Tag: Walikota Bogor Bima Arya

  • Ketua Umum APEKSI Tegas Tolak Penghapusan Honorer

    Ketua Umum APEKSI Tegas Tolak Penghapusan Honorer

    CILEGON, BANPOS – Sejumlah walikota mulai berdatangan untuk menghadiri pembukaan Rakorkomwil Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di The Royale Krakatau Hotel Cilegon, Minggu (7/5).

    Tak terkecuali Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto, yang juga Ketua Umum APEKSI yang tiba di lokasi sekira pukul 17:00 WIB. Kehadirannya disambut langsung Walikota Cilegon, Helldy Agustian.

    Menurut Bima Arya, ada beberapa pembahasan penting yang akan dibicarakan di Kota Cilegon. Diantaranya soal rencana penghapusan honorer oleh pemerintah pusat pada akhir tahun ini.

    APEKSI, kata Bima, meminta masalah honorer menjadi perhatian pemerintah pusat. Terlebih ini tahun politik, jangan sampai penyelesaian masalah tersebut malah tidak fokus.

    “Jangan sampai yang sekarang ditunggu-tunggu malah enggak jelas. Jangan sampai enggak diakselerasi. Padahal presiden kan jelas (menyelesaikan honorer),” kata Bima.

    Saat ditanya apakah APEKSI menolak rencana pemerintah pusat soal penghapusan honorer? Bima Arya menjawab “Ya kira-kira seperti itu (menolak, red),” ucapnya.

    Sebenarnya, kata dia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), sudah merespons agar jangan sampai ada pemberhentian honorer.

    “Hanya saja, formulasinya yang belum selesai. Akan seperti apa,” ujarnya.

    Menurutnya, Rakorkomwil III APEKSI di Kota Cilegon adalah strategis sebab wali kota yang tergabung di wilayah III merupakan yang terbesar di Indonesia sehingga diharapkan aspirasinya bisa didengar.

    “Komwil III ini yang terbesar di Indonesia. Apalagi para walikotanya juga punya kepedulian yang besar, penduduk besar, ASN besar,” harapnya.

    Sementara itu, Walikota Cilegon Helldy Agistian memastikan, akan ada sebanyak 17 walikota yang hadir pada Rakorkomwil APEKSI.

    “Sisanya akan diwakilkan untuk bisa hadir,” katanya.

    Helldy memastikan semua daerah yang hadir bisa menikmati kuliner dan sajian khas Cilegon. Rencananya pada hari kedua (Senin 8/5), pihaknya akan menjamu para tamu dengan hidangan rabeg khas Cilegon.

    “Akan ada 2.400 menu rabeg yang kami siapkan. Ini juga akan dicatatkan dalam rekor MURI. Kami harap dukungan dari seluruh masyarakat Kota Cilegon agar makanan khas Cilegon ini semakin dikenal,” harapnya. (LUK)

  • Kaji Mall Pelayanan Publik, Irna Belajar ke Bima Arya

    Kaji Mall Pelayanan Publik, Irna Belajar ke Bima Arya

    Irna MPP Bogor
    Caption Foto : Wali Kota Bogor, Bima Arya saat memberikan penjelasan kepada Bupati Pandeglang, Irna Narulita saat melakukan study kaji ke MPP Bogor. Selasa (15/10/2019)

    PANDEGLANG , BANPOS – Pelayanan dasar yang cepat dan singkat merupakan suatu kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu untuk mewujudkannya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang melakukan study kaji Mall Pelayanan Publik (MPP) ke Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (15/10/2019).

    Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengatakan, dasar pelayanan cepat, murah dan tidak berbelit sangat diharapkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya berencana akan membuat gedung MPP dimana semua pelayanan terpadu dapat dilakukan dalam satu gedung.

    “Kita datang ke Kota Bogor, kita dapat melihat semua masyarakat dapat dilayani dengan baik dan terpadu dalam satu tempat sehingga bisa lebih mudah,” kata Irna.

    Menurut Irna, kedatangannya ke Kota Bogor merupakan rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).

    “Apa yang didapat dari sini akan kami pelajari baik dari sistem teknologinya, maupun dari tahapan  yang dilakukan untuk mewujudkan MPP,” ungkapnya.

    Sementara Wali Kota Bogor, Bima Arya mengatakan, MPP baru berjalan selama dua bulan, dengan adanya MPP ini bukan hanya untuk memudahkan, namun bisa membahagiakan masyarakat.

    “Melayani dan membahagiakan masyarakat itu merupakan hal yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Dengan pelayanan yang cepat dan mudah akan membuat masyarakat bahagia,” katanya.

    Menurutnya, seluruh pelayanan dar dan perizinan ada didalam MPP, sehingga masyarakat yang akan mengurus izin semuanya dilakukan di MPP.

    “Disini ada 145 pelayanan diantaranya Adminduk, Imigrasi, Paspor, BPJS dan seluruh perizinan lainnya yang ada di Kota Bogor,” ujarnya.

    Bima menambahkan, untuk pembuatan MPP dibutuhkan anggaran kurang lebih Rp4,9 miliar, dari jumlah tersebut alokasi anggaran sebesar Rp3,4 miliar untuk pengadaan barang dan jasa, sedangkan alokasi anggaran sebesar Rp1,5 miliar untuk infrastruktur. (DHE)