Tag: syafrudin

  • Akhirnya Kota Serang Punya Masjid Agung

    Akhirnya Kota Serang Punya Masjid Agung

    SERANG, BANPOS – Pengelolaan masjid Ats-Tsauroh secara resmi dilimpahkan kepada Pemkot Serang oleh pengurus Yayasan Ats-Tsauroh. Dengan demikian, Masjid Ats-Tsauroh akan menjadi masjid agung milik Kota Serang.

    Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa kesepakatan tersebut merupakan hasil akhir dari pembahasan penetapan Masjid Agung Kota Serang. Ia pun menuturkan, Pemkot Serang akan segera membuat Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) untuk memindahkan Islamic Center.

    “Alhamdulillah, semua sepakat bila Masjid Ats-Tsauroh menjadi Masjid Agung Kota Serang. Dan kami juga sudah membuat FS dan DED tahun ini dan mulai pembangunan pada 2021. Kami akan membongkar Islamic Center. Secara keseluruhan, ada 2,6 hektar lahan dan yang dibangun sekitar 1,7 hektar. Sisanya masih ditempati oleh masyarakat,” ujarnya, Kamis (6/2).

    Mengenai relokasi masyarakat yang tinggal di atas tanah wakaf Ats-Tsauroh, menurut Syafrudin rencananya akan dititipkan kepada beberapa perumahan subsidi oleh Pemkot Serang.

    “Nanti kami akan pikirkan untuk merelokasi masyarakat. Terkait kepengurusan yayasan, ini kan kebetulan sudah habis masanya dan memang bukah ranahnya kami juga. Jadi nanti kami serahkan saja,” ucapnya.

    Ketua Yayasan Ats-Tsauroh, Pandji Tirtayasa, mengatakan bahwa pengalihan status kepemilikan Masjid Ats-Tsauroh sebenarnya sudah sejak lama ingin dilakukan oleh pihaknya. Bahkan sejak Pemkot Serang baru berdiri, pihaknya telah bersurat kepada pemkot pada saat itu.

    “Sejak Pemkot Serang berdiri kami sudah melayangkan surat. Karena Masjid Ats-Tsauroh ini ada di wilayah Kota Serang, maka kami mohon untuk statusnya ditetapkan menjadi Masjid Agung Kota Serang. Sejak zaman pemerintahan kota yang dulu itu sudah kami kirimi surat berkali-kali,” katanya.

    Untuk kepemilikan sendiri, pria yang juga merupakan Wakil Bupati Serang ini menuturkan bahwa tanah tersebut akan tetap berstatus wakaf. Sedangkan pengelolaan akan ada pada Pemkot Serang.

    “Tentu saya tidak berani, karena itu tanah wakaf. Kalau mau silahkan dikelola asalkan kepemilikkannya tetap tanah wakaf. Jadi nanti sepenuhnya tanggung jawab pemkot untuk pembangunan dan penataan masjid,” ucapnya.

    Pihaknya pun mendukung atas pengalihan aset dari Masjid Ats-Tsauroh menjadi Masjid Agung Kota Serang.

    “Kami pun sangat mendukung sekali dengan penetapan status dari Masjid Ats-Tsauroh menjadi Masjid Agung Kota Serang. Karena memang itu keinginan dari lama. Tapi tidak bisa diubah atas asetnya, tetap menjadi tanah wakaf,” ungkapnya.

    Sementara, anggota Komisi II pada DPRD Kota Serang, Rizky Kurniawan, mengatakan saat ini Pemkot Serang hanya menunggu rekomendasi dari Kemenag mengenai hasil dari keputusan saat ini untuk pembangunannya.

    “Jadi nanti, pemkot akan membangun pada beberapa titik. Tapi masih dalam kajian dan pembahasannya,” tandasnya.(DZH/ENK)

  • Pemkot Akan Percantik Alun-alun Kota Serang

    Pemkot Akan Percantik Alun-alun Kota Serang

    SERANG, BANPOS – Pemkot Serang berupaya terus mempercantik wajah Ibukota Provinsi Banten ini. Salah satunya dengan melakukan revitalisasi terhadap alun-alun Kota Serang.

    Hal tersebut diketahui pada saat ekspos revitalisasi alun-alun Kota Serang yang digelar di aula Setda Kota Serang, Jumat (31/1).

    Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Walikota Serang, Syafrudin dan Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, didampingi oleh Sekda Kota Serang, Tb. Urip Henus serta Kepala DPRKP, Iwan Sunardi.

    Hadir pula dalam kegiatan tersebut Kepala Bappeda Kota Serang, Sekretaris DPUPR Kota Serang, Kepala Dishub Kota Serang dan jajaran OPD terkait di lingkungan Pemkot Serang.

    Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa revitalisasi ini dilakukan karena sudah lama alun-alun Kota Serang jarang tersentuh pembangunan.

    “Pembangunan ini supaya ada perubahan, karena semenjak pemerintah Kabupaten Serang menyerahkan ke Pemkot baru sedikit ada perubahan,” ujarnya.

    Ia berharap, dalam revitalisasi alun-alun Kota Serang yang biasa dijadikan sebagai pusat rekreasi, olahraga dan acara keluarga ini dapat membuat masyarakat semakin puas.

    “Sehingga ketika masyarakat, baik Kota Serang maupun dari luar kota datang itu jadi merasa puas dengan kondisi alun-alun yang semakin baik,” ucapnya.

    Menurut Syafrudin, pembangunan ini ditarget selesai pada 2020 mendatang. Adapun sumber anggaran berasal dari APBD Kota Serang.

    “InsyaAllah, mudah-mudahan tahun 2020 bisa berjalan dan ditargetkan akan selesai pada tahun 2022,” tandas Syafrudin.

    Sementara Kepala DPRKP Kota Serang, Iwan Sunardi, mengatakan bahwa alun-alun Kota Serang kedepannya dapat menjadi pusat kegiatan yang positif bagi masyarakat Kota Serang.

    Selain itu, ia mengaku kedepannya akan mengakomodir hasil karya para seniman yang ada di Kota Serang, dengan memberikan ruang kepada mereka di alun-alun Kota Serang.

    “Kami ingin pembenahan tersebut bisa dinikmati oleh masyarakat yang berkunjung dengan kegiatan-kegiatan yang positif di alun-alun Kota Serang,” ujar Iwan. (MG-02)

  • Pemkot Serang Didesak Ambil Alih Pengelolaan Rau

    Pemkot Serang Didesak Ambil Alih Pengelolaan Rau

    SERANG, BANPOS – Komisi II pada DPRD Kota Serang mendesak Pemkot Serang untuk mengambil alih pengelolaan Pasar Induk Rau (PIR). Hal ini karena uji kelayakan yang direncanakan selesai akhir tahun, hingga kini belum jelas arahnya karena kurang kooperatifnya pihak pengelola PIR.

    Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi II, Pujianto. Ia mengatakan bahwa sampai saat ini uji kelayakan bangunan PIR tidak jelas. Padahal sudah berbulan-bulan sejak Pemkot Serang mengaku akan melakukan hal tersebut.

    “Sejak awal akan dilakukan uji kelayakan, sampai detik ini masih saja belum selesai. Terakhir alasannya karena dokumen dari PIR belum ada,” ujar Pujianto kepada awak media saat ditemui di gedung DPRD Kota Serang, Selasa (28/1).

    Ia mengatakan, seharusnya Pemkot Serang dapat mengambil langkah tegas agar persoalan itu tidak berlarut-larut. Karena, PIR merupakan sarana publik yang berkaitan langsung dengan hajat masyarakat.

    “Aset ini kan berkaitan langsung dengan pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu juga PIR ini berkaitan dengan hajat pelayanan masyarakat dalam konteks jual beli,” tuturnya.

    Menurut Pujianto, pihaknya merupakan legislator bukan eksekutor. Sehingga hanya dapat memberikan rekomendasi saja kepada Pemkot Serang.

    “Maka saya rekomendasikan kepada Pemkot Serang agar dapat segera mengambil alih aset PIR. Mau nanti dibangunkah, atau dirubuhkan kah, cari solusinya. Yang penting jangan didiamkan saja,” tegasnya.

    Setelah diambil alih, lanjut Pujianto, maka Pemkot Serang juga harus membuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat mendongkrak PAD Kota Serang.

    “Jadi itu yang benar. Pemkot Serang membentuk BUMD untuk mengelola PIR. Jadi juga dapat meningkatkan PAD Kota Serang yang kecil ini,” ungkapnya.

    Selain itu Pujianto juga mengingatkan kepada Pemkot Serang agar jangan sampai mengeluarkan pernyataan bahwa mereka sudah tidak mampu menyelesaikan permasalahan PIR.

    “Kemarin kepala Disperindagkop mengatakan kepada media bahwa dirinya sudah tidak mampu mengurusi masalah pedagang kaki lima (PKL). Ini pemimpim macam apa? Kita harus hadir di hadapan masyarakat untuk memberikan solusi,” tegasnya.

    Menanggapi hal tersebut, Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa untuk mengambil tindakan diperlukan kajian yang matang. Karena, antara Pemkot Serang dengan pengelola PIR terikat dengan aturan.

    “Saya kira itu ada aturannya. Karena kan jangan sampai kami terperosok dengan hal-hal yang sudah keluar dari aturan,” ujar Walikota Serang Syafrudin saat ditemui di ruang kerjanya.

    Ia mengatakan, aturan tersebut karena antara Pemkot Serang dengan pengelola PIR telah menyetujui Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait pengelolaan PIR.

    “Sementara kami akan mempelajari terkait MoUnya. Kalau dicabut seperti apa, biar jelas. Kalau memang bisa dicabut, saya juga maunya seperti itu. Tapi harus dipelajari dulu, jangan sampai kami di-PTUN-kan,” tandasnya. (DZH)

  • Walikota Serang Ingatkan Pentingnya Perencanaan

    Walikota Serang Ingatkan Pentingnya Perencanaan

    SERANG,BANPOS – Walikota Serang, Syafrudin, menghadiri sekaligus membuka acara pelaksanaan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) tingkat Kecamatan.

    Musrembang itu dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Serang tahun 2021 bertempat di halaman kantor Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang jumat (24/1).

    Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bappeda Kota Serang, Sekretaris PUPR Kota Serang, Sekretaris DPRKP, termasuk jajaran lurah dan jajaran Muspika serta tokoh masyarakat di lingkungan Kecamatan Cipocok Jaya.

    “Sebelum melaksanakan acara Nusrenbang tingkat kecamatan, telah dilaksanakan Musrenbang tingkat kelurahan,” kata Syafrudin.

    Ia menegaskan, pembangunan Kota Serang harus benar-benar berdasarkan perencanaan yang matang. Sehingga pembangunan dapat tertata dengan baik.

    “Pembangunan yang kita laksanakan kedepan itu harus dengan perencanaan yang baik dan tertata, pastinya akan lebih bagus dan pembangunan di Kota Serang sendiri akan cepat selesai,” ujar Walikota Serang Syafrudin.

    Syafrudin menerangkan bahwa sudah 13 tahun Kota Serang punya predikat termiskin se Provinsi Banten. Kemiskinan ini karena para RT, RW dan Lurah yang tidak bertanggung jawab terhadap warganya.

    “Dan harus diselesaikan. Permasalah gizi buruk juga belum terselesaikan. Tingkat pengangguran Kota Serang juga tertinggi di tingkat Provinsi,” tuturnya.

    Ia pun berharap dengan adanya Musrembang ini mampu menjawab beberapa permasalah yang juga terdapat pada Kecamatan Cipocok Jaya ini.

    “Ini perlunya perencanaan yang benar. Jadi seolah-olah kita ini dianggap oleh pemerintah pusat dan povinsi pembangunan di Kota Serang tanpa perencanaan yang benar dan acak-acakan,” tandasnya. (MG/DZH)

  • BKPSDM dan Setda Terendah, Realisasi Anggaran 92,42 Persen

    BKPSDM dan Setda Terendah, Realisasi Anggaran 92,42 Persen

    SERANG, BANPOS – Evaluasi akhir Pemkot Serang tahun anggaran 2019 menghasilkan BKPSDM dan Setda sebagai dua OPD dengan serapan anggaran terendah. Adapun serapan anggaran BKPSDM yaitu 85.40 persen. Sedangkan Setda yaitu 87 persen.
    Selain itu terdapat lima OPD yang serapannya mencapai di atas 96 persen sampai 97 persen. Kelima OPD itu yakni Inspektorat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Disnakertrans, dan Disperdaginkop UKM.
    Sehingga, serapan anggaran keseluruhan dari Pemkot Serang yaitu 92.42 persen. Realisasi tersebut telah mencapai target Pemkot Serang yaitu pada akhir tahun sebesar 90 persen.
    Walikota Serang Syafrudin menjelaskan, rendahnya serapan anggaran BKPSDM karena ada anggaran untuk tes CASN yang seharusnya digunakan pada akhir 2019, sementara pelaksanaan CASNnya dilaksanakan antara Februari hingga Maret 2020.
    “Jadi anggaran itu menjadi Silpa kurang, kemudian penyerapannya menjadi 80 persen,” jelas Syafrudin, kepada awak media seusai kegiatan rapat evaluasi pelaksanaan APBD di Aula Setda Puspemkot Serang, Selasa (21/1).
    Sedangkan Setda yang penyerapannya hanya 87 persen, lanjut Syafrudin, karena terjadi rotasi pegawai yang sebelumnya 70 orang, menjadi 46 orang. Dengan demikian, serapan belanja pegawai menjadi tidak maksimal.
    “Jadi itu bukan belanja langsung tapi belanja pegawai,” ucap Syafrudin.
    Kendati masih ada OPD yang serapannya rendah, Syafrudin menilai penyerapan anggaran OPD tahun 2019 tidak ada yang dikarenakan gagal lelang.
    “Hanya memang telat aja, yang semestinya dilaksanakan bulan April, dilaksanakan bulan September atau bulan Oktober,” katanya.
    Menurut Syafrudin, lambatnya pelaksanaan kegiatan itu untuk mencegah adanya penurunan kualitas pada saat pemeriksaan di pertengahan tahun.
    “Umpamanya kita, kalau kita laksanakan di awal, ini juga terutama pembangunan fisik seperti jalan, kalau pembangunannya dilaksanakan pada awal-awal seperti sekarang ini dikhawatirkan baru dipasang sudah rusak,” terangnya.
    Asisten Daerah (Asda) II Pemkot Serang, Djoko Sutrisno, menyebutkan program kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada awal tahun 2020 masih melanjutkan program unggulan tahun 2019.
    “Seperti untuk pembangunan alun-alun kecamatan, Masjid Agung, penertiban PKL, dan kemacetan. Untuk kemacetan salah satunya penempatan petugas di Terowongan Terondol,” tandasnya. (DZH)
  • Persoalan Klasik Dominasi Musrenbang Kecamatan di Kota Serang

    Persoalan Klasik Dominasi Musrenbang Kecamatan di Kota Serang

    SERANG, BANPOS – Persoalan klasik seperti kekumuhan, kemiskinan, pengangguran, kemacetan, kebersihan dan kesehatan masih mendominasi Musrembang tingkat kecamatan.

    Hal ini diketahui pada saat pelaksanaan Musrembang Kecamatan Serang dan Kecamatan Kasemen.

    Walikota Serang, Syafrudin, menuturkan bahwa persoalan di Kecamatan Serang cukup kompleks, yaitu kekumuhan, drainase, penataan PKL, persampahan hingga infrastruktur jalan.

    Namun menurutnya, saat ini yang menjadi prioritas ialah persoalan drainase dan persampahan.

    “Selain itu soal yang lebih diutamakan adalah kekumuhan dan kemiskinan. Juga masalah kesehatan dan persoalan lain, seperti adanya gizi buruk, dan kawasan kumuh. Nanti usulan dari kecamatan hasil Musrenbang akan sampai ke tingkat kota. Agar kami kami tau apa yang menjadi keinginan masyarakat,” ujarnya, Rabu (22/1).

    Menurut Syafrudin, persoalan di Kecamatan Serang cukup krusial. Karena Kecamatan Serang berada di tengah kota, selain juga sebagai wajah ibu kota Provinsi Banten.

    Selain itu terdapat beberapa persoalan yang memang sulit untuk dibenahi, seperti penataan PKL, sampah dan kemacetan.

    “Kemudian, masalah gizi buruk juga cukup sulit. Jadi nanti kami akan bahas ke tingkat kota, agar dilakukan bersama-sama,” katanya. (DZH)

  • Bukan Dipecat, Honorer di Kota Serang Akan Diangkat Menjadi PPPK

    Bukan Dipecat, Honorer di Kota Serang Akan Diangkat Menjadi PPPK

    SERANG, BANPOS – Kebijakan penghapusan tenaga kerja honorer di dalam instansi pemerintahan ditanggapi oleh Walikota Serang, Syafrudin. Menurutnya, penghapusan tenaga kerja honorer tidak berarti melakukan pemecatan. Akan tetapi, status mereka dirubah menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    Walikota Serang, Syafrudin, menegaskan bahwa dirinya sebagai kepala daerah tidak bisa menolak kebijakan penghapusan tenaga honorer itu. Karena, kebijakan tersebut datang langsung dari pusat.

    “Aturan ya tidak bisa kita tolak. Tapi kan bukan berarti semua pegawai yang honor ini akan dihilangkan (dipecat),” ujar Syafrudin, kepada awak media saat ditemui di Puspemkot Serang, Selasa (21/1).

    Ia mengaku, para tenaga kerja honorer akan diangkat menjadi PPPK. Sehingga, kekhawatiran para tenaga kerja honorer bahwa mereka akan dipecat, tidaklah benar.

    “Bukan dipecat, akan tetapi diganti dengan program pemerintah PPPK. Jadi yang honor-honor ini akan kita angkat,” tuturnya.

    Menurut Syafrudin, Pemkot Serang telah memberikan upah honor kepada tenaga honor lepas (THL) yang bertugas di Pemkot Serang. “Sebenarnya ini juga sudah kita biayai pemerintah, kayak THL itu kan sudah kita berikan honor,” ucapnya.

    Terkait pengangkatan tenaga kerja honorer menjadi PPPK, lanjut Syafrudin, pemerintah pusat pasti akan membantu jika legalitas seorang pegawai honorer itu jelas dan memenuhi syarat.

    “InsyaAllah kalau memenuhi syarat yah otomatis pasti diangkat. Tapi untuk kuotanya kita belum tahu,” tuturnya.

    Kepala BKPSDM Kota Serang, Ritadi, menjelaskan pihaknya tidak memiliki kewenangan terkait pengangkatan tenaga honor di Kota Serang. Menurut dia, Kewenangan pengangkatan tenaga honorer berada di masing-masing OPD Pemkot Serang.

    “Kalau PPPK, kami yang ngurus. Kami mengajukan 600 kuota ke BKN untuk mengisi PPPK di Kota Serang sesuai kamampuan anggaran Pemkot Serang. Dan sekarang lagi nunggu surat dari pemerintah pusat,” tandasnya. (DZH)

  • Unpam Hadir di Kota Serang

    Unpam Hadir di Kota Serang

     

    WALANTAKA,BANPOS- Walikota Serang, Syafrudin, ikut serta dalam peletakan batu pertama pembangunan gedung kampus 3 Universitas Pamulang, di kelurahan Kalodran, Kecamatan Walantaka, Senin (20/1/2020).

    Peletakan batu pertama ini turut disaksikan oleh Rektor Universitas Pamulang, Dayat Hidayat, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Serang Khaeroni dan Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Darsono.

    “Saya ucapkan selamat atas pembangunan gedung kampus 3 Universitas Pamulang. Ini menunjukan komitmen yang begitu besar dari Pamulang dalam konstribusi baik itu pendidikan maupun juga yang lainnya, termasuk pemutaran ekonomi di Kota Serang,” ujar Syafrudin.

    Menurutnya, pembangunan kampus 3 Universitas Pamulang dapat menjadi pijakan untuk membangun sumber daya manusia yang mumpuni demi majunya bangsa dan negara.

    “Pembangunan gedung kampus ini patut kita apresiasi, karena memang di pundak kitalah tersandang harapan untuk memajukan pendidikan untuk generasi masa mendatang,” kata Walikota Serang.

    Syafrudin pun berharap, Universitas Pamulang dapat semakin memajukan pendidikan di Kota Serang dengan tetap menerapkan tri dharma perguruan tinggi yang tediri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

    “Tri dharma ini merupakan tiga pola dasar dalam berfikir dan bertanggung jawab yang harus dikembangkan secara simultan dan bersama-sama dengan penuh kesadaran oleh setiap perguruan tinggi di Indonesia,” tuturnya.

    Di temlat yang sama, Ketua Yayasan Sasmita Jaya, Darsono, dalam laporanya mengatakan gedung kampus Universitas Pamulang ini akan menjadi kampus ke 3 Universitas Pamulang.

    “Gedung kampus ini terdiri dari 10 lantai, yang dilengkapi dengan fasilitas seperti musholah, parkir, kantin, ruang kantor, ruang perkuliahan, aula dan gedung serba guna,” katanya.

    Ia pun berharap keberadaan Universitas Pamulang di Kota Serang dapat menjadi salah satu unsur yang dapat memajukan Indonesia, khususnya di Kota Serang.

    “Karena itu kami mohon doa restu untuk pembangunan gedung ini, semoga ini dapat dimanfaatkan oleh anak cucu kita kelak,” tandasnya. (MG-01/DZH)

  • Jarang Update Situs Resmi, Walikota Serang Damprat OPD

    Jarang Update Situs Resmi, Walikota Serang Damprat OPD

    SERANG, BANPOS – Walikota Serang, Syafrudin, mendamprat para OPD di lingkungan Pemkot Serang lantaran tidak terbuka dalam hal informasi. Hal tersebut dilakukan pada saat apel Hari Kesadaran Nasional di halaman Puspemkot Serang, Jumat (17/1).

    “Mempublikasikan kegiatan kita itu penting, karena bagaimanapun juga Pemkot Serang ini dari jajaran Kepala OPD sampai ke bawah menggunakan anggaran APBD. Anggaran APBD ini berasal dari masyarakat,” ujarnya di depan ribuan pegawai Pemkot Serang.

    Orang nomor satu di Kota Serang ini menegaskan, masyarakat memiliki hak untuk tahu mengenai apa saja yang dilakukan setiap OPD di lingkungan Pemkot Serang.

    “Biar bagaimanapun masyarakat harus tahu apa sih yang dikerjakan kita setiap hari, apa yang dikerjakan kepala kelurahan, apa yang dikerjakan oleh camat se-Kota Serang ini. Jangan hanya publikasikan di grup Whatsapp, harus ke masyarakat,” tegasnya geram.

    Syafrudin pun mencontohkan kepada setiap OPD, mengenai keterbukaan informasi kepada masyarakat.

    “Misalkan Kelurahan Margaluyu hari ini sedang kerja bakti gotong royong membersihkan selokan, kemudian kelurahan yang lain hari ini rapat dengan RT RW, kelurahan ini sedang membangun sarana jalan dari Kotaku biar masyarakat tahu kalau kita ini kerja, ya kita publikasikan,” katanya.

    “Ini dari masing-masing OPD, kecamatan dan kelurahan harus punya akun (situs resmi) sendiri. Biar masyarakat tahu kita kerja untuk kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi,” sambungnya. (DZH)

  • Era Syafrudin, TP PKK Kota Serang Sabet Juara Pertama Perlombaan Kampung KB

    Era Syafrudin, TP PKK Kota Serang Sabet Juara Pertama Perlombaan Kampung KB

    SERANG, BANPOS – Ketua TP PKK Kota Serang, Ade Jumaiyah Syafrudin merasa bersyukur atas diraihnya juara pertama perlombaan Kampung KB yang dilaksanakan di tingkat Provinsi Banten. Sebelumnya, sebanyak dua kali berturut- turut Kota Serang mendapat juara ketiga. Berbeda pada saat kepemimpinan Walikota Serang Syafrudin, Kota Serang mendapatkan juara pertama.

    “Alhamdulillah Kampung KB ini mendapat juara pertama dan akan lanjut tingkat nasional” ujar Ketua TP PKK Kota Serang Ade Jumaiyah Syafrudin, yang juga Ketua P2TP2A Kota Serang seusai melaporkan juara ke Walikota Serang, Syafrudin di ruang kerjanya, Selasa (14/1).

    Kepada Walikota Serang, dirinya meminta untuk didukung semua kegiatannya, menjelang mengikuti perlombaan tingkat nasional. Diketahui, yang mendapat juara kampung KB tersebut, berada di Lingkungan Jagarayu, Kelurahan Gelam, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang.

    “Di Jagarayu ini sudah ditetapkan menjadi daerah percontohan di Kota Serang.” katanya.

    Merespons hal tersebut, Walikota Serang, Syafrudin sudah memberikan SK kepada kampung KB, terutama kampung KB yang merupakan katagori penilaian Provinsi. Ia menuturkan bahwa Dinas terkait yang hari itu datang pada audiensi tersebut, mendukung dan ingin melengkapi kekerangan-kekurangan yang ada dalam penilaian kampung KB.

    “Kekurangan yang dimaksud antara lain jalan, penataan pekarangan rumah, pemanfaatan lahan kosong, olahraga, penataan taman di jalan, dan penyediakan tempat sampah dan lain – lain,” ujarnya.

    Sementara, pihaknya mengundang Dinas terkait tak lain untuk meminta agar TP PKK Kota Serang difasilitasi dan dapat melengkapi persyaratan atau kekurangan. Hal itu dilakukan dalam rangka penilaian kampung KB yang akan dinilai pada bulan Maret mendatang.

    “Diharapakan TP PKK Kota Serang mendapat prestasi yang terbaik,” harapnya. (MUF)