BANTEN POS

Tag: TPPS

  • TPK Lebak Menjadi Ujung Tombak Pengentasan Stunting

    TPK Lebak Menjadi Ujung Tombak Pengentasan Stunting

    LEBAK, BANPOS – Tim Pendamping Keluarga (TPK) menjadi ujung tombak dalam pengentasan masalah stunting. TPK yang terdiri dari bidang, kader KB, kader PKK itu memiliki andil dalam pencegahan hingga penanganan permasalahan stunting.

    Hal itu disampaikan oleh Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Lebak, Ade
    Sumardi, dalam gelaran Apel Siaga TPK di Gedung As-Sakinah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak,
    Rabu (6/9).

    Ia mengatakan bahwa seluruh TPK memiliki peranan penting dalam penurunan angka stunting baik di
    tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional. “Dari segi pencegahan hingga penanganan kasus
    aktifnya,” ujarnya.

    Ade menjelaskan, dirinya senantiasa mengingatkan bahwa untuk pengentasan stunting, harus
    diselesaikan dari hulu ke hilir. Dengan demikian, peran seluruh pihak sangat dibutuhkan untuk
    menyelesaikan permasalahan tersebut.

    Saya juga turut berterima kasih kepada teman-teman media yang ikut berkontribusi besar dalam
    pengentasan stunting, bagi saya itu keren," tandas Ade yang juga Wakil Bupati Lebak.

    Kepala BKKBN perwakilan Banten, Rusman Effendi, dalam laporannya memaparkan bahwa peserta apel
    siaga yang hadir mencapai lebih dari 1.500 orang, termasuk dengan Keluarga Berisiko Stunting.
    Ia menjelaskan, kegiatan tersebut sebagai penguatan dalam upaya pengentasan stunting, yang mana
    pada tahun 2021 angka stunting di Banten mencapai 24,5 persen dan mengalami penurunan menjadi 20
    persen.

    Sementara dalam aspek beresiko stunting, yang sebelumnya mencapai angka 1,3 juta orang, pada tahun
    2022 turun sekira 60 persen atau menjadi 532 ribu orang.

    "Saat ini kita sedang menuju Indonesia Emas tahun 2045. Hal ini didukung pula oleh bonus demografi
    yang mana remaja saat ini akan mencapai usia produktifnya di tahun tersebut. Maka dari itu perlulah
    kita dampingi dan bina demi mewujudkan Indonesia Emas," ujar Rusman.

    Di tempat yang sama, Deputi ADPIN BKKBN RI, Sukaryo Teguh Santoso, mengatakan bahwa pihaknya
    mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh BKKBN Banten ini. Menurutnya, kegiatan ini dapat semakin
    menguatkan TPK sebagai garda terdepan dalam pengentasan stunting.

    Sukaryo menjelaskan, kondisi stunting di Provinsi Banten mengalami penurunan yang cukup signifikan
    meskipun masih berada di ambang batas maksimal dari SSGI Nasional.

    "Kita optimistis dapat mencapai apa yang ditetapkan oleh Presiden untuk tahun 2024 mendatang.
    Sampai saat ini kita lihat bahwa pada tahun 2022 ini sebagai pembelajaran untuk mencapai target
    tersebut," tandasnya. (MYU/DZH)

  • Stunting Di Muba Turun 5 Persen PJ Bupati

    Stunting Di Muba Turun 5 Persen PJ Bupati

    SUMATERA SELATAN, BANPOS – Tak hanya persoalan pengentasan kemiskinan, Pj Bupati Musi Banyuasin (Muba) Apriyadi Mahmud juga sangat konsen menurunkan angka stunting di Bumi Serasan Sekate. Upaya dan realisasi nyata tersebut konkrit dengan mencatat kasus stunting di Muba turun drastis mencapai 5.2 persen.

    “Ini capaian yang sangat luar biasa, dalam periode 1 tahun. Muba dapat menurunkan stunting hingga 5 persen yakni dari 23.00 turun 17.70 persen,” ungkap Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Sumsel, Rahmat Gunarto saat Rembuk Stunting Audit Kasus Stunting dan Launching “Bunda AS” Kabupaten Musi Banyuasin di Auditorium Pemkab Muba, Selasa (20/6).

    Dikatakan, TPPS Sumsel mengapresiasi program kerja dan strategi Kabupaten Muba untuk menurunkan stunting. “Ini harus terus dijalankan dengan baik, dan Muba mendapatkan apresiasi dari bapak Gubernur Sumsel Herman Deru,” ucapnya.

    Sementara itu, Pj Bupati Muba Apriyadi Mahmud mengungkapkan saat ini di Muba terdata ada sebanyak 513 anak stunting dan harus dituntaskan.

    “Kita tidak usah lagi berteori. Nah, untuk 513 kasus ini harus tuntas. Eksekusi di lapangan sangat penting dan tahun ini kasus stunting 513 anak itu sudah tidak ada lagi,” tegasnya.

    Mantan Kadinsos Pemprov Sumsel ini menegaskan, kepada OPD untuk keroyokan menuntaskan kasus stunting di Muba.

    “Jadi soal anggaran tidak usah lagi saling lempar, ayo sama-sama OPD terkait keroyokan. Ini jadi tugas dan tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

    Dalam waktu dekat, ia mengungkapkan setiap hari nanti anak-anak stunting di Muba akan diantar makanan sehat dan iman setiap hari. “Nanti kita siapkan juru masak khusus dan makanan yang diolah akan diantar langsung untuk anak stunting,” urainya.

    Dia mengingatkan, persoalan anggaran penurunan kasus stunting harus benar-benar tepat sasaran. “Jangan nanti alokasi anggaran tidak tepat sasaran, mari kita jadikan ini tanggung jawab bersama untuk menuntaskannya, tahun 2024 kasus stunting di Muba harus satu digit,” tegasnya lagi.

    Plt Kepala Bappeda Muba yang juga Wakil Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Muba, Sunaryo SSTP MM mengatakan, konsep penurunan stunting di Muba menerapkan skema terintegrasi.

    “Jadi semua pihak terkait terlibat, kita menerapkan instruksi pak Bupati Apriyadi yakni dengan cara keroyokan bersama-sama,” bebernya.

    Ia menambahkan, ada 23 desa sebagai locus utama penurunan stunting di Muba. “Kita sudah petakan lokasi desa-nya, dan ini konkrit akan dituntaskan,” pungkasnya.

    Dalam kesempatan tersebut juga Pj Bupati Apriyadi mengucurkan anggaran sebesar Rp 4,4 juta untuk tiap anak stunting di Muba dan memberikan beasiswa kepada peserta didik SD-SMA di Kabupaten Muba.(RMID)