BANTEN POS

Tag: Wakil Presiden

  • Wapres Bakal Garuk Yang Gatal Di Papua

    Wapres Bakal Garuk Yang Gatal Di Papua

    JAKARTA, BANPOS – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin berencana ngantor di Papua
    pada 5 September mendatang. Di Bumi Cenderawasih itu, Wapres akan fokus menangani
    pusat permasalahan di sana.

    Eks Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini menegaskan, berbagai persoalan di
    Papua akan diselesaikan. Namun, Pemerintah menegaskan tidak akan memberikan opsi
    merdeka.

    “Di Papua, kita akan menggaruk yang gatal. Kita akan tanya yang gatal di mana? Jangan
    sampai yang gatal di mana, yang digaruk di mana, sehingga tidak menyelesaikan persoalan,”
    ujar Ma’ruf di sela-sela kunjungannya ke Pondok Pesantren KHAS dalam agenda Haul Ke-34
    KH Aqiel Siroj di Cirebon, Jawa Barat, kemarin.

    Meski begitu, dia memastikan, tidak akan ada dialog untuk kelompok yang meminta
    kemerdekaan bagi Papua.

    “Kecuali merdeka. Merdeka tidak ada pilihan. Tapi selain itu, kita bisa dialogkan dan kita
    cari solusinya untuk Papua, orang Papua dan untuk Papua,” jelasnya.

    Tercatat, bukan pertama kalinya Ma’ruf akan datang ke Papua. Sebelumnya, dia tercatat
    sudah dua kali mengunjungi Papua untuk melakukan dialog-dialog.

    Pertama, pada 28 November-3 Desember 2022, Ma’ruf mengunjungi empat provinsi, yakni
    Papua, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Barat.

    Kedua, pada 11-17 Juli 2023, Ma’ruf mengunjungi tiga provinsi, yaitu Papua Tengah, Papua
    Barat Daya, dan Papua Barat.

    “Kali ini saya lebih berfokus untuk mendengar. Mendengar dari berbagai pihak,” ungkap
    Ma’ruf.

    Dia berencana mendengarkan aspirasi dari kalangan pemimpin agama, pemimpin adat,
    Pemerintah Daerah, kalangan perempuan, hingga kalangan pemuda.

    “Pokoknya, local champion ini akan kita dengar supaya akan menyelesaikan persoalan di
    sana,” tegasnya.

    Dalam kunjungannya nanti, Ma’ruf akan didampingi Menko Bidang Politik, Hukum dan
    Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan
    Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy,

    Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
    (Menkop UKM) Teten Masduki, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan (Menteri PUPR)
    Rakyat Basuki Hadimuljono, serta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Selain itu,
    direncanakan hadir juga Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.

    Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman meminta seluruh
    prajurit yang bertugas di Papua agar meningkatkan kewaspadaannya selama Wapres
    berkantor di sana.

    “Tentunya kami membantu Pemerintah sebagai tugas untuk mempersiapkan bagaimana
    Papua akan semakin maju. Saya bilang (kepada prajurit) tetap waspada saja, kemudian jangan
    lupa cintai rakyat,” tegas Dudung.

    Dudung menilai, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang sedang beraksi di Papua
    merupakan saudara sebangsa dan setanah air. Karena itu, diupayakan penanganan yang lebih
    humanis.

    “KKB itu saudara-saudara kita juga, mereka mungkin ada kesalahpahaman yang harus kita
    luruskan. Jangan sekali-sekali anggap mereka musuh, itu saudara-saudara kita juga, maka kita
    berdoa kembalikan lah mereka ke jalan yang benar,” imbaunya.

    Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus mengapresiasi rencana Wapres akan berkantor selama
    sepekan di Papua.

    “Saya pikir ide yang sangat bagus. Kan di sana ada masalah tentang pangan, dampak dari
    perubahan cuaca,” ujarnya.

    Menurut Lodewijk, berkantornya Wapres di Papua akan memperpendek rantai komando dan
    memudahkan Pemerintah mengambil keputusan terkait berbagai masalah.

    “Dengan adanya Wapres di sana akan memotong rantai komando, chain of command-nya
    akan lebih pendek, sehingga akan ada keputusan,” tandasnya. (AZM/RMID)

  • Ma’ruf Amin Ngegas di Akhir Masa Tugas

    Ma’ruf Amin Ngegas di Akhir Masa Tugas

    JAKARTA, BANPOS – Menjelang akhir masa jabatan, Wapres KH Ma’ruf Amin kerja ngegas. Kiai Ma’ruf sekarang sering turun ke lapangan. Yang terbaru, mantan Rais Aam PBNU ini akan berkantor di Papua selama sepekan.

    Rencananya, Kiai Ma’ruf berkantor di Papua dimulai 4 September mendatang. Di Bumi Cenderawasih itu, Kiai Ma’ruf akan ditemani Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.

    Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi menerangkan, rencana itu muncul setelah Kiai Ma’ruf rapat dengan Menko PMK Muhadjir Effendy, Jumat (18/8). Dalam rapat itu, Muhadjir melaporkan beberapa hal penting kepada Kiai Ma’ruf terkait hasil kunjungannya ke Papua.

    “Kebetulan, Wapres Ma’ruf berencana berkunjung kembali ke Papua pada 4 September. Rencananya akan berkantor di sana dengan sejumlah menteri,” ucap Cak Duki, sapaan akrab Masduki Baidlowi, kemarin.

    Selama di Papua, lanjutnya, Kiai Ma’ruf akan mengunjungi sejumlah lokasi. Hal ini sebagai tindak lanjut kunjungan Kiai Ma’ruf sebelumnya ke Papua.

    Cak Duki mengakui, dalam kunjungan Ma’ruf sebelumnya, sejumlah persoalan di Papua belum selesai. Dalam kunjungan nanti, Kiai Ma’ruf ingin semuanya beres. Maka, dalam kunjungan nanti, Kiai Ma’ruf akan menggelar sejumlah rapat dan mendengar aspirasi para Pj Gubernur dan Bupati di Papua.

    Deputi Sekretariat Wakil Presiden Bidang Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan, Velix Wanggai menyebut, Kiai Ma’ruf dan para pejabat akan mencari solusi terkait kesejahteraan dan keamanan di Papua. “Pak Wapres juga dijadwalkan bakal berkunjung ke Biak terkait penanganan sanitasi dan persiapan Sail Teluk Cenderawasih,” ujar Velix.

    Sebelum rencana berkantor ke Papua, Kiai Ma’ruf juga sudah banyak melakukan aktivitas di lapangan. Pada 15 Juli lalu, mantan Ketua Umum MUI ini meresmikan lima proyek strategis di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Lalu, pada 6 Juli 2023, Kiai Ma’ruf berkunjung ke Sumatera Selatan untuk membuka acara puncak Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-30 di Banyuasin.

    Kemudian, di Agustus kemarin, Kiai Ma’ruf bertolak ke Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara untuk meresmikan dimulainya pembangunan rumah susun (rusun) untuk santri di Pondok Pesantren (Ponpes) As’adiyah, di Pulau Sebatik. Di sana, Wapres Ma’ruf juga menyambangi Satuan Tugas Marinir Pengamanan (Satgasmar PAM) Ambalat XXIX di Pos Kotis Dusun Elo, Desa Tanjung Aru, Sebatik Timur.

    Pengamat politik dari Universitas Airlangga, Prof Kacung Marijan memuji langkah Kiai Ma’ruf yang saat ini ngegas dalam kerja. Kata dia, langkah Kiai Ma’ruf ini menunjukkan bahwa posisi Wapres bukan ban serep.

    Soal berkantor di Papua, Kacung menyatakan, salah satu fokus Kiai Ma’ruf adalah percepatan pembangunan di bumi mutiara hitam tersebut. “Nah, sementara ini progresnya kan belum menggembirakan. Jadi, bisa dipahami kalau Wapres memberi perhatian lebih serius di Papua,” ucap Kacung, kemarin. (RMID)

    Berita ini telah tayang di https://rm.id/baca-berita/government-action/184783/bakal-ngantor-di-papua-kiai-maruf-ngegas-di-akhir-masa-tugas

  • Wapres Dukung Daerah Kembangkan Wisata Halal

    Wapres Dukung Daerah Kembangkan Wisata Halal

    JAKARTA, BANPOS – Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin membuka Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Rakernas Apkasi) Tahun 2023 dan Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2023 di Nusantara Hall, ICE BSD Kabupaten Tangerang, Kamis (20/7). Dalam pidatonya, Wapres menyatakan mendukung daerah mengembangkan wisata halal.

    Ketua Umum Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan mengucapkaan terima kasih kepada Wapres yang bisa menghadiri dua acara penting Apkasi. “Sebuah kehormatan bagi kami Pak Wapres berkenan hadir dan membuka Rakernas dan pameran Apkasi. Ini menjadi semangat tersendiri bagi rekan-rekan kepala daerah yang terus berupaya keras untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19,” kata Bupati Dharmasraya ini, saat berpidato.

    Sutan Riska menyampaikan, selain penambahan dana dari pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dan Alokasi Khusus (DAK), Pemerintah Daerah berupaya mencari sumber pendapatan lain untuk pembangunan. Salah satunya adalah melalui perdagangan dan investasi.

    “Sebagai bentuk peran dan fungsi Apkasi dalam memfasilitasi peningkatan kapasitas anggotanya, termasuk memfasilitasi kebangkitan perekonomian anggotanya. Apkasi telah melaksanakan sejumlah forum bisnis yang mempertemukan pemerintah daerah dengan para buyer dan investor potensial,” terangnya.

    Selain itu, lanjut Sutan Riska, Apkasi saat ini sedang merancang forum perdagangan antardaerah yang melibatkan asosiasi-asosiasi pengusaha untuk pemenuhan suplai dan demand di daerah. Tujuannya, menekan keran impor kebutuhan pokok dan mendukung program pemerintah dalam menstabilkan harga bahan pokok.

    “Ketika pasokan kurang, harga akan naik. Maka, dengan adanya perdagangan antar daerah kami meyakini, pemenuhan kebutuhan masyarakat di daerah akan terpenuhi secara merata,” lanjutnya.

    Pada kesempatan ini, Sutan juga melaporkan, bahwa setelah pembukaan, para bupati yang hadir melaksanakan Rakernas guna membahas permasalahan-permasalahan strategis bersama beberapa menteri terkait. Rakenas secara khusus akan membahas kesiapan Pemerintah Kabupaten dalam menyongsong Pemilu dan Pilkada 2024 dengan harapan dapat terselenggara dengan lancar, aman dan kondusif.

    Sementara itu, dalam pidatonya, Wapres menekankan bahwa bangsa Indonesia tidak lama lagi akan menghadapi pesta demokrasi, Pemilu dan Pilkada terbesar yang berlangssung secara serentak pada 2024 dan paling kompleks dalam sejarah politik di Indonesia.

    “Saya berharap pemimpin di kabupaten dan jajarannya sigap dalam menjaga stabilitas dan keamanan menjelang hingga pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Tingkatkan koordinasi dan antisipasi potensi kerawanan yang mungkin muncul agar Pemilu 2024 dalam berjalan lancar, sehingga menjadi proses lahirnya pemimpin-pemimpin yang transformatif, pemimpin yang akan mengelola penyusunan kebijakan negara dan daerah agar mendatangkan maslahat bagi rakyat,” katanya.

    Wapres juga mengharapkan, pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang mampu menjaga komitmen dalam mendorong kemajuan otonomi daerah. “Otonomi daerah dan desentralisasi adalah pilihan terbaik bagi negara dalam mengelola pemerintahan untuk mendekatkan pelayanan publik, mendorong pembangunan daerah dan menghidupkan demokrasi lokal yang berkualitas,” imbuhnya.

    Indonesia, tambah Wapres, memiliki beragam potensi lokal yang terbentang luas di daerah nusantara. Dengan adanya Otonomi Daerah maka setiap pimpinan daerah merupakan suatu kesempatan bagi daerah untuk mengaktualisasikan dan mengoptimalkan potensi yang ada di daerah.

    Wapres menuturkan, guna mewujudkan otonomi daerah yang bermanfaat bagi masyarakat, Pemerintah Kabupaten diharapkan dapat terus meningkatkan gagasan dan langkah inovatif, baik pada tataran kebijakan maupun penggunaan anggaran yang tepat guna. Sehingga pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan dapat terwujud.

    Wapres juga meminta Pemerintah Kabupaten agar terus mendorong terciptanya ekosistem usaha yang sehat dan ramah investor di daerahnya. “Terus perkuat rantai pasok lokal dan akses pasar hingga mampu menjangkau pasar nasional hingga global,” imbuhnya.

    Selanjutnya, Wapres meminta Pemerintah Kabupaten fokus kepada komoditas-komoditas unggulan dari hulu ke hilir secara terpadu serta memperkuat peluang di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

    Terkait Apkasi Otonomi Expo, Wapres memberikan arahan kepada para pemimpin daerah agar ajang ini dimanfaatkan untuk mempromosikan destinasi wisata, komoditas, dan investasi unggulan daerah, tidak terkecuali produk dan jasa halal, seperti makanan dan minuman, fesyen, farmasi, kosmetik dan wisata halal.

    “Banyak kabupaten yang memiliki potensi wisata yang layak dikembangkan untuk menarik investor, menumbuhkan ekonomi kreatif, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan penghasilan warga setempat, sekaligus melestarikan budaya lokal,” tutur Wapres.

    Peresmian Pembukaan Rakernas XV Apkasi Tahun 2023 dan AOE 2023 ditandai pemukulan gong oleh Wapres Ma’ruf Amin didampingi Mendagri Tito Karnavia, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Ketua KPK Firli Bahuri, Pj Gubernur Banten Al Muktabar, Ketum Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan, Sekjen Apkasi Adnan Purichta Ichsan, Bendahara Umum Apkasi Ratu Tatu Chasanah, dan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar.(RMID)

  • Al Zaytun Gak Bakal Dibubarin

    Al Zaytun Gak Bakal Dibubarin

    JAKARTA, BANPOS – Tuntutan masyarakat yang ingin Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun dibubarkan, sepertinya tidak akan terpenuhi. Pasalnya, pemerintah lebih condong memberikan pembinaan ketimbang pembubaran Ponpes pimpinan Panji Gumilang itu.

    Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, mengatakan pemerintah memutuskan untuk tidak membubarkan atau mencabut izin Pondok Pesantren Al Zaytun, karena pertimbangan banyaknya santri dan pelajar yang menimba ilmu di sana.

    “Pesantrennya ini memang masyarakat banyak (yang) ingin (pemerintah) membubarkan, menutup. Tetapi memang ada pertimbangan bahwa di situ banyak santri, cukup besar ya jumlahnya itu,” kata Wapres, Rabu (5/7).

    Menurut Ma’ruf Amin, pemerintah memutuskan untuk membina serta meluruskan akidah dan pemahaman kebangsaan, dalam pesantren tersebut.

    “Nah itu perlu dilakukan pembinaan. Jadi mungkin beberapa alternatifnya itu tidak dibubarkan tapi dibangun, dibina dengan baik, sehingga pesantren itu bisa berjalan, bisa belajar tapi sesuai dengan akidahnya yang sudah benar, maupun juga dalam sistem kita di dalam berbangsa dan bernegara,” jelasnya.

    Ma’ruf Amin mengatakan, pemerintah mempercayakan penanganan Ponpes Al Zaytun dalam koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD.

    Sedangkan mengenai dugaan aspek-aspek pelanggaran yang dilakukan pengasuh ponpes itu yakni Panji Gumilang, diselesaikan melalui proses hukum yang berlaku.

    “Diproses untuk Panji Gumilangnya. Kalau itu kan nanti ada sesuatu yang saya tidak mendahului, nanti kan ada keputusannya seperti apa,” kata Wapres. (DZH/ANT)

  • Sibuk, Sekda Kota Serang Minta Maaf Belum Ganti Foto Wakil Presiden

    Sibuk, Sekda Kota Serang Minta Maaf Belum Ganti Foto Wakil Presiden

    Salah satu foto Wakil Presiden yang belum di ganti, di gedung Setda Kota Serang, Jumat (25/10)
    Salah satu foto Wakil Presiden yang belum di ganti, di gedung Setda Kota Serang, Jumat (25/10)

    SERANG, BANPOS – Kendati sudah hampir seminggu Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dilantik, ternyata masih ada kantor pemerintahan yang belum mengganti foto dari Wakil Presiden periode sebelumnya. Salah satunya yaitu kantor Sekretaris Daerah (Setda) Kota Serang.

    Pantauan BANPOS, beberapa titik lokasi di gedung Setda, masih terpasang foto Wakil Presiden periode sebelumnya, Jusuf Kalla. Seperti di ruang tunggu lantai dasar, aula Setda lantai dasar, dan aula Setda lantai tiga.

    Saat dikonfirmasi, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, Tb. Urip Henus Surawardhana, mengakui bahwa hal tersebut merupakan kelalaian dari pihaknya. Karena memang, saat ini Pemkot Serang sedang banyak agenda.

    “Memang itu kelalaian, saya meminta maaf. Tapi dengan agenda sebanyak ini kami juga minta maaf. Toh pelantikannya baru kemarin ini,” ujarnya saat ditemui di Puspemkot Serang, Jumat (25/10).

    Namun ia mengaku, kedepannya Pemkot Serang akan segera mengganti foto Wakil Presiden periode sebelumnya, dengan foto Wakil Presiden yang saat ini.

    “Kalau nanti belum diganti, misalkan di 2020, baru silahkan marahin Sekda. Kurang ajar Sekda ini gak ngingetin bawahannya,” tegasnya. (DZH)