BANTEN POS

Tag: Walikota Serang Syafrudin

  • Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Belum Bisa Ditarik

    Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Belum Bisa Ditarik

    SERANG, BANPOS – Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) hingga saat ini masih belum bisa ditarik oleh Pemkot Serang. Sebab, Raperda perubahan tentang Retribusi Daerah di Kota Serang sebagai landasan penarikan retribusi, masih belum rampung.

    Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa perubahan Perda Retribusi Daerah dilakukan selain karena aturannya yang sudah cukup lama, yaitu sejak 2011, juga karena adanya aturan-aturan baru dari pusat terkait dengan perizinan.

    “Jadi karena sudah terlalu lama dan juga karena adanya perubahan-perubahan dari pusat, maka kami lakukan perubahan. Salah satunya terkait dengan IMB yang kini berubah menjadi PBG,” ujarnya saat ditemui di gedung DPRD Kota Serang, Senin (7/2).

    Syafrudin mengatakan, perubahan dari IMB menjadi PBG mengharuskan adanya penyesuaian terhadap Perda Retribusi Daerah. Karena jika tidak, maka Pemkot Serang akan kehilangan pendapatan retribusi dari sektor perizinan bangunan.

    “Sampai sekarang masih belum bisa ditarik. Sekarang belum ada pendapatan dari retribusi PBG. Memang sudah ada targetnya, cuma belum bisa ditarik,” ungkapnya.

    Ia pun berharap Raperda perubahan tersebut dapat segera disahkan, sehingga retribusi dari PBG dapat ditarik. “Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini selesai,” ucapnya.

    Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Serang, W. Hari Pamungkas, mengatakan bahwa peralihan dari IMB menjadi PBG menyisakan sejumlah pekerjaan rumah bagi Pemkot Serang. Salah satunya yaitu perubahan Perda Retribusi Daerah.

    “Ada beberapa persyaratan sesuai dengan regulasi yang ada. Contoh, persiapan untuk tim penilainya, tim pengawasnya. Beberapa infrastruktur lain seperti loket pelayanan di Dinas PU,” ujarnya.

    Menurutnya, penarikan PBG bukan dilakukan oleh Bapenda, namun dilakukan langsung oleh Dinas PUTR. Sementara Bapenda hanya bertindak sebagai koordinator OPD penghasil yang ada di Kota Serang.

    “Target itu memang dibebankan kepada Dinas PU. Kami selaku Bapenda bertindak sebagai koordinator saja. Dan kami akan mendorong percepatan itu terkait dengan penarikan retribusi dari PBG,” ucapnya.

    Mengenai target, Pemkot Serang pada tahun 2022 ini mematok sebesar Rp15 miliar dari retribusi PBG. Ia mengaku optimistis target tersebut dapat tercapai untuk 2022.

    “(Target mulai bisa ditarik) seharusnya di triwulan satu secara regulasi sudah mulai bisa (ditarik). Kami harapkan semuanya bisa selesai pada triwulan satu ini,” tandasnya.

    (DZH/AZM)

  • Pemkot Serang Ngeluh Kekurangan ASN

    Pemkot Serang Ngeluh Kekurangan ASN

    SERANG, BANPOS – Pemkot Serang hingga saat ini masih kekurangan pegawai dengan status ASN. Meskipun setiap tahunnya dilakukan pengangkatan, namun tetap belum bisa memenuhi kebutuhan Pemkot Serang.

    Hal itu terungkap dalam apel pengambilan janji CPNS menjadi PNS di lingkungan Pemkot Serang, Rabu (2/2). Pelantikan tersebut diikuti oleh 115 PNS yang dilantik, terdiri dari 88 guru golongan III, 9 guru golongan II, dan 18 orang fungsional umum dan tenaga teknis.

    Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa ratusan PNS tersebut merupakan CPNS Formasi tahun 2019 yang telah mengikuti pelatihan dasar (Latsar). “Mereka ini yang dilantik telah mengikuti pelatihan dasar, atau semacam Pendidikan pra jabatan,” ujarnya kepada awak media.

    Sementara itu, Syafrudin menuturkan bahwa saat ini Pemkot Serang masih kekurangan jumlah PNS, terutama untuk tenaga teknis.

    “Jumlahnya masih jauh, karena banyak yang pensiun kemudian ada yang pindah. Usulan kami setiap tahun ada, tapi memang tidak terakomodir sepenuhnya malah 50 persennya juga belum,” ungkapnya.

    Dalam pengangkatan itu, Syafrudin menuturkan pihaknya telah memberikan hak CPNS dengan telah meningkatkan statusnya menjadi PNS. Peningkatan status itu menurut Syafrudin, harus dibarengi dengan peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik lagi.

    “Harapan Pemkot Serang dengan sudah dilantiknya PNS, maka mereka harus bisa meningkatkan kinerjanya. Setelah ini nantinya bisa jadi pejabat baik kepada sekolah maupun pejabat struktural lainnya,” katanya.

    Tak hanya itu, PNS juga harus dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Sebab setelah menjadi PNS tentunya jadi sorotan publik.

    “Ini amanah dari pemerintah dan masyarakat, harus bisa melaksanakan tugas yang baik, dan menjadi contoh kepada masyarakat. Karena PNS jadi sorotan masyarakat jadi panutan, intinya bisa membawa nama baik PNS, dan Pemkot Serang,” terangnya.

    Kepala BKPSDM Kota Serang, Ritadi, mengatakan bahwa 115 PNS yang dilantik merupakan formasi 2019 dari total 213 yang lulus pada pelaksanaan teknisnya 2020 lalu. Sementara sisanya belum mengikuti latsar.

    “Tahun 2019 lalu kita diberikan kuota sebanyak 215 formasi, dan yang lulus 213. Jadi masih ada 98 CPNS yang belum dilantik karena belum mengikuti latsar,” ujarnya.

    Ia menuturkan, secara keseluruhan Pemkot Serang idealnya memiliki PNS sekitar 6.600 orang, sementara saat ini baru ada sekitar 4.400 PNS.

    “Kekurangannya masih banyak, setiap tahun kita terus mengusulkan, tapi usulan kita dua ribuan. Sayangnya 50 persennya juga belum terakomodir, kita akan usulkan kembali,” tandasnya.

    (DZH/PBN)

  • Puluhan Ribu Warga Masih Pelihara Tradisi Dolbon

    Puluhan Ribu Warga Masih Pelihara Tradisi Dolbon

    SERANG, BANPOS – Puluhan ribu warga Kota Serang hingga saat ini masih memilih melakukan buang air besar di kebun atau biasa dikenal dengan istilah modol di kebon (Dolbon). Istilah ini diberikan juga untuk warga yang masih buang air besar sembarangan (BABS). Kecamatan Kasemen menjadi daerah paling banyak BABS.

    Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa pada tahun 2019, di Kota Serang masih ada 30 ribu warga yang belum memiliki jamban di rumah mereka.

    “Seluruhnya itu 30 ribu warga yang belum punya jamban (tahun 2019), kalau sekarang sisanya masih 20 ribu lagi,” ujarnya di Kecamatan Cipocok Jaya, Senin (31/1).

    Menurut Syafrudin, dari 20 ribu warga yang belum memiliki jamban tersebut, setengahnya merupakan warga yang tinggal di Kecamatan Kasemen.

    “Di Kasemen itu masih 10 ribu lebih, dan pemkot sudah banyak memberikan bantuan dari APBD, melalui Perkim setiap tahun, dan meminta bantuan ke pemerintah pusat, serta provinsi,” ucapnya.

    Sedangkan dari enam kecamatan yang ada di Kota Serang, Syafrudin mengklaim bahwa Kecamatan Cipocok Jaya menjadi kecamatan pertama yang berhasil bebas BABS. Sebab tahun 2022, 100 persen warga Cipocok Jaya telah memiliki jamban.

    “Jadi kecamatan Cipocok Jaya ini pemecah rekor, bebas dari dolbon (buang air besar sembarangan). Kalau yang lainnya itu belum. Maka diharapkan kecamatan Cipocok Jaya ini menjadi contoh kecamatan-kecamatan lain,” katanya.

    Oleh karena itu, Syafrudin meminta kepada lurah dan camat lainnya yang ada di Kota Serang, bisa mencontoh Kecamatan Cipocok Jaya untuk melakukan program Kota Serang bebas BABS.

    “Supaya kecamatan lain bisa mencontoh dan mengikutinya. Mudah-mudahan setelah kecamatan cipocok bisa menyusul kecamatan-kecamatan lainnya,” ungkapnya.

    Ketua Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Cipocok Jaya, Sri Widawati, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pendekatan untuk memicu masyarakat untuk meubah perilaku hidup, menjadi perilaku hidup sehat.

    “Pertama kami lakukan di Kelurahan Dalung, yang memang di kampung itu dan masih banyak (BABS),” tuturnya.

    Pihaknya pun melakukan pendekatan dan pelatihan kepada masyarakat. Namun, selama lima bulan hanya satu orang warga yang membuat jambannya sendiri.

    “Karena memang terbatas dengan kondisi ekonominya. Maka, saya minta warga untuk iuran, tapi memang mereka tidak mampu,” ucapnya.

    (DZH/AZM)

  • Warga Dukung Syafrudin Copot Lurah yang Tak Peduli Lingkungan

    Warga Dukung Syafrudin Copot Lurah yang Tak Peduli Lingkungan

    SERANG, BANPOS – Warga Kelurahan Sepang, Kecamatan Taktakan, mendukung Walikota Serang untuk memberikan sanksi pencopotan bagi lurah dan camat yang tidak peduli terhadap isu lingkungan, khususnya sampah. Sebab, sudah berkali-kali warga Sepang mengeluh terkait dengan sampah liar, namun tidak mendapat respon.

    Warga Karodangan Kelurahan Sepang, Mukri, mengaku sudah berkali-kali datang ke Kelurahan untuk mengadukan permasalahan sampah liar di lingkungan mereka. Sayangnya, lurah setempat sama sekali tidak merespon keluhan mereka.

    “Masyarakat sudah berapa kali datang ke kelurahan, untuk mengatasi permasalahan ini. Bahkan sampai kami lakukan berbagai cara, namun ternyata tidak ada respon yang baik dari lurah dan camat,” ujarnya, Rabu (26/1).

    Menurutnya, warga dari 6 RT yang ada di Kelurahan Sepang, telah meminta dilakukan pertemuan warga bersama dengan pihak Kelurahan, untuk mendiskusikan mengenai permasalahan sampah liar.

    “Namun ternyata dari pihak kelurahan sama sekali tidak menjalankan aspirasi warga mengenai pertemuan itu. Itu ada 6 RT yang meminta dilakukan pertemuan, karena masalah sampah ini sangat mengganggu sekali,” katanya.

    Bahkan beberapa hari yang lalu, pihaknya menangkap tiga orang yang hendak membuang sampah di lingkungan mereka. “Makanya, kami mendesak agar kelurahan segera menyelesaikan permasalahan ini, sebelum kami seluruh RT datang ramai-ramai ke kelurahan,” ungkapnya.

    Ia pun mengaku jika lurah dan camat tidak kunjung merespon keluhan masyarakat terkait dengan permasalahan sampah liar itu, maka pihaknya akan mendatangi Walikota Serang, agar mencopot Lurah Sepang.

    “Kalau emang lurah ini tidak peduli terhadap permasalahan sampah liar ini, mendingan sudah berhenti saja. Kalau emang tidak direspon dalam waktu dekat, saya akan datangi Walikota Serang untuk melaporkan permasalahan ini,” tegasnya.

    Sebelumnya, Walikota Serang, Syafrudin, menegaskan kepada para lurah dan camat agar tidak cuek dengan permasalahan lingkungan, terutama sampah, yang ada di wilayah administratif masing-masing. Jika tidak, maka Syafrudin mengancam akan mengganti lurah dan camat tersebut.

    Menurutnya, apabila para lurah dan camat tetap ingin menjabat sebagai pejabat administrasi kewilayahan itu, maka harus peduli terhadap lingkungan.

    “Kalau masih mau jadi lurah, harus peduli lingkungan. Jangan diam saja, padahal sering dilewati oleh pak lurah. Kalau masih mau jadi camat, juga harus peduli lingkungan,” ungkapnya.

    “Karena kan masalah sampah ini berkaitan dengan kesehatan masyarakat. Makanya permasalahan sampah ini merupakan tanggungjawab bersama, khususnya untuk para lurah dan camat di wilayah mereka,” terangnya.

    Apalagi menurutnya, kewenangan dari kelurahan dan kecamatan untuk mengatur wilayahnya pun cukup banyak. Sehingga jika tidak dilaksanakan, lebih baik diganti. “Kalau sudah bosen jadi lurah, jadi camat, ya jangan pedulikan lingkungan,” tandasnya.

    (DZH/AZM)

  • Syafrudin Ancam Copot Lurah dan Camat yang Cuekin Sampah

    Syafrudin Ancam Copot Lurah dan Camat yang Cuekin Sampah

    SERANG, BANPOS – Walikota Serang, Syafrudin, menyindir para lurah yang tidak peka terhadap kondisi lingkungan di wilayah administrasi masing-masing.

    Syafrudin menyindir masih banyaknya lingkungan yang terjadi penumpukan sampah liar. Padahal lokasi sampah liar itu sering dilewati oleh para lurah.

    “Ini masih banyak lingkungan yang tidak diperhatikan. Masih banyak penumpukkan sampah di beberapa kelurahan. Di Taktakan, di Kasemen,” ujarnya pada saat sambutan agenda Kota Layak Anak di salah satu hotel di Kota Serang, Selasa (25/1).

    Menurutnya, apabila para lurah dan camat tetap ingin menjabat sebagai pejabat administrasi kewilayahan itu, maka harus peduli terhadap lingkungan.

    “Kalau masih mau jadi lurah, harus peduli lingkungan. Jangan diam saja, padahal sering dilewati oleh pak lurah. Kalau masih mau jadi camat, juga harus peduli lingkungan,” tandasnya.

    (DZH)

  • Dompet Dhuafa Bersama Pemkot Serang Bahas Sinergi Menuju Kota Serang ODF dan Bebas Stunting

    Dompet Dhuafa Bersama Pemkot Serang Bahas Sinergi Menuju Kota Serang ODF dan Bebas Stunting

    SERANG, BANPOS – Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompet Dhuafa Banten gelar FGD (Focus Group Discussion) membahas sinergi menuju Kota Serang ODF (Open Defecation Free) dan bebas stunting di Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten pada hari Selasa, 18 Januari 2021.

    FGD kali ini dihadiri oleh dr. Yeni Purnamasari, MKM selaku General Manager Divisi Kesehatan Dompet Dhuafa, H. Syafrudin, S.Sos, M.Si Walikota Serang, Asisten Daerah 3 Kota serang, Dr. dr. Hj. Atik Pramuji Astuti, MARS Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, Kabid kesmas Dinkes Kota Serang. Selain itu hadir juga sejumlah peserta dari Bappeda Kota Serang, Dinas Perkim Kota Serang, BKKBN kota Serang, pimpinan Cabang Dompet Dhuafa Banten, Kepala LKC Pusat, Puskesmas Curug dan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok Jaya, Kecamatan Curug, Kelurahan Cipocok Jaya, Kelurahan Sukajaya, Forum Kota Sehat Serang dan STBM Lentera Sanitasi

    Dalam sambutannya dr. Yeni Purnamasari menjelaskan LKC merupakan salah satu pilar dari program kesehatan yang sudah tersebar di 12 provinsi di seluruh Indonesia.

    “Pada program kesehatan, Dompet Dhuafa berkomitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan kesehatan melalui beberapa prioritas program, termasuk akses layanan kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat dengan program prioritas kawasan sehat dimana salah satu indikator nya adalah peningkatan status kesehatan Ibu dan Anak, pencegahan stunting, akses sanitasi dg pilar stop Buang Air Besar Sembarangan ( stop BABS) dan indikator lain yang sejalan dengan prioritas program pemerintah baik pusat maupun daerah. Salah satunya di kota Serang, untuk mendukung upaya kota serang sehat,” kata Yeni.

    Sementara itu, Syafrudin dalam sambutannya mengungkapkan gerakan ODF dan stunting ini harus menjadi perhatian bagi semua pihak, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Serang.

    “Atas nama pemerintah Kota Serang mengapresiasi dengan hadirnya Dompet Dhuafa di tengah-tengah masyarakat dalam upaya percepatan ODF dan pencegahan stunting yg menjadi prioritas program pemerintah kota serang dan berharap dapat bekerjasama dengan lintas sektor untuk tercapainya indikator yg di harapkan bersama” ungkap Syafrudin.

    Diskusi FGD selanjutnya dibuka dengan pemaparan oleh Atik Pramuji yang bertindak sebagai keynote speaker hari ini. Dalam paparannya, Atik menerangkan peran semua sektor menjadi hal penting untuk percepatan target pemerintah khususnya pencegahan dan penurunan stunting yg erat kaitannya dengan akses sanitasi yang layak di masyarakat.

    “Keterlibatan semua sektor sangat penting, karena akan berperan satu sama lain, karena bukan sektor kesehatan saja yang harus diperhatikan atau intervensi gizi spesifik saja, tetapi intervensi gizi sensitif yg terkait dengan kerjasama lintas sektor termasuk bidang pemukiman, pendidikan, pemerintah desa dan komponen masyarakat juga memiliki peranan penting,” tutur Atik.

    Untuk data ODF Di kota serang, dari 67 kelurahan, baru 10 keluhan yg sudah terverifikasi ODF selebihnya belum ODF. Data stunting di kota serang sdh menurun dari 28 % menjadi 23 % dan masih perlu ditingkatkan sampai mencapai target pemerintah tahun 2024 sebesar 14 %. Indikator ODF menjadi salah satu parameter penilaian kota sehat.

    Pada kesempatan ini, Danan Panggih Wisastra selaku Kepala LKC-Dompet Dhuafa Banten memaparkan sejumlah data terkait program LKC Dompet Dhuafa Banten yang berlangsung selama tahun 2018-2019 yang fokus pada program sanitasi serta capaian program kawasan sehat dan kawasan cekal corona dengan 7 indikator kesehatan tahun 2020-2021.

    Diskusi berjalan interaktif dan menghasilkan kesepakatan tindak lanjut untuk menjadi bahan masukan dalam penyusunan RAD (Rencana Aksi Daerah) Kota Serang, rencana prioritas percepatan ODF dan penurunan angka stunting serta kolaborasi bersama seluruh stakeholder dan OPD di kota Serang.(MUF)

  • Di Tengah Pandemi, Pemkot Serang Malah Kosongkan Jabatan Kepala Dinkes

    Di Tengah Pandemi, Pemkot Serang Malah Kosongkan Jabatan Kepala Dinkes

    SERANG, BANPOS – Di tengah kondisi pandemi Covid-19, jabatan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Serang justru malah dikosongkan oleh Walikota Serang. Kepala Dinkes sebelumnya yakni Ikbal, dipindahkan tugasnya menjadi Kepala Disnakertrans Kota Serang.

    Hal itu terungkap dalam pelantikan pejabat Eselon II hasil uji kompetensi, yang dilakukan di Puspemkot Serang. Terdapat 9 pejabat Eselon II yang dilakukan rotasi oleh Walikota Serang. Pejabat tersebut antara lain:

    1. M. Ridwan yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala DPUTR Kota Serang, menjadi Kepala Bappeda Kota Serang.

    2. Akhmad Benbela yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Disnakertrans Kota Serang, menjadi Kepala Kesbangpol Kota Serang.

    3. Wasis Dewanto yang sebelumnya menjabat Kepala Dindikbud Kota Serang, menjadi Kepala Disperdaginkop Kota Serang.

    4. Hari Pamungkas yang sebelumnya menjabat Kepala Diskominfo Kota Serang, menjadi Kepala Bapenda Kota Serang.

    5. Ikbal yang sebelumnya menjabat Kepala Dinkes Kota Serang, menjadi Kepala Disnakertrans Kota Serang.

    6. Iwan Sunardi yang sebelumnya Kepala DPKP Kota Serang, menjadi Kepala DPUTR Kota Serang.

    7. Alpedi yang sebelumnya menjabat sebagai Staf Ahli Walikota (SAW), menjadi Kepala Dindikbud Kota Serang.

    8. Anton Gunawan yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Daerah 1, menjadi Kepala DP3AKB Kota Serang.

    9. Toyalis yang sebelumnya Kepala DP3AKB Kota Serang, menjadi SAW Bidang Keuangan.

    Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa dalam rotasi yang dilakukan saat ini, merupakan upaya untuk penyegaran jabatan. Sebab, beberapa diantaranya sudah menjabat cukup lama.

    “Ini juga merupakan hasil penilaian tim Uji Kompetensi yang diisi oleh para profesor dan dipimpin langsung oleh Sekda. Tidak ada titipan-titipan,” ujarnya.

    Ia pun meminta kepada para pejabat Eselon II yang dirotasi, agar dapat menjalankan tugasnya sebaik mungkin.

    “Mohon segera melakukan serah terima jabatan, dan jalankan tugas sebaik-baiknya. Jangan ada yang merasa kecewa dengan keputusan ini. Ini merupakan perjalanan birokrasi,” tandasnya. (DZH)

  • Banyak Lobi Calon Sekda

    Banyak Lobi Calon Sekda

    SERANG, BANPOS – KASN hingga saat ini belum juga menyampaikan hasil rekomendasi, untuk seleksi Sekda Kota Serang. Padahal dalam kurun waktu empat hari ke depan, Walikota Serang sudah harus mengumumkan hasil akhir dari seleksi tersebut.

    Namun, pada detik-detik penentuan, ada saja oknum tak bertanggungjawab yang melakukan ‘lobi-lobi’ agar bisa meloloskan jagoan mereka, untuk menjadi Sekda definitif.

    “Belum, belum ada rekomendasi. Malah sekarang ada banyak telepon dari oknum-oknum tak bertanggungjawab ini,” ujar Walikota Serang, Syafrudin, usai mengikuti rapat Paripurna di gedung DPRD Kota Serang, Senin (30/11).

    Agar tak kecolongan oleh oknum tersebut, Walikota Serang pun memerintahkan bawahannya untuk dapat menjemput bola ke KASN, untuk mendapatkan surat rekomendasi calon-calon Sekda defitinif.

    “Mungkin besok akan disusul. Biasanya satu minggu itu sudah ada (rekomendasi). Iya jadi saya akan perintahkan untuk menyusul ke KASN,” ungkapnya.

    Untuk pelantikannya sendiri, Syafrudin mengatakan bahwa akan digelar pada Januari 2021 mendatang. Sebab meskipun sudah ada rekomendasi dari KASN, perlu waktu yang cukup lama untuk menentukan siapa yang akan ia pilih sebagai sekda.

    Bahkan Syafrudin berguyon, penentuan Sekda definitif nantinya perlu masukan dari para kyai dan dukun. “Pelantikan nanti. Setelah dari KASN, tiga besar itu, perlu nanya-nanya dulu. Tanya ke kyai, ke dukun. Targetnya itu Januari kami lantik,” katanya sembari tertawa.

    Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Hasan Basri, menegaskan bahwa Walikota Serang dalam penentuan Sekda definitif, harus benar-benar secara obyektif. Hal itu agar dalam menjalankan roda pemerintahan, dapat selaras dengan Walikota dan Wakil Walikota.

    “Walikota harus benar-benar obyektif. Karena kan Sekda itu harus benar-benar bisa membantu tugas dari Walikota dan Wakil Walikota. Jangan sampai tugas-tugas Sekda itu malah harus langsung dilakukan oleh Walikota,” tandasnya.

    Untuk diketahui, sebanyak lima nama disetorkan oleh Walikota Serang kepada KASN. Kelimanya merupakan seluruh peserta seleksi Sekda yang dilakukan sejak November yang lalu.

    Dalam jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia seleksi Sekda Kota Serang, diketahui bahwa pada 4 Desember nanti, Walikota sudah harus mengumumkan hasil akhir dari seleksi tersebut.(DZH/ENK)

  • Apresiasi Penolakan UU Cipta Kerja, Walikota Serang: Kami Mengikuti Masyarakat

    Apresiasi Penolakan UU Cipta Kerja, Walikota Serang: Kami Mengikuti Masyarakat

    SERANG, BANPOS – Apresiasi dan dukungan terhadap gerakan penolakan UU Cipta Kerja terus berdatangan. Terbaru adalah dari Walikota Serang, Syafrudin yang menyatakan mengapresiasi dan mendukung penolakan UU Cipta Kerja yang dilakukan oleh beberapa elemen seperti mahasiswa dan buruh.

    “Kami mengapresiasi, terutama kepada masyarakat atau karyawan yang menyampaikan aspirasi keberatan. Tentunya, pemerintah Kota Serang akan mengikuti siapa lagi kecuali mengikuti masyarakat,” ujar Syafrudin kepada BANPOS, Minggu (11/10)

    Namun, ia menyatakan bahwa selain melakukan aksi demonstrasi, masyarakat yang menolak UU Cipta Kerja dapat melakukan gugatan ke MK atau ke pihak lainnya yang berwenang.

    “Secara pribadi dan kedinasan, kami mengapresiasi dan mendukung para pekerja atau buruh yang mengajukan keberatan,” tegasnya.

    Ketika ditanyakan terkait apakah akan memberikan surat penyampaian aspirasi, seperti kepala daerah yang lainnya. Syafrudin menyatakan bahwa akan mempertimbangkan hal tersebut dengan mengajak rapat bersama forum pimpinan daerah, Ketua DPRD dan tokoh masyarakat.

    “Secepatnya akan kita bahas,” ungkapnya.(DZH)

  • Warga Bogot Turun ke Jalan, Ini yang Disampaikan untuk Syafrudin

    Warga Bogot Turun ke Jalan, Ini yang Disampaikan untuk Syafrudin

    SERANG,BANPOS- Pemandangan menarik terjadi pasca Hut Kota Serang ke-13 dan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia ke-75. Sejumlah warga bogot, Kelurahan Pancalaksana, Kecamatan Curug turun ke jalan untuk menyampaikan ucapan terimakasih kepada Walikota Serang, Syafrudin atas pembangunan jalan poros yang dibangun oleh Pemerintah Kota Serang.

    Hal ini jelas terpampang dari spanduk yang dibentangkan oleh warga pancalaksana. Dalam tulisannya menyebut, rasa terimaksih warga terhadap Pemerintah Kota Serang kepemimpinan bapak syafrudin atas pembuatan jalan poros.

    “Terimakasih kepada pemerintah kota serang kepemimpinan bapak syafrudin atas pembuatan jalan poros,” tulis warga dalam spanduk, Kamis (20/8).

    Sementara di spanduk kedua dari RT/RW setempat yang menyebutkan hampir sama yaitu ucapan terimakasih kepada Walikota Serang.

    “Hatur nuhun Bapak H.Syafrudin (Walikota Serang), RT/RW,” tulisnya.

    Saat dihubungi melalui sambungan telepon, syafrudin sendiri mengaku belum mengetahui atas aksi warga pancalaksana tersebut. Namun, dirinya menganggap bahwa pembangunan yang dilakukan oleh Pemkot Serang merupakan suatu kewajiban.

    “Saya baru tahu ini, syukurlah kalau warga senang. Itu semua memang sudah kewajiban kami untuk membangun kota serang seluruhnya,” katanya.

    Yang penting, lanjut syafrudin, jalan yang telah dibangun dapat bermanfaat dan menunjang terhadap aktivitas masyarakat serta harus saling menjaga dan merawat.

    “Saya harap apa yang sudah dibangun tetap sama-sama kita jaga dan dirawat, harus bermanfaat juga dalam menunjang aktivitas warga,”ungkapnya.

    Menurut syafrudin, berawal dari tinjauannya selama turun ke lapangan, ia beserta jajarannya mendata jalan-jalan yang segera dan harus diprioritaskan dalam program pembangunan.

    “Karena sering turun ke lapangan alhamdulillah kita tahu harus apa dan bagaimana, kan kita catet apa-apa yang harus diprioritaskan,”ujar pria yang pernah menjabat camat serang ini.

    “Apalagi itu jalan dulunya sudah engga layak, bertahun-tahun engga terjamah. Makanya di tahun 2020 kita bangun, alhamdulillah selesai,” tuturnya.

    Dari kiriman dokumentasi foto yang diterima redaksi, terpantau sekira puluhan masyarakat memadati tengah dan sisi jalan untuk mengucapkan rasa terimakasih kepada Walikota Serang. (MUF)