Tag: Walikota Serang Syafrudin

  • Pengusaha Ayam Minta Izin Sampai 2030, Pemkot Serang Diultimatum

    Pengusaha Ayam Minta Izin Sampai 2030, Pemkot Serang Diultimatum

    SERANG,BANPOS- Pemkot Serang memanggil para pengusaha ternak ayam yang berada di Kecamatan Curug untuk melakukan diskusi mengenai gugatan yang dilakukan oleh masyarakat khususnya di lingkungan Tinggar.

    Dalam diskusi tersebut, hadir sebanyak 11 orang pemilik peternakan ayam yang ada di Kecamatan Curug. Mereka menyampaikan keinginan untuk menjalankan usaha yang mereka lakukan sampai pada tahun 2030 mendatang.

    Hal ini menyulut protes keras dari aktivis lingkungan, mereka menilai permintaan pengusaha sudah melebihi batas. Terlebih lagi, pengusaha ayam telah diberikan disinsentif selama sepuluh tahun untuk merelokasikan tempat usahanya sejak 2010 Pemkot Serang.

    “Bagi kami ini adalah sebuah kegilaan yang mendalam dari pengusaha ayam. Sudah diberikan waktu sepuluh tahun sejak 2010. Sekarang minta waktu lagi 10 tahun, mereka seharusnya memikirkan juga dampak yang selama sepuluh tahun dirasakan oleh masyarakat di sekitar peternakan ayam,” kata aktivis lingkungan M. RIdho Ali Murtadho yang juga juru bicara himpunan mahasiswa teknik lingkungan (HMTL) Unbaja, Kamis (23/1).

    Gubernur BEM Teknik Unbaja ini meminta agar pengusaha peternakan sadar akan dampak yang ditimbulkan atas usahanya. Terlebih kepada masyarakat yang terdampak namun tidak pernah mendapat perhatian dari peternakan. Belum lagi pengelolaan limbah peternakan yang tidak memenuhi standar pengelolaan limbah membuat masyarakat terganggu.

    “Banyak saudara-saudara kami yang sudah menolak sejak dulu keberadaan peternakan. Karena setiap ada aktivitas panen ayam, lalat menyebar ke seluruh penjuru kampung mengganggu aktivitas warga dan dikhawatirkan menyebarkan penyakit,” ujar Ridho.

    Ia juga mengultimatum Pemkot Serang untuk tidak bermain mata dengan pengusaha peternakan ayam. Ia juga meminta Pemkot Serang untuk tidak mengulangi kebijakan yang merugikan rakyat dengan memberikan disinsentif ke pengusaha peternakan ayam. Ia tidak menampik banyak tenaga kerja yang terserap pada usaha tersebut.

    Ridho menambahkan, perpanjangan izin peternakan juga dinilai tidak sesuai dengan visi Walikota Serang Syafrudin dan Wakil Walikota Serang Subadri Ushuludin pada periode 2018-2023 yang mengusung ‘Terwujudnya Kota Peradaban yang Berdaya dan Berbudaya’.

    “Peradabannya nanti mau ditaruh dimana? Sedangkan kandang ayam yang kumuh berserakan dimana-mana. Jadi, saya kira sudah saatnya janji-janji pada visi-misi itu ditepati,” pungkas Ridho.

    Sementara itu, Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa pemanggilan tersebut dilakukan karena desakan yang diberikan oleh masyarakat agar peternakan ayam yang berada di Kecamatan Curug agar segera ditutup karena tidak berizin dan tidak memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar.

    Menurutnya, berdasarkan hasil diskusi tersebut, para pengusaha menginginkan usaha mereka dapat tetap berjalan hingga 2030 mendatang. Hal ini sesuai dengan kerangka acuan yang menurut para pengusaha pernah dibuat sebelum adanya revisi RTRW.

    “Ternyata keinginan mereka ini mereka yang hadir yaitu sebanyak 11 pengusaha, ingin usahanya berjalan sampai 2030. Karena mereka mempunyai kerangka acuan sebelum adanya revisi RTRW. Setelah adanya revisi RTRW, saya rasa akan lain lagi,” tuturnya. (DZH)

  • BKPSDM dan Setda Terendah, Realisasi Anggaran 92,42 Persen

    BKPSDM dan Setda Terendah, Realisasi Anggaran 92,42 Persen

    SERANG, BANPOS – Evaluasi akhir Pemkot Serang tahun anggaran 2019 menghasilkan BKPSDM dan Setda sebagai dua OPD dengan serapan anggaran terendah. Adapun serapan anggaran BKPSDM yaitu 85.40 persen. Sedangkan Setda yaitu 87 persen.
    Selain itu terdapat lima OPD yang serapannya mencapai di atas 96 persen sampai 97 persen. Kelima OPD itu yakni Inspektorat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Disnakertrans, dan Disperdaginkop UKM.
    Sehingga, serapan anggaran keseluruhan dari Pemkot Serang yaitu 92.42 persen. Realisasi tersebut telah mencapai target Pemkot Serang yaitu pada akhir tahun sebesar 90 persen.
    Walikota Serang Syafrudin menjelaskan, rendahnya serapan anggaran BKPSDM karena ada anggaran untuk tes CASN yang seharusnya digunakan pada akhir 2019, sementara pelaksanaan CASNnya dilaksanakan antara Februari hingga Maret 2020.
    “Jadi anggaran itu menjadi Silpa kurang, kemudian penyerapannya menjadi 80 persen,” jelas Syafrudin, kepada awak media seusai kegiatan rapat evaluasi pelaksanaan APBD di Aula Setda Puspemkot Serang, Selasa (21/1).
    Sedangkan Setda yang penyerapannya hanya 87 persen, lanjut Syafrudin, karena terjadi rotasi pegawai yang sebelumnya 70 orang, menjadi 46 orang. Dengan demikian, serapan belanja pegawai menjadi tidak maksimal.
    “Jadi itu bukan belanja langsung tapi belanja pegawai,” ucap Syafrudin.
    Kendati masih ada OPD yang serapannya rendah, Syafrudin menilai penyerapan anggaran OPD tahun 2019 tidak ada yang dikarenakan gagal lelang.
    “Hanya memang telat aja, yang semestinya dilaksanakan bulan April, dilaksanakan bulan September atau bulan Oktober,” katanya.
    Menurut Syafrudin, lambatnya pelaksanaan kegiatan itu untuk mencegah adanya penurunan kualitas pada saat pemeriksaan di pertengahan tahun.
    “Umpamanya kita, kalau kita laksanakan di awal, ini juga terutama pembangunan fisik seperti jalan, kalau pembangunannya dilaksanakan pada awal-awal seperti sekarang ini dikhawatirkan baru dipasang sudah rusak,” terangnya.
    Asisten Daerah (Asda) II Pemkot Serang, Djoko Sutrisno, menyebutkan program kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada awal tahun 2020 masih melanjutkan program unggulan tahun 2019.
    “Seperti untuk pembangunan alun-alun kecamatan, Masjid Agung, penertiban PKL, dan kemacetan. Untuk kemacetan salah satunya penempatan petugas di Terowongan Terondol,” tandasnya. (DZH)
  • Selamat Tinggal Kota Serang Baru

    Selamat Tinggal Kota Serang Baru

    SERANG, BANPOS – Lokasi kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kota Serang yang di dalamnya terdapat kantor Walikota dan Wakil Walikota dinilai tidak representatif. Pasalnya, lokasi kantor tersebut berada di tengah perumahan yang dikenal kawasan komplek Kota Serang Baru (KSB).

    Selain itu, lambatnya proses pelimpahan aset oleh Pemkab Serang disebut menjadi salah satu penyebab Pemkot Serang ‘terjebak’ di tengah perumahan. Oleh karena itu, Pemkot Serang mewacanakan untuk memindahkan kantor Setda yang berada di KSB ke Puspemkot lama yang ada di jalan Jendral Sudirman, Ciceri.

    Walikota Serang, Syafrudin, menuturkan bahwa kantor Setda Kota Serang seharusnya tidak berada di dalam perumahan dan jauh dari pusat kota. Menurutnya, kantor Setda lebih baik berada di Puspemkot lama yang berada di jalan Jendral Sudirman.

    “Ini baru wacana. Tapi memang seharusnya kantor Walikota itu tidak ada di lokasi seperti ini. Jadi nanti Disdukcapil, Disnaker dan OPD lain dipindah ke sini (Puspemkot saat ini) dan kami yang pindah ke sana,” ujarnya saat diwawancara seusai memimpin rapat evaluasi di Puspemkot Serang, Selasa (21/1/2020).

    Menurutnya, jika memang wacana tersebut tepat untuk dilakukan, maka pada 2021 wacana tersebut akan direalisasikan. Sementara untuk Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) akan dianggarkan pada APBD perubahan nanti.

    “Kalau semua sudah cocok 2021 akan kami akan bangun. Untuk FS dan DED akan dilaksanakan pada APBD perubahan nanti. Karena ini memang belum dianggarkan,” ucapnya.

    Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Serang, Nanang Saepudin, mengatakan bahwa memang ada wacana untuk memindahkan kantor Setda Kota Serang ke Puspemkot lama. Namun sebelum diputuskan untuk pindah, maka Pemkot Serang harus menyiapkan FS serta DED terlebih dahulu.

    “FS dan DED dulu lah kita. Kita buat kajian yang matang, serahkan kepada ahlinya. Baru nanti pada perubahan akan kami anggarkan, karena belum dianggarkan pada APBD 2020 ini,” terangnya. (DZH)

  • Antisipasi Longsor Cilowong, Pemkot Siapkan RP4.4 Miliar

    Antisipasi Longsor Cilowong, Pemkot Siapkan RP4.4 Miliar

    SERANG, BANPOS – Pemkot Serang terima bantuan provinsi (Banprov) sebesar Rp4.4 miliar untuk mencegah terjadinya longsor di TPSA Cilowong. Pemkot Serang akan membangun bronjong, penahan longsor menggunakan batu yang ditumpuk, untuk menahan beban jalan utama.

    Untuk diketahui, pada awal 2019 yang lalu, terjadi longsor di TPSA Cilowong dan mengakibatkan dua orang masyarakat tertimbun. Hingga kini kedua korban tersebut masih belum ditemukan.

    Walikota Serang, Syafrudin, menuturkan bahwa TPSA Cilowong merupakan salah satu lokasi yang masuk dalam rawan bencana longsor. Oleh karena itu, pihaknya telah menganggarkan melalui Banprov untuk pembuatan jalan truk sampah.

    “Jadi karena truk ini membuang sampahnya di lokasi yang cukup bawah, jadi kami akan membangun jalan terlebih dahulu agar tidak terjadi longsor saat dilalui oleh mobil truk sampah,” ujarnya di TPSA Cilowong, Jumat (17/1).

    Selain itu, ia juga memantau bronjong yang dibangun untuk menahan jalan akses utama yaitu jalan raya Taktakan. Bronjong tersebut dibangun sepanjang sisi jalan utama.

    “Jadi nanti anggaran Banprov tersebut juga digunakan untuk pemeliharaan dan menjaga bronjong yang ada di pinggir jalan ini supaya nanti tidak longsor. Karena kan jalan raya ini dilalui oleh banyak kendaraan dan berbagai beban,” tuturnya.

    Kepala DLH Kota Serang, Ipiyanto, mengatakan bahwa Banprov yang dianggarkan untuk mengantisipasi longsor yaitu Rp4.4 miliar. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk membangun akses pembuangan dan juga pembangunan bronjong.

    “Nah untuk bronjong ini juga sangat penting karena kantor UPT yang berada di Cilowong ini digunakan oleh para ASN dan sudah ada yang longsor sedikit akibat curah hujan yang cukup deras,” katanya.

    Untuk titik rawan longsor sendiri, Ipiyanto menjelaskan bahwa wilayah depan TPSA Cilowong merupakan salah satu yang paling rawan. Sebab, banyak sampah yang sudah ditumpuk di wilayah depan tersebut.

    “Jadi kan sudah cukup berat. Apalagi kalau sudah hujan, ini kan menambah beban dari sampah itu sendiri. Saat ini pun curah hujan sudah cukup tinggi, dan tidak ada tiang pancang untuk menyanggah. Maka ini yang diprioritaskan juga,” terangnya.

    Rawan longsornya TPSA Cilowong bahkan masuk dalam kajian rawan bencana (KRB) BPBD Kota Serang. Apalagi saat ini cuaca ekstrem membuat curah hujan semakin tinggi.

    Beberapa saat yang lalu, Walikota Serang pun mengimbau kepada masyarakat, terutama yang berprofesi sebagai pemulung agar tidak mencari barang di TPSA Cilowong. Hal ini untuk menghindari kejadian longsor seperti yang terjadi pada awal 2019 yang lalu. (DZH/AZM)

  • Tinjau Lokasi Terdampak Banjir, Walikota Serang Ikut Bersih-bersih Sampah

    Tinjau Lokasi Terdampak Banjir, Walikota Serang Ikut Bersih-bersih Sampah

    KASEMEN, BANPOS – Walikota Serang, Syafrudin, meninjau langsung lokasi terdampak banjir di Kampung Pamarican dan Kampung Sukajaya, Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen. Bahkan, Syafrudin bersama unsur Muspika melakukan bersih-bersih sampah agar banjir cepat surut.

    “Ada masyarakat lapor kalau disini banjir, yah saya langsung kesini. Nih sama BPBD dan unsur Muspika Kasemen. Alhamdulillah sudah ada TAGANA, RAPI dan relawan juga,” tuturnya saat ditemui di lokasi terdampak, Minggu (19/1).

    Orang nomor satu di Kota Serang ini juga mengaku telah melakukan koordinasi dengan OPD terkait agar dapat melakukan tindaklanjut atas dampak banjir tersebut.

    “Saya sudah koordinasikan dengan Dinas PUPR, DLH, Dindikbud dan pihak terkait untuk penyelesaiannya. Saya pastikan Pemkot Serang tidak akan tinggal diam,” katanya.

    Ia pun khawatir dengan kondisi SDN Pamarican 1 dan 2 yang terdampak banjir. Menurutnya hal tersebut dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar.

    “Kasian juga siswa ini sekolahnya gimana kalau kebanjiran. Tadi kita juga sempat kuras sedikit-sedikit ruang kelas. Alhamdulillah dibantu sama masyarakat setempat juga,” ungkapnya.

    Seusai meninjau lokasi terdampak, Syafrudin terlihat memberi arahan kepada BPBD dan unsur Kecamatan Kasemen dalam membuat langkah-langkah penanganan lokasi terdampak.

    “Tolong pastikan ini selesai, kalau ada kendala apapun bisa langsung hubungi saya,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • Monitor Jalan Rusak, Walikota Serang Anggarkan Pemeliharaan Rp300 Juta

    Monitor Jalan Rusak, Walikota Serang Anggarkan Pemeliharaan Rp300 Juta

    CURUG, BANPOS – Walikota Serang Syafrudin meninjau dua lokasi jalan di Kelurahan Pancalaksana dan Kelurahan Sukawana yang rusak. Setelah meninjau, Syafrudin langsung menginstruksikan Dinas PUPR agar segera membangun jalan tersebut.

    “Setelah saya meninjau, jalannya memang dalam kondisi rusak dan riskan untuk dilewati baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat,” ujarnya seusai meninjau jalan di Kampung Kemanisan, Kelurahan Sukawana, Kecamatan Curug, Jumat (10/1).

    Syafrudin mengatakan, akan segera melakukan pembangunan di dua lokasi tersebut. Namun, pada tahap awal hanya dilakukan pemadatan terlebih dahulu.

    “Nanti untuk pengaspalan, kami akan lakukan seusai musim hujan selesai. Jadi yang terpenting adalah pemadatan jalannya dulu supaya bisa dilewati oleh kendaraan,” tuturnya.

    Untuk biaya, diperkirakan akan membutuhkan sebesar Rp300 juta untuk dua jalan itu.

    “Anggarannya berasal dari APBD, dari pos anggaran pemeliharaan jalan,” katanya. (DZH)

  • Pemkot Serang Salurkan Bantuan, Walikota Antarkan Langsung ke Lebak

    Pemkot Serang Salurkan Bantuan, Walikota Antarkan Langsung ke Lebak

    LEBAK, BANPOS – Sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, Pemkot Serang mengirimkan bantuan kepada penyintas bencana banjir lebak senilai lebih dari Rp100 juta rupiah. Bantuan tersebut berupa uang tunai, bahan pokok makanan, serta keperluan sehari-hari lainnya.

    Dalam pengiriman bantuan tersebut, Walikota Serang bahkan mengantarkan langsung kepada Pemkab Lebak dan diterima langsung oleh Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya.

    Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa sebagai sesama warga Banten, tidak mungkin masyarakat Kota Serang akan berdiam diri dengan keadaan masyarakat Lebak yang tertimpa musibah.

    “Pada hari ini Pemkot Serang memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana di Kabupaten Lebak. Tadi saya sendiri yang mengantarkan itu. Ada dua truk logistik. Satu truk berisikan dua ton beras, kalau truk satunya yaitu berisikan berbagai macam bantuan seperti makanan dan kebutuhan lainnya,” ujar Syafrudin, Kamis (9/1).

    Selain dua truk logistik, Syafrudin juga mengatakan bahwa Pemkot Serang mengirimkan dua mobil berisikan air mineral. Karena, berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemkab Lebak, penyintas bencana banjir sangat membutuhkan air bersih.

    “Jadi ada dua lagi mobil, itu penuh isinya adalah air mineral kemasan. Jadi memang hasil koordinasi, mereka para penyintas bencana membutuhkan air mineral untuk minum,” ucapnya.

    Selain bantuan logistik, Syafrudin menuturkan Pemkot Serang juga memberikan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp88.790.500. Namun sebanyak Rp20.851.700 digunakan untuk melengkapi kebutuhan para penyintas bencana banjir.

    “Uang tunai yang kami terima dari para kepala OPD, kurang lebih jumlahnya Rp88.790.500. Namun yang kami berikan sebesar Rp67.938.800. Sebanyak Rp20.851.700 kami gunakan untuk membeli bantuan lainnya seperti beras sebanyak dua ton, ikan asin, air minum dan kebutuhan lainnya. Jika dijumlah seluruhnya, nilai bantuan lebih dari Rp100 juta,” jelas Syafrudin.

    Ia mengatakan, bantuan tersebut mayoritas berasal dari OPD yang ada di Kota Serang berdasarkan instruksi yang ia keluarkan. Namun tidak sedikit pula masyarakat umum yang ikut memberikan bantuan melalui Pemkot Serang.

    “Yang terbesar memang dari para OPD. Ada juga dari organisasi masyarakat seperti Pramuka, kemudian ada yang dari masyarakat umum. Kemarin-kemarin ada juga masyarakat yang langsung mengirimkan bantuan ke lokasi. Itu bukti kami semua peduli,” tuturnya.

    Ia pun menyampaikan keprihatinan atas terjadinya bencana banjir bandang yang mengakibatkan banyak korban jiwa, penyintas yang harus mengungsi, dan harta yang hilang.

    “Saya sampaikan turut berduka cita atas timbulnya korban jiwa. Kemudian untuk penyintas yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Untuk rumah roboh dan jalan yang rusak, semoga dapat segera dibangun kembali dan membuat aktivitas kembali normal,” tandasnya. (DZH)

  • Banyak Tanah Tak Bersertifikat, Pemkot Gandeng BPN Serang Gratiskan Sertifikasi

    Banyak Tanah Tak Bersertifikat, Pemkot Gandeng BPN Serang Gratiskan Sertifikasi

    SERANG, BANPOS – Sebanyak 1.2 juta bidang tanah di Provinsi Banten, khususnya di Kota Serang, masih belum tersertifikasi. Oleh karena itu, Pemkot Serang bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Serang telah menjalin kerjasama untuk melakukan program sertifikasi tanah gratis.

    Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa program tersebut diprakarsai oleh Kanwil BPN Banten. Ia sangat mengapresiasi, sebab tanah yang semulanya tidak tersertifikasi, dapat tersertifikasi dengan mudah.

    “Program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) ini khusus untuk Kota Serang, jadi dari seluruh tanah yang ada di Kota Serang akan diberikan sertifikat gratis,” ujarnya di Puspemkot Serang, Kamis (9/1).

    Kendati gratis, masyarakat tetap harus mengeluarkan biaya untuk keperluan administrasi seperti foto copy berkas-berkas dan juga biaya pembelian materai.

    “Jadi sebenarnya itu gratis. Kalau untuk biaya administrasi kayak foto copy dan materai itu sangat murah. Hanya Rp150 ribu. Jauh lebih murah dibandingkan sebelum program ini ada,” ucapnya.

    Untuk menyukseskan program tersebut, Pemkot Serang telah mengangkat petugas untuk menjalankan program di setiap kelurahan dan kecamatan. Ia menegaskan kepada para petugas agar jangan bermain nakal.

    “Tadi sudah dilantik para petugasnya, agar nanti dapat menjalankan tugas sebagaimana yang memang telah ditugaskan. Jangan sampai ada yang meminta lebih, jangan sampai ada yang mempersulit,” katanya.

    Agar tidak terjadi praktik penyelewengan, Walikota Serang mengaku akan terus melakukan monitoring terhadap para petugas tersebut dan tidak segan untuk memberikan sanksi.

    “Kami akan melakukan monitoring, karena petugasnya sebagian besar PNS di kelurahan dan kecamatan. Jika terjadi, maka kami akan memberikan sanksi kepada mereka,” tegasnya.

    Dengan adanya program ini, Syafrudin berharap tanah yang ada di Kota Serang dapat lebih terpetakan. Ia juga berharap masyarakat dapat mendukung program ini.

    “Mudah-mudahan Kota Serang dapat lebih terpetakan dalam masing-masing bidang. Dan semoga semua masyarakat dapat mendukung agar dokumentasi bidang tanah dapat lebih baik,” tuturnya.

    Dari 4 juta hektare bidang tanah yang berada di Provinsi Banten, sekitar 1,2 juta diantaranya, termasuk Kota Serang belum bersertifikat. Oleh karena itu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah (Kanwil) Banten menargetkan selesai pada 2023.

    Kepala BPN Kanwil Banten, Andi Tanri Abeng, mengatakan dari jumlah 4 juta bidang tanah di Provinsi Banten, hanya tersisa sebanyak 30 persen atau 1.2 juta yang belum bersertifikat.

    “Dari 4 juta bidang tanah di Banten, yang belum bersertifikat sekitar 1.2 juta. Jadi 30 persen yang belum terpetakan dan kami sedang melakukan pemetaan. Saya menargetkan selesai di tahun 2023,” ujarnya.

    Untuk Kota Serang sendiri, pihaknya menargetkan untuk melakukan sertifikasi terhadap 60.000 bidang tanah di Kota Serang. Sedangkan saat ini sedang dilakukan evaluasi atas 37.250 bidang tanah.

    “Nanti apabila akan ada penambahan bidang tanah, kami akan coba untuk mengajukan penambahan anggaran sesuai dengan jumlah bidang yang bertambah,” tandasnya. (DZH).

  • Sepakat Direvitalisasi, GJ’45 Jadi Perpus dan Wisata Sejarah

    Sepakat Direvitalisasi, GJ’45 Jadi Perpus dan Wisata Sejarah

    SERANG,BANPOS- Pemkot Serang bersama dengan budayawan dan veteran pejuang telah bersepakat untuk merevitalisasi Gedung Juang (GJ) 45 menjadi perpustakaan dan wisata sejarah. Kesepakatan tersebut tercapai setelah melalui proses panjang seperti penolakan dari beberapa pihak.

    Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan dalam revitalisasi yang akan dilakukan, Pemkot Serang sama sekali tidak akan merubah konstruksi bangunan. Melainkan akan memperbarui bangunan gedung beserta fasilitasnya tanpa menghilangkan ciri dan bentuk khas bangunan.

    “Gedung juang ini akan kami perbaiki dan dipercantik. Kemudian, karena gedung ini memiliki nilai sejarah, kami akan jadikan sebagai wisata sejarah. Jadi kami akan buat Gedung Juang sebagai perpusatakaan dan arsip Kota Serang,” ujarnya, seusai melakukan rapat koordinasi di Aula Setda Kota Serang, Selasa (7/1).

    Selain itu, keberadaan TK Pertiwi yang berada di sebelah GJ’45 pun akan direlokasi. Karena GJ’45 merupakan bangunan yang tidak boleh diubah dari bentuk aslinya, sehingga bangunan sekolah TK tersebut harus dipindahkan.

    “Apalagi PKL yang berada di halaman Gedung Juang, itu nanti akan kami tertibkan juga. Dan tentu akan dipindahkan juga,” katanya.

    Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Serang, Wahyu Nurjamil, merinci anggaran revitalisasi baik dari monumen perjuangan hingga penataan taman di sekitar GJ’45. Secara keseluruhan, ia mengatakan revitalisasi butuh anggaran sebesar Rp4.5 miliar.

    “Dari dinas kami sendiri untuk melakukan penataan di dalam gedung dan mengisi konten, telah menganggarkan Rp3 miliar. Untuk pembangunan gedung menjadi tanggung jawab PUPR dengan anggaran Rp1 miliar. Sedangkan penataan taman oleh Perkim sebesar Rp500 juta” jelasnya.

    Wahyu menjamin bahwa revitalisasi tersebut tidak akan menghilangkan nilai sejarah yang melekat pada GJ’45. Karena, revitalisasi ini hanya melakukan perbaikan dan perawatan serta penambahan konten di dalamnya.

    “Kalau untuk pembangunan fisiknya masih tetap seperti awal, karena gedung itu masuk dalam benda cagar budaya. Kami hanya menambahkan fasilitas dan konten perjuangannya saja didalam gedung,” ucapnya.

    Ketua Dewan Harian Daerah (DHD) 45, Muis Muslich, mengatakan pembangunan gedung harus dapat menggambarkan perjuangan rakyat Indonesia yang ada di Banten, khususnya Kota Serang. Karena menurut sejarah, GJ’45 merupakan tempat syiar dakwah kebangsaan.

    “Kami setuju dengan dijadikannya Gedung Juang sebagai tempat wisata sejarah. Tapi tentunya harus mengedepankan nilai-nilai sejarah perjuangan. Dan kami meminta sekolah TK yang ada disebelah gedung harus dipindahkan, karena gedung itu sebagai pusat wisata sejarah juga sebagai bentuk nasionalisme,” tandasnya. (DZH)

  • Jajak Pendapat PWKS Diapresiasi Syafrudin

    Jajak Pendapat PWKS Diapresiasi Syafrudin

    SERANG,BANPOS- Walikota Serang Syafrudin mengapresiasi kegiatan jajak pendapat yang dilakukan Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS) yang memotret kepuasan publik terhadap kepemimpinan Walikota Serang dan Wakil Walikota Serang selama setahun terakhir. Hasil jajak pendapat ini akan menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Serang dalam melangkah ke depan.

    “Kami apresiasi apa yang dilakukan teman-teman PWKS dan kami mengucapkan terima kasih,” kata  Syafrudin usai talkshow Hasil Jajak Pendapat Penilaian Kinerja Pemkot Serang di Harmony FM, Legok, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Selasa (7/1/2020).

    Syafrudin mengatakan bahwa dalam survei yang dilakukan PWKS masih ada kekurangan yang dirasakan oleh masyarakat terkait kinerja dirinya selama setahun ini. Dua yang mendapat perhatian adalah mengenai masalah pelayanan kesehatan dan fasilitas publik untuk disabilitas.

    Padahal, menurutnya Pemerintah Kota Serang sudah berupaya menangani kedua masalah tersebut. Ia mencontohkan terkait kesehatan memang masih ada kasus gizi buruk dan stunting di Kota Serang meski angkanya terus berkurang. “Secara keseluruhan memang belum tuntas,” katanya.

    Terkait fasilitas untuk disabilitas, menurutnya sejumlah lokasi bangunan milik Pemerintah Kota Serang diupayakan ramah disabilitas. Terkait trotoar yang diperuntukkan bagi disabilitas tetapi digunakan sebagai lahan parkir, menurutnya memang perlu ada ketegasan dari organisasi perangkat daerah terkait.

    “Dalam setahun Pemkot Serang sudah membuat Perda Disabilitas meski pelayanan memang belum dilakukan karena baru disahkan,” katanya.

    Menurutnya, sejumlah upaya itu, menunjukkan Pemerintah Kota Serang sudah berupaya meski belum maksimal.

    Sedangkan, tentang nama dirinya yang dalam survei disebutkan tidak dikenal oleh sekitar 6 persen responsen, Syafrudin menilai hal itu sebagai sesuatu yang wajar. Ia menganalogikan saat Pilkada Kota Serang 2018 lalu ia dan wakilnya Subadri Usuludin hanya mendapatkan suara sekitar 120.000 dari total suara yang ada sekitar 350.000 suara. Karena itu ia menganggap wajar bila ada warga yang tidak mengenal dirinya sebagai Walikota Serang.

    “Karena itu ke depan harus lebih banyak turun ke masyarakat supaya masyarakat tahu siapa walikota,” katanya.

    Ketua PWKS, M. Tohir mengatakan bahwa ada beberapa hal yang menarik dari hasil jajak pendapat ini. Misalkan, tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemkot Serang yang naik 13 persen lebih dari 23 persen lebih menjadi 37 persen.

    “Diharapkan di akhir tahun 2020 nanti dapat meningkat menjadi lebih baik di kisaran 50 persen,” kata Panji.

    Apalagi 2020, banyak program cepat tanggap pemeliharaan jalan yang sudah dicanangkan, misalkan jalan rusak langsung diperbaiki. Tinggal perumahan-perumahan yang belum menyerahkan aset jalan untuk segera menyerahkannya ke Kota Serang agar ketika rusak dapat diperbaiki.

    “Pemberian honor guru ngaji grabadan, honor pemandi jenazah, dan honor marbot, kami yakini akan dapat meningkatkan Kota Serang dalam penilaian pembangunan di mata masyarakat,” katanya.

    Terakhir, soal keamanan yang dalam jajak pendapat menjadi faktor tertinggi dalam kepuasan masyarakat menujukkan bahwa Kota Serang aman dan layak untuk menjadi tempat wisata bahkan investasi. (PBN)