BANTEN POS

Tag: wajib pajak

  • Fun Walk Wajib Pajak 2023, Badan Pendapatan Daerah

    Fun Walk Wajib Pajak 2023, Badan Pendapatan Daerah

    TANGSEL, BANPOS – Fun Walk Wajib Pajak 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berlangsung meriah. Terlihat sejak pagi hari, para peserta telah memadati kegiatan yang dihadiri oleh Walikota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie.

    Diketahui, kegiatan Fun Walk Wajib Pajak tahun 2023 ini berlangsung di Jogging Track Bintaro Jaya Xchange Mall, Minggu (20/8). Kegiatan tersebut dilaksanakan guna mengingatkan para wajib pajak untuk membayar pajak.
    Dalam kesempatan tersebut, Walikota Tangsel, Benyamin Davnie, mengatakan bahwa kegiatan tersebut sebagai momen untuk bersama sekaligus mengingatkan dan mengedepankan kewajiban masyarakat, dalam membayar pajak.

    “Momentum ini sangat penting bagi kita untuk terus mengedepankan kewajiban kita sebagai wajib pajak di Tangsel. Karena nantinya ini akan menjadi pendapatan daerah untuk membangun berbagai macam infrastruktur di Tangsel,” ujarnya.

    Maka dari itu, melalui kegiatan yang berlangsung meriah tersebut, Benyamin mengingatkan kepada masyarakat untuk dapat membayar pajak tepat waktu. Terlebih, pajak yang dibayarkan oleh masyarakat, akan kembali lagi kepada masyarakat melalui pembangunan-pembangunan.

    “Mari kita sama-sama membayar pajak tepat waktu. Kami akan tunaikan amanat ini dengan pembangunan infrastruktur,” ucapnya.

    Benyamin pun menyebutkan bahwa program Bapenda Tangsel ini harus bisa terus dikembangkan, dalam memberi pemahaman kepada warga soal membayar pajak dan sosialisasi lainnya yang berkaitan dalam pengembangan Kota Tangerang Selatan.

    “Melalui ide kreatif dari Bapenda ini terus kita kembangkan, ini upaya buat kalian sadar akan bayar pajak,” tandasnya. (DZH)

  • Kolaborasi dengan KPDJP, Relawan Pajak Banten Launching Segmen CERPEN

    Kolaborasi dengan KPDJP, Relawan Pajak Banten Launching Segmen CERPEN

    SERANG, BANPOS – Relawan Pajak Banten melakukan kolaborasi edukasi dengan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP) melalui kegiatan Instagram live dalam segmen CErita Relawan Pajak n FriENd (CERPEN) episode perdana, Rabu (15/3). Pada segmen CERPEN ini menghadirkan tamu eksklusif yaitu Kasubdit Penyuluhan Perpajakan KPDJP, Inge Diana Rismawanti bertajuk ‘PSIAP, Apa Benefit Buat WP?’.

    Pada kesempatan tersebut, Inge menyampaikan berbagai keuntungan yang dapat dinikmati oleh wajib pajak dengan diberlakukannya PSIAP atau Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Ia menjelaskan, terdapat 5 fitur layanan yang disuguhkan untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak terkait edukasi, layanan, proses bisnis dan menu tracking permohonan wajib pajak.

    “Dalam PSIAP juga terdapat Taxpayer Account Management (TAM), dimana wajib pajak memiliki akun pajak yang didalamnya terlihat sejarah pelaksanaan hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh wajib pajak. Wajib pajak dapat melihat sampai dimana permohonan yang mereka minta,” ujarnya.

    PSIAP merupakan paket lengkap untuk memantau pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak. Maka, Inge menyampaikan agar bagi wajib pajak yang belum memperbarui data mereka untuk dapat meminta penjelasan ke kantor pelayanan pajak dimana pun, karena semuanya sudah terintegrasi.

    “Terlebih lagi, dengan digunakannya NIK sebagai NPWP, PSIAP akan memberikan kemudahan lebih kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, diantaranya dalam pelaporan SPT Tahunan. Tentunya, bagi DJP hal ini akan berpengaruh terhadap meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan penerimaan negara dari sektor perpajakan,” jelasnya.

    Sejumlah tantangan untuk mempersiapkan pelaksanaan PSIAP dalam meningkatkan kepatuhan antara lain DJP kini tengah berusaha untuk mempersiapkan PSIAP pada waktunya, wajib pajak juga harus segera memadankan NIK menjadi NPWP, agar tidak muncul kendala ketika PSIAP mulai dilaksanakan.

    “Jika ada undangan dari kantor pajak tentang bimtek PSIAP, maka wajib pajak harus menghadirinya agar memahami probis PSIAP dengan benar,” tuturnya.

    Kegiatan diakhiri dengan sesi tanya jawab dan pembagian doorprize. Inge menutup Ig live dengan memberikan apresiasi kepada Relawan Pajak Banten yang telah memberikan banyak bantuan kepada DJP dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

    “Kami mengimbau wajib pajak untuk ikut aktif mengevaluasi DJP serta segera memadankan NIK menjadi NPWP, sehingga semuanya dapat berjalan lancar ketika PSIAP mulai dioperasikan,” tandasnya. (MUF)

  • Tinjau KPP Pratama Surakarta, Presiden Kaget Banyak Antrean SPT Tahunan

    Tinjau KPP Pratama Surakarta, Presiden Kaget Banyak Antrean SPT Tahunan

    JAKARTA, BANPOS – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta pada Kamis, 9 Maret 2023. Tujuan kunjungan tersebut adalah dalam rangka meninjau pelaksanaan pelayanan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak di Kantor Pajak Surakarta.

    Jokowi mengaku kaget karena masih banyak wajib pajak yang mengantre di KPP Pratama Surakarta untuk melaporkan SPT, padahal pelaporan SPT bisa dilakukan secara online atau efiling dari rumah. Ia pun kemudian menunjukkan bukti penerimaan SPT Tahunan yang telah disampaikannya secara efiling.

    “Nih, sudah (menyampaikan SPT Tahunan),” ujar Jokowi, sambil menunjukkan bukti penerimaan elektronik miliknya tertanggal 6 Maret 2023 melalui ponselnya.

    Oleh sebab itu, Presiden mengimbau seluruh wajib pajak untuk segera menyampaikan SPT Tahunan paling lambat 31 Maret 2023. Menurutnya, kewajiban pelaporan SPT merupakan salah satu kewajiban perpajakan yang harus dilakukan wajib pajak sebagai komitmen bersama warga negara.

    “Karena apa? Karena penerimaan negara dari pajak kita harapkan bisa nanti kita pakai untuk subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi pupuk, untuk dana desa, untuk bantuan sosial, untuk membangun jalan, untuk membangun pelabuhan, untuk memperbaiki jalan itu semua dari penerimaan pajak yang kita dapatkan,” jelasnya.

    Secara nasional, kata Jokowi, penerimaan SPT Tahunan sampai dengan 9 Maret 2023 sebanyak 6,6 juta SPT, lebih banyak dari tahun lalu di tanggal yang sama yaitu sebanyak 5,4 juta SPT.

    “Kenaikan tersebut menunjukkan adanya semangat masyarakat untuk menyampaikan SPT lebih awal. Ini yang saya senang,” tandasnya.

    Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Wakil Walikota Surakarta Teguh Prakosa, dan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo. (MUF)