SERANG, BANPOS – Lembaga Paradigma Indonesia, merilis capaian pembangunan Kabupaten Serang akhir tahun 2019. Dalam rilisnya, ia menyatakan, adanya tren realisasi yang mengalami penurunan, sehingga tidak terlihat kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang dibawah kepemimpinan Bupati Ratu Tatu Chasanah dan wakil Bupati Pandji Tirtayasa.
“Mayoritas indikator makro pembangunan tidak tercapai sesuai target yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2016-2021,” ujar Direktur Paradigma Indonesia, Zulfian Hanief dalam rilisnya yang diterima oleh BANPOS, Senin (30/12).
Dari beberapa indikator RPJMD, hanya Tingkat Pengangguran Terbuka yang mencapai dan melebihi target, dengan rata-rata capaian sebesar 109,30 persen. Sedangkan untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM), performa Pemkab Serang dalam meningkatkan IPM hanya sebesar 0,36 point.
Setiap tahunnya, capaian kinerja (Capkin) semakin menjauh dari target yang ditetapkan. Prosentase capaian terus mengalami penurunan dengan rata-rata minus 0,49 persen.
Ia menyebutkan bahwa Kabupaten Serang masih jauh dari target wajib belajar 12 tahun. Hal ini terlihat dari rata-rata lama sekolah yang hanya mencapai 7,18 tahun, atau tingkat SMP. Selain itu, realisasi rata-rata lama sekolah juga tidak mencapai target yang telah ditetapkan dan semakin menjauh di setiap tahunnya.
Ia juga menyajikan persoalan berkaitan dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang, yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.
“Target HLS dalam RPJMD Kabupaten Serang tidak tercapai sejak tahun 2016 hingga 2018 dan terlihat stagnan,” tegasnya.
Ia pun menyimpulkan bahwa sebagian besar target RPJMD tidak tercapai. Akan tetapi, hanya satu target, yaitu penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka yang telah tercapai, bahkan melebihi target yang ditetapkan.
“Ada indikasi penetapan indikator keberhasilan tidak tepat, bisa terlalu besar dan juga terlalu kecil, sehingga tidak dapat terealisasikan. Hal ini terlihat dari jauhnya perbedaan antara realisasi dengan target,” katanya.
Selanjutnya, ada indikasi kerja-kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak mengacu kepada target yang ditetapkan dalam RPJMD.
“Hal tersebut terlihat dari hampir seluruh target selalu mengalami minus capaian pada target yang ditetapkan, sehingga menyebabkan jarak antara realisasi dengan target setiap tahun semakin jauh,” tandasnya. (MUF)