BANTEN POS

Tag: Subadri Ushuludin

  • Sambil Berbagi Air Bersih, Prima Kota Serang Sosialisasikan Ria-Badri

    Sambil Berbagi Air Bersih, Prima Kota Serang Sosialisasikan Ria-Badri

    SERANG, BANPOS – Dewan Pimpinan Kota Partai Rakyat Adil Makmur (DPK PRIMA) Kota Serang membagikan air bersih kepada warga di Kampung Kubang, Kelurahan Cilowong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Selasa, (10/9).

    Selain di Kelurahan tersebut, Partai Prima Kota Serang juga turut membagikan air di Kampung Jamblang, Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen.

    Dalam proses membagikan air bersih itu, Prima sebagai partai koalisi juga turut menyosialisasikan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang, Ratu Ria Maryana-Subadri Ushuludin.

    Ketua Prima Kota Serang, Recky Pamungkas, mengatakan bahwa bagi-bagi air bersih tersebut dilakukan oleh pihaknya itu dilakukan lantaran dua wilayah tersebut dilanda kekeringan, sehingga warga setempat kesulitan dalam mengakses air bersih.

    “Dua tempat ini memang kekeringan dan sulit mengakses air bersih,” kata Recky.

    Saat pihaknya datang, warga antusias dan berbondong-bondong datang membawa derigen dan hilir mudik mengunjal air bersih yang diperolehnya dari Partai Prima.

    Recky menerangkan, kegiatan berbagi air bersih akan terus dilakukan Partai Prima Kota Serang di wilayah-wilayah yang dilanda kekeringan.

    “Selain itu kami juga sekaligus menyosialisasikan program Ratu Ria-Subadri yang di antaranya adalah meningkatkan dan memeratakan akses kebutuhan dasar, salah satunya air,” ujar Reky.

    Irfan, salah satu warga Kasemen yang rumahnya mendapatkan air bersih, mengaku jika bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat.

    “Sangat bermanfaat. Karena kita memang kesulitan sekali buat mendapatkan air bersih,” tandasnya. (DZH)

  • Usai Daftar ke KPU Kota Serang, Ria-Badri Dicegat Penyandang Disabilitas

    Usai Daftar ke KPU Kota Serang, Ria-Badri Dicegat Penyandang Disabilitas

    SERANG, BANPOS – Pasangan calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Serang, Ratu Ria Maryana dan Subadri Usuludin, resmi mendaftar ke KPU Kota Serang pada Rabu (28/8).

    Kedatangan duet tersebut diiringi oleh ribuan simpatisan dari berbagai kalangan, organisasi dan para partai pendukung serta pengusung mereka.

    Namun ada yang unik pada saat keduanya selesai mendaftar, dan keluar dari gedung KPU Kota Serang. Keduanya dicegat oleh sejumlah warga yang merupakan penyandang disabilitas.

    Kedatangan mereka di sana, untuk menyampaikan sejumlah poin yang mereka sebut sebagai manifesto Kota Serang inklusif.

    Dalam pembacaan yang dilakukan oleh salah satu penyandang tunarungu, disampaikan bahwa mereka merasa bahwa hingga saat ini para penyandang disabilitas masih disikapi sebagai kelompok marjinal.

    Sejumlah kebijakan yang menyangkut diri mereka, disebutkan bahwa banyak yang tidak sesuai dengan kebutuhan nyata mereka di lapangan.

    “Kami sering kali dicekoki kebijakan yang nyatanya tidak dibutuhkan oleh kami,” kata pembaca manifesto.

    Maka dari itu, dalam manifesto tersebut, pihaknya menyampaikan bahwa para penyandang disabilitas di Kota Serang meyakini, bahwa mereka mampu untuk mandiri.

    Lalu, para penyandang disabilitas di Kota Serang meyakini bahwa mereka merupakan subjek dalam pembangunan di Kota Serang.

    Mereka juga meyakini, bahwa Kota Serang dapat menjadi pusat percontohan kebijakan pemerintah, yang pro terhadap penyandang disabilitas.

    “Dan kami mempercayakan kepada ibu Ratu Ria dan bapak Subadri Ushuludin, untuk membawa Kota Serang menjadi kota yang inklusif. Karena hanya ibu dan bapak yang menuliskan secara jelas, visi inklusif,” ungkapnya.

    Ratu Ria dan Subadri pun nampak menerima manifesto yang disampaikan oleh kelompok yang menamakan diri Paguyuban Inklusif itu. Keduanya juga menyalami dan memeluk para penyandang disabilitas itu.

    Subadri pun sempat menjawab manifesto yang disampaikan oleh Paguyuban Inklusif. Subadri menegaskan bahwa pihaknya berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Paguyuban Inklusif.

    “Kami berdua tentu butuh pengawalan dari seluruh pihak, termasuk saudara-saudara sekalian, untuk mewujudkan Kota Serang inklusif,” tandasnya. (DZH)

  • PPP Akui Subadri Berpeluang Nyalon Bupati Serang

    PPP Akui Subadri Berpeluang Nyalon Bupati Serang

    ISU mengenai akan lompatnya Subadri Ushuludin ke Kabupaten Serang untuk nyalon sebagai Bupati dianggap mungkin oleh DPC PPP Kabupaten Serang. Meski belum resmi, namun DPC PPP Kabupaten Serang mengaku Legowo dan tidak masalah jika Subadri ingin mencalonkan diri di Kabupaten Serang.

    Ketua DPC PPP Kabupaten Serang, SM Hartono, mengatakan bahwa saat ini pihaknya telah memanaskan mesin politik partai untuk menghadapi Pemilu 2024. Berbagai kegiatan pun terus dilakukan guna melancarkan kondolidasi politik.

    “PPP Kabupaten Alhamdulillah terus berjalan konsolidasi dan agenda-agenda politik. Seperti biasa, persiapan kami menghadapi Pemilu 2024,” ujarnya saat dihubungi BANPOS melalui sambungan telepon, Rabu (6/7/2022).

    Salah satu upaya politik yang telah dilakukan oleh PPP Kabupaten Serang ialah dengan membuka perekrutan bakal calon legislatif (Bacaleg) 2024. Saat ini, persiapan menghadapi Pemilihan Legislatif sudah hampir 100 persen rampung.

    “Yah kami sudah melakukan recruitment, kami buka sejak beberapa bulan yang lalu. Alhamdulillah berjalan dengan lancar yah. Sudah banyak yang mendaftar sebagai Bacaleg. Insyaallah kami sesuai dengan jumlah daerah pemilihan (Dapil) dan memenuhi keterwakilan perempuan,” terangnya.

    Pihaknya pun memasang target yang cukup tinggi untuk Pileg 2024 nanti. Menurut Hartono, PPP Kabupaten Serang menargetkan dua kursi untuk setiap Dapil. Hal itu tentunya untuk mendapatkan tiket kontestasi Pilkada yang digelar 8 bulan setelah Pileg usai.

    “Kan tujuan kami berpolitik, tentunya tidak berlebihan jika PPP memiliki harapan kadernya untuk maju dalam Pilkada yang akan datang. Tentunya dengan tolok ukur melalui Pileg ini,” ungkap dia.

    Meski berniat untuk bisa mengajukan nama sebagai Calon Bupati Serang, pihaknya tetap menunggu hasil dari Pileg. Karena, dari hasil Pileg juga dapat menentukan apakah masyarakat benar-benar bersimpati terhadap partai berlambang Ka’bah tersebut.

    “Ya insyaallah nanti akan kami lihat, bagaimana hasil konsolidasi PPP. Lalu bagaimana hasil dari PPP menghadapi Pileg 2024 yah. Karena bagaimanapun, tolok ukurnya ada di Pileg itu sendiri. Apakah PPP layak, apakah masyarakat menaruh harapan kepada PPP. Bisa dilihat dari hasil Pileg,” terangnya.

    Jika memang masyarakat menaruhkan harapan pada PPP, pihaknya telah memiliki sejumlah nama yang bakal diusung sebagai Calon Bupati Serang. Nama-nama tersebut merupakan kader terbaik yang dimiliki oleh PPP.

    “Tentunya untuk nama-nama, kami sebagai Partai Politik memiliki nama-nama yang akan diusung dari internal partai. Meskipun memang sampai saat ini masih belum dimunculkan nama-namanya. Kita lihat nanti, sepak terjang para calon ini seperti apa, ini akan menjadi barometer partai untuk merekomendasikan kader tersebut,” ucapnya.

    Terkait dengan isu kepindahan Subadri untuk mencalonkan diri di Kabupaten Serang, menurutnya hal itu sangat mungkin terjadi. Pihaknya pun tidak masalah, meskipun secara resmi lompatnya Subadri ke Kabupaten Serang masih belum resmi diperbincangkan di forum-forum resmi.

    “Semua serba mungkin kan. Dalam politik kan tidak ada yang tidak mungkin. Tapi sampai sekarang belum muncul secara resmi sih. Pada rapat-rapat internal juga belum muncul, belum ada yang membahas terkait itu. Nanti kalau sudah ada keputusan, saya akan kabarkan,” katanya.

    Menurutnya, mungkin saja isu terkait dengan kepindahan Subadri ke Kabupaten Serang berkaitan dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terbentuk di tatanan pusat. Namun kembali lagi, pihaknya akan fokus terlebih dahulu dalam memenangkan Pileg 2024.

    “Nanti bisa kita lihat juga kan, karena memang untuk tarikannya di koalisi bisa saja terjadi. Untuk saat ini kami akan fokus untuk bagaimana menjadikan PPP menjadi kontestan yang mendapatkan simpati dari masyarakat,” tandasnya. (DZH)

  • Kota Serang Krisis

    Kota Serang Krisis

    SERANG, BANPOS – Lonjakan kasus Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Serang, membuat kondisi ibu kota Banten itu makin kritis. Tingginya angka penyebaran Covid-19, tak diimbangin dengan fasilitas dan personil yang mampu menangani persoalan yang timbul.

    Kemarin, terjadi penambahan sebanyak 36 kasus positif Covid-19 di Kota Serang. Korban meninggal dunia akibat virus asal CIna tersebut juga kemarin bertambah sebanyak satu kasus.

    Dengan demikian, total sudah 3.164 kasus konfirmasi Covid-19 yang ditemukan di Kota Serang, termasuk 67 orang yang meninggal dunia akibat virus tersebut. Sementara, warga yang masih dirawat karena Covid-19 kemarin adalah 584 orang, dan 2.513 sudah dinyatakan sembuh.

    Tingginya lonjakan penyebaran Covid-19, dikeluhkan Sekda Kota Serang, Nanag Saefudin. Dia mengatakan Pemkot Serang saat ini tengah menghadapi situasi kekurangan personel dalam penanganan dampak Covid-19. Misalkan seperti untuk menggali kubur bagi pasien Covid-19 yang meninggal dunia.

    “Kemarin dari RSDP itu kan merasa kesulitan pada saat warga Kota Serang meninggal, mereka nakesnya terbatas. Sehingga si jenazah itu dari RS hanya cukup memandikan, mengkafani, diberikan semacam peti jenazah. Nah karena keterbatasan mereka, maka dari mulai Minggu kemarin, yang menggali kubur dan segala macam itu diserahkan kepada BPBD Kota Serang,” terangnya.

    Oleh karena itu, ia pun meminta kepada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan dan juga aturan dalam pelaksanaan PPKM Darurat ini. Sehingga, sedikit demi sedikit penyebaran Covid-19 dapat diatasi. “Tidak membuat personel kita kewalahan juga jika masyarakat bisa patuh,” tandasnya.

    Krisis personil itu menambah permasalahan yang dialami Pemkot Serang dalam penanganan Covid. Pekan lalu, RSUD Kota Serang terpaksa mendirikan tenda darurat untuk menampung pasien Covid-19 setelah ruang isolasi yang berada di dalam rumah sakit penuh oleh pasien.

    Dari total 18 kamar yang disediakan, semua telah terisi oleh pasien Covid-19. Dua tenda darurat pun didirikan untuk digunakan sebagai tempat merawat pasien Covid-19 kategori gejala sedang dan berat.

    Pekan lalu, Kabid Komunikasi dan Informasi pada Satgas Covid-19 Kota Serang, W. Hari Pamungkas, menjelaskan tenda darurat yang dibangun tersebut nantinya dapat diisi hingga 28 tempat tidur, yang dapat digunakan untuk mengisolasi pasien Covid-19.

    “Kalau untuk tenda darurat sebenarnya bila di isi penuh mampu menampung 50 orang. Cuma karena kondisi pandemi, kami hanya mengisi dengan 28 tempat tidur,” ungkapnya.

    Terpisah, Wakil Walikota Serang meminta masyarakatnya dapat benar-benar mematuhi aturan pada saat pelaksanaan PPKM Darurat. Hal itu agar penyebaran Covid-19 di Kota Serang dapat menurun dan segala aktivitas dapat kembali seperti semula.

    Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, mengatakan bahwa dalam menunjang PPKM Darurat, pihaknya telah mengeluarkan aturan yang harus diikuti oleh masyarakat. Aturan tersebut membatasi pergerakan masyarakat dalam beraktivitas, sehingga potensi penularan menjadi berkurang.

    “Alhamdulilah pak Wali juga sudah mengeluarkan dan ini sudah masuk hari ketiga PPKM Darurat. Dengan adanya PPKM Darurat, kami memohon seluruh masyarakat untuk mengurangi aktivitasnya masing-masing, sesuai dengan Inmendagri dan Kepwal,” ujarnya di DPRD Kota Serang, Senin (5/7).

    Pihaknya pun secara rutin melakukan monitoring atas pelaksanaan PPKM Darurat tersebut. Dengan adanya monitoring, pihaknya memastikan apakah PPKM Darurat benar-benar berjalan sebagaimana mestinya dan tidak ada pelanggaran yang dilakukan.

    “Maka untuk memonitoring semuanya, ya kami bagi-bagi tugas. Satpol PP kami harus beroperasi terus-menerus. Nanti kami pun juga, pak Wali dan saya, per dua hari sekali sesuai janji saya kemarin, akan kembali melakukan monitoring, sehingga pelaksanaan PPKM Darurat benar-benar berjalan afdhol,” ucapnya.

    Ia juga menyampaikan bahwa pembatasan aktivitas saat PPKM Darurat ini bukan hanya menyasar kepada masyarakat saja. Pemerintah pun juga harus membatasi aktivitasnya. Bahkan jika tidak dilaksanakan, Kepala Daerah terancam akan diberikan sanksi hingga pencopotan.

    “Inmendagri 16 jelas ada (sanksi). Ada sanksi terutama untuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah. Maka, tadi dewan pun yang rencananya ada rapat kerja, ya diurungkan, ditunda. Semuanya memang harus sepakat, semuanya harus semarak bahwa PPKM Darurat ini harus berjalan dan hasilnya nanti ya untuk kita semua, untuk masyarakat,” tegasnya.

    Sementara, masih dalam rangka penanganan Covid-19, Pemkot Serang kembali menggelontorkan anggaran besar. Untuk kali ini, Pemkot Serang menganggarkan Rp48 miliar untuk penanganan Covid-19. Kecamatan dan kelurahan pun turut diguyur anggaran tersebut.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, Nanang Saefudin, mengatakan bahwa dari besaran anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp48 miliar, Dinkes Kota Serang menjadi penerima terbesar. Disusul RSUD Kota Serang, serta kecamatan dan kelurahan.

    “Alhamdulillah, sampai saat ini penanganan covid-19 sudah hampir Rp48 miliar kami alokasikan. Memang Dinkes paling banyak (dianggarkan), kemudian RSUD, kecamatan, dan kelurahan,” ujarnya di gedung DPRD Kota Serang, Senin (5/7).
    Nanang menuturkan, pihaknya akan melakukan refocusing anggaran untuk program-program non-prioritas, jika memang anggaran penanganan Covid-19 perlu ditambah. Anggaran non-prioritas itu seperti pameran pembangunan.

    “Jadi kami refocusing saja, dimasukkan ke biaya tak terduga (BTT) kemudian dialokasikan (untuk penanganan Covid-19),” terangnya.

    Sebagai contoh, Nanang mengatakan bahwa saat ini Pemkot Serang sedang kekurangan tenaga kesehatan (Nakes). Maka refocusing program non-prioritas tersebut bisa diarahkan ke sana.

    “Intinya, program kegiatan yang tidak terlalu prioritas, dan bisa ditangguhkan. Lebih baik dirasionalisasikan saja untuk penanganan Covid-19,” tuturnya.

    Menurut dia, yang terpenting saat ini adalah kesehatan dan keselamatan masyarakat dibandingkan kegiatan lainnya.
    “Tentu, yang terpenting itu intinya adalah kesehatan dan keselamatan masyarakat, yang dalam hal ini penekanan penyebaran Covid-19 di Kota Serang,” ucapnya.

    Nanang pun menyebutkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), yang menjadi prioritas dalam penganggaran penanganan Covid-19. “Selain Dinkes, dan RSUD (Kota Serang), ada juga Satpol PP dan BPBD,” katanya.

    Sementara itu, Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa Pemkot Serang baru menganggarkan beberapa anggaran untuk penanganan Covid-19 dan perlu ada pembahasan kembali. “Baru penganggaran penanganan Covid-19, dan itu juga sesuai dengan arahan dari (pemerintah) pusat,” tandasnya.(DZH/ENK)

  • Pendapatan Dishub Memble, Aje Kendor ‘Murka’

    Pendapatan Dishub Memble, Aje Kendor ‘Murka’

    SERANG, BANPOS – Realisasi target retribusi Dishub Kota Serang per bulan Juni jeblok. Hal tersebut membuat Walikota dan Wakil Walikota Serang marah, bahkan sampai mengancam akan mengganti Kepala Dishub Kota Serang.

    Bukan tanpa alasan para kepala daerah itu marah. Mereka menilai dalam melakukan tugasnya setiap tahun, Dishub terkesan lalai. Hingga muncul spekulasi bahwa terjadi kebocoran pendapatan pada dinas yang pernah dipimpin oleh Walikota Serang, Syafrudin itu.

    “Kami memerintahkan inspektorat untuk melakukan audit terhadap Dishub Kota Serang,” ujar Walikota Serang, Syafrudin, seusai memimpin rapat evaluasi realisasi anggaran di Puspemkot Serang, Senin (20/7).

    Menurutnya, ada kemungkinan Dishub Kota Serang terjadi kebocoran pendapatan. Sebab, sejak tahun lalu pun realisasi pendapatannya selalu dibawah daripada target.

    “Kemungkinan ada kebocoran-kebocoran itu. Karena dari target Rp1.3 miliar dan titik parkir itu banyak. Jadi kemungkinan ada kebocoran,” terangnya.

    Tahun lalu saja, kata Syafrudin, Dishub Kota Serang dalam satu tahun hanya dapat merealisasikan target sebesar 35 persen. Maka dari itu, apabila memang ada kebocoran maka dirinya tidak segan untuk memberikan sanksi khusus.

    “Kami akan memberikan sanksi khusus. Pergantian kepala dinas,” tegas Syafrudin. (DZH)

  • Subadri Lake Lawane

    Subadri Lake Lawane

    SERANG, BANPOS – Selain jago bernyanyi dan bermain sepak bola, ternyata Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, juga jago memancing ikan. Hal ini dibuktikan dengan disabetnya seluruh juara 1 pada lomba mancing antara Pemkot Serang melawan Bank BJB KCK Banten.

    Lomba mancing yang digelar di salah satu pemancingan di Cipocok Jaya tersebut berlangsung cukup sengit. Beberapa pejabat Pemkot Serang turut meramaikan lomba itu.

    Terpantau, mulanya antara Asda 1 Kota Serang, Anton Gunawan, dengan Wakil Walikota Serang umpannya saling bergantian disambar ikan. Namun ternyata, yang berhasil menjuarai kategori ‘Ikan Terbanyak’ adalah Subadri dengan jumlah 38 ikan.

    Bukan hanya itu, Subadri juga berhasil menggasak juara 1 lomba dengan kategori ‘Ikan Indukan Terberat’ dengan bobot indukan seberat 6 kilogram lebih. Disusul oleh Inspektur Kota Serang, Yudi Suryadi, yang berhasil menyabet juara 2 dan Kepala Disperdaginkop UKM Kota Serang, Yoyo Wicahyono, sebagai juara 3.

    Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, mengatakan bahwa berhasilnya dia memborong juara 1 pada dua kategori lomba mancing merupakan ‘keberuntungan pemula’ saja. Sebab menurutnya, ia baru pertama kali memancing.

    “Kalau dibilang mancing mah enggak yah. Tapi mungkin ini (saya menang lomba) sengaja biar saya ketagihan mancing. Karena ini juga baru pertama kali saya memegang joran yah,” ujarnya seusai kegiatan, Sabtu (4/7).

    Menurut Subadri, kegiatan tersebut bukan hanya sebagai silaturahmi dan hiburan saja. Namun juga untuk meningkatkan sinergi antara Pemkot Serang dengan Bank BJB.

    “Tentu sesungguhnya kegiatan ini untuk menumbuh kembangkan sinergi dan kebersamaan antara Pemkot Serang dengan Bank BJB KCK Banten,” tandasnya. (DZH)

  • Ditekan Forkopimda, Walikota dan Wakil Walikota Serang Janji Tak Lagi ‘Ngeyel’

    Ditekan Forkopimda, Walikota dan Wakil Walikota Serang Janji Tak Lagi ‘Ngeyel’

    SERANG, BANPOS – Setelah beberapa kali mendapatkan kritik baik dari mahasiswa maupun masyarakat umum, akhirnya duet ‘Aje Kendor’ memutuskan untuk tidak lagi menghadiri kegiatan yang melibatkan kerumunan massa.

    Hal ini disampaikan oleh Walikota Serang, Syafrudin, seusai menghadiri rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Serang, Senin (24/3).

    “Untuk kegiatan yang melibatkan kerumunan massa, termasuk kegiatan Isra Mi’raj, maka mulai hari Senin tidak akan saya hadiri lagi undangannya,” ujar Syafrudin kepada awak media.

    Menurutnya, kehadiran ia maupun Wakil Walikota Serang pada gelaran Isra Mi’raj yang dilakukan oleh masyarakat selain bertujuan untuk bersilaturahmi, juga agar dapat menyosialisasikan pencegahan Covid-19.

    “Jadi kalau yang kemarin itu sebenarnya kami selain bersilaturahmi, juga untuk menyosialisasikan kepada masyarakat berkaitan dengan virus Corona ini,” terangnya.

    Senada disampaikan oleh Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin. Menurutnya, ia akan berhenti sementara untuk menghadiri gelaran Isra Mi’raj. Hal ini berdasarkan permintaan dari Forkopimda.

    “Forkopimda memutuskan dan menyarankan agar saya dan pak Wali untuk tidak lagi menghadiri Isra Mi’raj di tengah wabah Corona. Maka saya pun memutuskan untuk menurunkan tim saya untuk memberikan pengertian kepada masyarakat,” tandasnya. (DZH)

  • Banyak Kegiatan Ditengah KLB, Walikota dan Wakil Walikota Serang Diminta Tes Corona

    Banyak Kegiatan Ditengah KLB, Walikota dan Wakil Walikota Serang Diminta Tes Corona

    SERANG, BANPOS – Serikat Mahasiswa Sosialis Demokratik (SWOT) meminta agar Walikota dan Wakil Walikota Serang dapat segera menjalani tes Covid-19. Hal ini setelah maraknya kabar pejabat pemerintah yang terpapar Covid-19.

    Sebagai informasi, Walikota Bogor, Bima Arya, telah dinyatakan positif terjangkit Covid-19. Sebelumnya diberitakan pula bahwa Mentri Perhubungan (Menhub) RI, Budi Karya, juga dinyatakan positif Covid-19.

    Ketua SWOT UIN ‘SMH’ Banten, Gilang, mengatakan bahwa Walikota maupun Wakil Walikota Serang setelah ditetapkannya status Kejadian Luar Biasa (KLB), masih terus terlibat dalam kegiatan yang melibatkan keramaian.

    “Katakanlah perayaan HUT Satpol PP yang digelar di Puspemkot Serang beberapa hari yang lalu dan juga Walikota dan Wakil Walikota masih aktif terlibat kegiatan Isra’ Mi’raj di berbagai tempat,” ujarnya kepada BANPOS, Jumat (20/3).

    Menurutnya, hal tersebut sangat berpotensi terjadinya penyebaran Covid-19. Sebab, interaksi masyarakat banyak terjadi pada kegiatan tersebut. Sehingga dikhawatirkan, hal itu menjadi sarana penyebaran virus.

    “Kita semua tidak tau apakah diantara anggota Satpol PP ataupun jamaah Isra Mi’raj ada yang terpapar atau tidak. Atau jangan-jangan Walikota dan Wakil Walikota sendiri yang menjadi pembawa Covid-19 dan menularkan kepada masyarakat,” terangnya.

    Oleh sebab itu, ia mendorong agar Walikota dan Wakil Walikota Serang segera menjalani tes Covid-19. Selain itu ia juga meminta agar Pemkot Serang dapat lebih tegas dalam hal pengendalian agenda yang melibatkan keramaian.

    “Kami mendorong agar pak Syafrudin dan pak Subadri segera menjalani tes. Ini semua demi kebaikan bersama. Kita semua tentu tidak ingin pandemi Covid-19 ini menyebar di Kota Serang,” tandasnya. (DZH)

  • Geruduk Kantor BPS Kota Serang, GP2B Minta Spanduk Diganti

    Geruduk Kantor BPS Kota Serang, GP2B Minta Spanduk Diganti

    SERANG, BANPOS – LSM Gerakan Pemuda Peduli Banten (GP2B) menggeruduk kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Serang. Kedatangan mereka untuk memprotes spanduk program Sensus Penduduk 2020 yang tidak menyertakan foto Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin.

    Kedatangan GP2B pun disambut langsung oleh Kepala BPS Kota Serang, Dadang Ahdiat. Kepada Dadang, GP2B mempertanyakan perihal spanduk yang dinilai membuat gaduh di tengah masyarakat Kota Serang itu.

    “Kami menanyakan kenapa ada spanduk di kegiatan sensus penduduk 2020 ini tidak ada foto Wakil Walikota Serang Subadri Ushuludin tapi hanya pak Walikota Serang Syafrudin,” ujar Kabid Humas GP2B, Muhammad Gema Jefiansyah, seusai audiensi di Kantor BPS Kota Serang, Jumat (13/3).

    Selain mempertanyakan, mereka juga mendesak agar spanduk tersebut secepatnya dapat diganti. Hal ini menurutnya sebagai langkah antisipasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

    “Kami berharap dengan sangat agar spanduk itu secepatnya diganti. Karena spanduk seperti ini membuat kegaduhan di Kota Serang,” tegasnya.

    Sementara itu, Kepala BPS Kota Serang, Dadang Ahdiat, menyampaikan terimakasih atas kritik dan masukan yang diberikan oleh masyarakat. Ia pun berjanji kedepannya akan lengkap dalam memasang foto kepala daerah.

    “Saya berterimakasih ada masukan dari teman-teman ini. Untuk kedepan kami akan membuat foto pak Wali dan pak Wakil juga. Tadinya mau foto saya, terus tidak jadi. Jadinya menggunakan foto pak Wali aja,” katanya.

    Namun untuk mengganti seluruh spanduk yang sudah tercetak, sekitar kurang lebih 77 spanduk yang dicetak dan disebar, ia mengaku tidak sanggup. Sebab menurutnya, anggatan BPS Kota Serang terbatas.

    “Anggaran terbatas kalau mau diganti lagi, bukan berarti kami tidak menghargai pak Wakil, kami sangat hormati pimpinan daerah Kota Serang juga. Kalau ada anggarannya mah kami cetak lagi. Kurang lebih 77 spanduk yang dicetak untuk dipasang,” ucapnya.

    Menurutnya, spanduk tersebut tidak bermasalah secara hukum. Kendati ia tetap mengakui bahwa hal tersebut kurang etis dan memang merupakan kesalahan dari pihaknya yang lupa memasang foto.

    “Kami lupa, dan tidak ada unsur kesengajaan. Namun kalau secara hukum tidak masalah yah kalau pak Wali sendiri misalnya. Tapi saya ada masukan dari teman-teman, ada efek di masyarakat yang tidak terhitung. Untuk kedepan ini pembelajaran bagi kami,” jelasnya.

    Ia pun membandingkan spanduk tersebut dengan spanduk milik pusat yaitu foto Presiden Jokowi. Ia berkilah bahwa dalam spanduk BPS pusat pun hanya ada foto Presiden Jokowi tanpa Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

    “Kami lihat contoh yang seperti nasional itu foto pak Jokowi. Kalau secara aturan ini tidak menyalahi,” tandasnya. (DZH)

  • Spanduk Sensus Penduduk Tanpa Foto Subadri, Kepala BPS Kota Serang : Saya Lupa

    Spanduk Sensus Penduduk Tanpa Foto Subadri, Kepala BPS Kota Serang : Saya Lupa

    SERANG,BANPOS- Setelah sebelumnya ruang Kepala Dinkes Kota Serang M. Ikbal yang kedapatan tidak memasang foto Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, kini spanduk program Sensus Penduduk 2020 juga tidak memasang foto orang nomor dua di Kota Serang itu.

    Berdasarkan pantauan BANPOS, beberapa spanduk yang dipasang di depan kantor kelurahan maupun Gedung Setda Kota Serang dan beberapa titik lokasi lainnya hanya memasang foto Walikota Serang, Syafrudin, saja.

    Salah seorang pegawai kelurahan yang tak mau disebutkan namanya mengatakan, spanduk tersebut sudah dipersiapkan oleh BPS Kota Serang untuk dipasang di setiap kantor kelurahan masing-masing. Sehingga ia tidak tahu mengenai desain spanduk itu.

    “Kami hanya menerima saja. Karena ini dari BPS Kota Serang, jadi desainnya memang sudah ada dari pihak sana. Kalau dilihat juga seragam semua kan (desainnya),” ujarnya kepada BANPOS, Kamis (12/3).

    Saat dikonfirmasi, Kepala BPS Kota Serang, Dadang Ahdiat, mengaku lupa untuk memasang foto Wakil Walikota dalam spanduk program sensus penduduk itu. Alasannya, ia selama melakukan koordinasi selalu kepada Walikota Serang.

    “Saya ingatnya pak Wali aja gitu. Soalnya saya juga itu lali (lupa) untuk pasang foto pak Wakil Walikota,” katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon.

    Ia menjelaskan, pada awalnya BPS Kota Serang ingin memasang foto dirinya selaku Kepala badan pada setiap spanduk itu. Namun tidak jadi karena ia mengakui bahwa dirinya kurang populer di kalangan masyarakat Kota Serang.

    “Karena ini juga merupakan program nasional, maka tidak mungkin menggunakan foto saya. Soalnya kurang populer, jadi tidak menarik masyarakat untuk terlibat,” tuturnya.

    Ia pun mengaku tidak memiliki niatan lain dengan tidak memasang foto Wakil Walikota Serang dalam spanduk itu. Sebab, antara Pemkot Serang dengan BPS Kota Serang merupakan instansi terpisah dan hanya bersifat koordinasi.

    “Kami ini kan instansi vertikal, jadi bukan berada di bawah komandi atau perintah dari Pemkot Serang. Kami hanya bersifat koordinasi, jadi kami meminta maaf atas kejadian ini. Semoga ini menjadi pembelajaran kedepannya,” ucapnya.

    Kendati mengaku salah, namun Dadang mengatakan tidak mungkin mengganti spanduk yang sudah beredar di sejumlah kantor pemerintahan itu. Karena menurutnya, anggaran mereka terbatas.

    “Kalau untuk mengganti spanduk itu saya rasa tidak mungkin. Karena tahu sendiri lah anggaran kami terbatas. Mungkin nanti kedepan tidak akan terulang kembali kesalahan ini,” tandasnya. (DZH/AZM)