Tag: Walikota Cilegon Helldy Agustian

  • Walikota Helldy Tekankan Jamaah Haji Cilegon Jaga Fisik dan Mental Selama Ibadah

    Walikota Helldy Tekankan Jamaah Haji Cilegon Jaga Fisik dan Mental Selama Ibadah

    CILEGON, BANPOS – Walikota Cilegon Helldy Agustian berpesan agar para jamaah calon haji dapat menyiapkan diri secara fisik dan mental selama menjalani proses ibadah haji di tanah suci Makkah.

    Hal itu disampaikan Helldy saat melepas 432 Jamaah Calon Haji Gelombang 2 Kloter 43 Kota Cilegon di Halaman Kantor DPRD Kota Cilegon, Kamis (30 Mei 2024) lalu.

    “Kita semua (Jamaah calon haji-red) harus menyiapkan diri dengan fisik dan mental yang fit, karena nantinya di sana (Tanah suci Makkah dan Madinah-red) bapak/ibu sekalian akan bergabung dengan jamaah haji dari berbagai negara. Pergunakan waktu yang sebaik-baiknya serta dapat mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi disekitar,” ujar Walikota Helldy sebagaimana dirilis Diskominfo Kota Cilegon.

    Helldy juga berpesan agar para jamaah calon haji dapat menjauhi hal-hal yang dapat mengurangi kemabruran haji. “Bapak/Ibu sekalian kami berpesan agar bapak/ibu menjauhi hal-hal yang nantinya dapat mengurangi kemabruran haji, antaranya Rofats, Fusuq dan Jidal,” ucap Helldy.

    Pada kesempatan itu Helldy mengungkapkan, Pemkot telah memberikan uang saku untuk seluruh jamaah calon haji yang berangkat ke tanah suci. Uang bekal tersebut sebanyak Rp 500 ribu per jamaah.

    Sementara Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Banten Nanang Fatchurochman berharap agar seluruh jamaah calon haji dapat meningkatkan keguyuban antar jamaah.

    “Kami meminta untuk dapat kompak, guyub dan rukun antar jamaah Indonesia, khususnya jamaah dari Kota Cilegon,” tutur Nanang.

    Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Kota Cilegon Lukmanul Hakim menjelaskan bahwa jumlah jamaah calon haji gelombang 2 kloter 43 asal Kota Cilegon sebanyak 432 orang, yakni 214 laki-kali dan 218 perempuan. (adv)

  • Puluhan UMKM Cilegon Ikuti Pelatihan Pemasaran Digital UMKM Siap Ekspor

    Puluhan UMKM Cilegon Ikuti Pelatihan Pemasaran Digital UMKM Siap Ekspor

    CILEGON, BANPOS – Sebanyak 40 UMKM binaan PIWKU Banten mengikuti Business Development Services (BDS) dengan tema ‘Pemasaran Digital, UMKM Siap Ekspor’, Selasa (30/1). Tak hanya itu, para pelaku UMKM juga menggelar produknya di Bazar UMKM Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilegon.

    Kegiatan BDS ini dimeriahkan dengan bazar UMKM, pelatihan pemasaran produk secara digital dan pembekalan kepada 40 UMKM binaan PIWKU Banten agar siap melakukan ekspor. Para peserta BDS binaan PIWKU Banten ini sebagian besar adalah anggota Galeri yang UMKM KPP Pratama Cilegon, yang telah berjalan sejak Desember 2021 dan menjual produk UMKM yang metode pembayaran mandiri dengan menggunakan QRIS.

    Kepala Kanwil DJP Banten, Cucu Supriatna dalam sambutannya menyampaikan bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian, karena mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran. Ia menyampaikan bahwa dari 269 juta jiwa Penduduk Indonesia, sebanyak 175,4 juta telah menggunakan internet, sehingga tidak heran apabila digital marketing ini berkembang pesat di Indonesia.

    “Terlebih lagi, saat ini jumlah pelaku UMKM lebih dari 64 juta dengan kontribusi terhadap Pendapatan Domestik Bruto sebesar 61 persen,” ujarnya.

    Pada kesempatan tersebut, Cucu berharap dengan adanya kegiatan BDS ini menjadikan UMKM semakin maju, berkembang, dan tentunya naik kelas, serta berorientasi ekspor. Sehingga UMKM menjadi Pahlawan Devisa dan APBN bagi bangsa dan negara tercinta.

    Hadir dalam kegiatan tersebut Walikota Cilegon Helldy Agustian dan Kepala Dinas Koperasi dan UMK Kota Cilegon Didin S. Maulana. Tak hanya itu, bertindak sebagai pemateri pelatihan yaitu Laura Irawati Direktur PIWKU Inkubator Bisnis dan Afif Bahalwan Direktur Kenanga Hub Solution.

    Helldy memberi arahan kepada UMKM untuk tetap eksis dan berkembang dan mengajak seluruh warga Cilegon untuk taat pajak, diantaranya dengan segera melaporkan SPT Tahunan dan melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP.

    Kepala KPP Pratama Cilegon, Triyani Yuningsih menyampaikan bahwa BDS adalah wujud nyata kepedulian Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada pengembangan UMKM. Ia pun berharap, BDS dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak bagi UMKM dan seluruh masyarakat.

    Triyani juga mengajak semua pihak mendukung KPP Pratama Cilegon untuk meraih predikat ZI-WBBM (Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) Tahun 2024. Karena KPP telah berupaya dan senantiasa berbenah, meningkatkan kualitas pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan. (MUF)

  • Walikota Helldy Minta PT Chandra Asri Hentikan Kegiatan Sementara

    Walikota Helldy Minta PT Chandra Asri Hentikan Kegiatan Sementara

    CILEGON, BANPOS – Pada Sabtu pagi, 20 Januari 2024, masyarakat Kota Cilegon dihebohkan dengan bau tidak sedap yang berasal dari salah pabrik kimia terbesar di Indonesia, yakni PT Chandra Asri Pacific. Tbk.

    Walikota Cilegon Helldy Agustian beserta jajaran pun bergerak cepat mendatangi pabrik kimia di Jalan Raya Cilegon Anyer, Kecamatan Ciwandan. Helldy ingin mengklarifikasi langsung mengenai penyebab dugaan kebocoran pabrik kimia tersebut.

    Usai pertemuan, Helldy meminta agar PT Chandra Asri Pacific menghentikan kegiatannya terlebih dahulu untuk sementara sampai adanya hasil laboratorium yang menyatakan bahaya atau tidak bau yang terhirup oleh warga.

    “Saya sudah minta Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon untuk mengambil sampel. Sekarang sedang dicek ke laboratorium, apakah membahayakan atau tidak untuk masyarakat Kota Cilegon,” kata Helldy.

    Selanjutnya, Helldy juga meminta Chandra Asri untuk segera mengunjungi warga terdampak bau tidak sedap, serta membentuk tim untuk memantau kondisi masyarakat terdampak dan menyalurkan susu murni kepada warga masyarakat sebagai penawar.

    “Ke depan saya minta agar apabila terjadi shutdown memberitahukan terlebih dahulu agar kami sosialisasikan ke masyarakat,” tegasnya.

    Saat ini, lanjut Helldy, tim dari Pemkot Cilegon mulai dari Puskesmas hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dibantu Kodim sudah turun ke lapangan untuk memberikan pendampingan kepada warga terdampak.

    “Kami minta masyarakat bersabar dulu karena ini sudah ditangani. Mudah-mudahan ada jalan keluar, kalau memang sore ini hasil lab-nya sudah ada, nanti kami beritahukan kepada masyarakat,” terangnya.

    Usai bertemu pihak Chandra Asri, Wali Kota Cilegon kemudian mengunjungi Puskesmas Ciwandan untuk mengetahui kondisi warga yang tengah dirawat akibat menghirup bau tak sedap.

    Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon Sabri Mahyudin mendesak agar PT. Chandra Asri segera melakukan perbaikan dan penanggulangan untuk menghentikan dampak bau.

    “Bau tak sedap mulai tercium sekitar pukul 03.00 di wilayah Kecamatan Ciwandan, Kecamatan Grogol, Kecamatan Citangkil dan sekitarnya. Warga mengeluhkan mata perih, sesak napas dan mual muntah,” katanya.

    Menurut Sabri, pihaknya sudah melakukan pengecekan ke lapangan di Lokasi PT. Chandra Asri. Dia mengakui, pada saat pengecekan tercium bau menyengat.

    “Berdasarkan informasi dari pihak perusahaan, kebauan berasal dari kebocoran pipa HC. Operasional plant saat ini sudah dihentikan (shut down). Pasca kejadian abnormal tersebut, PT. Chandra Asri sudah menyampaikan pemberitahuan pembakaran gas di cerobong,” jelasnya.

    Selain Wali Kota Cilegon, di lokasi PT. Chandra Asri juga dilakukan pertemuan dengan perwakilan warga masyarakat terdampak, Ketua DPRD Kota Cilegon, Kepolisian, TNI, dan Tim dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon.

    “Dari hasil pertemuan tersebut perwakilan masyarakat terdampak meminta agar PT. Chandra Asri menyediakan Tim Medis untuk stand by di wilayah terdampak. Masyarakat terdampak yang mengalami keluhan kesehatan akibat kejadian pencemaran ini dapat melakukan pemeriksaan kesehatan ke Puskesmas terdekat, biaya akan ditanggung oleh PT. Chandra Asri,” kata Sabri. (LUK)

  • Mall Pelayanan Publik Kota Cilegon Buka Lima Gerai Baru

    Mall Pelayanan Publik Kota Cilegon Buka Lima Gerai Baru

    CILEGON, BANPOS – Untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Cilegon secara resmi membuka lima gerai pelayanan publik yang baru.

    Walikota Cilegon Helldy Agustian mengatakan, berdirinya MPP juga merupakan salah satu cara untuk mewujudkan birokrasi 4.0, yaitu percepatan pelayanan, akurasi pelayanan, dan fleksibilitas kerja. “Yang pertama kami memang bentuk dari transparansi Pemerintah Kota Cilegon dengan adanya MPP yang sudah diresmikan bulan Desember, 2022” ungkap Helldy.

    Selain mempermudah masyarakat, pelayanan yang baru dibuka ini juga dapat mempermudah para ASN di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon dalam memberikan pelayanan kesehatan. “Yang paling penting saat ini Pemerintah Kota Cilegon sangat peduli terhadap seluruh ASN yang ada disini maka kita membuka unit layanan kesehatan untuk para ASN dan pengunjung yang ada disini. Minimal bisa konsultasi,” ucapnya.

    Helldy menegaskan bahwa konsep Kota Cilegon saat ini adalah melayani masyarakat dan bukan dilayani. “Dari 10 program yang dicanangkan sudah hampir terlaksana dengan baik. Lurah dan Camat harus dapat bertindak sebagai marketing yang dapat menyampaikan program yang telah dijalankan Pemkot (Pemerintah Kota) Cilegon,” tegasnya.

    Dalam hal ini, Helldy menyampaikan bahwa terkait rancangan zona integritas DPMPTSP sudah melakukan ikrar secara keseluruhan Aparatur Sipil Negara (ASN), karena masyarakat Kota Cilegon ingin melihat transparansi.

    “Pemkot Cilegon sebagai motor penggerak melakukan pembaharuan dengan konsep melayani bukan dilayani. Bagaimana keberhasilan Kota Cilegon ini dapat dicontoh oleh kabupaten/kota lain,” katanya.

    Di tempat yang sama, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Hayati Nufus mengatakan, kelima lembaga publik yang membuka layanan di MPP antara lain Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Dinkop dan UKM), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Cilegon Mandiri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon.

    “Kami mengajak semua pihak untuk sama-sama berkomitmen menghadirkan pelayanan terbaik kepada masyarakat bersama memberikan pelayanan yang cepat,” kata Nufus, usai Pencanangan Zona Integritas DPMPTSP Kota Cilegon, Rabu (25/10).

    Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten Fadli Afriadi mengatakan Ombudsman Republik Indonesia (RI) Wilayah Banten mengajak perangkat pemerintah untuk terus menerapkan pelayanan prima kepada masyarakat.

    “Budaya pelayanan prima yaitu bagaimana kita bisa membangun narahubung. Sebagaimana peningkatan kapasitas, publikasi informasi, reward dan punishment, kompensasi pelayanan terpadu dan inovasi pelayanan. Yang paling terpenting bagaimana kita membangun komunikasi kepada masyarakat harus terbuka dan jangan takut akan kritikan masyarakat,” kata Fadli Afriadi.

    Menurut Fadli, pelayanan publik adalah bentuk nyata kehadiran negara untuk masyarakat. “Pelayanan yang baik akan meninggalkan kesan yang baik, begitupun sebaliknya. Standar pelayanan adalah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur,” tuturnya.(LUK/PBN)

  • Helldy Imbau Masjid-masjid Laksanakan Salat Istisqa

    Helldy Imbau Masjid-masjid Laksanakan Salat Istisqa

    CILEGON, BANPOS – Walikota Cilegon Helldy Agustian bersama jajaran pegawai Pemerintah Kota Cilegon menginisiasi salat Istisqa, di halaman Kantor Walikota Cilegon, Rabu (11/10).

    Menurut Helldy, ini adalah niatan mulia untuk meminta hujan kepada Allah SWT karena selama beberapa bulan Kota Cilegon dan sekitarnya belum turun hujan.

    “Kita ketahui bersama beberapa bulan ini Kota Cilegon dilanda panas tanpa turunnya hujan. Maka dari itu saya mengajak ASN di lingkup Kota Cilegon untuk ikut memanjatkan doa, meminta hujan kepada Allah melalui salat istisqa,” kata Helldy usai melaksanakan shalat Istisqa, di halaman Kantor Walikota Cilegon, Rabu (11/10).

    Helldy menyebut, doa dan salat Istisqa itu merupakan bentuk ikhtiar untuk turun hujan sebagaimana diajarkan dalam agama Islam.

    “Tentunya salah satu tugas manusia adalah ikhtiar, dan ini adalah bentuk ikhtiar kami, pemerintahan Kota Cilegon untuk mengurangi dampak panas berkepanjangan ini,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Helldy mengajak masjid-masjid di Kota Cilegon untuk menggerakkan masyarakatnya menggelar salat Istisqa bersama dan bermunajat dengan harapan hujan segera datang.

    “Tentunya saya berharap Allah meridhoi doa-doa kami semua untuk menurunkan hujan karena saya percaya bahwa doa adalah senjatanya orang mukmin,” tuturnya.

    Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Purwakarta KH. Jazuli yang didaulat sebagai imam shalat menyampaikan apresiasi kepada Pemkot Cilegon karena untuk pertama kalinya menggelar salat istisqa.

    “Ini bentuk kepedulian pemerintah Kota Cilegon dalam upaya menurunkan hujan setelah panas yang berkepanjangan,” ungkapnya.
    Sedangkan KH Inas Nasrullah yang bertindak sebagai khatib, mengajak kaum muslimin untuk introspeksi dan memperbaiki hubungannya dengan Allah SWT.

    “Bukan Allah tidak penyayang, tapi manusia itu sendiri yang berubah menjadi sosok yang tak layak untuk disayang. Akhirnya Allah akan memberikan kesulitan dan kesengsaraan. Marilah kita bertaubat kepada Allah SWT. Perbanyak istighfar agar Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita, salah satunya dalam bentuk air hujan,” ungkapnya.

    Hadir dalam kegiatan ini, Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta, Sekretaris Daerah Kota Cilegon Maman Mauludin, Ketua DPRD Kota Cilegon Isro Mi’raj, para kepala dinas, dan perwakilan unsur Forkopimda, serta anggota MUI, PGRI dan Baznas.(LUK/PBN)

  • Walikota Helldy Berikan Honor RT dan RW Di Cilegon Rp1juta Terbesar di Provinsi Banten

    Walikota Helldy Berikan Honor RT dan RW Di Cilegon Rp1juta Terbesar di Provinsi Banten

    CILEGON, BANPOS – Kebijakan menaikkan honor RT dan RW oleh Walikota CIlegon Helldy Agustian banyak mendapat apresiasi dari sejumlah pihak. Honor RT dan RW dinaikan 100 persen dari Rp500 ribu menjadi Rp1 juta per bulan. Adapun jumlah ketua RT 1.498 orang dan ketua RW 298 orang. Anggaran yang disediakan per bulan untuk honor mereka sebanyak Rp1,796 milliar.

    Walikota Helldy Agustian menyatakan bahwa honor RT dan RW di Kota Cilegon merupakan honor terbesar bagi mereka se Provinsi Banten.

    “Alhamdulillan Honor RT dan RW di Kota Cilegon sudah dinaikkan. Sekarang inii honor mereka menjadi yang terbesar di Provinsi Banten yakni satu juta rupiah dan itu dibayar rutin setiap bulan. Bukan dirapel seperti yang lain,” ucap Helldy dalam sebuah kesempatan.

    Dengan sudah dinaikkannya honor RT dan RW ini, Helldy yang juga politisi Partai Gerindra meminta agar bekerja dan melayani masyarakat untuk lebih giat lagi. Jika terjadi permasalahan di masyarakat, Helldy meminta RT dan RW lebih responsif. Termasuk dalam menyosialisasikan program-program Pemkot Cilegon.

    “Kita punya program beasiswa, silahkan dorong warganya yang tidak mampu kuliah untuk kuliah. Kemudian setiap lingkungan RW sekarang mendapat anggaran Rp100 juta, silahkan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat,” tandas Helldy.

    Helldy menegaskan, jika RT – RW ini adalah ujung tombak dari pemerintahan. Jadi luar biasa perannya. Terutama yang siap membantu program program Pemerintah Kota Cilegon.

    Adanya program tersebut tentu juga diapresiasi Ketua Paguyuban Lurah Kota Cilegon Khairul Amri, jika kenaikan honor RT dan RW menjadi terobosan yang sangat luar biasa. Bukan saja honor, tapi perhatian juga diberikan kepada RT dan RW dengan terlibat langsung dalam berbagai kegiatan yang dilakukan pemerintah.

    Termasuk juga, RT dan RW menjadi garda terdepan dalam membantu pemerintah menyelesaikan berbagai problem pembangunan, serta menyosialisasikan berbagai pencapaian yang dilakukan Walikota Cilegon Helldy Agustian.

    Sementara Sekretaris Paguyuban RT dan RW Kota Cilegon, Amarudin Maruf mengatakan, pihaknya juga berkomitmen untuk bersama-sama dengan pemerintah mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan kehidupan bermasyarakat yang berkualitas.

    Sebab, RT dan RW menjadi hal yang paling urgen dalam kehidupan bermasyarakat. Serta corong terdepan yakni RT dan RW yang mampu hadir untuk melakukan semua dan menggerakan masyarakat dengan aktivitas yang positif dan membangun.

    Disisi lain, RT dan RW juga menjadi garda paling awal untuk ikut serta menyukseskan program program Kota Cilegon.

    “Kami tahu sudah banyak program-program Pemkot Cilegon yang sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karenanya, kami juga tentu akan menjadi bagian yang bisa berkontribusi untuk ikut serta menyukseskan program-program Kota Cilegon menuju Cilegon Baru, Modern, dan Bermartabat,” tutur Amarudin.

    Ia mengungkapkan bahwa tidak hanya itu, biasanya honor yang dicairkan per 3 bulan sekarang menjadi satu bulan sekali sudah ditransfer ke rekening RT dan RW di Kota Cilegon.

    Program tersebut menjadikan upaya bagaimana ketua RT dan RW bersama-sama dengan Pemkot Cilegon untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

    Terutama soal informasi pelayanan dasar seperti administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan serta layanan lainnya yang menjadi program pemerintah.

    Apresiasi kepada Walikota Helldy lainnya dari para Ketua RT Ketua RT 04 Lingkungan Sumampir, Kelurahan Kebondalem Ujang Suhardi beberapa pembangunan yang dinilai berhasil yakni, honor RT dan RW yang naik dan dirasakan langsung dirinya.

    Kenaikan honor yang dirasakan manfaatnya untuk warga. Sebab, menjadi RT atau RW bukan perkara mudah.
    “Kami apresiasi, sebab ini menjadi komitmen juga untuk kami agar menunjukan kinerjanya,” ucap Amarudin.

    Sementara Ketua RW 08 Kelurahan Ciwedus Dodoy Rusmana menyatakan, sejak awal kenaikan, pihaknya tidak pernah sekalipun merasakan telat honor yang diberikan. Baik sekarang atau sebelum-sebelumnya tidak pernah ada keterlambatan soal honor RT-RW dari kelurahan.

    “Semuanya berjalan lancar, tidak ada keterlambatan dari kelurahan. Ini saya cek juga sudah ada. Saya cek langsung karena tidak ada M-banking,” ujarnya.

    Langkah konkrit Walikota Cilegon Helldy Agustian juga diapresiasi Sekretaris Paguyuban Lurah Kota Cilegon Suherman, menurutnya menaikkan honor RT dan RW langkah strategis dalam pembangunan. Sebab, RT dan RW memiliki peran strategis dalam keberlanjutan pembangunan yang dilakukan.

    RT dan RW ini menjadi corong yang sangat efektif dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, misalnya saja tatang anggaran Salira Rp100 juta Per RW. Membuat warga ikut serta dengan arahan RT dan RW dalam partisipasi pembangunan.

    Belum lagi, kehidupan sosial masyarakat, digerakkan oleh RT dan RW, semakin aktif RW dan RT maka kegiatan akan sangat banyak dan hidup di masyarakat.

    Komitmen Helldy Agustian tidak hanya selesai sampai Ketua RT dan RW, tapi dirinya juga menaikkan honor untuk seluruh pengurus RT dan RW. Utamanya untuk sekretaris dan bendahara dari Rp150 ribu sekarang naik 50 persen menjadi Rp300 ribu per bulan.

    Tidak hanya itu saja, pemerintah juga terus melakukan penguatan kelembagaan RT and RW dengan berbagai program yang diberikan, misalnya penguatan kapasitas RT dan RW serta kelembagaannya agar bisa efektif dan proaktif dalam pelayanan.(adv)

  • Ribuan Guru Honorer Cilegon Nikmati Kenaikan Honor Daerah Dari Walikota Helldy

    Ribuan Guru Honorer Cilegon Nikmati Kenaikan Honor Daerah Dari Walikota Helldy

    CILEGON, BANPOS,- Walikota Cilegon Helldy Agustian berkomitmen memberikan kenaikan honor daerah (honda) kepada para guru non ASN sebesar 50 persen. Komitmen tersebut merupakan upaya Pemkot Cilegon meningkatan kesejahteraan para guru honorer.

    Helldy yang juga politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan bahwa guru merupakan pahlawan tanpa tanda jasa yang harus mendapatkan apresiasi khusus demi meningkatkan dunia Pendidikan di Cilegon.

    “Kenaikan honor guru merupakan apresiasi khusus dari kami Pemerintah Kota Cilegon. Kami sangat support untuk kemajuan pendidikan di Kota Cilegon. Guru bagian dari mencerdaskan kehidupan bangsa,” tandas Helldy dalam sebuah kesempatan sebagaimana di rilis Dinas Kominfo Cilegon beberapa waktu lalu.

    Kenaikan honor daerah bagi guru non ASN di Kota Cilegon, lanjutnya sudah dilasanakan sejak tahun anggaran 2022 lalu.

    Perhatian Helldy terhadap guru non ASN ini bukan hanya menaikkan tunjangan honda saja, dirnya juga mengharapkan semua guru honorer bisa tersertifikasi. Hal itu dilakukan agar para guru honorer bisa meningkatkan kualitas diri.

    “Selain menambah tunjangan. Pembinaan kualitas guru honorer juga kita perhatikan. Untuk anggaran pendidikan pun sudah kita sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah,” terangnya.

    Pada kesempatan itu dirinya juga mendorong agar para guru honorer bisa ikut seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Adapun kuota yang disaipkan sebanyak 464 formasi untuk guru PPPK.

    Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Cilegon, Heni Anita Susila didampingi Kepala Bidang Guru, Tenaga Kependidikan Bahasa, Perijinan dan Satra Humaedi menambahkan bahwa kenaikan honda sebesar 50 persen itu dari semula Rp450 ribu naik menjadi Rp675 ribu.

    Henny menjelaskan, perhatian Walikota Helldy kepada para guru honore non ASN adlah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan mutu Guru dan Tenaga Kependidikan di Cilegon.

    “Bantuan tunjangan honda bagi Guru dan Tenaga Kependidikan Non ASN ini diberikan dengan syarat dan ketentuan yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kota Cilegon,” ungkap Heni.

    Adapun realisasi program kenaikan honda yakni pada 2021 sebanyak 3.322 orang dengan rincian guru PAUDsebanayak 922 orang, SD Negeri sebanyak 800 dan sekolah swasta jenjang TK SD dan SMP sebanyak 1.600 orang.

    Selanjutnya pada 2022 realisasinya sebanyak 3.087 orang dengan rincian untuk honor guru PAUD sebanyak 922 orang, guru SD Negeri dibawah 10 tahun sebanyak 251 orang, guru SD Negeri di atas 10 tahun sebanyak 314 orang dan guru sekolah swasta jenjang TK SD dan SMP sebanyak 1.600 orang.

    Sementara itu sampai dengan periode Agustus 2023 realisasi tunjangan honda ini sebanyak 3.180 orang. Adapun rinciannya yakni untuk guru PAUD sebanyak 994 orang, guru SD Negeri dibawah 10 tahun sebanyak 220 orang, guru SD Negeri di atas 10 tahun sebanyak 179 orang, guru sekolah swasta jenjang TK SD dan SMP sebanyak 1.743 orang, serta guru TK negeri sebanyak 44 orang.

    Kabid Guru Tenaga Kependidikan Bahasa Perijinan dan Satra pada Dindikbud Cilegon, Humaedi menambahkan bahwa pemberian kenaikan tunjangan honda kepada ribuan guru honor non ASN yang merupakan prioritas program Walikota Helldy.

    Ribuan guru honorer non ASN ini menyambut baik program Walikota Helldy yang dirasa menambah kesejahteraan dan semangat juang bagi para guru dan tenaga kependidikan di kota baja ini.

    “Para guru dan tenaga kependidikan sangat senang dan berterimakasih kepada Pak Walikota Helldy yang sudah memberikan tambahan kenaikan tunjangan honda bagi mereka. Honor dinaikkan semangat juang mengajar juga semakin bertambah,” papar pri yang juga Ketua PGRI Kota Cilegon di kantornya, kemarin.(adv)

  • Dishub Cilegon Diminta Maksimalkan Fasilitas

    Dishub Cilegon Diminta Maksimalkan Fasilitas

    CILEGON, BANPOS – Walikota Cilegon Helldy Agustian meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cilegon memaksimalkan fasilitas untuk masyarakat. Hal itu dikatakan Helldy ketika menghadiri Hari Perhubungan Nasional yang dilaksanakan di Kantor Dishub Cilegon, Selasa (19/9).

    Helldy mengatakan, adapun fasilitas yang dimaksimalkan seperti pembangunan penerangan jalan umum (PJU), pintu perlintasan kereta api, pemanfaatan bus dan perbaikan Jalan Lingkar Selatan (JLS).

    “Harapan kami apa yang dimiliki oleh Dishub ini bisa dimaksimalkan sebagai contoh kita punya 4 bus harus dimaksimalkan,” kata Helldy.

    Helldy menuturkan, rencananya akan kembali membangun empat pos Jalur Perlintasan Langsung (JPL) palang pintu kereta api pada tahun ini.

    “Perihal palang pintu kereta api sebaiknya tidak boleh ada yang keluar pada saat jaga, karena akan kita bangun 4 lagi semua totalnya 12,” ujarnya.

    Ditambahkannya, untuk perbaikkan Jalan Lingkar Selatan, pihaknya telah mendapatkan bantuan sebanyak Rp112 miliar dari Pemerintah Pusat. Untuk itu, Dishub Kota Cilegon diminta untuk terus memaksimalkan pengelolaannya.

    “Harus bisa disosialisasikan oleh Dishub bahwa jalan tersebut tidak boleh dirusak oleh truk pasir basah atau yang lainnya, maka nanti kedepan akan kita terbitkan Perwal,” tuturnya.

    Helldy berharap, agar Dishub Kota Cilegon terus menghasilkan inovasi-inovasi baru. Sehingga masyarakat setempat bisa merasa nyaman dan aman saat berkendara.

    “Mudah-mudahan tambah aman nyaman bagi warga Cilegon yang melintas,” harapnya.

    Di tempat yang sama, Plt Kepala Dishub Kota Cilegon Mariano Corea mengatakan terkait pembatasan truk di JLS pihaknya akan membuat surat edaran dan kemudian menyusun Perwal.

    Dimana dalam SE tersebut Mariano mengatakan, di dalamnya terdapat empat poin penting yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha tambang. Diantaranya yakni, kendaraan tambang hanya diizinkan melintas di JLS mulai pukul 22.00 WIB hingga pukul 05.00 WIB dan volume muatan berupa pasir, tanah, dan/atau batuan tidak melebihi 17,5 meter persegi atau 25 TON untuk kendaraan sumbu tiga dalam kondisi kering dan tertutup dengan bahan yang tidak mudah rusak dan diikat dengan kuat.

    Selain itu, dalam SE tersebut juga disampaikan kendaraan tambang dilarang parkir disepanjang jalan JLS dan dilarang melintas pada saat kendaraan bermuatan pasir basah yang dapat menimbulkan ceceran pasir tersebut.

    Mariano menyampaikan, pembatasan jam operasional itu dilakukan berdasarkan hasil evaluasi penyebab kerusakan jalan JLS dan Surat Edarannya telah ditandatangani langsung oleh Walikota Cilegon Helldy Agustian.

    Mariano mengaku, terkait pembatasan jam operasional kendaraan tambang di JLS itu kedepan pihaknya akan membuat Peraturan Walikota (Perwal) yang ditargetkan pada bulan Januari 2024 sudah bisa diterbitkan.

    “Salah satu penyebab kerusakan itu adalah truk pasir oleh karena itu pak wali sudah tanda tangani surat edaran terkait pembatasan. Surat edaran ini kita sosialisasikan kedepan kita akan menyusun Perwal. Mudahan-mudahan di Januari sudah selesai,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Kasus Pemberhentian Direktur PDAM Cilegon, DPRD Sarankan Lapor ke Ombudsman

    Kasus Pemberhentian Direktur PDAM Cilegon, DPRD Sarankan Lapor ke Ombudsman

    CILEGON, BANPOS – Pasca pemberhentian Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Cilegon Mandiri, Taufiqurrahman oleh Walikota Cilegon Helldy Agustian lewat rapat Kuasa Pemilik Modal (KPM) Luar Biasa di kantor Walikota Cilegon, Senin (18/9) kemarin mendapat sorotan dari Komisi III DPRD Kota Cilegon.

    Pemberhentian Taufiqurrahman sebagai Direktur Perumda Cilegon Mandiri berdasarkan rekomendasi dari Inspektorat Provinsi Banten atas temuan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) dari Irjen Kemendagri.

    Ketua Komisi III DPRD Kota Cilegon Abdul Ghoffar mengatakan bilamana ada ketidaksesuaian terkait pemberhentian Direktur Perumda Cilegon Mandiri, ia menyarankan direktur yang diberhentikan mencari keadilan dengan membuat laporan ke Ombudsman atau ke pengadilan.

    “Kalau pak Taufiqurrahman merasa ada yang tidak (kurang) sesuai dengan ketentuan, bisa melalui Ombudsman (karena ini menyangkut instansi pelayanan publik) atau ya ke pengadilan,” kata Ghoffar kepada BANPOS, Selasa (19/9).

    Sebelumnya dikatakan Ghoffar, Komisi III tidak mengetahui secara detail permasalahan yang ada di Perumda Cilegon Mandiri karena Pemkot Cilegon tidak pernah memberikan keterangan kepada lembaga legislatif.

    “Saya kurang info detailnya, ini sempat ditanyakan juga oleh anggota DPRD dalam rapat pembahasan KUA PPAS 2024. Hanya dijawab singkat oleh walikota (Helldy Agustian) dan sekda (Maman Mauludin) bahwa akan ada rapat semacam RUPS (kalau di perseroan terbuka). Jadi saya belum tahu detailnya. Info yang berkembang direktur PDAM Cilegon Mandiri akan dipecat padahal SK sampai 2025, itu saja yang saya tahu,” terangnya.

    Diberitakan sebelumnya, Walikota Cilegon Helldy Agustian memberhentikan Direktur Perumda Cilegon Mandiri, Taufiqurrohman dari jabatannya, Senin (18/9). Pemberhentian Taufiqurrohman sebagai Direktur Perumda Cilegon Mandiri dilakukan saat menghadiri rapat Kuasa Pemilik Modal (KPM) Luar Biasa di kantor Walikota Cilegon. Diketahui dalam rapat yang digelar secara tertutup itu dipimpin langsung oleh Walikota Cilegon Helldy Agustian beserta jajarannya.

    “Saya dinyatakan pada saat ini diberhentikan sebagai Direktur Perumda Cilegon Mandiri atas dasar katanya itu LHP,” kata Direktur Perumda Cilegon Mandiri, Taufiqurrohman kepada awak media, Senin (18/9).

    Dikatakan Taufiq, pemberhentian dirinya sebagai Direktur Perumda Cilegon Mandiri, ternyata buntut dari adanya pemberitaan yang sebelumnya ramai. Di mana Taufiq, dituding menerima gaji ganda dan diminta untuk mengembalikan honor senilai hampir Rp 1,2 miliar. Kepada awak media, Taufiq membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya.

    Taufiq mengklarifikasi bahwa pada tahun 2017, dirinya menjabat sebagai pengawas di PDAM Cilegon Mandiri yang kini sudah berubah menjadi Perumda Cilegon Mandiri.

    “Pada Februari 2020 saya diangkat menjadi Plt. Direktur pdam, kemudian setelah pensiun saya diangkat menjadi dirut dan didefinitifkan,” tuturnya.

    Kuasa Hukum Taufiqurrohman, Imam Nasef menjelaskan bahwa pemecatan kliennya itu terkesan dipaksakan karena dilihat dari latar belakang sebelum keputusan itu diambil. Kata dia, pertama, kliennya dituding menerima gaji ganda. Imam sampai saat ini masih mempertanyakan dasar tudingan itu, karena pihaknya belum menerima surat resmi dari lembaga resmi soal hal itu. “KPM itu otoritas tertinggi di PDAM (Perumda Cilegon Mandiri), mau memberhentikan, mau angkat terserah dia, hanya saja ada prosedurnya, ada alasan, mungkin KPM mau memberhentikan bingung alasannya, menjalankan tugas, menjalankan, tidak bermasalah, sehingga mungkin dicari-cari, makanya terus sampai atas,” tuturnya.

    Imam juga mempertanyakan dasar kliennya harus mengembalikan gaji yang selama ini diterima, yang mencapai Rp1,2 miliar. Alasan yang dikemukakan adalah penunjukan kliennya yang tidak sah.

    Menurutnya, seharusnya hal itu tanggung jawab KPM selaku pihak yang mengeluarkan surat keputusan (SK). “Legitimasi ini didapat dari Walikota, atas dasar pengangkatan itu digaji,” katanya.

    Terpisah, Walikota Cilegon Helldy Agustian menyatakan, pencopotan terhadap Direktur Perumda Cilegon Mandiri Taufiqurrohman sudah sesuai ketentuan yang berlaku atau berdasarkan rekomendasi dari Inspektorat Provinsi Banten atas temuan LHP dari Irjen Kemendagri.

    Helldy mengaku, terkait pencopotan itu pihaknya telah berupaya dengan membuat permohonan agar tidak dicopot. Namun, Irjen Kemendagri meminta agar segera ditindaklanjuti olehnya dengan cara melakukan pencopotan Dirut Perumda Cilegon Mandiri tersebut.

    Sementara itu, Kepala Inspektorat Kota Cilegon, Mahmudin menyampaikan, ada tiga hal yang disampaikan dalam LHP tersebut.

    Diantaranya yakni, menyelesaikan sesuai dengan ketentuan atas pembayaran gaji dan tunjangan Direktur Perumda Cilegon Mandiri Taufiqurrohman, melakukan pengisian jabatan direksi dan anggota dewan pengawas Perumda Cilegon Mandiri tidak sesuai syarat jabatan melalui seleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan teguran secara tertulis terhadap pejabat yang membawahi pimpinan BUMD pada tahun 2020. “Itu inti rekomendasi Inspektorat Provinsi Banten terkait pemberhentian Direktur Perumda (Cilegon Mandiri),” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Hingga Juli Pemkot Cilegon Gelontorkan Modal UMKM Hampir Rp 1 Miliar

    Hingga Juli Pemkot Cilegon Gelontorkan Modal UMKM Hampir Rp 1 Miliar

    CILEGON, BANPOS – Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (DinkopUKM) Kota Cilegon telah menggelontorkan sekitar Rp965 juta untuk pinjaman modal untuk pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada 2023 ini. Bantuan modal itu, terdiri dari sekitar Rp506 juta untuk perintisan usaha dan Rp458 juta untuk penguatan usaha.

    Kepala DinkopUKM Cilegon Didin Supriatna Maulana menerangkan, hingga Juli 2023, pihaknya telah menggelontorkan bantuan pinjaman modal UMKM untuk perintisan sekitar Rp506 juta dan untuk penguatan Rp459 juta. Sementara pada 2022 lalu, lanjut Didin bantuan modal untuk perintisan sekitar Rp1,038 miliar dan penguatan Rp581 juta. Kemudian, pada 2021, bantuan modal perintisan sekitar Rp556 juta dan penguatan Rp961 juta. “Pinjaman modal UMKM atau dana bergulir ini, untuk perintisan Rp1 juta sampai Rp3 juta. Penguatan, Rp3 juta sampai Rp5 juta,” kata Didin, Selasa (12/9).

    Didin mengungkapkan, Program Bantuan Modal UMKM, merupakan program Pemerintah Kota Cilegon dibawah kepemimpinan Walikota Cilegon Helldy Agustian yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD 2023. “Pinjaman modal ini tanpa bunga dan tanpa jaminan. Tetap dalam proses pencairannya, kita lakukan verifikasi dan survey lapangan,” terangnya.

    Selain itu, pemberian pinjaman modal UMKM tersebut, harapannya bisa meningkatkan kapasitas produksi.

    “Pinjaman modal ini bisa dilakukan untuk membeli peralatan produksi ataupun bahan baku produksi,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas atau UPTD Dana Bergulir pada Dinkop UKM Kota Cilegon, Yessi Yunita menyatakan, saat ini sudah 1.616 pelaku usaha menerima pinjaman modal sejak 2021 sejak Walikota Cilegon Helldy Agustian menjabat. Pada tahun ini hingga Agustus 2023, ada 497 pelaku usaha.

    “Ini juga ada proposal masuk lagi 40 pelaku usaha,” ujarnya.

    Kemudian, Yessi mengungkapkan, pinjaman modal paling banyak digelontorkan untuk pelaku UMKM yang melakukan perintisan usaha. “Syarat-syarat pengajuan seperti KTP, KK, Pas Foto, NIB (Nomor Induk Berusaha) dan rekening BPRS-CM (Bank Pembiayaan Syariah Cilegon Mandiri). Pengajuannya ke UPTD Dana Bergulir Kantor Wilayah Kecamatan,” tuturnya.

    Dari jumlah UMKM yang menerima pinjaman modal tersebut, ada beberapa pelaku usaha yang ditolak pengajuannya lantaran bentuk usahanya belum ada.

    “Ada yang ditolak sekitar 10 persen dari total yang mengajukan, tidak besar sih. Biasanya usahanya memang belum ada, jadi kita harap usahanya ada dulu, baru kita cairkan,” tandasnya.(LUK/PBN)