BANTEN POS

Tag: Wakil Ketua MPR

  • HNW Harap Putusan MKMK Kembalikan Marwah Berkonstitusi

    HNW Harap Putusan MKMK Kembalikan Marwah Berkonstitusi

    JAKARTA, BANPOS – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid berharap agar putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang akan dibacakan Selasa (07/11/2023) dapat menyelamatkan marwah kehidupan berkonstitusi.

    Serta dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap MK sebagai lembaga peradilan pengawal pelaksanaan mlkonstitusi.

    HNW sapaan akrabnya mengatakan, kepercayaan masyarakat terhadap konstitusi dan lembaga MK selaku pengawal konstitusi sangat menurun pasca putusan MK yang mengabulkan judicial review usia Calon Wakil Presiden (Cawapres).

    Karena dianggap memberikan karpet merah kepada keponakan dari ketua Mahkamah Konstitusi yang kebetulan adalah putra Presiden Joko Widodo, yaitu Gibran Rakabuming Raka, untuk mudah maju sebagai cawapres pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

    ‘”Pasca putusan MK itu, saya mendengar dan membaca banyak sekali keluhan dari berbagai komponen masyarakat yang cinta konstitusi dan reformasi, sehingga berdampak pada munculnya ketidakpercayaan yang meluas terhadap MK,” kata HNW, Selasa (07/11/2023).

    Bahkan, tidak sedikit yang menyindir MK sebagai Mahkamah Keluarga atau Mahkamah Keponakan. Ini jelas sangat menyedihkan karena MK justru didirikan di era Reformasi sebagai lembaga peradilan yang kredibel, untuk melaksanakan Konstitusi, untuk mewujudkan cita-cita Reformasi antara lain untuk penegakan hukum dengan memberantas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).

    “Bukan malah membuka lebar pintu kembalinya nepotisme akibat dari dikabulkannya uji materiil soal dimudakannya usia Cawapres,” kata HNW.

    Apalagi, lanjutnya, terjadi perkara pemeriksaan kode etik ini terhadap Ketua MK Anwar Usman karena dinilai melanggar kode etik dalam pemeriksaan dan pembuatan putusan perkara itu.

    “Masyarakat juga memantau proses persidangan dugaan pelanggaran kode etik yang diperiksa oleh MKMK ini. Dan ada banyak fakta-fakta persidangan kode etik yang terungkap oleh para pelapor dan proses pemeriksaan di sidang,” tuturnya.

    Beberapa fakta yang terungkap adalah, ada 21 aduan dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim MK, seluruh hakim MK dilaporkan, dengan Ketua MK Anwar Usman yang memperoleh laporan terbanyak.

    Selain itu, hampir semua pelapor ingin membatalkan putusan terkait syarat usia cawapres. Ketiga, banyak hakim MK terlihat sedih saat pemeriksaan, bahkan salah satu hakim MK yakni Prof. Enny Nurbaningsih menangis saat diperiksa. Keempat, ada dugaan kuat Ketua MK Anwar Usman berbohong kala tidak ikut rapat permusyawaratan hakim (RPH).

    Kelima, fakta baru bahwa dokumen permohonan perbaikan uji materi usia Cawapres yang akhirnya dikabulkan MK itu, ternyata tidak ditandatangani oleh pemohon dan kuasa hukumnya.

    Apalagi, Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie juga sudah menyampaikan secara terbuka kepada publik bahwa memang ada permasalahan di internal MK.

    “Maka wajarnya MKMK harus berani dengan tegas membuat putusan yang adil hingga penjatuhan sanksi kepada hakim konstitusi yang telah terbukti melakukan pelanggaran etika maupun aturan di lingkungan MK, berdasarkan fakta persidangan yang disampaikan oleh Ketua MKMK,” sarannya.

    Jangan sampai, lanjutnya, putusan MKMK ini nanti malah dinilai publik masuk angin, yang akan membuat publik semakin tidak percaya dengan hukum dan lembaga penegakkan hukum, dengan segala dampak lanjutannya. Termasuk ketika MK kelak akan menangani sengketa hasil pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.

    “Sehingga, sudah selayaknya segala yang bermasalah di MK harus segera dikoreksi untuk menyelamatkan cita-cita reformasi (menolak korupsi dan nepotisme) dan prinsip Indonesia sebagai negara hukum bukan negara kekeluargaan, sebagai NKRI bukan sebagai negara kerajaan,” pungkasnya.(RMID).

    Berita Ini Telah Tayang Di RMID https://rm.id/baca-berita/parlemen/195867/hnw-harap-putusan-mkmk-kembalikan-marwah-berkonstitusi.

  • Fadel Puji Keberhasilan Pembangunan Di Ranah Minang

    Fadel Puji Keberhasilan Pembangunan Di Ranah Minang

    SUMATRA BARAT, BANPOS – Wakil Ketua MPR dari Kelompok DPD Prof. Fadel Muhammad melakukan kunjungan sekaligus bersilaturahim dengan Wakil Gubernur Sumatera Barat Dr. Ir. Audy Joinaldy. Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman Wakil Gubernur Sumbar, di Kota Padang Senin (06/11/2023) malam.

    Kehadiran Fadel disambut dengan ramah oleh tuan rumah, layaknya sahabat yang sudah lama tidak saling bertemu.

    Pada kesempatan itu, Fadel mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Sumbar mempertahankan capaian pembangunan ekonomi yang sudah diraih pada tahun-tahun sebelumnya.

    Terbukti, data Badan Pusat Statistik menunjukkan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 sebesar -1,61, tahun 2021 sebesar 3,29 dan tahun 2022 sebesar 4,36.

    Anggota DPD Dapil Gorontalo itu juga turut bahagia karena Pemprov Sumbar berhasil menekan orang miskin sehingga jumlahnya menjadi semakin kecil.

    Berdasar data BPS, tahun 2022 jumlah orang miskin di Sumbar mencapai 335,22 atau turun dari 370,67 pada 2021 dan 344,23 pada 2020.

    “Pertama sekali kedatangan saya kemari adalah untuk bersilaturrahim. Sudah agak lama saya tidak ketemu, padahal orang-orang disekitar beliau, termasuk teman dan orangtuanya saya kenal semua. Saya senang melihat beliau dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun, lebih senang lagi karena pembangunan Sumbar berjalan dengan baik,” ungkap Fadel.

    Sektor pertanian yang menjadi salah satu prioritas pembangunan di Sumbar menurut Senator asal Provinsi Gorontalo, itu berhasil dilaksanakan dengan baik. Dan itu membuat banyak petani Sumatera Barat yang ekonominya meningkat.

    Keberhasilan tersebut, menurut Fadel, tak berlebihan, karena kemampuan wagubnya dibidang pertanian sangat mumpuni.
    Disinggung mengenai dukungan politik bagi pasangan petahana jelang Pilkada serentak 2024, menurut Fadel Muhammad, kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar yang sangat baik bisa dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. Dan itu menjadi modal serta dukungan politik tersendiri dari masyarakat Sumbar.

    “Beliau ini tidak memerlukan dukungan politik dari saya. Cukup dari kinerja mereka selama ini, itu sudah lebih dari yang dibutuhkan. Apalagi baik gubernur maupun wakilnya, terkenal sangat kompak, saling mengisi satu dengan yang lainnya,” pungkas Fadel.(RMID).

    Berita Ini Tealah Tayang Di RMID https://rm.id/baca-berita/parlemen/195870/bertemu-wagub-sumbar-fadel-puji-keberhasilan-pembangunan-di-ranah-minang.

  • Program Merdeka Belajar, Guru Perlu Tiru Ki Hajar Dewantara

    Program Merdeka Belajar, Guru Perlu Tiru Ki Hajar Dewantara

    JAWA TENGAH, BANPOS – Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mendorong para tenaga pengajar dan guru mampu mendidik dengan hati dalam menerapkan Program Merdeka Belajar untuk mewujudkan generasi pembelajar yang dibutuhkan dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa di masa depan.

    “Program Merdeka Belajar yang diinisiasi Pemerintah bila dielaborasi lebih dalam sebetulnya bisa menjadi salah satu kekuatan bagi para guru dan tenaga pengajar dalam proses belajar mengajar di era Merdeka Belajar saat ini,” kata Lestari pada Workshop Pendidikan bertema Dukungan Pendampingan Program Prioritas Guru dan Tenaga Kependidikan dalam Mendukung Merdeka Belajar di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Senin (06/11/2023).

    Hadir pada acara tersebut, Darmadi (Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah), Suyanto (Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kudus), Endang Lestari (Narasumber workshop) dan para guru di Kabupaten Kudus.

    Menurut Lestari yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, pada dasarnya kita semua pembelajar dan sekolah harus dibentuk sebagai ruang bagi setiap orang untuk tumbuh sebagai pembelajar dengan lima disiplin dalam School that Learns yaitu system thinking, personal mastery, shared vision, mental model dan team learning, bisa diterapkan.

    Rerie sapaan akrab Lestari menceritakan kisah sukses Sekolah Sukma Bangsa di Aceh dalam menerapkan lima disiplin School that Learns, yang diperkenalkan Peter Senge itu, dalam proses belajar mengajar di wilayah konflik pascaperdamaian dengan kelompok Gerakan Aceh Merdeka dan korban bencana tsunami.

    Dengan prinsip School that Learns, ungkap Rerie, yang juga Ketua Yayasan Sukma, Sekolah Sukma Bangsa mampu mengubah paradigma berpikir para peserta didik dan para guru dalam menghadapi sejumlah permasalahan dan perbedaan.

    Capain tersebut, jelas Rerie, tidak terlepas dari peran guru-guru di Sekolah Sukma Bangsa yang bekerja dan mendidik dengan hati, sebagaimana sosok guru yang dijabarkan oleh Ki Hajar Dewantara.

    Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu berpendapat, lima disiplin dalam School that Learns itu senafas dengan Program Merdeka Belajar yang diterapkan Pemerintah.

    Terkait Program Merdeka Belajar, mengutip pernyataan Bapak Pendidikan Nasional itu, Rerie menegaskan, berilah kemerdekaan kepada anak-anak kita, bukan kemerdekaan yang leluasa, tetapi yang terbatas oleh tuntutan kodrat alam yang nyata dan menuju ke arah kebudayaan, yaitu keluhuran dan kehalusan hidup manusia.

    Pada kesempatan tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mengingatkan sejumlah tantangan yang dihadapi dunia pendidikan di era perkembangan teknologi informasi yang sedemikian cepat.

    Kehadiran artificial intelligence (AI), tegas Rerie, harus diimbangi dengan kesiapan mental dan daya analisa para peserta didik, agar kemudahan yang dihadirkan teknologi mampu memberikan dampak positif bagi proses belajar mengajar di tanah air. (RMID)

    Berita Ini Telah Tayang Di RMID baca-berita/parlemen/195866/program-merdeka-belajar-guru-perlu-tiru-ki-hajar-dewantara