BANTEN POS

Tag: Walikota Serang Syafrudin

  • Bersama Semobil, Syafrudin Subadri Ziarah Makam Pahlawan

    Bersama Semobil, Syafrudin Subadri Ziarah Makam Pahlawan

    SERANG, BANPOS – Memperingati hari jadi Kota Serang ke-13, Walikota Serang, Syafrudin bersama dengan wakil Walikota Serang Subadri Ushuludin tak seperti biasa menggunakan mobil bersama. Keduanya menuju makam pahlawan yang terletak di bilangan Stadion Maulana Yusuf Serang, untuk berziarah bersama-sama dengan OPD dan Forkopimda.

    Sampai di lokasi makam pahlawan, keduanya turun dari mobil yang sama yaitu mobil Syafrudin dan disambut oleh para kepala dinas dan semua elemen yang ada saat itu. Dengan senyum ramah, baik Syafrudin maupun Subadri menyapa dan menyalami satu per satu.

    “Ziarah ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun, dalam rangka hari jadi Kota Serang ke-13 dan HUT Kemerdekaan RI,” ujar Syafrudin.

    Lebih lanjut ia mengatakan, sesuai dengan rutinitas, biasanya pihaknya melaksanakan ziarah. Secara kebetulan, kata dia, disamping memperingati hari jadi Kota Serang, juga dirangkaikan dengan peringatan momen hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus mendatang.

    “Akibat pandemi Covid-19 kegiatan hari jadi Kota Serang kali ini tidak dilaksanakan seperti biasanya. Kalau biasanya itu ada pawai, ada bazar dan juga perlombaan, akan tetapi pada tahun ini kita tidak melaksanakannya,” jelasnya.

    Meskipun demikian, untuk perayaan hari jadi Kota Serang, Syafrudin menegaskan akan tetap menggelar Paripurna istimewa yang dilakukan pada Senin (10/8) di gedung DPRD Kota Serang. Setelah giat tersebut, kemudian dilanjutkan dengan pemberian santunan kepada masyarakat petani dan stimulus nelayan serta stimulus UMKM yang ada di Kota Serang.

    “Sekaligus juga ada sedikit bazar, tapi tidak seperti biasanya, hanya terbatas serta wajib menggunakan protokol kesehatan,” tandasnya.

    Wakil Walikota Serang Subadri Ushuludin mengungkapkan bahwa dilaksanakannya ziarah terhadap makam pahlawan itu merupakan salah satu bukti hormatnya unsur Pemerintah kepada para arwah pahlawan. Kata dia, tanpa ada nya keberadaan para pahlawan itu, Kota Serang tidak akan ada.

    “Oleh karena itu, setiap tahun kami rutin berziarah, dengan harapan setelah rasa hormat itu kami lakukan, mudah-mudahan ada keberkahan untuk semua masyarakat Kota Serang dan pemerintah Kota Serang,” ungkapnya.

    Subadri mengaku, diusia Kota Serang yang ke-13 ini, berharap agar lebih baik. Karena, ia menyadari diusia belia ini masih ada hal-hal yang harus diperjuangkan bersama, baik dari unsur pendidikan, infrastruktur dan sisi yang lainnya.

    “Kami berharap, mudah-mudahan diusia yang ke-13 ini, bentuk kebersamaan semua stakeholder dari unsur masyarakat maupun unsur pemerintahan, bersama-sama bersatu untuk memikirkan serta berbuat bagaimana caranya supaya Kota Serang menjadi lebih baik,” tandasnya.(MUF)

  • Hiburan Malam di Kota Serang Masih Bisa Buka

    Hiburan Malam di Kota Serang Masih Bisa Buka

    SERANG, BANPOS – Amanat Perda Pengelolaan Usaha Kepariwisataan (PUK) terkait batas waktu 6 bulan untuk menertibkan usaha yang tidak sesuai Perda, tidak bisa dilaksanakan oleh Pemkot Serang. Hal ini karena, Perwal dari Perda tersebut hingga kini belum kunjung ada.

    Demikian disampaikan oleh Walikota Serang, Syafrudin seusai memimpin rapat evaluasi realisasi APBD Kota Serang.

    Ia mengatakan, memang dalam Perda PUK diamanatkan agar dalam 6 bulan setelah disahkan, seluruh usaha kepariwisataan yang tidak sesuai dengan Perda PUK wajib ditutup.

    Akan tetapi, karena Perwal turunan dari Perda yang mengatur secara teknis belum disahkan, maka pihaknya belum bisa melaksanakan amanat tersebut.

    “PUK memang sudah 6 bulan, tapi Perwalnya ini masih sedang dibahas. Karena Perwalnya baru masuk dari Dinas Pariwisata,” ujarnya di Puspemkot Serang, Senin (20/7).

    Namun Syafrudin berjanji bahwa dalam bulan ini Perwal PUK dapat segera disahkan. Sehingga, untuk usaha kepariwisataan yang tidak sesuai dengan Perda PUK, termasuk hiburan malam, dapat segera ditutup.

    “Mudah-mudahan bulan ini sudah lah. Yah tapi disosialisasikan dulu, sesuai dengan Perda apabila melanggar maka tempat usaha itu akan ditutup,” tandasnya.(DZH)

  • Tidak Ada Keringanan Biaya Pendidikan, Warganet Ngadu di Instagram Walikota Serang

    Tidak Ada Keringanan Biaya Pendidikan, Warganet Ngadu di Instagram Walikota Serang

    SERANG, BANPOS – Seorang warganet mengadu pada akun instagram resmi Walikota Serang, Syafrudin, terkait dengan biaya pendidikan salah satu SMP swasta di Kota Serang. Akun bernama haibay23 itu mengadu pada kolom komentar unggahan terbaru Syafrudin terkait imbauan MUI untuk salat Jumat berjamaah.

    “Adik saya sekolah di salah satu sekolah swasta di Kota Serang (SMP) biaya administrasi sekolah 5 juta. Selama masa pandemi terhitung 16 maret sampai hari ini proses KBM dilakukan secara daring jarak jauh,” tulisnya mengawali aduan tersebut, Senin (8/6).

    Menurutnya, meskipun saat ini dalam masa pandemi dan belajar mengajar dilakukan secara daring, namun pihak sekolah tidak memberikan keringanan pembayaran biaya administrasi sekolah.

    Ia pun meminta agar pemerintah baik provinsi maupun kota dapat membuat kebijakan terkait permasalahan tersebut.

    “Saya menyayangkan pihak sekolah yg masih meminta untuk melunasi administrasi sekolah disituasi keadaan yg serba sulit. Saya meminta dengan sangat agar Pemprov/Pemkot membuat suatu kebijakan untuk permasalahan seperti ini,” katanya.

    “Tidak ada keringanan dalam bentuk pengurangan nominal biaya hanya relaksasi pembayaran administrasinya saja *semoga segera mendapat respon yg baik terimakasih,” lanjutnya.

    Hingga berita ini ditulis, belum ada respon dari Syafrudin pada komentar tersebut. (DZH)

  • Imbauan Syafrudin Dicuekin, Warga Kota Serang Serbu Pasar Royal

    Imbauan Syafrudin Dicuekin, Warga Kota Serang Serbu Pasar Royal

    SERANG, – Dengan alasan Kota Serang belum menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Satpol PP menganggap tidak dapat membubarkan, atau mengatur keramaian yang terjadi di Pasar Royal Kota Serang.

    Seolah tidak peduli dengan imbauan walikota untuk mencegah penularan virus korona di Kota Serang, pantauan di lapangan pada Sabtu (16/5), Pasar Royal terlihat sangat padat dengan pedagang dan pembeli hingga terjadi kemacetan dikarenakan badan jalan terambil untuk lapak pedagang.

    Terlihat juga tidak seluruhnya taat untuk menjalankan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker dan juga menjaga jarak (physical distancing).

    “Kita tidak punya wewenang untuk membubarkan. Kalau ramai begini memang karena masyarakatnya kurang peduli, dan ingin berbelanja untuk Idul Fitri,” ujar Kepala Satpol PP Kota Serang, Kusna Ramdani melalui telepon.

    Ia menyatakan, Satpol PP hanya bisa melakukan imbauan dan wawar kepada masyarakat untuk menaati protokol kesehatan.

    Adapun berdasarkan Surat Imbauan Walikota Serang. Pasar Royal hanya dilarang untuk menerima pedagang baru atau pedagang musiman saja.

    “Yang berdagang ini sudah didata, semuanya pedagang lama. Kami tidak bisa membubarkan, karena Kota Serang belum PSBB,” jelas Kusna.

    Adapun ketika ditanya, bahwa aktivitas jual beli ini sudah sampai ke badan jalan, sehingga menimbulkan kemacetan dan hampir menutup ruas jalan. Ia berkilah bahwa bukan itu yang dimaksud dengan larangan adanya pasar jedogan yang ada di Surat Imbauan Walikota.

    “Pasar jedogan itu, ditutup jalannya, jadi gak ada kendaraan yang bisa lewat. Kalau yang seperti ini bukan pasar jedogan,” jelasnya.(DZH/AZM)

  • Nama Penyedia JPS Kota Serang Terkuak, BLPBJ Mengaku Tidak Tahu

    Nama Penyedia JPS Kota Serang Terkuak, BLPBJ Mengaku Tidak Tahu

    SERANG, BANPOS – Adanya perbedaan antara Pagu Anggaran Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan nilai barang yang disalurkan ternyata telah mendapat reviu dari Inspektorat Kota Serang.

    Berdasarkan dokumen yang didapatkan oleh BANPOS, Inspektorat Kota Serang menyatakan bahwa ada indikasi ketidakwajaran harga atas pengadaan barang berupa beras, mie instan dan sarden yang mencapai hingga Rp1,901.400.000.

    Masih berdasarkan dokumen yang sama, Inspektorat menyebut, juga ada indikasi ketidakwajaran pengadaan barang yang sama untuk buffer stock (stok cadangan) dengan nominal Rp218.981.000

    Dokumen tersebut menyebutkan, untuk penyedia barang JPS adalah PT. Bantani Damir Primarta, dan penyedia buffer stock adalah CV. Makmur Sejahtera.

    Ketika dikonfirmasi kepada Kepala Badan Layanan Pengadaan Barang/Jasa (BLPBJ) Kota Serang, Koswara, ia mengaku tidak dilibatkan dalam pengadaan JPS tersebut.

    “Karena kan ini sistemnya adalah penunjukkan langsung. Maka itu menjadi kegiatan dari OPD terkait. Nama perusahaan pun kami tidak disetorkan namanya. Mungkin nanti akan melaporkan setelah kegiatan,” katanya kepada BANPOS melalui seluler, Rabu (13/5).

    Sebelumnya diberitakan, DPRD Kota Serang dan Dinas Sosial Kota Serang kompak tidak ingin menyebutkan nama perusahaan penyedia JPS dengan berbagai alasan. Baca: Pengembalian Rp1,9 Miliar, Dinsos dan DPRD Kota Serang Rahasiakan Perusahaan Penyedia JPS

    Terpisah, Walikota Serang, Syafrudin, menyatakan akan tetap memberikan bantuan jaring pengaman sosial (JPS) berbentuk sembako pada tahap dua dan tiga nanti. Hal ini disebabkan Dinsos Kota Serang telah melakukan pengadaan sembako hingga tiga bulan ke depan.

    Namun apabila masa pandemi masih terus berlangsung lebih dari bulan Juli, maka pihaknya akan memberikan bantuan JPS dalam bentuk tunai.

    “Dalam tiga bulan ke depan itu akan tetap sembako. Tapi kalau lebih dari tiga bulan, itu akan kami salurkan berbentuk tunai,” ujar Syafrudin kepada awak media.

    Syafrudin beralasan, tetap diberikannya JPS dalam bentuk nontunai karena pihak Dinsos telah melakukan pengadaan sembako hingga tiga bulan.

    “Karena kan ini tiga bulan sudah (dilakukan pengadaan). Karena hasil kesepakatan itu dari kuota (bantuannya) adalah sembako. Sudah ada itu barangnya,” ucapnya.

    Menurut Syafrudin, apabila bantuan tersebut diberikan dalam bentuk tunai, maka bisa saja masyarakat tidak menggunakan bantuan tersebut untuk membeli makanan.

    “Nanti kalau dikasihnya tunai, orang bukannya beli makan malah beli handphone. Malah beli pulsa,” jelasnya.(DZH/PBN/ENK)

  • Sempat Geger, Walikota Serang Syafrudin Pertimbangkan JPS Berbentuk Tunai

    Sempat Geger, Walikota Serang Syafrudin Pertimbangkan JPS Berbentuk Tunai

    SERANG, BANPOS – Pemkot Serang mempertimbangkan untuk merubah skema jaring pengaman sosial (JPS) dari non tunai menjadi tunai. Hal ini menyikapi banyaknya kritikan dan pertanyaan dengan nilai besaran bantuan yang dikonversi dalam bentuk sembako yang dirasa tidak sesuai dan memberi keuntungan terlalu besar kepada penyedia.

    Walikota Serang, Syafrudin, menuturkan bahwa pengadaan paket sembako itu memang melalui pihak ketiga. Menurutnya, jika melalui pihak ketiga, mereka memiliki hak untuk mengambil keuntungan.

    “Saya kira memang wajar yah kalau pihak ketiga mengambil keuntungan. Karena memang mereka berhak untuk untung karena itu pengusaha,” ujar Syafrudin di gedung Diskominfo Kota Serang.

    Namun Syafrudin mengaku, akan mendiskusikan kembali terkait penyaluran dalam bentuk sembako dan dirumah menjadi berbentuk tunai. Sebab, ia juga tidak menampik bahwa penyaluran JPS tahap pertama menimbulkan beberapa masalah.

    “Memang ini awalnya kesepakatan agar penyalurannya berbentuk sembako. Tapi karena ternyata ada banyak masalah, maka akan kembali dibahas untuk disalurkannya berbentuk tunai,” tandasnya.

    Sementara itu, DPRD Kota Serang menyatakan, besarnya keuntungan penyedia bantuan sembako JPS Kota Serang membuat mekanisme penyaluran JPS dirasa perlu untuk dievaluasi. Bahkan, penyaluran JPS tersebut diminta berbentuk tunai saja sehingga tidak memerlukan pihak ketiga.

    Sekretaris Fraksi PKS pada DPRD Kota Serang, Nur Agis Aulia, mengungkapkan bahwa sedari awal pihaknya telah mendorong agar penyaluran JPS tersebut dalam bentuk tunai atau transfer uang saja.

    “Dari awal kami dari fraksi PKS sudah mengusulkan agar penyaluran bantuan itu bentuknya tunai ataupun transfer saja. Tapi ternyata banyak pihak yang menolak,” ujarnya kepada BANPOS, Selasa (5/5).

    Menurutnya, banyak pihak yang menolak usulan JPS dalam bentuk uang tunai atau transfer, hanya karena persoalan yang menurutnya kurang logis. Seperti bagaimana pihak bank dapat menyediakan kartu ATM dalam waktu cepat.

    “Sebenarnya kan membuat ATM itu mudah. Kita tinggal serahkan saja data-data penerima bantuan tersebut, dan biarkan pihak bank yang mengurus teknisnya. Paling hanya 5 hari dalam pembuatannya,” ucap Agis.

    Agis menjelaskan, pihaknya menolak penyaluran bantuan dalam bentuk sembako dikarenakan celah kebocorannya sangat besar. Namun karena banyak pihak yang bersikukuh agar penyaluran berbentuk sembako, maka pihaknya pun akhirnya mengalah.

    “Tapi berkaca pada kondisi penyaluran kemarin, ternyata banyak masalah kan. Penyedia atau pihak ketiga ternyata mengambil keuntungan terlampau besar. Kira-kira sampai Rp2,5 miliar. Makanya, kami meminta agar Pemkot Serang segera mengevaluasi hal tersebut,” tegasnya.

    Bahkan, Agis meminta agar bantuan tahap selanjutnya tidak lagi dalam bentuk sembako. Penyaluran nanti, lanjut Agis, harus dalam bentuk tunai maupun transfer. Sehingga tidak ada lagi bantuan yang terkena potongan dari pihak ketiga.

    “Kalau bentuknya tunai ataupun transfer, masyarakat sendiri yang menentukan bentuk makanan yang akan mereka beli. Jadi pemkot tidak perlu memikirkan teknis barang apa saja yang harus dibeli, biarkan masyarakat yang memilih,” jelasnya.(DZH/AZM)

  • Demi Cegah Penyebaran Covid-19, Banten Creative Fest Resmi Ditunda

    Demi Cegah Penyebaran Covid-19, Banten Creative Fest Resmi Ditunda

    SERANG, BANPOS – Gelaran Banten Creative Fest 2020 yang rencananya akan diselenggarakan di Alun-alun Serang, terpaksa ditunda akibat pandemi Covid-19.

    Hal ini guna meminimalisir penyebaran Covid-19 di Kota Serang. Mengingat, acara ini merupakan kegiatan milenial yang bergelut di bidang industri kreatif yang dipastikan akan menggaet banyak massa.

    Penghentian kegiatan tersebut diumumkan secara resmi oleh Walikota Serang, Syafrudin, melalui sebuah vidio yang berdurasi 1 menit 31 detik. Menurutnya, kegiatan Banten Creative Fest yang dijadwalkan berlangsung bulan Mei 2020 ditunda hingga batas waktu yang tidak dapat ditentukan.

    “Dengan adanya pandemi Covid-19, sepertinya kegiatan Banten Creative Fest tidak bisa diselenggarakan pada tanggal yang sudah ditentukan,” katanya, Sabtu (18/4).

    Orang nomor satu di Kota Serang itu mengatakan bahwa dirinya sangat mengapresiasi kalangan muda yang yang sudah mandiri dan kreatif dalam wirausaha. Menurutnya, hal itu merupakan bagian dari kemajuan sebuah daerah.

    ”Yang rencana akan diselenggarakan Mei 2020. Tetapi acara ini akan diselenggarakan pada waktu yang tidak bisa ditentukan. Tetap semangat, tetap aje kendor. Terus berkarya yang positif dari rumah,” tuturnya.

    Kendati demikian, Syafrudin mengajak pegiat Banten Creative Fest untuk tetap berkarya di rumah. Ia memastikan kegiatan ini akan tetap diselenggarakan dalam kesempatan waktu yang lain.

    “Saya sangat mengapresiasi dan turut prihatin kepada seluruh pegiat industri kreatif lokal di Kota Serang yang sudah tergabung di kegiatan Banten Creative Fest 2020. Sama-sama berdoa pandemi Covid-19 segera berakhir agar kegiatan Banten Creative Fest bisa dilaksanakan,” tandasnya. (DZH)

  • 23 Warga Tumbang Akibat DBD

    23 Warga Tumbang Akibat DBD

    SERANG,BANPOS- Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) mulai menjangkiti masyarakat Kota Serang. Bahkan di Kelurahan Tembong tercatat sudah ada 13 warga yang tumbang dan dirawat di rumah sakit akibat nyamuk Aedes Aegypti ini. Sementara data se-Kota Serang yaitu sebanyak 23 kasus DBD.

    Lurah Tembong, Edi Junaedi, mengatakan bahwa pada minggu lalu, pihaknya telah melakukan pengasapan atau fogging di beberapa RT di lingkungan Tembong Masjid. Hal ini untuk menekan penambahan kasus DBD di kelurahan yang ia pimpin.

    “Beberapa titik sudah kami lakukan fogging. Namun, pada minggu ini kami temukan lagi kasus DBD satu keluarga, yang terdiri dari tiga orang, yaitu bapak, ibu dan anak. Dan sampai saat ini dua orang diantaranya masih dirawat di rumah sakit. Sedangkan satu lagi sudah membaik,” ujarnya, Jumat (7/2/2020).

    Menurut Edi, minggu lalu di kelurahannya tercatat ada 10 kasus warganya yang terkena DBD. Sedangkan pada minggu ini kasus tersebut bertambah sebanyak tiga kasus.

    “Jadi total yang terkena kasus DBD ada 13 orang. Padahal kami sudah coba lakukan antisipasi untuk pencehagahan adanya kasus DBD di wilayah kami dengan cara melakukan fogging,” tuturnya.

    Ia mengatakan, kasus DBD tersebut merupakan yang terbesar dan pertama terjadi di wilayah Tembong. Karena jumlah korban yang tumbang mencapai belasan orang dalam waktu yang singkat.

    “Baru pertama kali terjadi kasus sebesar ini, karena sudah menyentuh ke 13 orang. Sebelumnya tidak sebanyak ini kasus DBD,” ucapnya.

    Terpisah, Warga Kelurahan Kiara, Aminudin mengatakan terdapat seorang tetangganya terkena DBD. Lantaran khawatir penyakit terseut akan menyebar, ia juga sudah meminta kepada pihak kelurahan setempat untuk dilakukan foging.

    “Ada satu orang yang tetangga kami yang terkena. Karena puskesmas Walantaka letaknya jauh. Warga kami harus berobat ke Rumah Sakit swasta yang ada di Ciruas, Kabupaten Serang. Sudah kami laporkan kasusnya, tapi belum ada respon,” kata Aminudin.

    Kepala Dinkes Kota Serang, M. Ikbal, mengakui bila saat ini kasus DBD di Kota Serang cukup tinggi. Namun, hal ini terjadi pada setiap daerah, sebab saat ini seluruh wilayah Indonesia sedang memasuki musim hujan.

    “Semua wilayah itu memang sedang naik trennya, termasuk Kota Serang. Bahkan untuk Kota Serang sudah ada 23 kasus DBD yang masuk laporannya, dan yang paling dominan itu di Kecamatan Cipocok, dan Serang,” katanya.

    Selain melakukan pengasapan, Ikbal mengaku bahwa pihaknya juga melakukan sosialisasi kepada setiap keluarga untuk menjadi juru pemantau jentik (Jumantik).

    “Jadi dalam satu rumah, itu salah satu anggota keluarganya kami minta untuk menjadi relawan Jemantik. Sehingga nanti tidak ada jentik nyamuk di genangan air,” ujarnya.

    Ditanya mengenai lambatnya penanganan DBD, Ikbal berkilah bahwa seharusnya masyarakatlah yang lebih berperan aktif dalam hal tersebut.

    “Sebab, persoalan DBD ini kan berasal dari pola hidup atau kebiasaan serta perilaku masyarakat juga. Seperti kebersihan lingkungan, saya kan meminta kepada masyarakat agar senantiasa menjaga kebersihan, terutama adanya genangan air,” katanya.

    Sementara, Walikota Serang, Syafrudin, meminta kepada Dinkes Kota Serang dan petugas Puskesmas agar memberikan pelayanan secara tanggap, karena pelayanan kesehatan yang paling disorot oleh masyarakat. Ia juga menginstruksikan agar Dinkes dapat segera melakukan fogging.

    “Jadi jangan sampai ada korban yang jatuh baru mereka bertindak. Jangan sampai masyarakat menunggu dan tidak terlayani dengan cepat. Sebab, saya kira fogging ini cukup, karena disetiap puskesmas dan kelurahan itu sudah ada alat fogging, dan ini seharusnya bisa lebih cepat pelayanannya,” tandasnya. (DZH)

  • Hore, Alun-alun Kecamatan Akan Dibangun di Walantaka

    Hore, Alun-alun Kecamatan Akan Dibangun di Walantaka

    SERANG,BANPOS– Salah satu program Walikota Serang Syafrudin dan Wakil Walikota Serang Subadri Ushuludin yaitu pembangunan Alun-alun di setiap Kecamatan. Salah satu Kecamatan yang akan lebih dulu membangun Alun-alun yaitu Kecamatan Walantaka, dengan anggaran sebesar Rp4 miliar.

    Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Serang, Iwan Sunardi mengatakan, anggaran tersebut berasal dari APBD murni. Selanjutnya, anggaran tersebut dialokasikan untuk pembebasan lahan dan pembangunan fisik Alun-alun.

    “Pembebasan lahannya kurang lebih 1.000 meter, tetapi untuk lokasi tepatnya belum ditentukan. Karena akan dimulai hari ini, kami melakukan survei-survei terlebih dahulu,” ujarnya saat dikonfirmasi, kemarin.

    Ia melanjutkan, jika telah dilakukan dilelang, pihaknya baru akan memulai pembangunannya. Ia menjelaskan, tujuan dari pembangunan Alun-alun kecamatan, agar sebagai sarana pusat kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.

    “Menjadi salah satu fasilitas bagi masyarakat, jika ada kegiatan bisa dilakukan di alun-alun, seperti acara-acara kenegaraan seperti upacara 17 Agustus, dan fasilitas kegiatan publik lainnya,” terang dia.

    Iwan menyebut, saat ini baru satu kecamatan yang sudah memiliki alun-alun yaitu Kecamatan Kasemen. Sedangkan beberapa kecamatan lainnya belum terbangun, salah satunya karena terkendala lahan.

    “Kecamatan Taktakan masih dalam proses pembahasan, karena terkendala lahannya. Sedangkan, untuk Kecamatan Cipocok Jaya dan Kecamatan Curug juga belum ada,” ungkapnya.

    Sementara itu, Camat Kecamatan Walantaka Karsono membenarkan bahwa di wilayah pemerintahannya akan dibangun Alun-alun. Oleh sebab itu, dirinya menyambut positif dengan rencana dari Pemkot Serang tersebut.

    “Kami tentunya sebagai penerima bantuan pembangunan Alun-alun bersyukur sekali. Karena pembangunan alun-alun ini merupakan program pak walikota dan pak wakil walikota selama lima tahun kedepan,” ungkap Karsono.

    Ia pun mengatakan jika sudah memiliki fasilitas Alun-alun, maka masyarakat pun sudah pasti akan memanfatkan fasilitas tersebut,

    “Kalau alun-alun itu jadi dan terealisasi, kami akan memanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan masyarakat Kecamatan Walantaka,” tandasnya. (MUF)

  • Walikota Serang Hingga Wagub Banten Perjuangkan Rifani Segera Pulang

    Walikota Serang Hingga Wagub Banten Perjuangkan Rifani Segera Pulang

    SERANG, BANPOS – Belum lama kabar gembira diterima oleh tujuh mahasiswa asal Banten di Cina karena dapat pulang ke kampung halamannya, sudah harus kembali berduka karena satu diantara mereka tertahan pihak bandara.

    Rifani, mahasiswa asal Kota Serang yang tertahan tersebut dituding memiliki visa yang sudah kedaluwarsa sehingga tidak bisa ikut 6 temannya untuk kembali ke Indonesia.

    Menanggapi hal tersebut, Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa dirinya akan terus berjuang agar satu mahasiswa asal Kota Serang yang tertahan oleh pihak bandara di Cina supaya dapat segera kembali ke kampung halamannya.

    “Kami masih terus berupaya dan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar adinda Rifani ini dapat segera kembali ke kampung halamannya,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (4/2).

    Ia mengatakan, dirinya juga sudah berkomunikasi dengan Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy, untuk mencari solusi agar Rifani dapat segera pulang.

    “Kalau hasil komunikasi terakhir dengan Wagub, ini sudah siap dibayar untuk biaya kepulangan dari Dinkes dan BPBD Provinsi Banten,” ucapnya.

    Mengenai permasalahan visa yang disebut kedaluwarsa dan menjadi penyebab Rifani tertahan di bandara, Syafrudin mengaku siap untuk membiayai perpanjangan visa tersebut.

    “Pokoknya kalau masalah biaya mah saya rasa itu hal yang gampang yah. Pemkot akan siap untuk membiayai. Yang penting itu bagaimana caranya dia bisa segera balik ke sini,” tandasnya. (DZH)