SERANG, BANPOS – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten dan Pemerintah Provinsi Banten melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dengan menghadirkan Walikota/ Bupati dan anggota TPIP dan TP2DD se-Banten.
Rakorda tersebut tentang pembahasan ‘Penguatan Strategi TPID dan TP2DD Dalam Rangka Mendukung Stabilitas Harga Pangan dan Ekonomi Keuangan Digital Di Provinsi Banten’.
Pj Gubernur Banten, Al Muktabar mengatakan bahwa delapan kabupaten dan kota di provinsi banten dalam kinerjanya, bupati dan walikota secara terus menerus membuat terobosan yang cukup baik dalam pengendalian inflasi daerah.
“Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen untuk mengendalikan angka laju inflasi daerah seoptimal mungkin. Pengendalian dilakukan terutama pada sektor pangan dan kebutuhan pokok yang menjadi penyumbang utama angka inflasi di Provinsi Banten,” ungkapnya, Rabu (21/2).
Al Muktabar menuturkan, kegiatan rakorda itu bertujuan untuk dapat mempererat dan menguatkan kerjasama antar pemerintah daerah yang merupakan bagian penting dalam pengendalian inflasi di Provinsi Banten.
“Sehingga nanti ke depannya kita sudah mempunyai pondasi dasar dan melakukan implementasi dengan berbagai instrumen-instrumen daerah secara nyata yang ada di dalamnya,” tuturnya.
Oleh karenanya, menurut Al Muktabar yang perlu diperhatikan juga adalah bagaimana untuk bisa menjaga daya beli masyarakat agar tetap tinggi. Sehingga perputaran perekonomian bisa terus terjadi secara baik dan terukur.
“Makanya, inflasi itu merupakan upaya kita untuk mencari titik keseimbangan agar semuanya berjalan dengan baik dan normal. Saling mengisi kekurangan dan kelebihannya,” katanya.
Kemudian, Kepala Bank Indonesia perwakilan Banten, Ameriza M Moesa mengatakan bahwa dirinya bersyukur atas terlaksananya kegiatan rapat koordinasi daerah tahun 2024 tersebut.
Dalam kesempatan itu, Ameriza mengimbau kepada tim pengendalian inflasi daerah untuk bisa menjalankan program unggulan yang selama ini sudah berjalan.
“Mudah-mudahan hal ini terus dapat ditingkatkan kedepan, terus berjalan,” ucapnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Ekonomi Makro Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan menyampaikan terkait prospek ekonomi Indonesia di 2024 dan 2025. Dimana secara nasional menargetkan pertumbuhan di 5,2 persen secara year on year (yoy) pada tahun 2024 dan pertumbuhan ekonomi di range 5,2 persen – 5,7 persen pada 2025.
“Sebagai upaya mencapai target tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengakselerasi sektor unggulan di daerah, untuk Banten, sektor yang dapat diakselerasi adalah sektor Industri,” ujarnya.
Lebih lanjut, dia meminta agar TPID melihat lesson learned dari Inggris dan Jepang yang mengalami resesi setelah tahun-tahun sebelumnya mengalami persistensi inflasi yang tinggi. Dia menjelaskan, di Indonesia terdapat potensi risiko khususnya dari komoditas Volatile Food, khususnya komoditas beras. Terlebih komoditas beras mengalami peningkatan bobot di SBH 2022.
“Guna mengendalikan laju inflasi di level target Nasional 2,5 persen dimana batas atas dan bawah 1 persen (± 1%), Pemerintah Daerah diharapkan dapat memanfaatkan penyaluran KUR dan pembiyaan lainnya,” terangnya.
Dari sisi digitalisasi, disoroti juga terkait dengan urgensi elektronifikasi transaksi Pemda yang dapat peningkatan PAD dan resiliensi daerah yang telah menerapkan elektronifikasi dari shock ekonomi.
“Elektronifikasi juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah,” tuturnya.
Kemudian, Pj Walikota Serang, Yedi Rahmat menyampaikan apresiasi yang setinggi tingginya atas terlaksananya kegiatan TPID dan TP2DD Se-Provinsi Banten Tahun 2024.
“Sinergi dan kolaborasi semua pihak menjadi kunci dalam upaya-upaya pengendalian inflasi di Provinsi Banten khususnya di Kota Serang,” tandasnya. (MPD)
