BANTEN POS

Tag: syafrudin

  • Siswa Belajar Sambil Ngedeprok, Syafrudin Semprot Dindik

    Siswa Belajar Sambil Ngedeprok, Syafrudin Semprot Dindik

    SERANG, BANPOS – Walikota Serang, Syafrudin, akui dirinya marah kepada Dindikbud Kota Serang, lantaran siswa belajar sembari ngedeprok di SDN Pasirhuni, Kecamatan Curug, Kota Serang. Ia mengaku prihatin dan mengatakan bahwa pembelajaran tatap muka (PTM) tidak wajar kalau harus duduk di lantai.

    “Kalau sampai ngedeprok gitu mah saya kira tidak wajar, artinya Pemkot juga prihatin,” ucapnya, Jumat (22/7).

    Ia mengatakan, seharusnya informasi tersebut sampai kepada Dindikbud terlebih dahulu sebelum kepadanya. Oleh sebab itu, ia naik pitam, karena anggaran untuk membeli kursi dan meja sudah disediakan.

    “Mestinya mah jangan nanya ke saya dulu, tanya ke dindik dulu, ada dana BOS, ada dana dari APBD, itu bukan kecil. Ke dindik dulu, kenapa seperti itu, saya juga marah ke Dindik,” tegasnya.

    Syafrudin mengaku akan segera memanggil Kepala Dindikbud Kota Serang, Alpedi. Sebab, untuk persoalan sarana prasarana sekolah itu merupakan inisiatif Kepala Sekolah dan Dindikbud.

    “Iya (panggil Dindikbud). Sebenarnya tinggal inisiatif dari kepsek dan Dinas pendidikan, Pemkot itu menyiapkan APBD dalam rangka pelayanan dasar ini terutama Dinas pendidikan,” ucapnya.

    Ia pun mempertanyakan kenapa tidak disegerakan untuk membeli kursi dan meja. Padahal kata Syafrudin, kebutuhan kursi dan meja tersebut tidak banyak.

    “Kenapa tidak segera beli bangku, toh bangku juga tidak seberapa,” katanya.

    Syafrudin juga menanggapi masih adanya sanitasi buruk di sekolah. Ia menegaskan, setiap tahun Dindikbud mengajukan anggaran yang pasti diakomodir oleh Pemkot Serang.

    ‘Termasuk sanitasi buruk, kenapa seperti itu? Wong tiap tahun Dindikbud harus mengajukan anggaran. Harus mengajukan anggaran ke Pemkot dan Pemkot masa tidak akan mengakomodir keadaan seperti itu, kan tidak mungkin,” tandasnya. (MUF)

  • Walikota Serang Minta OPD Tak Lakukan Penyimpangan

    Walikota Serang Minta OPD Tak Lakukan Penyimpangan

    SERANG, BANPOS- Pemkot Serang menggelar forum dengan OPD, untuk membahas finalisasi dan penandatanganan berita acara kesepakatan data kelengkapan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota tahun 2021 di Hotel Le Dian, Kota Serang, Senin (21/3).

    Walikota Serang, Syafrudin, menekankan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkot Serang untuk menjadikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman sinkronisasi kegiatan.

    “Ini titik tekannya, visi misi yang tertuang dalam RPJMD, harus diaplikasikan dalam kegiatan OPD. Jadi tidak menyimpang, dan harus detail,” ujarnya.

    Syafrudin menuturkan bahwa sering terdapat ketidaksinkronan dalam menerjemahkan RPJMD. Maka dari itu ia berharap semua elemen dapat aktif, agar tidak terjadi salah pemahaman.

    “Pembahasannya oleh Kasubag program, berjenjang kemudian ke sekretaris, baru ke OPD, makanya datang ada tidak nyambungnya itu dari pembahasan dari Kasubag, tapi pro aktif semuanya insya Allah nyambung,” tuturnya.

    Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Serang, M Ridwan, mengatakan berdasarkan laporan secara umum capaian indikator makro mengenai pertumbuhan ekonomi, inflasi, pendapatan perkapita, dan penurunan jumlah pengangguran, dan lain sebagainya terus mengalami peningkatan di atas angka standar nasional.

    “Namun memang jika dibandingkan dengan standar angka provinsi masih di bawah standar,” ungkapnya.

    Ridwan pun mengungkap bahwa masih terdapat catatan yang belum terselesaikan oleh Pemkot Serang, salah satunya yakni angka kemiskinan dan pengangguran.

    “Terkait kemiskinan yang masih tinggi, pengangguran terbuka, indeks genio rasio dan sebagainya itu masih menjadi fokus kami,” paparnya.

    Ia menuturkan bahwa penyebabnya diduga karena dua tahun terakhir masih melakukan penanganan pandemi Covid-19, sehingga banyak program yang harus ditunda.

    “Dampak pandemi yang menyebabkan angka pengangguran terbuka kita naik dan juga kemiskinan. Termasuk juga infrastruktur bangunan gedung, yang sudah ada target-target yang harus dicapai seperti RS, kelurahan, dan yang lainnya,” tandasnya. (MG-03/AZM)

  • Syafrudin ‘Dijebak’ Warga Serang Hijau

    Syafrudin ‘Dijebak’ Warga Serang Hijau

    SERANG, BANPOS – Warga perumahan Puri Serang Hijau ‘menjebak’ Walikota Serang, Syafrudin, untuk mendengarkan berbagai keluh kesah mereka. Mulanya, mereka mengundang Walikota untuk melakukan silaturahmi dan bacakan, namun ternyata mereka juga menyodorkan sejumlah permasalahan terkait dengan pembangunan dan sampah liar.

    Ketua RW 15 Puri Serang Hijau, Mumu Munawar, menyampaikan bahwa di perumahan tempat mereka tinggal, terdapat sejumlah permasalahan. Salah satunya yakni terkait dengan drainase yang buruk sehingga kerap menyebabkan banjir.

    “Drainase di Serang Hijau ini seperti yang sudah saya sampaikan, drainase di sini seperti orang yang tawaf. Muter-muter saja di komplek ini karena memang tidak ada drainasenya,” ujarnya saat memberikan sambutan pada kegiatan silaturahmi dan bacakan bersama Walikota Serang, Jumat (18/3).

    Selain infrastruktur drainase, warga Serang Hijau pun menurutnya juga dihadapkan pada permasalahan jalan yang rusak. Ia mengaku bahwa sejauh ini, belum ada pembangunan jalan atau pengaspalan di perumahan mereka.

    “Pengaspalan di perumahan Puri Serang Hijau pun belum, jadi harapan kami di wilayah kami ini segera dilakukan pengaspalan oleh Pemkot Serang,” ungkapnya.

    Di sisi lain, pihaknya juga menghadapi permasalahan sampah. Bukan karena tidak ada pembuangan, akan tetapi tempat sampah merek kerap diisi oleh warga di luar Puri Serang Hijau.

    “Makanya mumpung ada pak Walikota di sini, maka kami sampaikan permasalahan-permasalahan itu. Sedikit curhat,” ucapnya.

    Menanggapi hal tersebut, Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa untuk permasalahan infrastruktur di perumahan Puri Serang Hijau khususnya di lingkungan RW 15, akibat pihak pengembang yang belum juga menyerahkan fasos-fasum ke Pemkot Serang.

    “Memang tinggal sebagian yang belum diserahkan. Alhamdulillah sebagian lainnya yang sudah diserahkan kepada Pemkot Serang sudah kami bangun, hanya memang sebagian lainnya yang belum karena belum diserahkan,” ujarnya.

    Syafrudin mengatakan, jika memang pihak pengembang belum juga menyerahkan fasos-fasum kepada Pemkot Serang, maka Syafrudin mendorong agar warga perumahan saja yang menyerahkan. Hal itu dapat dilakukan dengan kesepakatan bersama antar warga.

    “Serahkan saja oleh warga. Pak RW gelar rapat dengan warga, undang lurah dan camat, lalu buat berita acara untuk menyerahkan fasos-fasum. Nanti berita acaranya diserahkan kepada Perkim. Jadi enggak apa-apa dari warga juga. InsyaAllah semuanya akan saya bangun,” ungkapnya.

    Syafrudin pun bercerita bagaimana mirisnya dirinya ketika melewati jalan akses Puri Serang Hijau yang menurutnya sangat memprihatinkan. Hal itu pun menjadi atensi dari pihaknya untuk melakukan pembangunan jalan lingkungan.

    “Di depan sana itu saya setiap hari lewat, ini gimana lagi jalannya. Makanya kalau saya temukan jalan yang rusak, saya langsung potret dan saya kirimkan kepada Perkim,” ucapnya.

    Sementara untuk masalah sampah, Syafrudin mengaku dalam waktu dekat ini akan dibuatkan depo sampah. Lalu untuk di perumahan, akan diberikan satu kontainer sampah yang nantinya akan diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

    “Jadi nanti tidak akan menumpuk. Sehari ketika sudah penuh maka akan digantikan lagi dengan kontainer kosong. Jadi tidak akan berserakan juga. Asalkan warga tidak asal melempar dalam membuang sampahnya,” tandasnya.

    (DZH/PBN)

  • Syafrudin Ajak Warga Kota Serang Berinfaq Sesuai Syari’at

    Syafrudin Ajak Warga Kota Serang Berinfaq Sesuai Syari’at

    SERANG, BANPOS – Walikota Serang, Syafrudin, mengajak warga Kota Serang untuk infaq sesuai dengan syari’at, hal itu diungkapkan ketika dirinya menghadiri sekaligus membuka acara Focus Group Discussion (FGD) Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang dilaksanakan di Sekretariat BWI Masjid Agung At-Tsauroh, Kamis (10/3).

    Wakaf merupakan salah satu bagian dari kepentingan masyarakat untuk menunjang pembangunan Kota Serang, dan hadirnya BWI yaitu untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia dengan misi menjadi lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan masyarakat. Hal tersebut termaktub dalam amanat Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

    Dalam FGD tersebut, Syafrudin menyampaikan bahwa tujuan diselenggarakan forum diskusi itu adalah untuk memberikan pelatihan sekaligus sosialisasi kepada masyarakat agar mau berinfaq sesuai dengan syari’at.

    “Wakaf itu bukan barang atau benda saja akan tetapi bisa berupa uang atau hal lainnya yang berguna untuk keperluan ibadah atau kesejahteraan umum sesuai syariah,” terangnya.

    Terdapat dua gerakan infak menurut Walikota Serang itu, yakni Gerakan Wakaf dan Gerakan Zakat dimana keduanya perlu saling bersinergi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

    “Jadi ini harus bersinergi antara wakaf dan zakat, tentunya untuk kesejahteraan masyarakat, bukan untuk kesejahteraan pribadi,” ucapnya.

    Ia menghimbau kepada BWI agar terus melakukan upaya sosialisasi kepada seluruh masyarakat, para pengusaha, serta instansi pemerintah agar tidak mewakafkan secara perorangan, tetapi dengan Badan Wakaf Indonesia agar sesuai dengan syari’at Islam.

    Begitu juga dengan yang diungkapkan oleh Ketua BWI Kota Serang, Fadhullah, bahwa FGD yang dilaksanakannya itu adalah untuk yang pertama kalinya dan bertujuan menekan kesadaran masyarakat bagaimana menghimpun dana sosial umat Islam yang sesuai dengan syari’at.

    “Jadi FGD ini pertama kita menyambut ramadhan, kita mau ngegas bagaimana penghimpunan dana sosial umat islam, Wakaf, zakat, infak dan shodaqoh,” ungkapnya.

    Dengan berkolaborasi bersama para Organisasi Kemasyarakatan Islam diantaranya yaitu PBI, BAZNAS, DMI, MUI, FSPP, Forum Silaturahim Majlis Taklim Kota Serang, diharapkan mampu bergerak bersama mewujudkan Kota Serang Madani.

    “Semua bergerak bersama-sama untuk mewujudkan cita-cita bersama yaitu Kota Serang Madani, dan FGD ini akan terus bergulir seperti bola salju, yang kemudian menjadi gerakan bersama,” jelasnya.

    (MG-01/ENK)

  • Pembangunan Ponpes Daarul Quro’ di Curug Dimulai

    Pembangunan Ponpes Daarul Quro’ di Curug Dimulai

    SERANG, BANPOS – Lantaran bangunan Pondok Pesantren Daarul Quro’ yang berlokasi di Kemang sudah tidak sanggup menampung santri, dan tidak bisa dikembangkan lagi dari segi bangunannya, maka Pemkot Serang Pihak Ponpes melakukan alih lokasi bangunan Ponpes yang akan di dirikan di Lingkungan Rancayomas, Kecamatan Curug, Kota Serang.

    Walikota Serang, Syafruddin dengan ditemani stakeholder Kecamatan Curug yaitu Camat, Lurah, dan para Kyai hadir dalam acara peletakan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Daarul Quro’ yang berlokasi di Lingkungan Rancayomas, Kecamatan Curug, Kota Serang, pada Rabu (9/3).

    Syafruddin mengungkapkan, sebelumnya Ponpes Daarul Quro’ telah berdiri di Kemang, namun tidak mampu menampung banyaknya santriwan dan santriwati. Sehingga perlu dialihkan ke Ponpes baru yang lebih memadai.

    “Jadi Daarul Quro’ itu ada dua di Kota Serang ini. Yang pertama di Kemang, karena sudah tidak bisa menampung anak-anak santri, jadi ada pengembangan kesini. Ya mudah-mudahan disana jalan, disini juga jalan gitu. Syukur-syukur disatu tempat, jadi fokus pak Kyai H. Sholih itu disatu tempat,” terangnya.

    Upaya tersebut dilakukan demi kemajuan Ponpes dan guna meningkatan kualitas religiusitas masyarakat Kota Serang, khususnya anak-anak.

    “Tentunya apa yang saya sampaikan bagian dari peningkatan SDM masyarakat Kota Serang. Karena pondok pesantren itu salah satu pembentukan karakter anak-anak kita menjadi santun dan sopan, menjadi orang-orang yang ngerti, terutama dengan masalah-masalah keagamaan, bisa menulis Al-Quran, bisa membaca Al-Quran,”

    Terlebih lagi pihaknya mengaku bahwa Ponpes tersebut berperan penting dalam pembentukan karakter anak dan tentunya memiliki kelebihan dibanding sekolah-sekolah lainnya.

    “Saya yakin pondok ini punya andil besar, dibandingkan di sekolah-sekolah biasa. Kalo di sekolah-sekolah biasa itu satu minggu belajar agama satu kali. Kalo di pondok ini setiap hari, siang dan malam, jadi itu yang jadi kelebihan,” tambahnya.

    Dengan demikian, ia berharap agar semua pihak turut serta mendukung dalam pembangunan Ponpes itu baik dari segi materil maupun moril.

    “Oleh karena itu bagi masyarakat Rancayomas juga kami mohon dukungan dari semua pihak, dari pak Camat, pak Lurah, untuk terus sama-sama berjuang. Kalo tidak ada uang, gotong-royong. Kalo umpamanya punya uang, ya sumbangkan, baik sumbangannya satu sak atau setengah sak. Itu kalo lama-lama di kumpulkan, sama halnya dengan lidi gitu. Kalo satu ya gabisa berbuat apa-apa, tapi kalo banyak insyaallah itu bisa berbuat,” tuturnya.

    Hal sama diungkapkan oleh pemilik Ponpes Daarul Quro’, Khoirul Sholih, bahwa alasan Ponpes nya dipindah yaitu sebagai upaya pengembangan dan karena lokasi awal Ponpes yang sempit.

    “Bangunannya aja yang awal, santri nya mah sudah ada. Karena pengembangan asrama aja yang susah. Kemang kan disana tempatnya sempit, kita pindah kesini, kan daya tampung nya sudah tidak memungkinkan,” ujar pemilik Ponpes tersebut.

    Diperkirakan luas tanah yang akan dibangun Ponpes baru adalah sekitar 2407 m³ dan mampu menampung sebanyak 300 santri.

    “Luasnya 2407, InsyaAllah bisa menampung sekitar 300 an. Rencananya yang akan di bangun adalah pertama asrama santri dan majlis taklim atau aula pengajian,” tandas Sholih.

    (MG-01/AZM).

  • Syafrudin Sedang Telusuri Penyunat BLT di Unyur

    Syafrudin Sedang Telusuri Penyunat BLT di Unyur

    SERANG, BANPOS – Warga Kelurahan Unyur, Kota Serang, Provinsi Banten diduga telah mendapat tindakan penyunatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) senilai Rp600 ribu pada Minggu (6/3) lalu. Penyunatan BLT ini bukan berbentuk pemotongan uang tunai secara langsung, namun berkedok pemaksaan dalam pembelian barang di toko terduga oknum pelaku, dengan diiringi ancaman akan dicoret dari daftar penerima BLT jika menolak.

    Kabar tersebut pun disayangkan oleh Walikota Serang, Syafrudin. Meskipun belum diketahui kebenarannya, namun jika terbukti terjadi penyunatan maka hal itu sangat dikecam, mengingat kondisi masyarakat tengah kesulitan.

    “Saya sayangkan ya, karena kan masyarakat sedang susah. Cuma saya belum tahu persis permasalahannya apa, isu itu benar apa hoaks. Ini belum saya teliti, sedang berjalan (penelusuran). Ya mudah-mudahan memang tidak terjadi,” ujarnya, Selasa (8/3).

    Syafrudin pun dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak memerintahkan dan mewajibkan BLT yang diberikan pemerintah, untuk dibelanjakan dalam bentuk sembako, apalagi memaksa untuk membeli di toko yang telah ditetapkan.

    “Kalau bantuan uang kemudian disuruh beli sembako, itu saya tidak perintahkan. Kalau uang ya uang, kalau mau dibelikan apa itu terserah korban banjir, bukan mengarahkan ke salah satu perusahaan untuk membeli itu, tidak,” tegasnya.

    Syafrudin pun mengatakan bahwa informasi secara konkret belum ia terima. Ia mengaku hanya mendengar informasi tersebut dari media sosial saja.

    “Jadi sangat saya sayangkan, mudah-mudahan ini tidak benar, karena secara konkret secara informasi yang tepat saya belum terima, karena ada di media-media sosial saja,” ucapnya.

    Ia pun mengungkap bahwa pihaknya tengah mendalami kasus yang dinilai merugikan warga penerima BLT. “Semua juga dipanggil oleh Pak Sekda dan didalami dengan Pak Asda, mudah-mudahan secepatnya ya ada informasi yang benar,” terangnya.

    Syafrudin menegaskan bahwa Pemkot Serang akan memberikan sanksi apabila oknum yang diduga melakukan penyunatan BLT ini berasal dari kalangan PNS.

    “Saya kira kalau untuk PNS, ya saya non-jobkan, pasti itu kalau untuk PNS yang punya jabatan. Kalau oknumnya dari masyarakat atau di luar PNS, itu urusannya dengan yang berwajib,” imbuhnya.

    Syafrudin pun menuturkan bahwa stok sembako Kota Serang sangat melimpah, jadi BLT yang diberikan pada penerima tidak boleh dipaksakan dibelanjakan sembako.

    “Kalau sembako itu sudah banyak ada dari mana-mana, malah stok kita di BPBD itu masih banyak. Bagi masyarakat yang kurang beras, masih banyak kita siapkan 51 ton untuk masyarakat yang terdampak. Silakan kalau umpama ada masyarakat yang sampai tidak makan, masih kita siapkan,” ucapnya.

    Diketahui, sempat beredar laporan mengenai dugaan penyunatan BLT di Kota Serang. Pelapor yang tidak diketahui namanya tersebut menerangkan bahwa setelah ia menerima bantuan senilai Rp600 ribu, ada oknum yang memaksanya untuk membelanjakan uang tersebut di tokonya.

    “Setelah mendapat bantuan Rp600 ribu dari pemerintah di Kelurahan Unyur, ketika mau keluar, si penerima bansos diminta oleh oknum yang menamakan calo untuk membelanjakan uang bansos menjadi sembako di tokonya. Bila tidak diikuti tidak akan didata kembali sebagai penerima bansos. Kemudian si penerima bansos mengiyakan dengan memberikan uang Rp400 ribu, dan dijanjikan sembakonya akan diantar ke rumah,” ujarnya.

    Setelah menunggu, si oknum tersebut tidak kunjung datang ke rumah si penerima bansos untuk mengantarkan sembako yang dijanjikan. Saat ia kembali ke kelurahan, penerima bansos hanya menerima lima karung kecil beras dan juga telur.

    “Setelah ditunggu tak kunjung datang sembakonya. Si penerima bansos berinisiatif mengunjungi kantor kelurahan, dan di sana penerima bansos menerima 5 karung kecil beras, dan telur 30 biji. Menurut laporan semua penerima bansos nasibnya sama,” tandasnya.(MG-03/DZH)

  • Baru Diajak Kelola Banten Lama, Syafrudin Kok Merasa Aneh pada Pemprov

    Baru Diajak Kelola Banten Lama, Syafrudin Kok Merasa Aneh pada Pemprov

    SERANG, BANPOS – Walikota Serang, Syafrudin, mengaku aneh dengan Pemprov Banten yang baru mengajak Pemkot Serang bersama-sama mengelola Banten Lama. Sebab seharusnya, ajakan tersebut dilakukan sebelum revitalisasi mulai dilakukan.

    Hal itu diungkapkan oleh Syafrudin usai menandatangani bersama, Nota Kesepahaman pengelolaan bersama Banten Lama antara Pemprov Banten, Kejati Banten, Pemkot Serang dan Pemkab Serang, yang dilaksanakan secara daring.

    “Selayaknya memang penandatangan pengelolaan dan revitalisasi ini dilakukan sebelum dilaksanakan revitalisasi, namun ini kan sudah berjalan,” ujarnya saat diwawancara di Diskominfo Kota Serang, Senin (14/2).

    Kendati demikian, Syafrudin tetap mengapresiasi penandatanganan nota kesepahaman pengelolaan kawasan Banten Lama tersebut. Menurutnya, Pemkot Serang siap bekerja sama dalam pengelolaan tersebut.

    “Secara fisik Banten lama dengan luas yang besar, Pemkot Serang tidak sanggup untuk membangun. Makanya Pemprov dari tahun 2018 membangun Banten lama dan bentuk bertanggung jawab untuk jadi ikon Banten,” ucapnya.

    Syafrudin pun menuturkan bahwa penandatanganan bersama tersebut untuk mengawali perjanjian kerja sama (PKS), yang lebih mengatur secara rinci apa saja yang akan ditugaskan kepada Pemkot Serang.

    “Sekarang masih secara umum saja (kesepakatan), jadi secara global dulu, PKS-nya belum, nanti kami tunggu. Belum (diatur apa saja yang dilakukan oleh Pemkot Serang), jadi bukan punya Pemkot saja,” terangnya.

    Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH), mengatakan bahwa pengelolaan Banten Lama menjadi tanggung jawab bersama, karena lokasinya berada di Kota Serang dan perbatasan Kabupaten Serang.

    “Memang Banten Lama ini tanggung jawab semua. Banten Lama banyak memiliki nilai sejarah, dan tidak ada komitmen selama bertahun-tahun baik oleh pemerintah kabupaten/kota, dan pengelola,” ujarnya.

    Menurut WH, Banten Lama benar-benar kumuh dan tidak terurus sebelum dilakukan revitalisasi. Bahkan, banyak masyarakat baik lokal maupun luar daerah hingga mancanegara, yang mengeluhkan hal tersebut.

    “Banten Lama sangat tidak terurus, jorok, kotor, banyak yang minta-minta maksa kepada pengunjung, termasuk pungutan liar. Banyak keluhan dari masyarakat, termasuk pengunjung dari luar negeri,” tuturnya.

    Pelaksanaan revitalisasi Banten Lama menurut WH, sudah dilakukan sejak awal dirinya terpilih menjadi Gubernur Banten. Namun, bukan berarti Pemprov Banten ingin menguasai keseluruhan Banten Lama.

    “Bukan berarti saya ingin menguasai, saya hanya ingin membangun. Makanya sekarang saya minta tanggung jawab bersama, maka perlu ada kesepakatan seperti ini,” tandasnya.

    (DZH/AZM)

  • Pemkot Kembangkan Literasi, Dua Gedung Siap Digunakan

    Pemkot Kembangkan Literasi, Dua Gedung Siap Digunakan

    SERANG, BANPOS- Walikota Serang Syafrudin meninjau pembangunan gedung juang 45 di Alun-alun Kota Serang dan gedung perpustakaan di Batok Bali, Senin (13/12). Peninjauan tersebut dilakukan guna memastikan progres pembangunan tetap berjalan sesuai dengan rencana, dimana akhir Desember gedung sudah selesai dibangun.

    Walikota Serang, Syafrudin, mengungkapkan bahwa awal tahun 2022, baik gedung juang 45 maupun gedung perpustakaan sudah siap digunakan. Dengan segala fasilitas mulai dari taman baca, baik indoor maupun outdoor, akses internet, dapat dinikmati oleh masyarakat.

    “Kalau dilihat dari kondisinya, tinggal 10 persen lagi. Insyallah diakhir tahun ini susah selesai semua, awal tahun sudah bisa dinikmati oleh masyarakat,” ujarnya, usai meninjau gedung perpustakaan di Batok Bali, Ciracas, Kota Serang, Senin (13/12).

    Hanya saja, untuk pembangunan perpustakaan itu, dilakukan secara dua tahap, pertama dengan menggunakan dana yang berasal dari Dana alokasi khusus (DAK), kemudian dilanjutkan dengan dana yang bersumber dari APBD. Pembangunan tahap dua itu meliputi pembuatan basecamp yang masih proses pembangunan, kemudian lanskaping, gedung kerucut dan taman baca.

    “Awal tahun (bisa digunakan), kita program untuk pembangunan lanjutan dulu, termasuk bagian depan lanskaping, sarana jalan dan juga drainase harus mendukung, harus bagus dulu, total anggaran Rp8,1 miliar,” jelasnya.

    Disamping perpustakaan, gedung tersebut akan digunakan sebagai kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Serang di lantai 2. Ia berharap, dengan sudah disiapkan perpustakaan baik di gedung juang 45 maupun di gedung perpustakaan, masyarakat tertarik untuk minat baca.

    “Terutama anak-anak sekolah yang memerlukan buku-buku yang tidak ada di sekolah, di perpustakaan ini ada. Jadi InsyaAllah kami memfasilitasi semuanya, baik wifi dan lain-lainnya kita siapkan,” tuturnya.

    Sementara itu, untuk gedung juang 45, ia melihat kondisi pembangunan masih kurang dari 90 persen. Akan tetapi, ia optimis akhir bulan Desember, gedung 2 lantai itu sudah selesai dibangun dan siap ditempati oleh organisasi perjuangan seperti DHD 45 dan lainnya.

    “Di belakang gedung juang sedang kita bangun untuk organisasi perjuangan, 2 lantai untuk beberapa organisasi, termasuk organisasi perjuangan DHD 45. Gedung juang saya lihat (kondisinya) kurang dari 90 persen. Tapi progresnya InsyaAllah di Desember akhir ini selesai,” tandasnya.

    Kepala DPK Kota Serang, Wahyu Nurjamil mengatakan, revitalisasi gedung juang tengah dilakukan tahap kedua yang sudah mencapai sekitar 87 persen. Ia menjelaskan, anggaran untuk tahap dua gedung juang senilai Rp1,3 miliar untuk lanskaping, dan Rp900 juta untuk penambahan gedung di belakang gedung juang 45.

    “Progres pembangunan dilakukan oleh DPUTR, Insyallah akan kekejar tahun ini, mudah-mudahan bisa menambah manfaat lagi di Kota Serang, melihat antusiasme masyarakat yang datang tiap hari terus bertambah,” ujarnya.

    Wahyu mengatakan, gedung juang 45 difokuskan untuk pembangunan gedung dan RTH, ada taman dan tempat untuk menampilkan kreatifitas masyarakat dari Kota Serang, maupun seni budaya kegiatan literasi. Oleh karen itu, awal tahun 2022 gedung juang sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, maupun OPD lainnya.

    “Gedung juang ini tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat saja, tapi juga OPD lain seperti Disparpora dan Dindik bila ada kegiatan bisa memanfaatkan,” katanya.

    Ia mengatakan, untuk pembangunan gedung Perpustakaan dan kantor DPK Kota Serang, juga akan memasuki tahap kedua yang akan diselenggarakan pada awal tahun 2022. Untuk tahap pertama, gedung tersebut dibangun melalui DAK dengan nilai lelang Rp9,6 miliar.

    “Gedung perpustakaan ini kami dapat dari DAK dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI. Sementara tahap kedua, nanti akan dibangun dari APBD Kota Serang dengan rincian, Rp2,2 miliar dari DPK, dan Rp6,1 dari DPUTR,” jelasnya.

    Ia berharap, tahapan pembangunan yang dimulai dari lelang dapat dilakukan diawal tahun 2021. Sehingga, pada Agustus 2022, gedung sudah dapat dimanfaatkan oleh DPK dan masyarakat Kota Serang.

    “Ini tahapan finishing, jadi kami harap awal tahun ini sudah bisa lelang. Diharapkan, pembangunan ini kedepan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga dapat meningkatkan indeks baca di Kota Serang. Kedua gedung ini unit pelayanan yang bisa digunakan, ini juga bisa jadi tempat interaksi sosial bagi masyarakat Kota Serang,” tandasnya. (MUF/AZM)

  • Tepis Statemen KNPI, Walikota Serang: Jangan Hanya Nonton

    Tepis Statemen KNPI, Walikota Serang: Jangan Hanya Nonton

    SERANG, BANPOS – Walikota Serang, Syafrudin, menepis statemen yang disampaikan oleh KNPI Kota Serang terkait tidak akan melakukan kritik. Syafrudin menegaskan, KNPI Kota Serang jangan hanya menjadi penonton saja, perlu juga mengawal kebijakan pemerintah.

    Menurutnya, Pemkot Serang tetap harus diberikan kritik baik oleh KNPI maupun elemen masyarakat lainnya. Karena hal itu menjadi masukan yang baik untuk pemerintahan.

    “Saya kira kritikan itu akan lebih bagus. Masukan-masukan itu bagus. Jadi tetap harus diberikan kritik,” ujar Syafrudin usai menghadiri pelantikan pengurus DPD KNPI Kota Serang periode 2021-2024 di salah satu hotel di Kota Serang, Rabu (8/12).

    Syafrudin mengatakan, pihaknya terap mengharapkan adanya kritik karena sewaktu-waktu, pihaknya bisa saja berlaku khilaf dalam menjalankan roda pemerintahan.

    “Karena namanya pemerintah kan juga manusia. Jadi saya harap tetap dikritik, jangan hanya nonton gitu ya. Artinya apa kelemahan-kelemahan kami, apapun yang menjadi kekhilafan, perlu juga diberikan masukan-masukan,” jelasnya.

    Sebelumnya, Ketua Panitia kegiatan pelantikan dan Rakerda DPD KNPI Kota Serang periode 2021-2024, Thopan Abdulloh, mengklaim pihaknya ogah untuk mengkritisi Pemerintah Kota (Pemkot) Serang. Alasannya, mereka lebih senang bermitra dengan Pemkot Serang.

    “KNPI adalah mitra pemerintah. Bukan untuk mengkritisi pemerintah. KNPI adalah mitra Pemerintah Kota Serang. Kota Serang harus dibantu oleh pemuda,” ujarnya dalam sambutan.

    Secara terang-terangan, ia pun menyampaikan alasan keengganan untuk melakukan kritik kepada Pemkot Serang. Salah satunya yaitu karena Walikota Serang berjanji akan membantu berbagai kegiatan KNPI Kota Serang.

    “Waktu kemarin pak Walikota mengatakan, kalau (pemuda) Kota Serang bersatu, maka Pemerintah Kota Serang akan membantu sepenuhnya untuk KNPI Kota Serang,” ucapnya. (DZH)

  • Pendapatan Dishub Memble, Aje Kendor ‘Murka’

    Pendapatan Dishub Memble, Aje Kendor ‘Murka’

    SERANG, BANPOS – Realisasi target retribusi Dishub Kota Serang per bulan Juni jeblok. Hal tersebut membuat Walikota dan Wakil Walikota Serang marah, bahkan sampai mengancam akan mengganti Kepala Dishub Kota Serang.

    Bukan tanpa alasan para kepala daerah itu marah. Mereka menilai dalam melakukan tugasnya setiap tahun, Dishub terkesan lalai. Hingga muncul spekulasi bahwa terjadi kebocoran pendapatan pada dinas yang pernah dipimpin oleh Walikota Serang, Syafrudin itu.

    “Kami memerintahkan inspektorat untuk melakukan audit terhadap Dishub Kota Serang,” ujar Walikota Serang, Syafrudin, seusai memimpin rapat evaluasi realisasi anggaran di Puspemkot Serang, Senin (20/7).

    Menurutnya, ada kemungkinan Dishub Kota Serang terjadi kebocoran pendapatan. Sebab, sejak tahun lalu pun realisasi pendapatannya selalu dibawah daripada target.

    “Kemungkinan ada kebocoran-kebocoran itu. Karena dari target Rp1.3 miliar dan titik parkir itu banyak. Jadi kemungkinan ada kebocoran,” terangnya.

    Tahun lalu saja, kata Syafrudin, Dishub Kota Serang dalam satu tahun hanya dapat merealisasikan target sebesar 35 persen. Maka dari itu, apabila memang ada kebocoran maka dirinya tidak segan untuk memberikan sanksi khusus.

    “Kami akan memberikan sanksi khusus. Pergantian kepala dinas,” tegas Syafrudin. (DZH)