BANTEN POS

Tag: Turun

  • Anggarkan Rp 437 M, Ganjar Kebut Perbaikan-Pemeliharaan Jalan Di 2023

    Anggarkan Rp 437 M, Ganjar Kebut Perbaikan-Pemeliharaan Jalan Di 2023

    JAWA TENGAH, BANPOS – Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah (Jateng) menggelontorkan anggaran sebesar Rp 437 miliar untuk program penyelenggaraan jalan pada 2023. Perbaikan dilakukan dengan sistem pemeliharaan, rehabilitasi dan rekonstruksi jalan.

    Melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (DPUBMCK) Jateng, Ganjar menyebut program perbaikan jalan terus dikebut untuk mengejar target di akhir masa jabatannya.

    “Sekarang mulai berjalan dan percepatannya kita lakukan ya dengan berbagai cara umpama target yang sudah disiapkan di APBD segera kita kebut,” kata Ganjar saat ditemui di Kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Jateng, Rabu (7/6).

    Di 2023 ini, Ganjar menyebut Pemprov Jateng akan melakukan pemeliharaan jalan sepanjang 2,404.741 kilometer (km). Adapun pemeliharaan jalan terbagi di sembilan Balai Pengelolaan Jalan (BPJ).

    Pertama, BPJ Cilacap meliputi ruas Sidareja-Cukangleuleus sepanjang 2 km dengan anggaran Rp 2,6 miliar, Bobotsari-Belik sepanjang 2,5 km dengan anggaran Rp 4 miliar, dan Purbalingga-Bobotsari-Jalan Sungkono sepanjang 2 km dengan anggaran Rp 2,6 miliar.

    Kemudian, ruas Kaliori-Patikraja sepanjang 1 km dengan anggaran Rp 1,3 miliar dan rehab dinding penahan tanah Cilopadang-Salem sepanjang 100 meter (m) dengan anggaran Rp 1 miliar.

    Kedua, BPJ Tegal meliputi ruas Jalan Bumiayu-Salem sepanjang 1 km dengan anggaran Rp 1,3 miliar, Bumiayu-Sirampog sepanjang 0,30 km dengan anggaran Rp 3,5 miliar, Morongso-Tuwel-Sirampog sepanjang 1 km dengan anggaran Rp 1,3 miliar.

    Kemudian, ruas Bandungsari-Pananggapan sepanjang 1 km dengan anggaran Rp 1,3 miliar dan rehab jembatan Cigareng dengan anggaran Rp 2 miliar.

    Ketiga, lanjut Ganjar, BPJ Pekalongan ruas Jalan Batang-Wonotunggal-Surjo sepanjang 1 km dengan anggaran Rp 2 miliar, Moga-Morongso sepanjang 1 km dengan anggaran Rp 1,3 miliar, serta rehab Jembatan Welo Panjang sepanjang 60 m dengan anggaran Rp 2 miliar.

    Sementara untuk BPJ keempat, akan dilakukan pemeliharaan di Wonosobo pada ruas Wanayasa-Kalibening sepanjang 2,3 m dengan anggaran Rp 3 miliar.
    Kelima, BPJ Magelang dengan rehabilitasi jalan di ruas Magelang-Ngablak sepanjang 1 km dengan anggaran Rp 1,3 miliar, Bener-Maron-Purworejo sepanjang 5 km dengan anggaran Rp 8 miliar, dan Kutoarjo-Bruno sepanjang 3 km dengan anggaran Rp 3,8 miliar.

    Keenam, Pemprov Jateng juga akan melalukan pemeliharaan jalan untuk BPJ Semarang meliputi ruas Semarang-Godong (rehabilitasi drainase) sepanjang 0,05 km dengan anggaran Rp 1 miliar, Cangkiran-Boja-Sukorejo sepanjang 1 km dengan anggaran Rp 1,3 miliar, dan Weleri-Patean sepanjang 1 km dengan anggaran Rp 1,3 miliar.

    Ketujuh, ada BPJ Purwodadi terdiri atas ruas Purwodadi-Klambu sepanjang 0,5 km (perbaikan beton) dengan anggaran Rp 2 miliar. Ada pula perbaikan jalan di ruas Gubug-Kapung-Kedungjati sepanjang 0,10 km dan (rehab dinding penahan tanah) tinggi 25 m dengan anggaran Rp 3 miliar, dan Singget-Doplang-Cepu (rehabilitasi Jembatan Wulung II) sepanjang 40 m dengan anggaran Rp 1 miliar.

    Kedelapan, pemeliharaan akan dilakukan pada ruas-ruas jalan di BPJ Surakarta, di antaranya Karanganyar-Jatipuro sepanjang 1 km dengan anggaran Rp 1,3 miliar, Wonogiri-Manyaran-Blimbing sepanjang 1 km dengan anggaran Rp 1,3 miliar, dan Ngadirejo-Jatipuro sepanjang 1 km dengan anggaran Rp 1,3 miliar. Kemudian, perbaikan pada ruas jalan Wuryantoro-Pracimantoro sepanjang 1 km dengan anggaran Rp 1,3 miliar dan rehabilitasi dinding penahan tanah Boyolali-Selo-Jrakah sepanjang 0,03 km dengan anggaran Rp 1,5 miliar.

    Kesembilan, pemeliharaan jalan akan dilakukan di BPJ Pati meliputi Juwana-Todanan sepanjang 2 km dengan anggaran Rp 2,6 miliar dan Jepara-Keling sepanjang 2 km dengan anggaran Rp 2,6 miliar, Todanan-Ngawen sepanjang 1 km dengan anggaran Rp7,7 miliar, jembatan Ganepo Sragen sepanjang 50 m dengan anggaran Rp 2 miliar.

    Kemudian, ruas jalan Ngadirojo-Giriwoyo panjang 1 km dengan anggaran Rp 7,7 miliar, dan rekonstruksi jalan Demak-Godong panjang 1 km dengan anggaran Rp 8 miliar.

    “Alhamdulillah sekarang cuacanya mendukung, sehingga kita minta untuk dikebut sekarang,” kata Ganjar.
    Di samping itu, kata Ganjar, Pemprov Jateng juga dibantu oleh intervensi Kementerian PUPR untuk memperbaiki ruas-ruas jalan yang ada. Diharapkan upaya ini mampu mengatasi persoalan jalan rusak.

    “Kemarin kita juga dibantu oleh Kementerian PUPR, Pak Basuki dateng ke beberapa tempat untuk segera membereskan beberapa kondisi jalan yang rusak terkait dengan infrastruktur perdesaan dan antar desa, termasuk yang ada di Kabupaten. Ini kita keroyok bareng-bareng untuk bisa lebih baik,” pungkas Ganjar.

    Ganjar sendiri telah menyediakan aplikasi Jalan Cantik sebagai kanal aduan masyarakat terkait jalan rusak. Semua aduan dan laporan akan ditindak lanjuti. (RMID)

  • Pegawai Pemprov Resah Jika Nilai Tukin Turun

    Pegawai Pemprov Resah Jika Nilai Tukin Turun

    Ilustrasi (sumber:google)

    SERANG, BANPOS – Sebagian besar aparatur sipil negara (ASN) dilingkungan Pemprov Banten mengaku resah dengan adanya review atau peninjauan ulang besaran tunjangan kinerja (Tukin) tahun 2019 yang saat ini dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    Pasalnya, jika Kemendagri menganggap Tukin pegawai pemprov mulai dari pejabat eselon I hingga pegawai pelaksana atau staf terlalu besar, maka dipastikan pada tahun 2020 mendatang, akan dilakukan pengurangan hingga 30 persen dari yang mereka terima selama ini.

    Disisi lain, berdasarkan informasi yang didapatkan, keresahan tersebut dikarenakan beberapa pegawai menjadikan tukin sebagai pemasukan untuk membayar kredit atau cicilan bagi beberapa barang yang dimilikinya.

    Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy ditemui usai menjadi mentor dalam acara seminar proyek perubahan dalam program pelatihan kepemimpinan nasional (PKN) II tahun 2019 yang diselenggarakan oleh LAN di BPSDMD Banten, Rabu (13/11), mengaku pasrah dengan kebijakan pemerintah pusat.

    “Kita serahkan semua keputusan itu (besaran Tukin, red) kepada Kemendagri,” katanya.

    Dikatakan Andika, proses pembahasan besaran Tukin tahun 2019 yang diterima oleh ASN selama ini sudah melakukan pembahasan mendetail, dengan melihat serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

    “Landasanya anggaran daerah mampu, kalau dalam kapasitas mengenai (terlalu besar Tukin), kita serahkan. Jadi kami serahkan ke Kemendagri pemerintah pusat. Kalau kami mengikuti,” ujarnya.

    Namun demikian pihaknya meminta kepada pemerintah pusat agar membuat peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Tukin kepada aparatur didaerah.
    “Mengevaluasi, kenapa dengan daerah-daerah lain, beda jauh. Saya mendorong Kemendagri untuk membuat aturan baku secara nasional di Pusat, sehingga besaran Tukin menjadi jelas,” paparnya.

    Diakuinya, aparatur pegawai dilingkungan Pemprov Banten, tidak semuanya mendapatkan Tukin, karena untuk mendapatkan besaran yang dituangkan dalam Pergub Nomor 2 tahun 2019 tentang Standar Tarif Tambahan Pengasilan atau Tukin mekanisme pemberiannya telah diatur.

    “Tukin, itu sesuai dengan target kinerja. Kalau sasaran kinerja pegawainya (SKP) tidak sesuai maka Tukinnya tidak diterima pegawai seperti itu (sesuai Pergub 2/2019),” terangnya.

    Sementara itu disinngung alasan agar pemerintah pusat melalui Kemendagri mengeluarkan kebijakan Tukin pegawai didaerah secara nasional, lantaran agar tidak ada lagi kesalahan dalam pelaksanaannya dikemudian hari.

    “Aturan yang baku dari pusat, jangan sampai ada miss koordinasi dan miss komunikasi, kalau kita adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Apapun yang jadi keputusan dipusat, pasti akan dijalankan,” terangnya.

    Sementara itu, pantauan dilapangan, evaluasi terhadap Tukin ASN Pemprov Banten membuat pegawai resah. Pasalnya, pada Jumat tanggal 1 November 2019 lalu, Bappeda dan BPKAD telah melakukan pembahasan secara detail, pengurangan Tukin yang direncanakan 20 sampai 30 persen.

    “Iya kami baru tahu lalau Tukin bakal dipangka pada dua pekan lalu. Kalau bagi saya sih tidak mempermasalahkan, walaupun agak sedikit berat, karena rencana ditahun depan akan membeli kendaraan baru dengan cara mencicil akhirnya dibatalkan,” kata salah seorang ASN Pemprov Banten yang enggan disebutkan namanya.

    Namun diakui ASN yang sudah belasan tahun mengabdi di Pemprov Banten, banyak rekan-rekannya yang kebingungan karena telah membeli mobil baru dan mengambil cicilan kavlink tanah.

    “Iya tidak sedikit yang resah, karena mereka terlanjur sudah membeli barang-barang dengan kredit. Dan jumlah cicilannya hampir 70 persen dari Tukin yang selama ini diterima setiap bulannya,” paparnya. (RUS/PBN)