi industri dalam pengeluaran operasional (operating expenditure) dan pengeluaran modal (capital expenditure).
Kemudian menjadi agenda industri dalam tanggung jawab sosial melalui program corporate social responsibility (CSR) guna meningkatkan kualitas dan pemerataan pelaksanaan pendidikan.
“Dari sisi finansial, industri yang bekerja sama dengan SMK akan mendapat insentif pajak melalui tax deduction atau supertax deduction,” jelas Wikan.
Sejak tahun 2020, tercatat 901 SMK mengikuti program SMK PK. Dari jumlah itu, 80 persen berada dalam tingkatan menengah dan baik, dan 52 persen sudah melakukan pembelajaran berbasis projek (project based learning) dalam bentuk pembelajaran berbasis industri (teaching factory).
(ODI)