Tag: Wakil Walikota Serang

Pemkot Berencana Bentuk Perwal Beubasan, Satu Hari Gunakan Bahasa Daerah

Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin berfoto bersama panitia dan tamu undangan acara milad Bahasa Jawa Serang (BJS), kemarin.

SERANG, BANPOS – Pemkot Serang berencana akan menerapkan aturan satu hari dalam satu pekan masyarakat Kota Serang berbahasa Jawa Serang atau beubasan. Hal tersebut dalam rangka memasifkan kembali Beubasan di kalangan masyarakat.

Demikian disampaikan Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, seusai menghadiri acara Milad IX Komunitas Bahasa Jawa Serang (BJS) Banten di Gedung Gelanggang Remaja (GGR), Minggu (17/11).

“Kami baru saja membuat Perwal tentang batik Kota Serang. Terus ke depan ada Perwal juga untuk satu hari dalam satu minggu, kalau di Jawa Barat ada Rabu Nyunda. Mungkin di Kota Serang ada Selasa Beubasan atau Kamis Beubasan, atau Jumat Beubasan. Kami lagi kaji itu,” ujar Subadri kepada awak media.

Komitmen Pemkot Serang dalam pelestarian Beubasan, lanjutnya, dengan memasukan Beubasan ke dalam kurikulum muatan lokal (mulok) di pendidikan mulai jenjang SD dan SMP.

“Selain itu nama-nama taman yang ada di Kota Serang, diganti namanya seperti Taman K3 Ciceri diganti namanya dengan Taman Deduluran, lalu ada Taman Cecantelan, Taman Mbok Nyai Bapeyai. Itu dilakukan sebagai upaya dalam melestarikan Beubasan,” ucapnya.

Menurut Subadri, penggunaan Beubasan sangat penting karena sebagai bentuk identitas daerah Serang. Oleh karena itu, pihaknya tak bosan-bosan mengimbau kepada masyarakat untuk membiasakan kembali menggunakan Beubasan dalam kehidupan sehari-hari.

“Terhitung sejak saya jadi ketua dewan sampai sekarang, selama masyarakatnya bisa untuk menggunakan Beubasan, maka saya maksakan menggunakan Beubasan. Itu untuk membiasakan diri dalam rangka melestarikan bahasa ini,” jelasnya.

Selain itu, Subadri pun berharap melalui komunitas BJS, kuliner lokal khas Serang dapat meningkat dari sisi kemasannya, sehingga dapat dipasarkan hingga tingkat nasional.

“Kuliner lokal kita dari sisi pemasaran dan kemasan masih belum. Kalau daging rendang khas masakan Padang itu bisa dikemas, kenapa rabeg tidak bisa? Saya berharap kuliner khas Serang pemasaran dan kemasannya bisa ditingkatkan lagi supaya pasarannya tembus pasar nasional,” harap Subadri.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran komunitas BJS ini. Ia berharap melalui komunitas BJS ini Beubasan dapat diakui oleh masyarakat Banten khususnya.

“Pertama baik atas nama pribadi dan Pemkot Serang sangat bersyukur dan sekaligus mengapresiasi yang setinggi-tingginya. Semoga Bahasa Jawa Serang ini makin jaya dan keberadaannya diakui oleh masyarakat Kota Serang khususnya,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua BJS Banten, Lulu Jamaludin, sangat mengapresiasi atas dukungan Pemkot Serang tersebut. Ia berharap di Serang adanya penerapan aturan satu hari berbahasa Jawa Serang yaitu Jumat Jaseng (Jawa Serang) atau Jumat Beubasan.

“Kalau BJS tidak melestarikan Bahasa Jawa Serang kedepan Bahasa Jawa Serang akan musnah. Makanya jangan malu gunakan Bahasa Jawa Serang,” kata Lulu.

Ia menuturkan, selain memasifkan Bahasa Jawa Serang di komunitasnya, pihaknya pun terus masif menyosialisasikan Beubasan kepada masyarakat luas.

“Sementara ini kami sosialisasikan sekolah-sekolah bagaimana agar mereka (siswa) selalu menggunakan Bahasa Jawa Serang,” tutur dia.

Lulu menyebutkan, jumlah anggota komunitas BJS sudah mencapai 25 ribu anggota. Untuk perekrutan anggota BJS sangat selektif karena tujuan komunitas BJS adalah melestarikan Beubasan.

“Kalau di komunitas kami wajib menggunakan Beubasan dua hari dalam satu minggu yakni Kamis dan Jumat. Kalau ada anggota kami yang menginfokan di grup tapi tidak menggunakan Beubasan, kami akan hapus. Kalau sampai tiga kali diperingatkan tetep ngeyel kami blokir. Karena BJS itu mengedepankan kualitas bukan kuantitas,” tegasnya.

Untuk kuliner khas Serang yang potensial, ia mengakui bahwa kuliner khas Serang masih jadi tamu di rumah sendiri khususnya di Kota Serang. Oleh karena itu, ia bersama rekan-rekan BJS Banten terus memperkenalkan makanan khas Kota Serang seperti jejorong, kontol sapi, cecuer, kolak radio, sambel kutang (kulit tangkil), bintul, roti gulacir, dan lainnya. Pasalnya, kuliner khas Kota Serang kurang dilirik oleh masyarakat Banten maupun luar Banten. Padahal, manfaatnya banyak dirasakan.

“Saya kira, makanan khas Kota Serang lebih sehat dan bergizi. Terlebih tidak memakai bahan pengawet. Kami juga berharap Pemkot turut mengkampanyekan makanan khas Serang di acara-acara resmi baik di Banten maupun di luar Banten,” ungkapnya.

Ia juga mengaku tengah berupaya mengembangkan potensi kuliner yang ada di Kota Serang. Melalui mengkampanyekan makanan sehat khas Kota Serang melalui internet, hingga akan meluncurkan cafe yang berbahasa Beubasan.

“Berbagai upaya akan kami lakukan, untuk memperkenalkan makanan khas Kota Serang. Masyarakat Banten maupun luar Banten harus mengetahui kalau Kota Serang memiliki makanan yang bergizi dan juga sehat,” tandasnya. (DZH)

18 November 2019
Wakil Walikota Serang Marah Soal Pemangkasan Anggaran Disabilitas, Akan Panggil Dinsos Untuk Revisi

Walikota Serang dan Wakil Walikota Serang saat berdiskusi dengan salah satu penyandang disabilitas dan mahasiswa Pendidikan Luar Biasa Untirta beberapa waktu yang lalu. (ist)

SERANG, BANPOS – Rencana pemangkasan anggaran alat bantu disabilitas membuat Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, marah. Bahkan, ia menyebut Dinsos mengada-ngada dalam hal tersebut.

“Siapa yang memangkas? Dinsos? Gak ada tuh yang namanya pemangkasan anggaran bantuan, apalagi untuk penyandang disabilitas. Jangan mengada-ada lah itu Dinsos,” ujar Subadri dengan tegas saat ditemui di gedung PKPRI, Rabu (13/11).

Menurutnya, pemangkasan anggaran bantuan disabilitas tidak mungkin dilakukan. Karena, besaran anggaran tersebut merupakan hasil pengajuan dari Dinsos sendiri.

“Itu hal yang mustahil tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), memotong anggaran yang tidak terlalu besar. Itumah Dinsos aja yang tidak mengajukan anggaran untuk disabilitas,” katanya.

Untuk sistem pengajuan anggaran saat ini, lanjut Subadri, menggunakan sistem Buttom Up. Artinya, TAPD tidak akan memasukkan anggaran, kecuali diajukan oleh OPD terkait.

“TAPD itukan sekarang sudah tidak menggunakan sistem Top Down, melainkan Buttom Up. Jadi dari OPD sendiri yang mengajukan, melakukan ekspos. Dari situlah bisa menentukan mana yang menjadi program prioritas,” tegasnya.

“Sekarang pertanyaannya, Dinsos itu memasukkan gak program itu ke rencana kerja? Rencana strategis?,” lanjutnya.

Untuk melakukan klarifikasi, Subadri mengaku akan memanggil Dinsos Kota Serang. Hal ini agar tidak ada kesimpangsiuran informasi di masyarakat.

“Sekarang begini saja, nanti akan saya panggil Dinsosnya untuk mencari tahu, mereka itu masukkan tidak anggaran. Jangan ujuk-ujuk menyalahkan TAPD,” jelasnya.

Ia juga mengaku akan menambah anggaran untuk para penyandang disabilitas. Karena RAPBD saat ini, masih dapat di dilakukan revisi.

“Ini kan belum diketok palu untuk APBD 2020. Nanti masih bisa kami revisi agar ada penambahan untuk bantuan teman-teman penyandang disabilitas,” tandasnya.

Sebelumnya, Dinsos Kota Serang berkilah APBD saat ini tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Bahkan, anggaran untuk disabilitas di tahun depan, akan dipangkas hingga setengah dari tahun ini. Hal ini disampaikan oleh Kasi Disabilitas pada Dinsos Kota Serang, Eka Faksi.

“Karena APBDnya terbatas, jadi kami berikan pada (penyandang disabilitas) yang sudah mengajukan terlebih dahulu di tahun sebelumnya,” tuturnya.

Tahun ini, kata Eka, pihaknya telah memberikan 45 kursi roda, 2 alat bantu dengar, 15 tongkat ketiak, dan 20 tongkat tunanetra. Namun untuk tahun depan, akan terjadi pengurangan.

“(Untuk tahun depan) jumlahnya bahkan tidak separuhnya dari tahun ini, jadi jumlahnya berkurang,” terangnya. (DZH/PBN)

15 November 2019
Sepekan Berlalu, Diskominfo ‘Dikacangin’ Pemegang Akun Palsu Wakil Walikota Serang

Akun palsu yang mengatasnamakan Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin. Ditangkap layar pada Rabu (13/11).

SERANG, BANPOS – Ultimatum yang dilontarkan Diskominfo Kota Serang, ternyata tidak digubris oleh oknum pemalsu akun pribadi milik Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin.

Berdasarkan pantauan BANPOS, hingga Rabu (13/11) akun palsu tersebut masih ada dan belum diblokir maupun diganti namanya. Padahal, Wakil Walikota Serang telah memerintahkan kepada Diskominfo Kota Serang untuk segera melakukan pemblokiran terhadap akun tersebut.

“Kejadian ini sudah saya perintahkan Diskominfo untuk diselidiki atau dilakukan pemblokiran akun terhadap akun palsu yang menyerupai akun resmi saya,” jelas Subadri saat mengetahui adanya akun palsu yang mengatasnamakan dirinya.

Sementara Kepala Diskominfo Kota Serang, Hari Pamungkas, pada Rabu (6/11) yang lalu telah memberikan ultimatum kepada pemilik akun palsu tersebut selama 3×24 jam. Apabila dalam waktu tersebut ternyata masih belum mengubah nama akunnya, maka langkah hukum akan diambil.

“Kepada yang bersangkutan (pemilik akun palsu), kami akan memberikan peringatan untuk segera mengubah akunnya kembali. Dan menjadi akun dia sendiri atau tidak mengatasnamakan orang tanpa izin. Apalagi dari Pemkot Serang dan kepala daerah. Kami berikan waktu hingga 3×24 jam,” ujarnya.

Sementara itu, BANPOS mencoba untuk melakukan konfirmasi kepada Kepala Diskominfo Kota Serang. Namun hingga berita ini diterbitkan, tidak mendapatkan jawaban.

Untuk diketahui, akun palsu Wakil Walikota Serang telah muncul sekitar sepekan yang lalu. Berdasarkan laporan, akun palsu tersebut telah meminta untuk dikirimkan pulsa kepada beberapa warga. (DZH)

13 November 2019
Janji Bangun Balai Warga, Subadri Sebut Hapus Sekat dengan Masyarakat

Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, saat memberikan sambutan pada peringatan Maulid Nabi di komplek Korem, Cilaku, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Senin (11/10) (sumber: Instagram)

SERANG, BANPOS – WAKIL Walikota Serang, Subadri Ushuludin, berkomitmen untuk menghilangkan jarak antara pemerintah dengan masyarakat. Hal ini disampaikan pada saat memberikan sambutan pada peringatan Maulid Nabi di komplek Korem, Cilaku, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang.

“Saya ingin menghilangkan jarak antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi nanti tidak ada lagi masyarakat yang merasa takut, untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah,” ujarnya Senin, (11/11).

Menurutnya, jarak antara pemerintah dan masyarakat itu menghambat pembangunan di Kota Serang. Karena ketika terdapat jarak, maka aspirasi menjadi tidak sampai kepada pemerintah.

“Oleh karena itu, minimal koordinasi antara masyarakat dengan RT, RW, Lurah, dan Camat itu tidak terputus. Karena mereka itu juga bagian dari pemerintah,” terangnya.

Selain itu, ia juga mengaku kegiatan-kegiatan seperti Maulid Nabi ini juga menjadi salah satu penghilang jarak, antara pemerintah dan masyarakat.

“Ini (Maulid Nabi) juga menjadi penghilang jarak. Jadi masyarakat bisa langsung menyampaikan aspirasi. Seperti tadi, menyampaikan aspirasi ingin membangun balai warga. InsyaAllah dapat terealisasi pada 2020,” tandasnya. (DIEBAJ)

12 November 2019
Sambangi Nenek Sebatang Kara, Subadri Janji Penuhi Kebutuhan Sehari-Hari

Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, saat menengok kondisi nenek sebatang kara, Sapiah, di tempat tinggalnya, Sabtu (9/11)

SERANG, BANPOS – Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, mengunjungi nenek Sapiah yang dikabarkan tinggal di tempat kurang layak di lingkungan Cidadap, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya. Dalam kunjungan tersebut, Subadri didampingi oleh petugas Dinsos, Babinsa, PMI, Lurah, dan Camat.

“Atas informasi masyarakat dan beberapa teman-teman media, saya menjenguk nenek Sapiah ya. Kondisinya alhamdulillah sehat. Tapi karena usia maka beliau tidak bisa jalan. Karena usianya mungkin kurang lebih hampir seratus,” ujar Subadri di lokasi, Sabtu (9/11).

Subadri mengatakan, meskipun sebelumnya dari Koramil telah memberikan bantuan untuk memperbaiki tempat tinggalnya yang kurang layak tersebut, namun Pemkot Serang tetap bertanggungjawab untuk memberikan kenyamanan dan kelayakan kepada nenek Sapiah.

“Saya tadi instruksikan kepada Dinsos, agar bagaimana caranya memberikan kenyamanan dan kelayakan kepada nenek Sapiah. Meskipun memang sebelumnya sudah ada dari Danramil, saya apresiasi sekali kesigapan mereka,” ucapnya.

Selain itu, secara rutin Pemkot akan memberikan bantuan makanan dan kebutuhan pokok lainnya kepada nenek Sapiah. Ia juga menugaskan kepada Puskesmas, agar dapat melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin.

“Kami dari Pemkot Serang akan memberikan suplai logistik secara rutin kepada nenek Sapiah. Ini sudah ditugaskan kepada Dinsos. Kami juga akan melakukan pengecekan secara rutin melalui petugas Puskesmas. Karena memang dekat,” tuturnya.

Saat ditanya apakah nenek Sapiah akan dipindahkan ke panti jompo, Subadri mengaku tidak akan memaksa.

“Memang tadi kami juga sudah menawarkan kepada beliau, mau tidak dirawat oleh negara. Dalam artian dirawat di panti jompo atau rumah singgah. Namun beliau menolak, beliau tetap mau tinggal disini,” ungkapnya.

Bahkan sebagai bentuk kepeduliannya, Subadri mengatakan kepada pihak yang merawat nenek Sapiah, yaitu Rohayah, agar tidak segan-segan datang ke kediamannya apabila terjadi suatu hal.

“Saya juga berterimakasih sekali kepada bu Rohayah, yang dengan rasa ikhlasnya telah bersedia untuk merawat nenek Sapiah ini. Saya juga bilang jika ada sesuatu yang mendesak, datang saja kerumah. Anggap saya ini dulur, keluarga,” tandasnya. (DZH)

9 November 2019
Anak Subadri Jadi Korban Praktik Jual Beli Buku di SD

Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, menandatangani surat kesepakatan antara Kepala Sekolah dengan pihak Pemkot, untuk menghentikan praktik jual beli LKS, Senin (14/10/2019). Subadri menegaskan, apabila masih ada sekolah yang kedapatan menjual buku, maka akan ditindak secara tegas.

SERANG , BANPOS – Praktik penjualan buku di sekolah diduga juga terjadi secara masif di tingkat dasar. Karenanya, Pemkot Serang mengumpulkan seluruh kepala SD se-Kota Serang, di Aula SMKN 2 Kota Serang, guna menerima pembinaan dari Wakil Walikota Serang beserta Kepala Dindikbud Kota Serang.

Selain itu, hal mengejutkan juga diungkapkan oleh Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, bahwa anaknya yang bernama Guntur Bayu Juniardi, juga terkena praktik jual beli buku tersebut.

“Di SDN ada, sekalipun memang tidak menyeluruh. Jadi saat saya inpeksi mendadak (Sidak) SMPN 23, ternyata anak saya mengaku juga beli (LKS). Maka berangkat dari salah satu bukti yang terjadi pada anak saya, diadakanlah pertemuan ini,” ujarnya, Senin (14/10/2019).

Berdasarkan penjelasan Kepala SDN Banjar Agung 1, lanjut Subadri, dikatakan bahwa tidak ada jual beli yang dilakukan SDN Banjar Agung 1. Namun itu didapatkan dari bazar yang ada di lingkungan SDN tersebut. Meski demikian, Pemkot Serang melarang dengan tegas hal tersebut.

“Apapun dalihnya, selama itu memberatkan siswa, maka itu tidak boleh dilakukan, dan Pemkot melarang tegas,” ucapnya.

Menurutnya, hal yang menimpa anaknya tersebut menjadi bukti bahwa praktik yang dilarang oleh aturan tersebut, tidak mengenal siapa korbannya.

“Bukan hanya masyarakat saja, saya mengakui bahwa anak saya sekalipun menjadi korban praktik yang telah dilarang oleh peraturan pemerintah ini. Ini membuktikan bahwa praktik ini tidak mengenal siapapun,” tegasnya.

Dalam kegiatan pembinaan tersebut, Subadri juga memerintahkan kepada seluruh Kepala SDN yang ada di Kota Serang, untuk tidak melakukan praktik yang dilarang itu. Hal ini dipertegas dengan adanya penandatanganan pernyataan di atas materai.

“Dalam surat pernyataan tersebut, tertera jelas bahwa mereka para kepala sekolah, menyanggupi untuk bersedia tidak melakukan praktik jual beli buku kembali,” tuturnya.

Oleh karena itu, apabila kasus tersebut kembali terjadi, maka pihaknya akan memberikan sanksi tegas pada pelaku. Salah satunya yaitu penundaan kenaikan jabatan.

“Untuk itu, mulai hari ini, besok, dan seterusnya, praktik jual beli buku ini sudah harus dihilangkan dari Kota Serang ini. Jika tidak, maka akan ada tindakan tegas dari kami,” tuturnya.

Kepala SDN Banjar Agung 1, Juhanah, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya sama sekali tidak menjual LKS kepada muridnya. Adapun buku yang dibeli oleh muridnya, dibeli dari bazar yang diselenggarakan di sekolahnya.

“Saya tidak jual, itu mah ada bazar. Semenjak ada larangan tidak jadi (jual beli),” kilahnya saat diwawancara dengan terburu-buru.

Meski demikian, ia berharap dengan adanya pembinaan tersebut dapat menjadi motivasi, sehingga kualitas guru dapat terus meningkat. Salah satunya yaitu dapat berkreasi menggunakan LKS buatan sendiri, yang tidak diperjualbelikan.

“Mudah-mudahan kualitas gurunya meningkat, dan jangan sampai ada jual beli LKS. Bila ada guru disekolah yang melakukan itu maka akan disanksi,” tandasnya. (DZH/AZM)

15 Oktober 2019
Semprot Kepala SMP Penjual LKS, Subadri Sebut Semua Sudah Dipenuhi BOS

Wakil Wali Kota Serang, Subadri Ushuludin, didampingi oleh Kasie Sarpras Dindikbud Kota Serang melakukan sidak di SMPN 23 Kota Serang, Sabtu (5/10). Subadri menyemprot Kepala SMPN 23 karena telah melakukan jual beli buku LKS.

SERANG, BANPOS – Menindaklanjuti aduan para wali murid di media sosial, Wakil Wali Kota Serang, Subadri Ushuluddin, langsung menyidak sekolah yang diduga melakukan tindakan jual beli buku LKS.

Berdasarkan pantauan BANPOS di lokasi, yaitu SMPN 23 Kota Serang, kedatangan Subadri disambut baik oleh para murid. Namun berbeda dengan Kepala SMPN 23 Kota Serang, Deni Sopari. Deni terlihat kebingungan atas kedatangan Subadri yang mendadak.

Tak lama, Subadri pun langsung mengkonfrontasi Deni dengan pertanyaan terkait kebenaran isu LKS yang dijual belikan kepada para murid. Deni Sobari pun mengamininya. Mendengar jawaban tersebut, Subadri langsung menegur dengan intonasi yang tinggi.

“Kalau ada kendala lebih baik bilang ke Dinas, jangan mengambil kesimpulan sendiri. Ini Kota Serang loh. Tujuannya boleh saja benar untuk membantu murid, tapi ini tetap melanggar. Bapak tetap menyalahi prosedur,” katanya saat di ruangan Kepsek SMPN 23 Kota Serang.

Berdasarkan PP No 17 Tahun 2010, sama sekali tidak memperbolehkan adanya pembayaran apapun kepada siswa-siswi, baik oleh pihak guru, komite, maupun Kepala Sekolah sekalipun.

“Saya tadi ngomong apapun dalih dan niatnya tetap niatan yang salah, karena di Kota Serang sudah menggratiskan wajib belajar 9 tahun,” tegasnya.

Ia menegaskan, semua anggaran biaya terkait sekolah sudah difasilitasi oleh pemerintah melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sehingga, tidak ada alasan lagi bagi sekolah untuk memungut biaya apapun kepada murid.

“Tidak boleh dengan alasan apapun sekolah menarik biaya dari wali murid maupun murid. Itu sudah melanggar aturan,” terangnya.

Ia mengimbau, kepada pihak sekolah agar tidak mengulangi kesalahannya dengan memungut biaya apapun kepada para wali murid maupun murid.

Selain itu, Subadri pun berpesan kepada wali murid agar tak segan melaporkan langsung kepada pihaknya, jika dikemudian hari ada sekolah yang memungut biaya dengan dalih apapun, termasuk buku LKS.

“Disamping sudah ada amanah Undang-undang dan Perda, maka saya mengimbau wali murid agar berkoordinasi dengan pihak sekolah serta Dinas, sehingga kejadian seperti yang kurang bagus ini tidak terjadi di Kota Serang,” tuturnya.

Sementara itu, awak media mencoba untuk mewawancarai Deni. Namun, ia enggan memberikan keterangan kepada awak media.

“Sudah cukup sama pak Wakil juga ya, enggak ya tolong ngerti kondisi saya,” katanya sambil berlalu. (DZH)

5 Oktober 2019