BANTEN POS

Tag: syafrudin

  • LSM BIAK Tanggapi Santai Tuduhan dan Ancaman FPMKS Soal Syafrudin

    LSM BIAK Tanggapi Santai Tuduhan dan Ancaman FPMKS Soal Syafrudin

    SERANG, BANPOS – Ketua LSM BIAK, Abdul Rafid, menanggapi santai aksi yang dilakukan oleh FPMKS. Menurutnya, hal tersebut merupakan hak setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasinya melalui unjuk rasa.

    “Yah kalau teman-teman (FPMKS) menganggap bahwa pak Walikota Serang tidak bersalah dan tidak melakukan korupsi, bagi saya tidak masalah apabila mereka menggelar demo. Karena itu kan memang hak setiap warga negara,” ujarnya saat dikonfirmasi BANPOS melalui sambungan telepon, Kamis (9/7).

    Namun ia juga meminta kejelasan, apabila memang Walikota Serang tidak bersalah, mengapa dua orang atas nama Muhammad Faizal Hafiz dan Tb. Syarif Mulya harus ditahan dengan pidana penjualan tanah negara.

    “Memang saya dapat informasi dari Kejati Banten bahwa tanah itu (Batok Bali) sudah dikuasai lagi oleh negara dan dibuatkan sertifikat. Pertanyaannya, siapa yang bertanggungjawab atas dua orang yang sudah dipenjara itu? Kalau memang tidak ada kerugian negara, mereka harus dipulihkan nama baiknya,” jelasnya.

    “Sedangkan di persidangan mereka terbukti bersalah karena menjual tanah negara. Darimana AJB bisa keluar? Tentu atas tanda tangan dari PPATS yang saat itu dipegang Camat, dalam hal ini dijabat oleh pak Syafrudin,” lanjutnya.

    Mengenai tudingan bahwa LSM BIAK tidak memiliki kepentingan atas kasus yang terjadi di Kota Serang, menurutnya hal tersebut tidak benar. Sebab, seluruh kasus korupsi yang ada di Indonesia, menjadi kepentingan masyarakat Indonesia.

    “Simple aja, kita ini kan warga negara Republik Indonesia. Apapun namanya korupsi, kita dapatkan informasi dari masyarakat, dimana pun kita, kita ini warga Indonesia loh. Wajib kita laporkan, tidak boleh kita biarkan. Untuk menyatakan apakah pak Walikota itu terlibat, bukan kita yang menentukan. Itu biarkan persidangan yang membuktikan,” katanya.

    Ia juga membantah bahwa pihaknya ditunggangi oleh kepentingan politik dari lawan Syafrudin. Karena menurutnya, ia tidak tahu menahu terkait kepentingan politik yang ada di Kota Serang.

    “Wallahi, saya tidak pernah ketemu dan tidak pernah kenal dengan yang disebutkan sebagai musuh politik. Ini murni merupakan penegakkan hukum. Masa orang kecil saja yang dihukum. Katanya masyarakat semua warga negara sama kedudukannya di mata hukum,” ungkapnya.

    Ia juga menanggapi santai ancaman FPMKS yang akan melaporkan LSM BIAK ke Polda Banten apabila tidak meminta maaf kepada Walikota Serang. Menurut Rafid, pihaknya tidak melakukan kesalahan dalam aksi yang dilakukan.

    “Kalau mereka mau melaporkan pun, dalam hal apa? Apa yang kami rugikan? Yah gak ada masalah bagi kami. Karena kami tidak melakukan apa-apa. Kami hanya ingin adanya supremasi hukum. Kalau pun mereka mau melaporkan kami, kami BIAK merugikan apa?,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • Nama Penyedia JPS Kota Serang Terkuak, BLPBJ Mengaku Tidak Tahu

    Nama Penyedia JPS Kota Serang Terkuak, BLPBJ Mengaku Tidak Tahu

    SERANG, BANPOS – Adanya perbedaan antara Pagu Anggaran Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan nilai barang yang disalurkan ternyata telah mendapat reviu dari Inspektorat Kota Serang.

    Berdasarkan dokumen yang didapatkan oleh BANPOS, Inspektorat Kota Serang menyatakan bahwa ada indikasi ketidakwajaran harga atas pengadaan barang berupa beras, mie instan dan sarden yang mencapai hingga Rp1,901.400.000.

    Masih berdasarkan dokumen yang sama, Inspektorat menyebut, juga ada indikasi ketidakwajaran pengadaan barang yang sama untuk buffer stock (stok cadangan) dengan nominal Rp218.981.000

    Dokumen tersebut menyebutkan, untuk penyedia barang JPS adalah PT. Bantani Damir Primarta, dan penyedia buffer stock adalah CV. Makmur Sejahtera.

    Ketika dikonfirmasi kepada Kepala Badan Layanan Pengadaan Barang/Jasa (BLPBJ) Kota Serang, Koswara, ia mengaku tidak dilibatkan dalam pengadaan JPS tersebut.

    “Karena kan ini sistemnya adalah penunjukkan langsung. Maka itu menjadi kegiatan dari OPD terkait. Nama perusahaan pun kami tidak disetorkan namanya. Mungkin nanti akan melaporkan setelah kegiatan,” katanya kepada BANPOS melalui seluler, Rabu (13/5).

    Sebelumnya diberitakan, DPRD Kota Serang dan Dinas Sosial Kota Serang kompak tidak ingin menyebutkan nama perusahaan penyedia JPS dengan berbagai alasan. Baca: Pengembalian Rp1,9 Miliar, Dinsos dan DPRD Kota Serang Rahasiakan Perusahaan Penyedia JPS

    Terpisah, Walikota Serang, Syafrudin, menyatakan akan tetap memberikan bantuan jaring pengaman sosial (JPS) berbentuk sembako pada tahap dua dan tiga nanti. Hal ini disebabkan Dinsos Kota Serang telah melakukan pengadaan sembako hingga tiga bulan ke depan.

    Namun apabila masa pandemi masih terus berlangsung lebih dari bulan Juli, maka pihaknya akan memberikan bantuan JPS dalam bentuk tunai.

    “Dalam tiga bulan ke depan itu akan tetap sembako. Tapi kalau lebih dari tiga bulan, itu akan kami salurkan berbentuk tunai,” ujar Syafrudin kepada awak media.

    Syafrudin beralasan, tetap diberikannya JPS dalam bentuk nontunai karena pihak Dinsos telah melakukan pengadaan sembako hingga tiga bulan.

    “Karena kan ini tiga bulan sudah (dilakukan pengadaan). Karena hasil kesepakatan itu dari kuota (bantuannya) adalah sembako. Sudah ada itu barangnya,” ucapnya.

    Menurut Syafrudin, apabila bantuan tersebut diberikan dalam bentuk tunai, maka bisa saja masyarakat tidak menggunakan bantuan tersebut untuk membeli makanan.

    “Nanti kalau dikasihnya tunai, orang bukannya beli makan malah beli handphone. Malah beli pulsa,” jelasnya.(DZH/PBN/ENK)

  • Penyajian Data LKPj Walikota Serang Dikritisi

    Penyajian Data LKPj Walikota Serang Dikritisi

    SERANG, BANPOS – DPRD Kota Serang mengkritisi terkait dengan penyajian data pada LKPj Walikota yang dinilai kurang akurat dan optimal. Hal itu disebabkan karena koordinasi antar OPD yang masih lemah.

    Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Roni Alfanto, saat menyampaikan hasil rekomendasi Pansus LKPj Walikota Serang tahun 2019 di gedung DPRD Kota Serang. Hadir dalam kegiatan tersebut, Walikota dan Wakil Walikota Serang, Sekda Kota Serang, beserta beberapa kepala OPD se-Kota Serang.

    “Kami memberikan catatan bahwa penyajian dan akurasi data belum disajikan secara optimal. Atas kondisi tersebut, DPRD memberikan rekomendasi agar Pemkot Serang meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah dalam menyajikan data,” ujar Roni Alfanto, Rabu (6/5).

    Dikonfirmasi terpisah, Roni mengatakan bahwa adanya data yang kurang akurat dan optimal dalam penyajian tersebut memang dikarenakan adanya koordinasi yang kurang baik antara OPD satu dengan lainnya.

    “Iyah benar, jadi dengan kondisi saat ini, maka koordinasi antar OPD bisa dikatakan masih lemah. Maka dari itu, agar tidak terulang lagi kejadian maka selayaknya koordinasi itu ditingkatkan,” ucapnya.

    Sementara itu, Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa mengenai catatan yang disampaikan oleh DPRD, akan segera ditindaklanjuti. Menurutnya, hal itu merupakan hasil pantauan DPRD terhadap jalannya pemerintahan Kota Serang.

    “Hal-hal lain yang merupakan hasil pengawasan dan pantauan dewan, InsyaAllah akan kami tindaklanjuti. Baik itu memang catatan yang buruk, maupun lainnya,” jelas Syafrudin.

    Terkait data yang kurang akurat dan optimal, dijawab oleh Kepala Bappeda Kota Serang, Nanang Saefudin. Menurut Nanang, adanya catatan tersebut dikarenakan masih belum adanya sistem data terpadu.

    “Yah data ini kan pemerintah pusat sampai kabupaten kota itu direncanakan akan dibentuk satu data. Contoh data kependudukan. Disdukcapil punya data, DP3AKB punya data, Dinkes punya data. Itu yang akan dijadikan satu data,” ujarnya.

    Menurutnya, hal tersebut merupakan rencana milik pemerintah pusat. Sehingga, Pemkot Serang hanya akan menunggu rencana tersebut direalisasikan oleh pemerintah pusat saja.

    “Begitu juga dengan pemerintah kota dan kabupaten lainnya. Mereka juga menunggu satu data, data yang terintegrasi tersebut. Jadi kalau ada data yang sedikit kurang akurat, karena memang ada banyak data yang berbeda,” tandasnya.(DZH)

  • Sempat Geger, Walikota Serang Syafrudin Pertimbangkan JPS Berbentuk Tunai

    Sempat Geger, Walikota Serang Syafrudin Pertimbangkan JPS Berbentuk Tunai

    SERANG, BANPOS – Pemkot Serang mempertimbangkan untuk merubah skema jaring pengaman sosial (JPS) dari non tunai menjadi tunai. Hal ini menyikapi banyaknya kritikan dan pertanyaan dengan nilai besaran bantuan yang dikonversi dalam bentuk sembako yang dirasa tidak sesuai dan memberi keuntungan terlalu besar kepada penyedia.

    Walikota Serang, Syafrudin, menuturkan bahwa pengadaan paket sembako itu memang melalui pihak ketiga. Menurutnya, jika melalui pihak ketiga, mereka memiliki hak untuk mengambil keuntungan.

    “Saya kira memang wajar yah kalau pihak ketiga mengambil keuntungan. Karena memang mereka berhak untuk untung karena itu pengusaha,” ujar Syafrudin di gedung Diskominfo Kota Serang.

    Namun Syafrudin mengaku, akan mendiskusikan kembali terkait penyaluran dalam bentuk sembako dan dirumah menjadi berbentuk tunai. Sebab, ia juga tidak menampik bahwa penyaluran JPS tahap pertama menimbulkan beberapa masalah.

    “Memang ini awalnya kesepakatan agar penyalurannya berbentuk sembako. Tapi karena ternyata ada banyak masalah, maka akan kembali dibahas untuk disalurkannya berbentuk tunai,” tandasnya.

    Sementara itu, DPRD Kota Serang menyatakan, besarnya keuntungan penyedia bantuan sembako JPS Kota Serang membuat mekanisme penyaluran JPS dirasa perlu untuk dievaluasi. Bahkan, penyaluran JPS tersebut diminta berbentuk tunai saja sehingga tidak memerlukan pihak ketiga.

    Sekretaris Fraksi PKS pada DPRD Kota Serang, Nur Agis Aulia, mengungkapkan bahwa sedari awal pihaknya telah mendorong agar penyaluran JPS tersebut dalam bentuk tunai atau transfer uang saja.

    “Dari awal kami dari fraksi PKS sudah mengusulkan agar penyaluran bantuan itu bentuknya tunai ataupun transfer saja. Tapi ternyata banyak pihak yang menolak,” ujarnya kepada BANPOS, Selasa (5/5).

    Menurutnya, banyak pihak yang menolak usulan JPS dalam bentuk uang tunai atau transfer, hanya karena persoalan yang menurutnya kurang logis. Seperti bagaimana pihak bank dapat menyediakan kartu ATM dalam waktu cepat.

    “Sebenarnya kan membuat ATM itu mudah. Kita tinggal serahkan saja data-data penerima bantuan tersebut, dan biarkan pihak bank yang mengurus teknisnya. Paling hanya 5 hari dalam pembuatannya,” ucap Agis.

    Agis menjelaskan, pihaknya menolak penyaluran bantuan dalam bentuk sembako dikarenakan celah kebocorannya sangat besar. Namun karena banyak pihak yang bersikukuh agar penyaluran berbentuk sembako, maka pihaknya pun akhirnya mengalah.

    “Tapi berkaca pada kondisi penyaluran kemarin, ternyata banyak masalah kan. Penyedia atau pihak ketiga ternyata mengambil keuntungan terlampau besar. Kira-kira sampai Rp2,5 miliar. Makanya, kami meminta agar Pemkot Serang segera mengevaluasi hal tersebut,” tegasnya.

    Bahkan, Agis meminta agar bantuan tahap selanjutnya tidak lagi dalam bentuk sembako. Penyaluran nanti, lanjut Agis, harus dalam bentuk tunai maupun transfer. Sehingga tidak ada lagi bantuan yang terkena potongan dari pihak ketiga.

    “Kalau bentuknya tunai ataupun transfer, masyarakat sendiri yang menentukan bentuk makanan yang akan mereka beli. Jadi pemkot tidak perlu memikirkan teknis barang apa saja yang harus dibeli, biarkan masyarakat yang memilih,” jelasnya.(DZH/AZM)

  • Sekarep Dewek! Lurah Mainin HP Saat Walikota Serang Kasih Wejangan

    Sekarep Dewek! Lurah Mainin HP Saat Walikota Serang Kasih Wejangan

    SERANG,BANPOS- Walikota Serang, Syafrudin, kembali menegaskan kepada para lurah agar jangan sampai kasus yang menimpa keluarga mendiang Yuli Amelia, kembali terulang. Syafrudin meminta para lurah untuk meningkatkan kepekaan terhadap warganya.

    Wejangan tersebut disampaikan oleh Syafrudin, saat penyerahan secara simbolis bantuan untuk janda dan lansia yang ada di Kecamatan Serang di depan para lurah. Namun sayangnya, tatkala Syafrudin menyampaikan wejangan itu, banyak dari lurah berprilaku ‘sekarep dewek’ karena mereka justru sibuk bermain telepon genggam.

    Pantauan BANPOS di lapangan, Syafrudin dalam wejangannya menegaskan bahwa jangan sampai ada kasus seperti mendiang Yuli yang sempat dua hari tidak makan, lantaran kondisi ekonomi keluarganya yang sedang tidak memungkinkan untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

    “Saya tidak mau yah, kejadian seperti kemarin (mendiang Yuli) sampai terjadi lagi. Dua hari tidak makan dan hanya minum air galon, ini tidak boleh kembali terjadi,” ujar Syafrudin di depan para lurah, Senin (27/4).

    Menurut Syafrudin, sebenarnya jika lurah mau proaktif dalam mengawasi kondisi warganya, kejadian tersebut tidak perlu terjadi dan ramai di media massa.

    “Saya rasa kalau kejadiannya seperti kemarin, itu lurah bisa menyelesaikan lah. Memberikan bantuan Rp100 ribu atau Rp200 ribu saya kira tidak berat untuk lurah,” jelasnya.

    Sementara Syafrudin sedang menyampaikan wejangannya, justru beberapa lurah terpantau sedang asyik bermain telepon genggamnya. Kondisi tersebut pun berlangsung cukup lama.

    Berbeda-beda para lurah memainkan telepon genggamnya. Ada yang sambil menutupi telepon dengan tangan satunya agar tidak terlihat bahwa ia sedang bermain telepon genggam.

    Lalu, ada yang memainkan telepon genggam di bawah mejanya. Bahkan ada juga yang secara terang-terangan memainkan telepon genggamnya.

    Dikonfirmasi seusai kegiatan, Syafrudin mengaku bahwa hal tersebut bukanlah urusan dirinya. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh para lurah pada saat dirinya sedang menyampaikan wejangan, tak perlu dipertanyakan.

    “Main handphone apanya? Itumah urusan mereka geh (bukan urusan saya). Jangan tanya yang aneh-aneh,” kata Syafrudin menutup pertanyaan tersebut.

    Di tempat yang sama, Camat Serang, Tb. Yassin, mengaku bahwa apa yang dilakukan oleh lurah itu bukanlah masalah. Sebab menurutnya, bisa saja mereka sedang menjawab informasi dari bawahannya.

    “Main handphone tidak masalah. Bukan berarti mengabaikan pak wali. Bisa saja mereka sedang membalas informasi dari bawah yang harus segera dibalas. Kan mereka tidak tahu kalau kami sedang rapat,” tutur Yassin.

    Namun, Yassin berani bertanggungjawab apabila ada lurah yang tidak menjalankan amanat dari Walikota. Ia siap melakukan pembinaan kepada lurah tersebut dan meluruskan tindakannya.

    “Tugas saya kalau ada yang miskomunikasi di lapangan, untuk meluruskan. Nanti saya akan mempertegas terkait dengan amanah yang disampaikan pada kegiatan tadi,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • Ditekan Forkopimda, Walikota dan Wakil Walikota Serang Janji Tak Lagi ‘Ngeyel’

    Ditekan Forkopimda, Walikota dan Wakil Walikota Serang Janji Tak Lagi ‘Ngeyel’

    SERANG, BANPOS – Setelah beberapa kali mendapatkan kritik baik dari mahasiswa maupun masyarakat umum, akhirnya duet ‘Aje Kendor’ memutuskan untuk tidak lagi menghadiri kegiatan yang melibatkan kerumunan massa.

    Hal ini disampaikan oleh Walikota Serang, Syafrudin, seusai menghadiri rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Serang, Senin (24/3).

    “Untuk kegiatan yang melibatkan kerumunan massa, termasuk kegiatan Isra Mi’raj, maka mulai hari Senin tidak akan saya hadiri lagi undangannya,” ujar Syafrudin kepada awak media.

    Menurutnya, kehadiran ia maupun Wakil Walikota Serang pada gelaran Isra Mi’raj yang dilakukan oleh masyarakat selain bertujuan untuk bersilaturahmi, juga agar dapat menyosialisasikan pencegahan Covid-19.

    “Jadi kalau yang kemarin itu sebenarnya kami selain bersilaturahmi, juga untuk menyosialisasikan kepada masyarakat berkaitan dengan virus Corona ini,” terangnya.

    Senada disampaikan oleh Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin. Menurutnya, ia akan berhenti sementara untuk menghadiri gelaran Isra Mi’raj. Hal ini berdasarkan permintaan dari Forkopimda.

    “Forkopimda memutuskan dan menyarankan agar saya dan pak Wali untuk tidak lagi menghadiri Isra Mi’raj di tengah wabah Corona. Maka saya pun memutuskan untuk menurunkan tim saya untuk memberikan pengertian kepada masyarakat,” tandasnya. (DZH)

  • Banyak Kegiatan Ditengah KLB, Walikota dan Wakil Walikota Serang Diminta Tes Corona

    Banyak Kegiatan Ditengah KLB, Walikota dan Wakil Walikota Serang Diminta Tes Corona

    SERANG, BANPOS – Serikat Mahasiswa Sosialis Demokratik (SWOT) meminta agar Walikota dan Wakil Walikota Serang dapat segera menjalani tes Covid-19. Hal ini setelah maraknya kabar pejabat pemerintah yang terpapar Covid-19.

    Sebagai informasi, Walikota Bogor, Bima Arya, telah dinyatakan positif terjangkit Covid-19. Sebelumnya diberitakan pula bahwa Mentri Perhubungan (Menhub) RI, Budi Karya, juga dinyatakan positif Covid-19.

    Ketua SWOT UIN ‘SMH’ Banten, Gilang, mengatakan bahwa Walikota maupun Wakil Walikota Serang setelah ditetapkannya status Kejadian Luar Biasa (KLB), masih terus terlibat dalam kegiatan yang melibatkan keramaian.

    “Katakanlah perayaan HUT Satpol PP yang digelar di Puspemkot Serang beberapa hari yang lalu dan juga Walikota dan Wakil Walikota masih aktif terlibat kegiatan Isra’ Mi’raj di berbagai tempat,” ujarnya kepada BANPOS, Jumat (20/3).

    Menurutnya, hal tersebut sangat berpotensi terjadinya penyebaran Covid-19. Sebab, interaksi masyarakat banyak terjadi pada kegiatan tersebut. Sehingga dikhawatirkan, hal itu menjadi sarana penyebaran virus.

    “Kita semua tidak tau apakah diantara anggota Satpol PP ataupun jamaah Isra Mi’raj ada yang terpapar atau tidak. Atau jangan-jangan Walikota dan Wakil Walikota sendiri yang menjadi pembawa Covid-19 dan menularkan kepada masyarakat,” terangnya.

    Oleh sebab itu, ia mendorong agar Walikota dan Wakil Walikota Serang segera menjalani tes Covid-19. Selain itu ia juga meminta agar Pemkot Serang dapat lebih tegas dalam hal pengendalian agenda yang melibatkan keramaian.

    “Kami mendorong agar pak Syafrudin dan pak Subadri segera menjalani tes. Ini semua demi kebaikan bersama. Kita semua tentu tidak ingin pandemi Covid-19 ini menyebar di Kota Serang,” tandasnya. (DZH)

  • Pandemi Covid-19, Pemkot Serang Berencana Gelar Salat Taubat Berjamaah di Alun-alun

    Pandemi Covid-19, Pemkot Serang Berencana Gelar Salat Taubat Berjamaah di Alun-alun

    SERANG,BANPOS – Pemkot Serang berencana menggelar salat taubat di Alun-alun Kota Serang dalam rangka bermunajat agar selamat dari pandemi Covid-19. Bahkan, saat ini Pemkot Serang sedang menyusun surat edaran (SE) mengenai hal itu.

    Hal ini dibenarkan oleh Walikota Serang, Syafrudin. Menurutnya, salat taubat berjamaah itu akan dilakukan dalam rangka meminta keselamatan di tengah pandemi Covid-19 ini.

    “Surat edaran lagi kami buat, masih menunggu dari bagian hukum. Ini dalam rangka meminta keselamatan dari Allah,” ujarnya saat ditemui awak media di Puspemkot Serang, Kamis (19/3).

    Ia mengaku, dalam surat tersebut berisikan edaran agar masyarakat dapat menggelar salat taubat di Alun-alun Kota Serang. Sementara untuk salat taubat di masjid, hanya sekadar imbauan saja.

    “Kalau di masjid itu sekadar imbauan. Tapi kalau di Alun-alun Kota Serang itu secara keseluruhan. Jadi tetap akan dijalankan,” terangnya.

    Untuk diketahui, berdasarkan SE nomor 800/541-BKPSDM/2020 diketahui bahwa Pemkot Serang mengimbau agar acara yang melibatkan banyak peserta atau kerumunan massa dapat ditunda. (MUF)

  • Curhat Soal Kota Metropolis, Walikota Serang : Kantor Aja Di Tengah Hutan

    Curhat Soal Kota Metropolis, Walikota Serang : Kantor Aja Di Tengah Hutan

    SERANG, BANPOS – Anggota DPRD Provinsi Banten daerah pemilihan (Dapil) Kota Serang melakukan reses masa persidangan ke-2 di kantor Walikota Serang. Dalam reses itu didapati beberapa persoalan, salah satunya yakni mengenai rencana Kota Serang metropolis.

    Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa pihaknya dalam reses ini juga sedikit ‘curhat’ mengenai kekurangan-kekurangan yang hingga saat ini masih ada dalam upaya mewujudkan Kota Serang Metropolis.

    “Tadi juga dibicarakan bahwa Kota Serang masih belum punya icon. Dan memang menjadi kota metropolitan atau metropolis itu ada resiko, apalagi 24 jam aktivitas terjadi. Lalu kaitannya dengan beberapa permasalahan lain seperti masalah sosial,” ujarnya, Rabu (11/3).

    Selain itu, Syafrudin juga mengatakan bahwa anggota dewan yang hadir memberikan masukan bahwa untuk mewujudkan Kota Serang metropolis dibutuhkan yang namanya jati diri. Namun memang perlu adanya musyawarah bersama untuk menetapkan jati diri Kota Serang.

    “Ini perlu dibahas bersama-sama berkaitan dengan jati diri dalam menghadapi kota metropolitan. Jadi tidak bisa saya ungkapkan sendiri. Selain itu ini juga merupakan wacana jangka panjang. Karena membentuk kota metropolitan itu bertahap,” terangnya.

    Ia pun menegaskan, Kota Serang metropolis tidak mungkin akan terwujud apabila kantor pemerintahannya saja berada di tengah hutan seperti sekarang. Sehingga, ia juga meminta kepada DPRD Provinsi Banten agar dapat membantu menyelesaikan permasalahan aset ini.

    “Ini yang harus dipertegas, untuk mewujudkan kota metropolitan itu kantor pemerintahan tentu harus ada di tengah kota. Masa kantor aja di tengah hutan seperti sekarang ini. Makanya kami minta tolong agar dapat difasilitasi kepada anggota dewan provinsi,” terangnya.

    Sementara itu, anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Encop Sopia, mengatakan bahwa memang hingga kini Kota Serang masih kekurangan 8 indikator untuk mewujudkan Kota Serang metropolis. Salah satunya yakni mengenai Rumah Sakit (RS).

    “Saat ini kita ketahui bahwa Kota Serang masih belum memiliki RS tipe C. Padahal kalau memang cita-citanya adalah kota metropolitan, harus punya RS tipe A. Nah jangankan tipe A, tipe C saja belum,” ujarnya seusai reses.

    Menurutnya, beberapa pekerjaan rumah yang ada dalam mewujudkan kota metropolis dapat dibantu melalui program Pemprov Banten. Misalkan mengenai rumah sakit tersebut, Kota Serang juga memiliki RSUD Banten berdasarkan administrasi wilayah

    “Kendati RSUD Banten masih tipe B, namun dari Pemprov Banten bisa didorong agar dapat memenuhi kriteria menjadi tipe A. Sehingga wacana Kota Serang metropolitan ini dapat diwujudkan bersama-sama Pemkot Serang dengan Pemprov Banten,” terangnya.

    Untuk permasalahan aset, ia juga mengatakan dalam waktu dekat ini akan coba membuka komunikasi dengan pihak Pemkab Serang untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala pelimpahan itu.

    “Kami akan coba untuk komunikasikan. Karena sebenarnya kami juga malu bahwa dalam reses sidang pertama kemarin, hasilnya mengenai aset. Dan saat ini pun masih mengenai aset, seperti tidak ada progres,” tandasnya.

    Untuk diketahui, dari lima anggota DPRD Provinsi Banten dapil Kota Serang, yang hadir dalam reses itu hanyalah tiga orang saja. Diantaranya yaitu Encop Sopia dari Partai Gerindra, Furtasan Ali Yusuf dari Partai NasDem dan Juhaeni M. Rois dari PKS.(DZH/ENK)

  • Walikota Serang Sebut Masjid Pusat Peradaban

    Walikota Serang Sebut Masjid Pusat Peradaban

    SERANG, BANPOS – Walikota Serang, Syafrudin, menghadiri dan meresmikan Masjid dan Madrasah Nur Attaqwa di Kampung Purna Bakti, Kelurahan Drangong, Kota Serang, Sabtu (22/02).

    Dalam kegiatan tersebut, Syafrudin menyatakan bahwa keberadaan Masjid dan Madrasah ini merupakan salah satu penunjang visi-misi Kota Serang, yakni kota peradaban yang berdaya dan berbudaya. Sehingga Masjid dan Madrasah merupakan pusat dari peradaban.

    “Saya hadir disini sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat Purna Bakti yang sukses membangun Masjid dan Madrasah. Karena ini merupakan hasil dari kekompakkan masyarakat,” ujar Syafrudin dalam sambutannya.

    Syafrudin berharap, setelah dibangunnya Masjid dan Madrasah ini agar bisa dinikmati oleh anak-anak untuk bersekolah agama. Sebab saat ini jumlah Madrasah di Kota Serang masih sangat terbatas.

    Ia juga menjelaskan bahwa keberadaan Madrasah akan mendidik anak-anak untuk mengerti tentang bagaimana pelajaran-pelajaran agama Islam, kemudian juga mengerti tentang bagaimana bisa menghormati orangtua, tau cara sholat dengan khusuk, dan bisa berwudhu yang baik dan benar.

    “Kemudian juga itu salah satu untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pembangunan Masjid ini juga bisa digunakan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Masjid ini pusat peradaban,” pungkasnya.

    Sementara itu, Ketua DKM Nur Attaqwa, H. Muhamad Ferlie menegaskan pembangunan masjid dibangun kurang lebih selama 4 tahun dan untuk Madrasah 5 bulan. Anggaran yang didapatkan juga dari hasil swadaya masyarakat Purna Bakti. Adapun bantuan-bantuan dari luar hanya sebatas dari rekan-rekan teman.

    “Jadi dananya ini khusus di budayakan dan di swadayakan oleh masyarakat sekitar. Tanah ini milik masjid yang diwakafkan oleh Hj. Mugeno 600 meter, dan 600 meter masyarakat beli bersama-sama,” tutur Ferlie kepada awak media.

    Ferlie menjelaskan bahwa kegiatan pendidikan agama sudah ada dari awal, dan murid-murid awalnya masih belajar di masjid ruangan bawah.

    “Nah berhubung sekarang sudah ada tempatnya nanti bisa kita pindahkan ke tempat ini,” terangnya.

    Ia mengaku banyak kegiatan yang sering dilakukan pada Masjid ini, seperti Majlis Ta’lim, marawis untuk anak-anak remaja, qosidah, debus, silat dan karate.

    “Tapi kalau yang sifatnya sosial itu di Posyandu, kalau keagamaan ada di masjid ini,” imbuhnya.

    Pihaknya berencana pada tahun 2020 ini dapat memberikan pendidikan untuk 10 Tahfiz Quran, terdiri dari 5 Putri dan 5 Putra yang akan dibiayai secara bersama-sama untuk diberikan beasiswa.

    “Jadi nanti anak-anak yang sudah belajar disini, kita pilih masing-masing 5 putra 5 putri untuk Tahfiz Quran, dan kita biayai sekolah umum dan dapat beasiswa dari DKM,” tandasnya.(MG-02)