Mahasiswa PLS Se-Indonesia berencana akan menggugat perpres terkait SOTK Kemendikbud yang menghapus Ditjen PAUD dan Dikmas.
Saat ini, Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah Se-Indonesia (Imadiklus) sedang menggalang petisi gugatan daring melalui change.org.
Ketua BPH Imadiklus Untirta, Wandi Sugih Triyana, menyatakan bahwa pihaknya juga mendapat instruksi dari Pengurus Pusat Imadiklus untuk melakukan aksi serentak terkait kebijakan ini.
“Kita masih melakukan konsolidasi dulu untuk di Banten,” ujarnya.
Menurutnya, selain menyuarakan tuntutan dari pengurus pusat, pihaknya juga akan menambahkan isu lain.
“Seperti tentang kuota CPNS untuk jurusan PLS dan nama jurusan yang berubah dan beragam,” tegasnya.
Sementara itu, dalam rilis yang tertulis, Ketua Umum PP Imadiklus, Ismail, menyatakan bahwa pembubaran dan peleburan ditjen PAUD dan Dikmas ke Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah telah melanggar UU nomor 20 Tahun 2003 tentang jalur pendidikan yang dibagi menjadi tiga jalur.
“Ketiganya yaitu pendidikan Informal, Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal. Sangat jelas bahwa jalur pendidikan salah satunya yaitu pendidikan non formal,” terangnya.
Selain itu, ia mengatakan bahwa dimasukkannya pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan menjadi bagian dari pendidikan formal, telah keluar dari ranah kajian pendidikan formal itu sendiri.
“Bagian keempat pasal 15 memasukkan pendidikan kaksaraan dan pendidikan kesetaraan sebagai bagian dari pendidikan formal. Padahal dalam kajiannya, pendidikan keaksaraan dan pendidikan kesetaraan merupakan kajian Pendidikan Masyarakat/Pendidikan Non Formal,” tuturnya.
Ia pun dengan tegas mengatakan bahwa Imadiklus menolak pembubaran dan peleburan tersebut. Karena secara jelas, sifat Pendidikan Non Formal sangat berbeda dengan Pendidikan Formal sehingga harus ditangani oleh orang yang paham dibidangnya.
“Jika sewaktu-waktu kami (Imadiklus) dimintai keterangan, maka siap hadir di Kementerian untuk melakukan audiensi dan memaparkan hasil kajian kami,” tandasnya. (DZH)
SERANG, BANPOS – Forum Solidaritas Hak-hak Dosen Fakultas Hukum Untirta lontarkan somasi kepada pihak rektorat. Hal ini nenyusul adanya surat pemberitahuan No: B/1139/UN43/KU.00.01/2019 tertanggal 18 Desember 2019 oleh Wakil Rektor II Untirta, Kurnia Nurgraha.
Surat pemberitahuan tersebut memberitahukan bahwa akan ada pemotongan atas remunerasi pegawai sebesar Rp750 ribu perorang. Hal ini sebagai tindak lanjut dari hasil audit BPK pada 18 Januari 2017 yang lalu
Dalam hasil audit BPK, Rektor Untirta direkomendasikan agar menarik dan menyetorkan kerugian negara yang terjadi pada tahun anggaran 2015 dan 2016 semester pertama, atas pembayaran THR sebesar Rp836.250.000 ke kas negara.
Juru bicara forum, Mas Nana Jumena, mengatakan bahwa tindakan pemotongan remunerasi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Pihaknya beralasan, pemotongan itu tidak disertai adanya sosialisasi yang memadai terkait hasil audit BPK, berapa besaran temuan dan siapa saja penerimanya. Sehingga, pihaknya menilai tindakan itu bertentangan dengan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya.
“Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), serta UU RI No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara BAB XI tentang Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah pasal 59 ayat (2) yang menyebutkan bahwa Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut,” ujarnya, Senin (23/12).
Nana menyebutkan bahwa tidak ada persetujuan atau kesepakatan secara tertulis maupun lisan, terkait penarikan dana yang tersimpan direkening pribadi dosen dan pegawai Untirta untuk hal tersebut.
“Perbuatan tersebut telah nyata-nyata dilakukan dan melanggar hak dosen/pegawai serta telah menimbulkan kerugian. Maka termasuk perbuatan melawan hukum. Berdasarkan pasal 1365 KUHperdata : Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut,” tegasnya.
Berdasarkan hal tersebut, Nana mrngatakan pihaknya melakukan somasi kepada rektor cq Wakil Rektor (WR) II untuk menyatakan permohonan maaf secara terbuka melalui media cetak dan atau eletronik lokal, serta segera mengembalikan uang yang telah ditarik dari rekening dosen dan pegawai Untirta.
“Menjamin tidak akan adanya lagi tindakan serupa di kemudian hari. Jika tidak memenuhi hal-hal sebagaimana disebutkan diatas, maka dengan sangat menyesal kami akan menyelesaikan masalah ini melalui proses hukum,” tuturnya.
Meskipun dialog dengan WR 2 terus berlangsung, namun pihaknya mengaku akan tetap mengirim somasi dan harus dijawab paling lama tiga hari.
Selain itu, Nana juga menyebutkan bahwa ada beberapa dosen yang tidak mendapat remunerasi, namun tetap dikenapan pemotongan.
“Yang terbaru tenyata ada yang gak dapat remunerasi karena sedang sekolah, tetep ditarik dananya. Maka ini sudah murni pencurian,” jelasnya.
Salah satu dosen FKIP Untirta, Firman Hadiansyah, menambahkan bahwa pemotongan itu tidak didasari pertimbangan regulasi yang jelas. Menurutnya, tidak semua dosen mendapatkan THR pada tahun 2015, tetapi semua dosen yang mendapatkan remunerasi dipotong secara sepihak.
“Pemotongan secara sepihak sebesar Rp750 ribu itu ke rekening pribadi atas nama Iip. Itu jelas salah. Tidak boleh ada urusan keuangan negara yang mengatasnamakan lembaga (Untirta) memakai rekening pribadi,” tegasnya. (DZH)
SERANG, BANPOS – Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Mahasiswa Untirta (APMU) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung rektorat Untirta. Hal ini dikarenakan Rektor Untirta, Fatah Sulaiman, dalam masa awal kepemimpinannya telah menghapus kebijakan penangguhan pembayaran UKT.
Ketua Front Mahasiswa Nasional (FMN) Untirta, Rizal, mengatakan bahwa aksi ini menyikapi kebijakan yang dibuat oleh pihak kampus Untirta, yang telah meniadakan penangguhan UKT pada semester depan.
“Dalam pengumuman resmi oleh pihak kampus, terdapat muatan informasi bahwa kampus meniadakan kebijakan perpanjangan ataupun penangguhan pembayaran UKT, yang biasanya diberlakukan disetiap awal periode memasuki semester baru,” ujarnya kepada BANPOS, Jumat (20/12).
Menurutnya, kebijakan tersebut sangat memberatkan mahasiswa. Karena, UKT yang ditetapkan oleh Untirta termasuk dalam kategori nominal yang besar.
“Kebijakan ini tentu sangat memberatkan mahasiswa ataupun orangtua serta wali yang menanggung beban biaya UKT yang tidak kecil nominalnya tiap semester,” tegasnya.
Padahal, ia mengatakan bahwa saat ini kondisi perekonomian sedang buruk. Hal ini dikarenakan harga kebutuhan pokok, tarif dasar listrik (TDL) dan iuran BPJS yang naik. Sehingga beban ekonomi semakin besar.
“Diketahui bersama bahwa hari ini rakyat juga mengalami persoalan atas kenaikan harga kebutuhan-kebutuhan pokok, BBM, TDL dan bahkan iuran BPJS juga akan naik. Kampus malahan menghilangkan kebijakan yang bisa meringankan mahasiswa tersebut,” ucapnya.
Sehingga ia menilai bahwa kebijakan rektor yang menghilangkan penangguhan UKT sebagai kebijakan yang fasis.
“Dari situ disimpulkan bahwa kepemimpinan rektor saat ini, yaitu Fatah Sulaiman, telah menunjukan watak aslinya sebagai rektor yang fasis – anti mahasiswa dan anti demokrasi,” tandasnya. (DZH)
SERANG, BANPOS – Jelang Wisuda Untirta, tanda pagar (tagar) #PakeHelmProyek #BukanToga menggema di kalangan mahasiswa Untirta.
Pasalnya, Wisuda yang biasanya dilakukan di salah satu hotel di Kota Cilegon, saat ini dipaksakan untuk digelar di Kampus Untirta Sindang Sari, yang masih dalam tahap pembangunan.
Dalam pamflet yang diterima BANPOS pada pukul 02.00 WIB dini hari, adalah BEM FKIP Untirta yang mempertanyakan keamanan dari gedung yang digunakan untuk wisuda itu. Menurut mereka, Kampus Sindang Sari masih belum layak digunakan.
“Mengingat pelaksanaan wisuda Untirta di Kampus Sindangsari yang sejauh ini belum layak, terlalu dipaksakan, dan belum aman untuk para peserta wisuda. Maka dari itu, hal ini patut diperhatikan untuk rektorat memastikan keamanan wilayah gedung pelaksanaan wisuda,” tulis BEM FKIP dalam pamfletnya.
Belum ada konfirmasi dari pihak Untirta berkaitan dengan pelaksanaan wisuda yang diduga terlalu memaksakan di kampus Sindang Sari. (RED)
Suasana khitanan massal yang dilaksanakan oleh Imadiklus Untirta, Sabtu (16/11) di Petir.
SERANG, BANPOS – Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN), Ikatan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah Se-Indonesia (Imadiklus) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Serang dan Provinsi Banten, menggelar kegiatan ‘Imadiklus Mengabdi’.
Rangkaian dalam kegiatan tersebut diantaranya adalah, Khitanan Massal, Cek Golongan Darah, Donor Darah, serta Imadiklus Mengajar di Desa Kaligandu, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang.
Kegiatan tersebut mendapatkan direspon baik oleh masyarakat, tidak sedikit masyarakat yang turut berpartisipasi dalam kegiatan bakti social tersebut. Tercatat sebanyak 15 anak mengikuti khitanan massal, 25 orang mengikuti kegiatan cek golongan darah dan sebanyak 25 orang mengikuti Donor darah.
“Kami sangat mengapresiasi dengan program Imadiklus mengabdi ini, yang orientasinya pada kebutuhan masyarakat setempat. Khususnya khitanan massal yang bertepatan dengan hari kesehatan nasional,” ungkap Kepala UPT Puskesmas Kecamatan Petir, Agus dalam sambutannya.
Hal yang sama juga disampaikan oleh, Lurah Kaligandu, Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Uum. Dirinya berharap, kegiatan tersebut tidak selesai dalam satu waktu saja.
“Hal semacam ini, semoga terus dapat dilakukan oleh Imadiklus dan kalangan mahasiswa lainnya sehingga keberadaan mahasiswa terasa oleh masyarakat sekitar,” ungkapnya.
Ketua Pelaksana imadiklus mengabdi, Nurul, mengatakan bahwa kegiatan bakti sosial dilaksanakan bekerjasama dengan berbagai pihak. Untuk kegiatan donor darah dan cek golongan darah, kata dia, bekerjasama dengan pihak PMI Kabupaten Serang.
“Untuk khitanan massal, kami bekerjasama dengan Baznas Provinsi dan kabupaten Serang, sedangkan yang mengkhitan itu dari UPT Puskesmas Kecamatan Petir,” ujarnya.
Kegiatan ini, merupakan program yang telah diagendakan saat rapat kerja kepengurusan tahun 2019-2020. Dilakukan sebagai salah satu implementasi Tridharma perguruan tinggi dan program Divisi Pengabdian.
“Ini merupakan program yang sudah dirakerkan, mengingat salah satu divisi yang ada yang ada di Imadiklus yaitu pengabdian. Maka kami sepakat untuk membuat program imadiklus mengabdi yang dilaksanakan di Desa Kaligandu, Kecamatan Petir, sebagai implementasi dari Tridarma perguruan tinggi,” tandasnya. (MUF/PBN)
SERANG, BANPOS – BEM FKIP UNTIRTA bersama dengan Paguyuban Duta FKIP UNTIRTA mengadakan kegiatan pengabdian dengan mengangkat tema ‘Cahaya Anak Negeri FKIP’ di taman bacaan masyarakat PPLG Lopang Gede, Kota Serang.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Departemen Sosial pada BEM FKIP Untirta ini, merupakan upaya dalam mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat.
Dalam kegiatan ini, BEM FKIP Untirta mengajak anak-anak di lingkungan sekitar, untuk belajar sambil bermain. Hal ini sekaligus mengasah kemampuan anggotanya, dalam melakukan kegiatan belajar mengajar.
Ketua Forum TBM Kota Serang, Acun, mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh BEM FKIP Untirta. Menurutnya, kegiatan ini menarik dan memiliki konsep yang tepat.
“Kegiatan ini sangat menarik, karena TBM ini bagian dari pendidikan non formal. Dan ternyata masih banyak yang awam soal pendidikan non formal. Saya sangat mengapresiasi kegiatan mahasiswa yang berdedikasi untuk pendidikan, terkhusus di Kota Serang,” ujarnya, kemarin.
Di tempat yang sama, salah satu duta FKIP Untirta, Dea Sabrina, mengaku kegiatan pengabdian seperti ini baru pertama kali ia ikuti. Dan menurutnya, konsep belajar pendidikan non formal, sangat menarik.
“Ini kali pertamanya saya mengikuti kegiatan pendidikan non formal, kegiatannya menarik. Menariknya karena di pendidikan non formal itu memiliki konsep bermain sambil belajar. Jadi memang tak ada tekanan pada warga belajar,” tuturnya.
Ia pun mengatakan dirinya sangat senang mengikuti kegiatan ini. Karena, lanjutnya, ia mendapatkan pengalaman baru dalam kegiatan belajar mengajar.
“Senang sih, dapat pengalaman baru juga. Karena di TBM ini lebih bermain sambil belajar, kayak kelompok bermain gitu. Dengan muatan Islami. Mudah-mudahan tiap minggunya bisa bervariasi,” katanya yang juga mahasiswi Pendidikan Sosiologi ini.
Sementara itu, Kepala Departemen Sosial, Moch. Hadi Fadillah, mengatakan lembaga pendidikan harus memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar.
Menurutnya, kegiatan ini akan menjadi program berkelanjutan bagi Departemen Sosial.
“Ini akan menjadi program berkelanjutan atau program jangka panjang, yaitu membuat pendidikan kesetaraan dengan memanfaatkan fasilitas kampus. Namun melihat kondisi FKIP yang belum banyak mengetahui konsep serta sasaran pendidikan non formal,” tandasnya. (DZH)
Alamat WordPress Admin situs resmi Untirta.ac.id (BantenPos)
SERANG , BANPOS – Untirta membantah penggunaan Sistem Manajemen Konten (SMK) WordPress menelan biaya miliaran rupiah. Selain itu, dalam hak jawab yang dilayangkan humas Untirta mengklaim penggunaan WordPress sebagai SMK, merupakan hal yang lumrah.
Demikian yang dikatakan Kasubbag Humas Untirta, Veronika Dian Faradisa, seperti yang tertulis dalam hak jawab yang dilayangkan ke redaksi BANPOS, Senin (4/11).
Ia mengatakan, adanya tuduhan mengenai pembuatan dan pengelolaan situs resmi Untirta yang menelan biaya miliaran rupiah juga tidak benar. Ia mengaku bahwa pembuatan situs resmi Untirta hanya menelan puluhan juta saja. Kendati demikian, pihaknya enggan memberikan angka pasti kepada BANPOS.
“Pembuatan dan pengelolaan website Untirta hanya berbiaya puluhan juta. Pembuatan dan pengelolaan website Untirta periode tahun 2019 merupakan tanggungjawab Humas Untirta. Bukan UPT Pusdainfo Untirta. Tahun 2020 akan dikembalikan tupoksinya pada UPT Pusdainfo, dan pengelolaan konten/isi pada Humas Untirta,” tuturnya.
“Perlu diketahui bahwa penggunaan CMS/SMK WordPress merupakan hal yang lumrah digunakan di sebagian besar PTN maupun PTS di Indonesia. Seperti UI, UNPAD, IPB, UNJ, UNDIP, UNNES, ITB, ITS, UNEJ, UB, UM, Binus, Universitas Telkom, dan lain lain. Termasuk contoh PTN yang dibandingkan oleh pewarta Banten Pos, yakni UPI juga menggunakan CMS yang sama dengan Untirta, yakni WordPress,” klaim Veronika.
Selain itu, ia menerangkan bahwa antara situs untirta.ac.id dengan siakad.untirta.ac.id merupakan domain yang berbeda. Sehingga kinerja antara keduanya tidak dapat disamakan antara satu dengan yang lainnya.
“Kinerja sistem website Untirta tidak down dan sejauh ini berjalan lancar. Sedangkan siakad.untirta.ac.id pernah mengalami down pada periode KRS tahun 2018 atau tahun sebelumnya. Namun kami melakukan perbaikan sistem dan semester terakhir berjalan lancar. Diperkuat pengakuan beberapa mahasiswa yang sudah melakukan pengisian KRS semester ini juga berjalan lancar,” klaimnya lagi.
Ia juga mengaku, hosting yang digunakan antara untirta.ac.id dengan siakad.untirta.ac.id merupakan hosting yang berbeda. Menurutnya, server sistem informasi terpisah dengan informasi, dan bersifat lokal.
“Oleh karena itu, data konfidental/data rahasia tetap terjaga dan tidak dapat diakses bebas melalui jaringan internet,” lanjutnya.
Dikatakan Dian, Untirta saat ini juga sedang membangun sistem terintegrasi melalui program layanan smart campus. Hal ini, lanjutnya, membutuhkan proses yang panjang. Ia juga mengaku membutuhkan dukungan positif dari semua pihak, termasuk media massa.
“Demikian hak jawab dan klarifikasi kami. Semoga dalam pemberitaan ke depan dapat melakukan cover both side yang sesuai. Dalam hal ini dapat mengkonfirmasi Humas dan UPT Pusdainfo Untirta,” tandasnya. (AZM/ENK)
Alamat WordPress Admin situs resmi Untirta.ac.id (BantenPos)
SERANG , BANPOS – Sebagai salah satu Universitas negeri di Banten, ternyata Untirta dalam mengelola situs resminya masih menggunakan WordPress sebagai sistem manajemen kontennya (SMK). Hal ini dapat dilihat dari alamat situs Untirta, yaitu untirta.ac.id/wp-admin.
Padahal, Universitas nageri lainnya yang ada di Provinsi Banten, seperti UIN Sultan Maulana Hasanudin dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) kampus Serang. Keduanya sudah menggunakan SMK sendiri.
Untuk diketahui, WordPress merupakan SMK yang berstatus open source. Artinya dalam penggunaan WordPress ini, tidak dipungut biaya apapun, alias gratis.
BANPOS pun mencoba mencari detail informasi situs Untirta yang menggunakan WordPress. Melalui platform whatwpthemeisthat.com, diketahui bahwa situs Untirta menggunakan tema WordPress bernama Megatron. Tema tersebut dijual melalui themeforest.net seharga $60 atau jika dikonversi menjadi rupiah dengan kurs Rp14.000, yaitu seharga Rp840.000.
Sementara itu, melalui platform whois.domaintool.com diketahui bahwa hosting dari situs resmi Untirta, menggunakan layanan dari Argon Data Communication. Adapun jenis hosting yang digunakan yaitu Dedicated Server. Berdasarkan informasi pada argonhost.com, biaya yang harus dikeluarkan untuk menggunakan jenis hosting Dedicated Server, berada di kisaran Rp20 juta hingga Rp25 juta pertahun.
Ketua BEM FKIP Untirta, Ahmad Fauzan, mengatakan bahwa penggunaan WordPress sebagai SMK sangat tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan oleh Untirta, untuk mengelola situs resminya. Menurutnya, berdasarkan informasi yang pihaknya dapat, dalam setahun Untirta mengeluarkan anggaran hingga miliaran rupiah.
“Penggunaan WordPress ini sangat tidak relevan dengan anggaran yang sudah dikeluarkan oleh Untirta untuk pengelolaan situs. Yang kami ketahui dari hasil penelusuran, Untirta setiap tahunnya menggelontorkan miliaran rupiah untuk mengelola situs,” ujarnya kepada BANPOS, Minggu (3/11).
Selain itu, Fauzan juga menuturkan bahwa besarnya anggaran yang digelontorkan untuk pengelolaan situs, tidak sebanding dengan kondisi situs yang seringkali down ketika mahasiswa sedang mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) di awal semester.
“Dalam periode siakad atau pengisian KRS, selalu saja bermasalah. Ini juga menjadi pertanyaan atas anggaran yang digelontorkan kepada Pusdainfo Untirta. Kenapa bisa anggaran miliaran itu, hanya menghasilkan situs yang terus menerus down dalam periode KRS,” tuturnya.
Ia pun menuntut kepada Untirta, agar profesional dalam melakukan pengelolaan situs. Karena menurutnya, penggunaan WordPress dan kondisi situs yang seringkali down, dapat merusak citra Untirta sebagai Universitas negeri.
“Karena bagaimanapun Untirta sebagai Universitas negeri di Banten, harus menggunakan platform atau SMK khusus agar dapat mendukung sarana informasi dan komunikasi yang berbentuk situs resmi. Ini juga agar Untirta dapat lebih dipandang,” tegasnya.
Sementara itu, Konsultan IT salah satu perusahaan di Jakarta, Muhammad Azri, mengatakan bahwa penggunaan WordPress sebagai SMK oleh Untirta merupakan hal yang lumrah dilakukan, selama Untirta dapat menjamin keamanan dari situsnya sendiri.
“Namanya juga open source ya, jadi orang bebas untuk melakukan modifikasi. Dan hal yang rentan untuk disusupi itu melalui penggunaan Plug-in. Karena, Plug-in itu kan juga dari pihak ketiga,” ujarnya saat dihubungi melalui telefon.
Namun, ia menuturkan alangkah baiknya Untirta selaku Universitas negeri, dapat menggunakan SMK buatan sendiri. Hal ini dikarenakan dalam situs tersebut, seringkali terdapat data yang sifatnya rahasia.
“Lebih baiknya memang menggunakan SMK sendiri, karena memang seringkali ada data-data yang sifatnya confidental. Jadi harus ada keamanan yang memang terjaga,” ucapnya.
Saat dikonfirmasi, Wakil Rektor III Untirta, Suherna, membenarkan bahwa Untirta saat ini masih menggunakan WordPress sebagai SMKnya. Namun menurutnya, hal itu hanya untuk sementara waktu. Karena saat ini SMK buatan Untirta sendiri sedang dalam proses pembenahan.
“Sekarang lagi dibenahi. Kemarin sudah ada cuma lagi dibenahi. Bahkan dulunya yang menjadi pengelola situs dan internet itu dari Surabaya, sekarang sudah dari Pusdainfo sendiri yang mengelola,” ujarnya saat dikonfirmasi BANPOS.
Menurutnya, penggunaan WordPress untuk sementara waktu ini bukan menjadi masalah. Selama tidak mengganggu pelayanan yang ada di kampus.
“Sebenarnya tidak masalah. Apalagi saat ini semua harus terintegrasi situs manapun dengan seluruh kegiatan yang ada di kampus,” ucapnya.
Untuk itu, ia mengatakan bahwa pada 2020 nanti, Untirta tidak akan menggunakan WordPress sebagai SMKnya. Hal ini, lanjutnya, merupakan realisasi atas prinsip Smart Kampus yang dijalankan oleh Untirta.
“Nanti kami akan menggunakan SMK sendiri. Saat ini sedang dalam proses pembuatan. Sekitar 2020 lah kami sudah menggunakan SMK sendiri. Karena bagaimanapun, Untirta harus menjalankan prinsip Smart Kampus itu, jadi untuk urusan situs harus benar-benar bagus,” tandasnya. (AZM/ENK)
ANYER, BANPOS – Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Untirta gelar agenda workshop inkubator wirausaha selama dua hari. Dalam kegiatan tersebut, disepakati pembentukan Jawara Inkubator Wirausaha (JIWa). Acara ini dibuka oleh Wakil Kadin Provinsi Banten Bidang UMKM, Sudrajat Syahrudin.
Menurut ketua pelaksana Adih Supriadi, agenda yang diselenggarakan di Anyer ini diikuti oleh pelaku UKM dan entrepreneur di lingkungan kampus maupun masyarakat sekitar.
Ketua JIWa, Agus David Ramdansyan mengatakan bahwa agenda tersebut memberikan banyak pengetahuan terkait dengan inkubasi bisnis. Bahkan, ia juga mengatakan bahwa setelah agenda berakhir, FEB Untirta telah memiliki inkubasi bisnis sendiri.
“Banyak pengetahuan yang didapat selama acara tersebut, terutama tentang inkubasi bisnis. Dan Alhamdulillah, ending dari kegiatannya pun tercapai yakni selain menambah wawasan dan pengetahuan tentang inkubasi bisnis, juga terbentuknya suatu inkubasi bisnis di FEB Untirta khususnya dan kota Serang serta Banten secara umum”, Rabu (30/10).
Keberadaan inkubasi bisnis merupakan suatu hal yang sangat penting. Karena, dengan adanya inkubasi bisnis itu, dapat membantu dalam mengatasi permasalahan bisnis yang dihadapi oleh pelaku bisnis.
Agus pun berharap, dengan terbentuknya inkubasi bisnis ini, dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya pelaku UKM.
“Dan semoga inkubasi bisnis ini dapat dijalankan dengan profesional dan proporsional. Sehingga, keberadaannya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan memberi manfaat pula terhadap seluruh SDM yang menjalankannya,” jelasnya.
Menutut Direktur PIWKU Kota Cilegon, Laura Irawati, kegiatan ini menjadi sebuah gebrakan baru dari Dekan FEB Untirta Fauji Sanusi. Fauji sendiri diketahui merupakan inisiator pembentukan PIWKU di Kota Cilegon.
Sebab itu, utuk memenuhi permintaan Kota Serang dalam membentuk inkubator bisnis, diinisasikan untuk FEB Untirta yang akan dikolaborasikan dengan dua triple helix lainnya, Pemkot Serang dan Telkom Cabang Banten.
“Pesan saya untuk Inkubator bisnis yang baru terbentuk ini adalah cukup konsistensi dalam bergerak, karena biasanya semangat dan bagus diawal saja, tapi larut dengan kegiatan-kegiatan lainnya, tapi saya yakin, bisa konsisten kedepan, karena melihat semangat dan antusiasmenya,” ujar Laura.
Steering Committee (SC) JIWa, Dr.Hady Sujtipto mengapresiasi pembentukan JIWa. Ia mengatakan bahwa hal ini menjadi perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh FEB Untirta.
“Terujudnya sistem triple helix di Kota Serang ini untuk dapat menaikkan kelas UMKM di tingkat lokal, regional, nasional bahkan internasional. Dan bisa menjadi UMKM unggulan dengan produk yg memiliki kekhasan Kota Serang dan Banten yang berdaya saing,” tuturnya.
Ia pun berharap, terbentuknya JIWa dapat menjadi pusat pengembangan kewirausahaan yang dirasakan manfaaatnya oleh masyarakat Kota Serang dan mahasiswa, yang mulai melalukan usaha bisnis. Sehingga, dapat melahirkan pelaku bisnis dan dapat berdaya saing serta mengurangi tingkat pengangguran.
“Sarannya harus segera mendapat legal standing lembaga, melakukan pemetaan usaha yang berada di lingkungan mahasiwa, dan membangun jaringan dengan stakeholder yang terkait,” tandasnya. (DZH)
SERANG, BANPOS – Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Untirta membantu mempromosikan Banten melalui seminar hasil pengabdian masyarakat, dalam rangkaian acara seminar nasional dan rapat kerja tahunan Dekan FEB Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Wilayah barat (BKS PTN Barat).
Dosen FEB Untirta mempromosikan Banten, khususnya kampung wisata Pancer dan juga bakso bandeng sebagai alternative oleh-oleh kekinian Banten. Kegiatan tersebut bertemakan ‘Pemberdayaan Masyarakat Membuat Bakso Bandeng di Kelurahan Unyur, Serang, Banten’.
“Serang sebagai penghasil bandeng sebanyak 809,74 ton, tetapi sangat disayangkan, belum ada oleh-oleh kekinian berbahan dasar bandeng yang prakatis, enak dan bergizi,” ujar salah satu Dosen FEB, Asih Machfuzhoh, dalam pemaparan pengabdian masyarakat.
Sehingga, Dosen yang kerap disapa Momo ini, bersama tim dosen lainnya merasa terpanggil untuk membuat bakso bandeng, sebagai oleh-oleh kekinian dari Banten. Pengabdian masyarakat ini, lanjut dia, bertujuan untuk meningkatkan krativitas masyarakat yang memberikan nilai tambah ekonomis ikan bandeng.
“Kegiatan ini dilakukan dengan mengundang masyarakat, untuk diberikan pemaparan kewirausahaan. Kemudian memberikan pelatihan membuat bakso bandeng,” tuturnya.
Momo melanjutkan, bakso bandeng diberikan nilai tambah dengan kemasan kekinian, yaitu dalam kemasan cup. Hal ini merupakann salah satu strategi bisnis dan sekaligus mengangkat sumber daya lokal.
Selain mempromosikan oleh-oleh kekinian, pengabdian masyarakat di Kampung Pancer ini bertujuan untuk memberikan pelatihan guna memberdayakan masyarakat kampung wisata Pancer, untuk mengembangkan desa wisatanya.
“Materi pelatihan berupa pelatihan sadar wisata dan sapta pesona, komunikasi, hospitality dan pelayanan, pramuwisata, HSE ACS, homestay, dan digital marketing,” jelasnya.
Kemudian, ia menambahkan, bahwa metode pengabdian dengan program, dilakukan dalam bentuk penyuluhan, pelatihan-pelathan, serta praktek. Hasil dari pengabdian ini, lanjutnya, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat lokal Kampung Wisata Pancer.
“Pengabdian ini memberikan manfaat untuk pengembangan Kampung Wisata Pancer kedepannya, agar dapat mejadi desa wisata yang mandiri,” tandasnya. (MUF/AZM)
