BANTEN POS

Tag: Wakil Walikota Serang

  • Dapat Restu PKS, Budi-Agis Paten Jadi Paslon di Pilkada Kota Serang 2024

    Dapat Restu PKS, Budi-Agis Paten Jadi Paslon di Pilkada Kota Serang 2024

    SERANG, BANPOS – Langkah Budi Rustandi dan Nur Agis Aulia untuk maju sebagai calon pasangan Walikota dan Wakil Walikota Serang 2024 semakin mantap, setelah keduanya menerima Surat Keputusan (SK) bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PKS.

    Surat tersebut mereka terima langsung dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS di Aula Kantor DPTP PKS pada Senin (15/7).

    Dalam SK nomor 629.11.6/SKEP/DPP-PKS/2024, DPP PKS memberikan restu kepada Budi Rustandi untuk maju sebagai bakal calon Walikota Serang dan Nur Agis Aulia sebagai bakal calon Wakil Walikota Serang periode 2024-2029.

    “Menetapkan: Bakal calon Walikota dan bakal calon Wakil Walikota Kota Serang Provinsi Banten periode 2024-2029 dari Partai Keadilan Sejahtera. Kesatu: Budi Rustandi sebagai bakal calon Walikota Kota Serang Provinsi Banten periode 2024-2029 dari Partai Keadilan Sejahtera,”

    “Kedua: Nur Agis Aulia, S.Sos. sebagai bakal calon Wakil Walikota Kota Serang, Provinsi Banten periode 2024-2029 dari Partai Keadilan Sejahtera,” kutip BANPOS dalam surat keputusan tersebut pada Senin (15/7).

    Kemudian di salah satu poin yang tertera dijelaskan bahwa, SK tersebut dapat menjadi landasan bagi pasangan Budi-Agis mendaftarkan diri ke KPU sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota Serang 2024.

    “Memerintahkan Dewan Pengurus Daerah Kota Serang Partai Keadilan Sejahtera untuk mendaftarkan Bakal Calon Walikota dan Bakal Calon Wakil Walikota, Kota Serang Provinsi Banten periode 2024-2029 dari Partai Keadilan Sejahtera ke Komisi Pemilihan Umum Daerah berdasarkan keputusan ini,” terangnya.

    Ketua DPD PKS Kota Serang, Hasan Basri, mengatakan selain memastikan sosok Budi Rustandi berpasangan dengan Nur Agis Aulia dengan adanya SK itu juga memantapkan PKS dan Gerindra berkoalisi di Pilkada Kota Serang 2024.

    Dia mengatakan setelah dilakukan penyerahan SK, pihaknya akan segera melakukan pertemuan konsolidasi dengan partai Gerindra untuk membahas rencana strategi pemenangan paslon yang mereka usung.

    “Kita akan konsolidasi partai pengusung, Gerindra dan PKS. Ya, mungkin nanti buat tim gabungan dan persiapan deklarasi setelah itu sosialisasi pasangan,” katanya kepada BANPOS saat dihubungi melalui sambungan telepon WhatsApp.

    Disinggung mengenai koalisi dengan partai lain, Hasan mengatakan, pihaknya tidak menutup kemungkinan perihal itu.

    Baik Gerindra maupun PKS, katanya, sama-sama membuka pintu bagi partai manapun yang ingin bergabung menjadi koalisi dan mengusung pasangan Budi-Agis di Pilkada Kota Serang tahun ini.

    “Ya insyaallah ada beberapa partai akan gabung lagi,” ucapnya.

    Namun, meskipun sudah dipastikan menjadi pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Serang 2024, Hasan mengatakan pihaknya saat ini belum bisa memastikan kapan pasangan itu akan dideklarasikan.

    “Nanti kita mungkin ada obrolan bareng ya antara PKS dan Gerindra. Kita nanti konsolidasi bareng, promosi, mapping. Sekalian kita membicarakan deklarasi,” tandasnya.

    Selain mendapatkan SK dari PKS, sebelumnya, Budi dan Agis mendapat surat rekomendasi dari partai Gerindra untuk maju sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di Pilkada Kota Serang 2024.

    Dalam surat rekomendasi dengan nomor 06.0963/Rekom/DPP-GERINDRA/2024, pengurus pimpinan pusat memberikan restu kepada sosok Budi Rustandi untuk maju sebagai bakal calon (Balon) Walikota serta berpasangan dengan Nur Agis Aulia sebagai Balon Wakil Walikota di Pilkada Kota Serang tahun ini.

    “Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya (DPP Partai GERINDRA) menyetujui dan merekomendasikan Budi Rustandi, S.E. sebagai Bakal Calon Walikota dan Nur Agis Aulia, S.Sos. sebagai Bakal Calon Wakil Walikota Kota Serang,” bunyi dalam surat tersebut yang dikutip BANPOS pada Minggu (14/7).

    Selain itu dalam surat tersebut juga terdapat sejumlah tugas yang harus mereka laksanakan sebagai persiapan menghadapi Pilkada Kota Serang 2024. Setidaknya ada lima tugas yang diberikan oleh DPP Gerindra untuk keduanya.

    Tugas itu di antaranya yang pertama, berkoordinasi dengan pengurus DPD, DPC, PAC, dan pimpinan ranting partai Gerindra untuk menyusun dan melaksanakan kerja pemenangan di wilayah penugasan. Kedua, melaksanakan kerja terukur untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas calon kepala daerah dan atau wakil kepala daerah, dan partai Gerindra.

    Ketiga, melengkapi partai koalisi untuk memenuhi persyaratan minimal 20 persen kursi DPRD. Keempat, bersedia mentaati Manifesto Perjuangan, AD/ART, dan arahan partai Gerindra.

    Kemudian yang terakhir, jika kelengkapan partai koalisi tidak dapat dipenuhi hingga batas waktu yang ditentukan maka, DPP partai Gerindra akan mengevaluasi penugasan ini.

    Dihubungi melalui sambungan telepon WhatsApp, Budi Rustandi mengatakan, setelah mendapatkan surat rekomendasi tersebut dirinya akan semakin gencar terjun ke masyarakat untuk mensosialisasikan visi-misi dan program kerjanya.

    Selain untuk mensosialisasikan visi-misi dan program kerja, kegiatan terjun ke masyarakat semata dilakukan untuk menaikan popularitas dan elektabilitas pasangan Budi Rustandi dan Nur Agis Aulia di Pilkada Kota Serang 2024.

    “Lalu bagaimana visi-misi saya ini tersampaikan termasuk program unggulan ke masyarakat yang realistis begitu, bukan hanya janji-janji,” katanya pada Minggu (14/7).

    Di samping itu dia juga menyampaikan bahwa dengan adanya surat rekomendasi tersebut maka, Gerindra dan PKS akan berkoalisi di Pilkada Kota Serang 2024. Meski begitu Budi mengatakan, pihaknya tidak menutup peluang bagi partai lain untuk ikut bergabung dalam koalisi yang mengusungnya itu.

    “Tentunya partai koalisi saya dengan PKS akan terbuka untuk partai lain, silahkan saja kalau misalkan ada yang mau bergabung ya, terbuka,” terangnya.

    Karenanya, hingga saat ini baik dirinya maupun Nur Agis Aulia masih berusaha melobi sejumlah partai agar mau ikut bergabung dalam koalisi Gerindra dan PKS.

    “Ya sementara ini kita masih lobi-lobi, masih komunikasi,” ujarnya.

    Menambahkan, Nur Agis Aulia mengatakan bahwa setidaknya ada sejumlah program unggulan yang telah disiapkan untuk masyarakat. Program unggulan itu di antaranya pengentasan pengangguran, penataan lingkungan, serta peningkatan kualitas infrastruktur di Kota Serang.

    Berbicara soal pengentasan pengangguran, Agis menjelaskan, pihaknya akan merealisasikan program satu keluarga, satu pengusaha dan optimalisasi balai pelatihan kerja untuk masyarakat.

    “Nanti kita akan coba berantas pengangguran melalui program satu keluarga satu pengusaha, sama balai pelatihan keterampilan untuk peningkatan skill dan kompetensi,” tandasnya. (TQS)

  • Iti – Ade Dituding Menyalahgunakan Wewenang

    Iti – Ade Dituding Menyalahgunakan Wewenang

    LEBAK, BANPOS – Fenomena kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif (Caleg), seperti Wakil Walikota Serang, Subadri Usuludin dari PPP, Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya yang mencalonkan diri dari Demokrat, dan Wakil Bupati Lebak, Ade Sumardi yang mencalonkan diri dari PDIP, menjadi perhatian utama. Hal ini telah menimbulkan sorotan tajam dari politisi Lebak, Musa Weliansyah, yang menganggap bahwa masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah belum berakhir sebelum disahkannya daftar calon tetap (DCT) oleh KPU, dan fenomena ini mengarah pada pemanfaatan jabatan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh yang bersangkutan.

    “Saya perhatikan ada gejala yang mengarah ke sana. Bupati dan wakil bupati Lebak akan maju sebagai Caleg, dan di setiap kunjungan dinas mereka ke daerah-daerah, seringkali terdapat kampanye terselubung. Ini jelas merupakan pemanfaatan jabatan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh Bupati dan Wakil Bupati Lebak,” ungkap Musa kepada BANPOS pada Rabu (11/10).

    Iti Octavia Jayabaya, Bupati Lebak, mencalonkan diri sebagai Bacaleg DPR RI dari Partai Demokrat untuk Banten 1 (Lebak-Pandeglang), sementara Wakil Bupati Ade Sumardi akan maju sebagai Caleg dari PDIP untuk Provinsi Banten Dapil Lebak.

    Musa mengharapkan bahwa Bawaslu Lebak, sebagai lembaga penyelenggara pengawasan pemilu dan penindakan pelanggaran, harus sudah mengetahui hal ini dan segera memanggil keduanya. “Bawaslu Lebak memiliki jaringan Panwascam di tiap kecamatan, jadi seharusnya tidak ada kecolongan. Mereka juga tidak boleh hanya diam tanpa tindakan, itu tidak disebut sebagai pekerjaan yang baik. Bupati dan wakil bupati sering melakukan blusukan sambil menyelipkan kampanye terselubung dan pesan politik. Bawaslu Lebak harus menindaklanjuti seperti yang dilakukan di Cilegon, dimana Bawaslu sudah memanggil wakil walikota Sanuji karena alasan serupa,” tegas Musa.

    Di bagian lain, politisi PPP Lebak ini juga menegaskan bahwa pemanfaatan jabatan oleh Kada dan Wakada menjelang pengesahan DCT serta berakhirnya jabatan merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang tidak boleh diterima. “Sebagai masyarakat yang memiliki etika politik yang baik, kita harus menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan dengan cara apapun. Misalnya, menyelipkan pesan politik dalam pelaksanaan tugas jabatan, ini adalah pelanggaran yang tidak dapat ditolerir. Saya memiliki data-data terkait hal ini,” ungkapnya.

    Selanjutnya, Musa menjelaskan banyaknya tahapan pemilu yang dilanggar, seperti pencantuman nomor urut pada baliho alat peraga sosialisasi (APS) calon, padahal tahapan pemasangan alat peraga kampanye (APK) belum diperbolehkan saat ini. “Contoh lainnya adalah baliho APS Bacaleg yang telah mencantumkan nomor urut meskipun DCT belum disahkan. Karena Bupati dan Wakil Bupati masih memegang jabatan, Bawaslu dan Satpol PP Lebak tampak enggan mencopot baliho yang melanggar aturan ini. Ini adalah tindakan yang tidak adil. Tahapan pemasangan nomor urut baru diizinkan pada 28 Oktober, dan DCT dijadwalkan pada 4 November. Oleh karena itu, saya berharap Bawaslu segera bekerja secara profesional sesuai tugasnya, menjaga objektivitas, dan selalu ingat bahwa masyarakat juga mengawasi mereka,” tegas Musa.(wdo/pbn)

  • Subadri Lake Lawane

    Subadri Lake Lawane

    SERANG, BANPOS – Selain jago bernyanyi dan bermain sepak bola, ternyata Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, juga jago memancing ikan. Hal ini dibuktikan dengan disabetnya seluruh juara 1 pada lomba mancing antara Pemkot Serang melawan Bank BJB KCK Banten.

    Lomba mancing yang digelar di salah satu pemancingan di Cipocok Jaya tersebut berlangsung cukup sengit. Beberapa pejabat Pemkot Serang turut meramaikan lomba itu.

    Terpantau, mulanya antara Asda 1 Kota Serang, Anton Gunawan, dengan Wakil Walikota Serang umpannya saling bergantian disambar ikan. Namun ternyata, yang berhasil menjuarai kategori ‘Ikan Terbanyak’ adalah Subadri dengan jumlah 38 ikan.

    Bukan hanya itu, Subadri juga berhasil menggasak juara 1 lomba dengan kategori ‘Ikan Indukan Terberat’ dengan bobot indukan seberat 6 kilogram lebih. Disusul oleh Inspektur Kota Serang, Yudi Suryadi, yang berhasil menyabet juara 2 dan Kepala Disperdaginkop UKM Kota Serang, Yoyo Wicahyono, sebagai juara 3.

    Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, mengatakan bahwa berhasilnya dia memborong juara 1 pada dua kategori lomba mancing merupakan ‘keberuntungan pemula’ saja. Sebab menurutnya, ia baru pertama kali memancing.

    “Kalau dibilang mancing mah enggak yah. Tapi mungkin ini (saya menang lomba) sengaja biar saya ketagihan mancing. Karena ini juga baru pertama kali saya memegang joran yah,” ujarnya seusai kegiatan, Sabtu (4/7).

    Menurut Subadri, kegiatan tersebut bukan hanya sebagai silaturahmi dan hiburan saja. Namun juga untuk meningkatkan sinergi antara Pemkot Serang dengan Bank BJB.

    “Tentu sesungguhnya kegiatan ini untuk menumbuh kembangkan sinergi dan kebersamaan antara Pemkot Serang dengan Bank BJB KCK Banten,” tandasnya. (DZH)

  • Warga Kelaparan di Rumah, Istri Wakil Walikota Malah Berbagi Makanan di Jalan

    Warga Kelaparan di Rumah, Istri Wakil Walikota Malah Berbagi Makanan di Jalan

    SERANG, BANPOS – Istri dari Wakil Walikota Serang, Ana Subadri, membagikan nasi kotak kepada masyarakat Kota Serang. Namun, pembagian nasi tersebut dilakukan secara acak. Sebab, sasaran yang dibagikannya sebatas mereka yang ada di jalan raya saja.

    Padahal, beberapa waktu yang lalu diberitakan bahwa terdapat satu keluarga yang menahan lapar hingga dua hari, karena tidak memiliki sesuatu untuk dimakan. Sehingga untuk menahan laparnya, mereka memaksakan diri untuk hanya minum air galon saja.

    Ana Subadri mengatakan, kegiatan yang dilakukannya merupakan kegiatan pribadi. Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan yang pertama kali sekaligus memetakan daerah mana yang membutuhkan.

    “Memang ini kegiatan pribadi saya, dan saya juga ingin tahu rute mana saja banyak orang yang membutuhkan. Saya juga sambil menelusur jalan agar tahu dimana saja tempat yang biasa banyak orang yang butuh,” ujarnya, Senin (20/4).

    Sekitar 200 nasi kotak yang dibagikan oleh istri orang nomor dua di Kota Serang ini dan dibantu oleh beberapa orang tim. Pembagiannya pun dilakukan mulai dari Alun-alun Kota Serang, Pasar Lama, Lopang hingga ke Pasar Rau.

    “Baru 200 untuk pertama kalinya, mudah-mudahan nanti bisa lebih banyak lagi dan lebih rutin lagi. Kami juga kadang bareng dengan Pokja PKK Kota Serang,” katanya.

    Saat ditanya mengapa bantuan tidak disalurkan langsung ke rumah warga yang sangat membutuhkan, Ana mengaku kondisi saat ini sedang kurang kondusif.

    “Mungkin juga nanti akan ada seperti door to door, karena kan kondisi saat ini yang sedang kurang kondusif. Tentu saya pun inginnya seperti itu,” terangnya.

    Sebelumnya, diketahui bahwa keluarga Yuli dan suaminya yang sehari-hari sebagai buruh serabutan, kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, terutama untuk makan.

    Untuk menahan rasa laparnya, ia bersama keluarganya hanya minum air galon isi ulang.

    “Cuma bisa minum air galon isi ulang, anak-anak bilang lapar juga hanya minum air saja,” kata Yuli.

    Ia mengaku sempat meminta bantuan sembako kepada ketua RT setempat. Namun, ketua RT mengatakan bila bantuan belum diterima dari Pemkot Serang.

    “Sudah coba datang, katanya tidak bisa dapat bantuan,” tandasnya. (DZH)

  • Ditekan Forkopimda, Walikota dan Wakil Walikota Serang Janji Tak Lagi ‘Ngeyel’

    Ditekan Forkopimda, Walikota dan Wakil Walikota Serang Janji Tak Lagi ‘Ngeyel’

    SERANG, BANPOS – Setelah beberapa kali mendapatkan kritik baik dari mahasiswa maupun masyarakat umum, akhirnya duet ‘Aje Kendor’ memutuskan untuk tidak lagi menghadiri kegiatan yang melibatkan kerumunan massa.

    Hal ini disampaikan oleh Walikota Serang, Syafrudin, seusai menghadiri rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Serang, Senin (24/3).

    “Untuk kegiatan yang melibatkan kerumunan massa, termasuk kegiatan Isra Mi’raj, maka mulai hari Senin tidak akan saya hadiri lagi undangannya,” ujar Syafrudin kepada awak media.

    Menurutnya, kehadiran ia maupun Wakil Walikota Serang pada gelaran Isra Mi’raj yang dilakukan oleh masyarakat selain bertujuan untuk bersilaturahmi, juga agar dapat menyosialisasikan pencegahan Covid-19.

    “Jadi kalau yang kemarin itu sebenarnya kami selain bersilaturahmi, juga untuk menyosialisasikan kepada masyarakat berkaitan dengan virus Corona ini,” terangnya.

    Senada disampaikan oleh Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin. Menurutnya, ia akan berhenti sementara untuk menghadiri gelaran Isra Mi’raj. Hal ini berdasarkan permintaan dari Forkopimda.

    “Forkopimda memutuskan dan menyarankan agar saya dan pak Wali untuk tidak lagi menghadiri Isra Mi’raj di tengah wabah Corona. Maka saya pun memutuskan untuk menurunkan tim saya untuk memberikan pengertian kepada masyarakat,” tandasnya. (DZH)

  • Duh! Hadiri Kegiatan Keagamaan Ditengah KLB Covid-19, Aje Kendor Dikritik Netizen

    Duh! Hadiri Kegiatan Keagamaan Ditengah KLB Covid-19, Aje Kendor Dikritik Netizen

    SERANG, BANPOS – Kendati telah mengeluarkan surat edaran dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, salah satunya agar menunda kegiatan yang melibatkan keramaian, nyatanya tidak dipatuhi sendiri oleh Walikota dan Wakil Walikota Serang.

    Hal ini dibuktikan dengan hadirnya Walikota dan Wakil Walikota ke beberapa kegiatan yang melibatkan keramaian, salah satunya yaitu peringatan Isra Mi’raj. Padahal dalam maklumat Kapolri yang beredar sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19, segala kegiatan yang melibatkan keramaian, termasuk kegiatan keagamaan, agar tidak dilaksanakan dalam situasi seperti sekarang.

    Walikota Serang, Syafrudin, saat diwawancara seusai menghadiri Isra Mi’raj mengaku bahwa dirinya belum membaca terkait dengan maklumat yang dikeluarkan oleh Kapolri. Namun ia mengatakan bahwa dirinya menargetkan pada Rabu nanti semua kegiatan Isra Mi’raj sudah selesai.

    “Iyah untuk maklumat Kapolri saya belum membaca. Namun insyaAllah dalam tiga hari kedepan seluruh agenda Isra Mi’raj dapat segera selesai dan kami istruksikan kepada masyarakat agar tidak lagi melaksanakan kegiatan kerumunan massa,” ujarnya di Griya Permata Asri, Minggu (22/3) malam.

    Menurut Syafrudin, ia pun sebenarnya takut dengan adanya penyebaran Covid-19 yang dengan cepat menyebar itu. Namun menurutnya, ia yakin bahwa segala penyakit datangnya dari Allah dan akan sembuh karena Allah.

    “Kalau ini (Isra Mi’raj) sudah terlanjur. Karena mereka sudah membuat surat undangan dan sebagainya, lalu disebarkan ke berbagai pihak. Jadi kami jalankan terlebih dahulu,” terangnya.

    Namun pada akun resmi media sosial milik Walikota dan Wakil Walikota Serang, ternyata masyarakat telah memberikan peringatan dan kritik kepada duet ‘Aje Kendor’ tersebut agar dapat mentaati aturan mereka sendiri.

    Seperti komentar yang ditulis oleh akun bernama Ary Sagita pada media sosial milik Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin. Dalam komentarnya, ia mengkritik kegiatan Subadri yang tetap menghadiri kegiatan yang melibatkan kerumunan massa.

    “Contoh buruk. Disaat semua publik figur mencontohkan diam di rumah. Lah ini,” tulisnya mengomentari siaran langsung Subadri pada saat menghadiri kegiatan Isra Mi’raj.

    Senada pula disampaikan oleh akun bernama Gunawan Rusmianto. Ia mengatakan bahwa Subadri tidak mencontohkan hal yang baik dengan menghadiri kegiatan Isra Mi’raj yang sudah pasti melibatkan banyak kerumunan massa.

    “Pak wakil, bagaimana ceritanya. Pak Wakil tidak mencontohkan yang baik. Hadir dan menghadiri di tengah-tengah kerumunan massa. Alangkah baiknya kegiatan tersebut ditunda atau ditiadakan dulu. Karena kita tidak tau apakah kita sudah tertular virus itu ataukah kita sendiri yang menjadi penyebar virus itu sendiri,” jelasnya.

    Komentar Gunawan pun sempat mendapatkan respon dari akun resmi Subadri. Dalam balasannya, Subadri menyampaikan terimakasih kepada masyarakat yang telah memberikan masukan berkaitan dengan pencegahan Covid-19. Namun ia mengaku bahwa hadirnya ia dalam agenda Isra Mi’raj merupakan upaya untuk memenuhi keinginan dari masyarakat yang telah mengundangnya hadir.

    “Pemerintah Kota Serang juga sudah memberikan imbauan melalui surat edaran yang sudah disebarkan keseluruh kalangan masyarakat Kota Serang. Sekolah sudah diliburkan. Kami pemerintah Kota Serang hanya ingin mengijabah undangan dari para masyarakat Kota Serang yang sedang mengadakan kegiatan keagamaan Isra Mi’raj. Sekali lagi mohon doakan yang baik agar masyarakat Kota Serang bebas dari virus dan penyakit lainnya,” jelas Subadri. (MUF)

  • Walikota dan Wakil Walikota Serang Akan Tes Covid-19

    Walikota dan Wakil Walikota Serang Akan Tes Covid-19

    SERANG, BANPOS – Dorongan mahasiswa agar Walikota dan Wakil Walikota Serang segera melakukan tes Covid-19 disambut baik oleh keduanya. Bahkan, baik Walikota maupun Wakil Walikota Serang mengaku ingin segera melakukan tes tersebut.

    Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan dirinya memang telah berencana untuk melakukan tes Covis-19. Bahkan, ia mengaku pada Senin mendatang jika tidak ada halangan, akan melakukan tes.

    “Iyah betul, saya juga memang berencana mau melakukan pemeriksaan ini. InsyaAllah kalau tidak ada halangan hari Senin depan saya akan lakukan tes,” ujarnya saat dihubungi awak media melalui sambungan telepon, Jumat (20/3).

    Mengenai lokasi tempat tes Covid-19, ia mengaku masih akan melakukan koordinasi dengan Dinkes Kota Serang untuk mencari tempat. Apabila dapat dilakukan di RSUD Kota Serang, maka ia akan melakukan tes di sana.

    “Saya lagi mau koordinasi juga dengan Dinkes berkaitan tempat tesnya. Mungkin kalau di RSUD Kota Serang bisa, yah saya akan tes di sana,” katanya.

    Senada disampaikan oleh Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin. Ia mengatakan memang untuk kepentingan bersama, dirinya yang kerap berinteraksi dengan masyarakat tentu perlu melakukan tes Covid-19.

    “Namun untuk kapannya masih belum tahu. Semoga dapat secepatnya melalukan tes itu,” terangnya.

    Sementara, Kepala Dinkes Kota Serang, M. Ikbal, mengatakan bahwa untuk masyarakat yang ingin tes mandiri, termasuk Walikota dan Wakil Walikota, dapat mendatangi fasilitas kesehatan terdekat seperti Puskesmas ataupun RSUD Kota Serang.

    “Sebenarnya semua fasilitas kesehatan itu bisa. Terutama yang ada spesialis paru-paru. Nanti di sana mereka akan dites awal, seperti apakah mereka merasakan gejala-gejala atau pernah tidak berinteraksi dengan orang yang positif,” ujarnya.

    Apabila pada tes awal tersebut ternyata tidak ditemukan adanya gejala-gejala ataupun kemungkinan terpapar Covid-19, maka tidak perlu mengikuti pemeriksaan lebih lanjut. Namun apabila ada indikasi, maka akan dilakukan pemeriksaan swab.

    “Jadi nanti akan dites swab. Artinya pemeriksaan lendir pada tenggorokan. Nanti lendir tersebut yang akan diuji lab. Namun kalau di awal tes ternyata tidak ada indikasi, maka tidak perlu,” tandasnya. (DZH)

  • Banyak Kegiatan Ditengah KLB, Walikota dan Wakil Walikota Serang Diminta Tes Corona

    Banyak Kegiatan Ditengah KLB, Walikota dan Wakil Walikota Serang Diminta Tes Corona

    SERANG, BANPOS – Serikat Mahasiswa Sosialis Demokratik (SWOT) meminta agar Walikota dan Wakil Walikota Serang dapat segera menjalani tes Covid-19. Hal ini setelah maraknya kabar pejabat pemerintah yang terpapar Covid-19.

    Sebagai informasi, Walikota Bogor, Bima Arya, telah dinyatakan positif terjangkit Covid-19. Sebelumnya diberitakan pula bahwa Mentri Perhubungan (Menhub) RI, Budi Karya, juga dinyatakan positif Covid-19.

    Ketua SWOT UIN ‘SMH’ Banten, Gilang, mengatakan bahwa Walikota maupun Wakil Walikota Serang setelah ditetapkannya status Kejadian Luar Biasa (KLB), masih terus terlibat dalam kegiatan yang melibatkan keramaian.

    “Katakanlah perayaan HUT Satpol PP yang digelar di Puspemkot Serang beberapa hari yang lalu dan juga Walikota dan Wakil Walikota masih aktif terlibat kegiatan Isra’ Mi’raj di berbagai tempat,” ujarnya kepada BANPOS, Jumat (20/3).

    Menurutnya, hal tersebut sangat berpotensi terjadinya penyebaran Covid-19. Sebab, interaksi masyarakat banyak terjadi pada kegiatan tersebut. Sehingga dikhawatirkan, hal itu menjadi sarana penyebaran virus.

    “Kita semua tidak tau apakah diantara anggota Satpol PP ataupun jamaah Isra Mi’raj ada yang terpapar atau tidak. Atau jangan-jangan Walikota dan Wakil Walikota sendiri yang menjadi pembawa Covid-19 dan menularkan kepada masyarakat,” terangnya.

    Oleh sebab itu, ia mendorong agar Walikota dan Wakil Walikota Serang segera menjalani tes Covid-19. Selain itu ia juga meminta agar Pemkot Serang dapat lebih tegas dalam hal pengendalian agenda yang melibatkan keramaian.

    “Kami mendorong agar pak Syafrudin dan pak Subadri segera menjalani tes. Ini semua demi kebaikan bersama. Kita semua tentu tidak ingin pandemi Covid-19 ini menyebar di Kota Serang,” tandasnya. (DZH)

  • Geruduk Kantor BPS Kota Serang, GP2B Minta Spanduk Diganti

    Geruduk Kantor BPS Kota Serang, GP2B Minta Spanduk Diganti

    SERANG, BANPOS – LSM Gerakan Pemuda Peduli Banten (GP2B) menggeruduk kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Serang. Kedatangan mereka untuk memprotes spanduk program Sensus Penduduk 2020 yang tidak menyertakan foto Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin.

    Kedatangan GP2B pun disambut langsung oleh Kepala BPS Kota Serang, Dadang Ahdiat. Kepada Dadang, GP2B mempertanyakan perihal spanduk yang dinilai membuat gaduh di tengah masyarakat Kota Serang itu.

    “Kami menanyakan kenapa ada spanduk di kegiatan sensus penduduk 2020 ini tidak ada foto Wakil Walikota Serang Subadri Ushuludin tapi hanya pak Walikota Serang Syafrudin,” ujar Kabid Humas GP2B, Muhammad Gema Jefiansyah, seusai audiensi di Kantor BPS Kota Serang, Jumat (13/3).

    Selain mempertanyakan, mereka juga mendesak agar spanduk tersebut secepatnya dapat diganti. Hal ini menurutnya sebagai langkah antisipasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

    “Kami berharap dengan sangat agar spanduk itu secepatnya diganti. Karena spanduk seperti ini membuat kegaduhan di Kota Serang,” tegasnya.

    Sementara itu, Kepala BPS Kota Serang, Dadang Ahdiat, menyampaikan terimakasih atas kritik dan masukan yang diberikan oleh masyarakat. Ia pun berjanji kedepannya akan lengkap dalam memasang foto kepala daerah.

    “Saya berterimakasih ada masukan dari teman-teman ini. Untuk kedepan kami akan membuat foto pak Wali dan pak Wakil juga. Tadinya mau foto saya, terus tidak jadi. Jadinya menggunakan foto pak Wali aja,” katanya.

    Namun untuk mengganti seluruh spanduk yang sudah tercetak, sekitar kurang lebih 77 spanduk yang dicetak dan disebar, ia mengaku tidak sanggup. Sebab menurutnya, anggatan BPS Kota Serang terbatas.

    “Anggaran terbatas kalau mau diganti lagi, bukan berarti kami tidak menghargai pak Wakil, kami sangat hormati pimpinan daerah Kota Serang juga. Kalau ada anggarannya mah kami cetak lagi. Kurang lebih 77 spanduk yang dicetak untuk dipasang,” ucapnya.

    Menurutnya, spanduk tersebut tidak bermasalah secara hukum. Kendati ia tetap mengakui bahwa hal tersebut kurang etis dan memang merupakan kesalahan dari pihaknya yang lupa memasang foto.

    “Kami lupa, dan tidak ada unsur kesengajaan. Namun kalau secara hukum tidak masalah yah kalau pak Wali sendiri misalnya. Tapi saya ada masukan dari teman-teman, ada efek di masyarakat yang tidak terhitung. Untuk kedepan ini pembelajaran bagi kami,” jelasnya.

    Ia pun membandingkan spanduk tersebut dengan spanduk milik pusat yaitu foto Presiden Jokowi. Ia berkilah bahwa dalam spanduk BPS pusat pun hanya ada foto Presiden Jokowi tanpa Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

    “Kami lihat contoh yang seperti nasional itu foto pak Jokowi. Kalau secara aturan ini tidak menyalahi,” tandasnya. (DZH)

  • Spanduk Sensus Penduduk Tanpa Foto Subadri, Kepala BPS Kota Serang : Saya Lupa

    Spanduk Sensus Penduduk Tanpa Foto Subadri, Kepala BPS Kota Serang : Saya Lupa

    SERANG,BANPOS- Setelah sebelumnya ruang Kepala Dinkes Kota Serang M. Ikbal yang kedapatan tidak memasang foto Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, kini spanduk program Sensus Penduduk 2020 juga tidak memasang foto orang nomor dua di Kota Serang itu.

    Berdasarkan pantauan BANPOS, beberapa spanduk yang dipasang di depan kantor kelurahan maupun Gedung Setda Kota Serang dan beberapa titik lokasi lainnya hanya memasang foto Walikota Serang, Syafrudin, saja.

    Salah seorang pegawai kelurahan yang tak mau disebutkan namanya mengatakan, spanduk tersebut sudah dipersiapkan oleh BPS Kota Serang untuk dipasang di setiap kantor kelurahan masing-masing. Sehingga ia tidak tahu mengenai desain spanduk itu.

    “Kami hanya menerima saja. Karena ini dari BPS Kota Serang, jadi desainnya memang sudah ada dari pihak sana. Kalau dilihat juga seragam semua kan (desainnya),” ujarnya kepada BANPOS, Kamis (12/3).

    Saat dikonfirmasi, Kepala BPS Kota Serang, Dadang Ahdiat, mengaku lupa untuk memasang foto Wakil Walikota dalam spanduk program sensus penduduk itu. Alasannya, ia selama melakukan koordinasi selalu kepada Walikota Serang.

    “Saya ingatnya pak Wali aja gitu. Soalnya saya juga itu lali (lupa) untuk pasang foto pak Wakil Walikota,” katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon.

    Ia menjelaskan, pada awalnya BPS Kota Serang ingin memasang foto dirinya selaku Kepala badan pada setiap spanduk itu. Namun tidak jadi karena ia mengakui bahwa dirinya kurang populer di kalangan masyarakat Kota Serang.

    “Karena ini juga merupakan program nasional, maka tidak mungkin menggunakan foto saya. Soalnya kurang populer, jadi tidak menarik masyarakat untuk terlibat,” tuturnya.

    Ia pun mengaku tidak memiliki niatan lain dengan tidak memasang foto Wakil Walikota Serang dalam spanduk itu. Sebab, antara Pemkot Serang dengan BPS Kota Serang merupakan instansi terpisah dan hanya bersifat koordinasi.

    “Kami ini kan instansi vertikal, jadi bukan berada di bawah komandi atau perintah dari Pemkot Serang. Kami hanya bersifat koordinasi, jadi kami meminta maaf atas kejadian ini. Semoga ini menjadi pembelajaran kedepannya,” ucapnya.

    Kendati mengaku salah, namun Dadang mengatakan tidak mungkin mengganti spanduk yang sudah beredar di sejumlah kantor pemerintahan itu. Karena menurutnya, anggaran mereka terbatas.

    “Kalau untuk mengganti spanduk itu saya rasa tidak mungkin. Karena tahu sendiri lah anggaran kami terbatas. Mungkin nanti kedepan tidak akan terulang kembali kesalahan ini,” tandasnya. (DZH/AZM)