BANTEN POS

Tag: walikota serang

  • Ingin Kejelasan Status, Honorer se-Kota Serang Gelar Istighosah

    Ingin Kejelasan Status, Honorer se-Kota Serang Gelar Istighosah

    SERANG, BANPOS – Ratusan tenaga honorer di Kota Serang meminta kepada Walikota Serang Syafrudin, agar para honorer diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tanpa melalui tes.

    Hal tersebut diminta pasca-pendataan pegawai non ASN atau tenaga honorer yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI.

    Karena dianggap belum adanya kejelasan untuk para tenaga honorer terkait status mereka.

    Ratusan honorer dari semua organisasi perangkat daerah (OPD) pun berkumpul untuk menggelar istighosah serta mendesak Walikota Serang untuk menolak rencana penghapusan tenaga honorer pada bulan November 2023 mendatang.

    Ketua Forum Honorer Kota Serang, Achmad Herwandi, menyampaikan bahwa kegiatan istighosah ini merupakan bentuk Doa bersama para honorer Kota Serang yang nasibnya masih belum pasti.

    Istigosah honorer Kota Serang yang dilakukan di Puspemkot Serang ini juga bentuk persiapan sebelum menuju ke Jakarta.

    “Ini pemanasan sebelum ke kita menuju ke Jakarta bersama dengan honorer se Provinsi Banten, untuk menuntut kepastian status kita kepada pemerintah pusat. Sampai saat ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) belum memberikan kepastian kepada honorer di seluruh Indonesia,” ujarnya, rabu (31/5).

    Kemudian, dirinya juga mengatakan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini, dalam rangka pengadaan pegawai ASN (PNS dan PPPK) seleksinya dibuka untuk umum dengan asumsi untuk memberikan azas keadilan bagi seluruh rakyat dengan memberikan kesempatan yang sama melalui seleksi penerimaan pegawai ASN.

    “Tingginya jumlah tenaga honorer yang terdata ini juga sebetulnya menjadi cerminan bahwa Pemerintah tidak mampu menyediakan lapangan pekerjaan bagi rakyatnya, sehingga menjadi tenaga honorer menjadi pilihan alternatif pekerjaan walaupun sebagian besar diberi upah jauh di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK),” katanya.

    Ia juga menuturkan, melalui istigosah tersebut pihaknya meminta dukungan kepada Pemkot Serang untuk ikut mendesak pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan yang lebih berpihak kepada tenaga honorer.

    “Jadi kami meminta kepada Pak Walikota melalui forum kepala daerah mendesak adanya perubahan UU atau PP tentang PPPK,” tuturnya.

    Lebih lanjut, dirinya juga mendesak kepada pemerintah pusat agar bisa melakukan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK.

    “Pingin ada kepastian dari pemerintah pusat. Paling tidak ada perubahan di PP tentang P3K dalam proses rekrutmen PPPK. Kita menginginkan ada pengangkatan secara langsung, tidak dibuka seleksi termasuk untuk umum,” tandasnya.

    Walikota Serang, Syafrudin menjelaskan tentang penolakan dirinya terhadap penghapusan tenaga honorer tersebut. Serta menjelaskan bahwasannya dalam menjalan kan roda pemerintahan pun tidak lepas dari bantuan tenaga honorer.

    “Pada pelaksanaannya tentu Pemerintah Kota Serang sangat membutuhkan tenaga pegawai honorer untuk menjalankan roda Pemerintahan dengan baik,” ungkapnya.

    Sebagai Walikota Serang, kata dia, dirinya tetap konsisten dengan pernyataannya pada tahun lalu yang menolak penghapusan tenaga honorer jika tidak dibarengi dengan solusi maka akan ada permasalahan yang akan timbul kedepannya.

    “Kemarin saya juga sudah sampaikan secara lisan pada saat di Menpan-RB sebelum tuntas menjadi PPPK saya masih memberdayakan tenaga Honorer,” jelasnya.

    Lebih lanjut, ia juga menerangkan bahwa Pemkot Serang terkait tenaga PPPK, akan mengikuti aturan dari Pemerintah Pusat dan akan menyesuaikan dengan keadaan di Pemerintah Daerah.

    “Terkait tenaga PPPK, kita tetap akan mengikuti aturan dari Pemerintah Pusat agar tenaga honorer bisa diangkat menjadi tenaga P3K, namun disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah karena seluruhnya bebannya diberikan kepada Pemerintah Daerah,” terangnya. (MG-02/MUF)

  • Walikota Semarakkan Merdeka Belajar

    Walikota Semarakkan Merdeka Belajar

    SERANG, BANPOS – Walikota Serang, Syafrudin hadir sekaligus melepas secara langsung kegiatan jalan sehat UPT Kemendikbudristek Provinsi Banten. Kegiatan Jalan sehat bersama UPT Kemendikbudristek tersebut diselenggarakan dalam rangka menyemarakkan bulan merdeka belajar untuk memperingati hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2023.

    Walikota Serang, Syafrudin menyampaikan bahwa kegiatan jalan sehat merupakan media yang efektif untuk menunjukkan semangat juang, baik para guru, siswa/siswi, tenaga kependidikan hingga masyarakat Kota Serang,

    “Jalan sehat ini merupakan olahraga yang sangat diminati, yang sangat praktis tidak mengeluarkan biaya namun mengeluarkan keringat, serta meningkatkan semangat, sehingga badan kita menjadi sehat bugar,” ucapnya. Minggu (14/5).

    Melalui jalan sehat tersebut, Syafrudin berharap agar jalan sehat memberikan nilai manfaat yang tinggi bagi generasi muda Kota Serang. Pasalnya, Olahraga ini merupakan salah satu sarana efektif untuk menjembatani kretivitas generasi muda, sehingga hal-hal negatif dalam diri anak muda bisa hilang dengan berolahraga.

    “Kegiatan ini diharapkan bisa menjadi penyemangat dan meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas pendidikan yang mumpuni,” ujarnya

    Senada dengan hal tersebut, Kepala Dispenbud Kota Serang, Tb M Suherman menjelaskan bahwa kegiatan ini sangat diminati oleh masyarakat, sehingga ini menjadi sebuah media yang tepat untuk menyuarakan semangat Merdeka Belajar.

    “Jalan sehat ini, animo masyarakatnya masih sangat tinggi, jumlah peserta yang diikuti sekitar 500 orang lebih bahkan saat ini terlihat lebih banyak melebihi jumlah yang sudah diperkirakan,” jelasnya.

    Ia juga mengatakan, bahwa arti merdeka belajar yang terus-terusan disuarakan baik Pemerintah tingkat Nasional, Provinsi hingga Kabupaten/Kota dengan makna bahwa pada program ini, pemerintah memberikan keleluasaan dalam menimba ilmu, bukan hanya ilmu akademik namun juga ilmu non-akademik.

    “Merdeka belajar itu Pemerintah memberi keleluasaan pada guru dan peserta didik untuk mengggali potensi yang ada dan tidak terpaku kepada administrasi yang tertera,” katanya.

    Ia berharap agar masyarakat terus semangat dalam belajar terlebih saat ini Pemerintah Kota Serang masih terus mendeklarasikan merdeka belajar dilingkungan pendidikan. (MG-02/AZM)

  • Bidik Legislatif dan Eksekutif, Budi Rustandi Ingin Catatkan ‘Hatrick’

    Bidik Legislatif dan Eksekutif, Budi Rustandi Ingin Catatkan ‘Hatrick’

    SERANG, BANPOS – Sebagai partai yang memenangkan pemilihan legislatif 2019 lalu di Kota Serang, DPC Partai Gerindra Kota Serang ingin mencatatkan ‘Hatrick’ dalam memenangkan pemilu di Kota Serang.

    Salah satunya yaitu dengan menyapu bersih kemenangan di Pileg serta Pilkada 2024.

    Hal ini diungkapkan, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Serang, Budi Rustandi. Untuk sekedar diketahui, pada Pileg 2019, Partai Gerindra mendapatkan tujuh kursi untuk Kota Serang.

    Pada Pileg 2024, Gerindra akan menargetkan sembilan sembilan kursi.

    Ketua DPC Gerindra Kota Serang, Budi Rustandi mengatakan bahwa partainya telah mendaftarkan sebanyak 45 bacaleg untuk semua dapil di Kota Serang.

    “Hari ini (sabtu, 13 mei 2023, red), saya membawa partai Gerindra untuk mendaftar di KPU Kota Serang. Kami membawa bacaleg sebanyak, 32 laki-laki dan 13 perempuan, total 45 bacaleg,” katanya. Sabtu (13/5).

    Budi menyampaikan, pada pemilu Legislatif di periode 2024-2029 ini partainya menargetkan akan kembali memenangkan pileg dengan jumlah kursi yang lebih banyak dari pileg sebelumnya.

    “Izinkan saya sebagai Ketua Partai Gerindra Kota Serang memohon doa kepada masyarakat, Insyaallah Gerindra akan melangkah menang kembali di Kota Serang 2024,” ujarnya.

    Dirinya juga mengungkapkan bahwasannya dalam pileg 2024 ini, partai gerindra akan menargetkan sebanyak sembilan kursi di yang tersebar di semua dapil di Kota Serang.

    “Target kita sembilan kursi,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, dirinya mengaku dalam pilkada 2024, ia akan mencalonkan diri sebagai bakal calon Walikota Serang, dengan target sembilan kursi legislatif sebagai tiket pencalonan.

    “Insya Allah, saya juga mau nyalon kalau perintah partai,” tuturnya.

    Dikesempatan yang berbeda, Budi juga menjelaskan terkait persiapannya untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon walikota Serang. Dirinya mengaku persiapan awal yang dipersiapkan, ialah memenangkan pileg Kota Serang.

    “Sementara ini saya sebagai caleg dari dapil kasemen, dalam rangka untuk memenangkan partai gerindra di kota serang, targetnya itu dulu. Untuk pilkada, terkait persiapan dan lain-lain, ini kan saya mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota Serang, juga merupakan suatu persiapan. Insya allah dengan izin allah, semoga ada rezekinya saya akan lanjut ke pilkada kota serang,” jelasnya.

    Ia juga menambahkan terkait untuk pendampingnya di Pilkada 2024 nanti, dirinya sampai saat ini belum ada pembahasan karena partainya akan fokus terlebih dahulu pada pemenangan di Pileg 2024.
    “kalau untuk wakil, pembahasannya nanti,” tandasnya. (MG-02/AZM)

  • Walikota Serang Apresiasi Pelaksanan Rakorkomwil III APEKSI di Kota Cilegon

    Walikota Serang Apresiasi Pelaksanan Rakorkomwil III APEKSI di Kota Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Hadir dalam kegiatan makan malam bersama para delegasi Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorkomwil) III Asosiasi Pemeritah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), di Kota Cilegon, WaliKota Serang Syafrudin mengapresiasi persiapan Kota Cilegon dalam menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan tersebut.

    “Tentu saya mewakili Pemerintahan Kota Serang, mengapresiasi dan mengucapakan selamat dan bangga kepada Kota Cilegon dalam mempersiapkan pelaksanaan Rakorkomwil III APEKSI 2023 ini. Dengan hadirnya kepala Daerah di tempat ini, dapat melihat langsung keadaan Kota Cilegon yang sebenarnya,” ungkap Syafrudin, saat ditemui usai makan malam, Minggu (7/5).

    Syafrudin menyampaikan, kedatangan para Walikota yang tergabung dalam Rakorkomwil III APEKSI tahun 2023 ini juga bisa memberikan kontribusi positif untuk wilayah Provinsi Banten lainnya seperti Kota Serang.

    “Sekali lagi, saya ucapkan selamat dan sukses untuk Kota Cilegon dalam pelaksaan Rakorkomwil III APEKSI tahun 2023 ini,” tandasnya.

    Diketahui, dalam memeriahkan pelaksanaan kegiatan Rakorkomwil III APEKSI 2023 yang dirangkai peringatan HUT Kota Cilegon ke-24 tersebut, Pemerintahan Kota (Pemkot) Cilegon akan menyuguhkan berbagai kegiatan yang masuk dalam kegiatan Cilegon Fest 2023, di Alun-alun Kota Cilegon dari tanggal 7-9 Mei 2023.

    Dimana dalam rangkaian kegiatan tersebut, akan menampilkan pameran industri, bazar UMKM dan kuliner, pemecahan rekor MURI dengan sajian Rabeg terbanyak, pertunjukan kompetisi seperti musik Band, fashion show, dll.

  • Anies Bawa Berkah Buat NasDem

    Anies Bawa Berkah Buat NasDem

    SERANG, BANPOS – Pencalonan Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden RI membawa keberkahan tersendiri bagi Partai NasDem, khususnya di Kota Serang. Pasalnya, berbagai dukungan terus mengalir kepada Partai NasDem, dari berbagai kalangan.

    Demikian diungkapkan oleh Ketua DPD Partai NasDem Kota Serang, Roni Alfanto, saat melakukan buka puasa bersama dengan Pokja Wartawa Kota Serang (PWKS) di sekretariat PWKS pada Rabu (13/4).

    “Berkahnya luar biasa, karena kami yang deklarasi pertama pak Anies Baswedan (menjadi Calon Presiden). Kami dapat berkah karena banyak diminati oleh calon legislatif,” ujar Roni di sela-sela buka puasa bersama.

    Berkah tersebut menurut Roni, dirasakan secara langsung oleh Partai NasDem Kota Serang dengan banyaknya tokoh masyarakat dan tokoh agama, yang berduyun-duyun mendaftarkan diri menjadi Bakal Calon Legislatif di partai besutan Surya Paloh itu.

    “Kami rasakan kami ketiban nilai positif membeludaknya caleg. Karena banyaknya yang daftar, kami sudah lakukan verifikasi dan seleksi dan hasilnya luar biasa,” ucap pria yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD Kota Serang itu.

    Meski demikian, Roni menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin lengah dengan berbagai berkah itu. Pihaknya terus melakukan konsolidasi internal untuk terus memperkuat dukungan. Apalagi NasDem Kota Serang memiliki target memenangkan Pileg 2024 di Kota Serang.

    “Mudahan-mudahan Ketua DPRD didapatkan NasDem. Itu keinginan dan kita hanya bisa ikhtiar, hasilnya serahkan ke atas,” ucap Roni.

    Roni menuturkan, sejauh ini sudah ada sebanyak 45 nama yang diusulkan sebagai bakal calon legislatif. Jumlah itu setelah pihaknya melakukan seleksi dari 80 lebih pendaftar.

    “Akhir bulan ini akan ada surat keputusan dari DPP formasi caleg untuk Kota Serang. Sekali lagi, kita berharap bisa jadi pemenang. Kan kalau jadi pemenang bisa beri manfaat untuk masyarakat,” ucapnya.

    Dari nama-nama yang mendaftar, Roni mengungkapkan, ada sejumlah tokoh, baik di Kota Serang atau Provinsi Banten. Tokoh tersebut mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga alim ulama.

    “Ada mantan lurah, pengusaha, tokoh, anak tokoh yang sudah malang melintang di Kota dan Banten. Termasuk mantan Ketua DPRD Provinsi Banten dan anaknya juga. Tokoh agama juga banyak salah satunya mantan Ketua DKM Ats Tsauroh. Inilah berkahnya Nasdem dengan halangan rintangan mencalonkan Pak Anies. Dan semua dibuktikan nanti saat 2024,” katanya.

    Terkait Pilkada, Roni mengatakan, masih fokus pada Pileg. Soalnya raihan kursi di DPRD akan menjadi penentu menentukan pencalonan di Pilkada. “Pilkada kita coba raih kursi sebanyak-banyaknya untuk pilkada/pilwakot. Karena untuk usung wali atau wakil kan minimal 9 kursi,” ucapnya.

    Bahkan ketika pun mendapat sembilan kursi, Roni mengatakan, tetap harus berkoalisi dengan partai lain yang memiliki visi dan misi yang sama.

    “Jadi kita menangkap Pileg dulu. Setelah itu baru tentukan siapa yang pas. Tentu NasDem sebagai salah partai besar di Kota Serang kita ingin mengusung calon sendiri,” tandasnya. (DZH)

  • Cieee, Syafrudin Resmi Sandang Gelar Doktor

    Cieee, Syafrudin Resmi Sandang Gelar Doktor

    SERANG, BANPOS – Walikota Serang, Syafrudin hari ini menjalani sidang terbuka program Doktoral Manajemen Pendidikan, yang dilaksanakan di Gedung Rektorat, Untirta Sindangsari, Selasa (14/3). Setelah sebelumnya Syafrudin menjalani sidang tertutup beberapa waktu lalu.

    Dalam pelaksanaan sidang terbuka tersebut, Syafrudin menyampaikan ucapan terimakasih dan rasa syukur kepada kerabat serta keluarga, dengan dukungan semangat ditengah kesibukan menjadi Walikota masih sempat menyisihkan waktunya untuk melanjutkan pendidikan program Doktoral.

    “Saya ucapkan terimakasih kepada keluarga yang sudah mendorong saya di tengah-tengah kesibukan sebagai walikota, alhamdulillah bisa melanjutkan (program Doktoral) sampai selesai,” ungkap Syafrudin.

    Usai melakukan sidang terbuka, hasil Disertasi yang sudah disampaikan akan dijadikan sebagai acuan sebuah kebijakan mengangkat dan mengatur manajemen sekolah sesuai dengan Kompetensi yang tepat.

    “Disertasi ini akan kami jadikan acuan kebijakan, bagaimana kami mengangkat Kepala Sekolah seusai dengan kompetensi yang mumpuni,” terangnya.

    Selain itu, ia berharap dengan program Doktoral yang sudah diraih tersebut, dapat memberikan motivasi lebih kepada unsur pendidikan di Kota Serang, agar dalam mengatur manajemen pendidikan harus sesuai dengan kompetensi yang dapat diterapkan.

    “Harapan terbesar dari hasil disertasi ini yang saya angkat terkait manajemen pendidikan, saya berharap terutama kepada Dinas Pendidikan untuk bisa mengangkat kepala sekolah sesuai dengan kompetensi yang sudah saya tuangkan di disertasi,” katanya.

    Politisi PAN ini juga meminta kepada sekluruh Kepala Sekolah agar terus dapat menuntut ilmu tidak selesai hanya Strata-1. Sebab, kata dia, pendidikan juga amat penting dalam rangka kemajuan Kota Serang.

    “Kemudian saya sampaikan kepada para kepala sekolah, untuk terus bisa menuntut ilmu jangan hanya sampai S1, S2 saja, namun sampai S3 juga diperlukan dalam rangka memajukan pendidikan dan kemajuan pembangunan Kota Serang,” ungkapnya.

    Seperti diketahui, Walikota Serang Syafrudin merupakan angkatan pertama dalam program Doktoral S3 di Untirta. Ia mengaku bahwa melanjutkan pendidikan saat ini adalah waktu yang tepat, sehingga dirinya menyegerakan diri untuk mendaftar di salah satu Universitas Negeri di Banten itu.

    “Karena memang timingnya tepat, ketika Untirta ini buka S3 dan saya langsung daftar, kemudian sebenarnya yang lain juga ada yang menyusul. Hanya secara kebetulan saja saya yang diujian terbuka ini menjadi yang pertama,” tandasnya. (MUF)

  • Dewan: Penjabat Walikota Serang Harus Orang Berorientasi Solusi

    Dewan: Penjabat Walikota Serang Harus Orang Berorientasi Solusi

    RENCANA Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang yang disusun di masa kepemimpinan Syafrudin-Subadri akan berakhir tahun ini. Untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan, Pemkot Serang harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) atau kerap disebut RPJMD transisi, karena keberadaannya bersamaan dengan kosongnya jabatan kepala daerah definitif.

    RPD nantinya akan berlaku selama dua tahun, mulai tahun 2024 hingga tahun 2025. Maka dari itu, penyusunan RPD tidak boleh sembarangan. Pun hasilnya, RPD harus bisa menjawab berbagai permasalahan yang ada di Kota Serang, khususnya yang belum dapat diselesaikan melalui RPJMD 2018-2023.

    Selain persoalan RPD, persoalan Penjabat Walikota pun juga disorot. Pasalnya, di masa kekosongan jabatan itu, Penjabat Walikota sebagai eksekutor sementara waktu, harus memahami betul medan yang ada di Kota Serang. Dia harus mengetahui, apa yang menjadi masalah dan bagaimana menyelesaikan masalahnya. Jangan sampai hanya sebatas penjabat ‘pajangan’.

    Hal itu disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS pada DPRD Kota Serang, Tb. Ridwan Akhmad. Ridwan mengatakan bahwa calon Penjabat Walikota Serang yang akan mengisi kekosongan jabatan itu, haruslah orang yang berasal dari lingkungan Pemkot Serang. Karena, Penjabat Walikota Serang harus memahami dan mengetahui solusi permasalahan di Kota Serang.

    Karena menurut Ridwan, percuma saja jika Penjabat Walikota Serang yang memimpin nanti, merupakan orang yang tidak tahu apa-apa dengan masalah yang ada di Kota Serang, apalagi cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jika demikian, penjabat itu hanya merupakan penjabat formalitas tanpa bisa menyelesaikan masalah apapun.

    “Harus orang yang Take Action and Solution Oriented, jangan hanya sekadar tau masalah tapi tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalahnya. Jangan sampai nanti Penjabat itu hanya sekadar jabatan formalitas transisi doang, tapi orangnya gak ngerti apa-apa, gak tau apa permasalahan Kota Serang, apa yang diinginkan oleh warga Kota Serang. Jadi orangnya itu harus yang benar-benar paham betul dengan Kota Serang, dan tau solusinya,” tegasnya.

    Sementara berkaitan dengan RPD, ia mengatakan bahwa RPJMD era Syafrudin-Subadri akan selesai tahun ini. Namun, hal itu bukan berarti pembangunan di Kota Serang akan berhenti. Apalagi penyusunan APBD pun mengacu pada dokumen perencanaan yang ada.

    “Makanya ada RPJMD transisi atau RPD. Nah RPD ini kan berlaku sampai ada definitif. Ketika Pemkot Serang menyusun APBD 2024 kan harus ada acuannya, enggak mungkin dong mengacu pada RPJMD 2018-2023, karena sudah tidak berlaku. Maka RPD ini akan menjadi acuan untuk penyusunan APBD 2024 dan 2025,” ujarnya.

    Menurut Ridwan, ada sejumlah catatan yang pihaknya berikan kepada Pemkot Serang, dalam penyusunan RPD. Pertama, Ridwan mengatakan bahwa sudah pasti RPD ini harus disusun sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku. RPD harus melalui uji publik, sehingga menerima masukan dari masyarakat sekaligus mengikuti arahan dari pusat.

    “Kemudian yang kedua, RPD ini harus menjawab dua hal. Pertama, utang pembangunan dari pemerintahan sebelumnya. Utang pembangunan ini harus diselesaikan melalui RPD, jadi harus dievaluasi,” tuturnya.

    Maka dari itu, RPD harus bisa memperhitungkan mana saja program-program pembangunan dari RPJMD, yang masih belum tuntas. Dengan begitu, RPD dapat menjadi acuan bagi pemerintahan transisi, dalam menutup lubang-lubang utang pembangunan pemerintahan sebelumnya.

    “Kan nanti ada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) akhir jabatan pak Walikota, kita lihat nih infrastruktur target-target yang sudah selesai berapa, sisanya berapa. Lalu kesehatan, berapa rakyat miskin yang belum tercover BPJS, berapa sisanya. Lalu di pendidikan, dari target pembangunan RKB, berapa yang masih tersisa. Itu kan menjadi utang pembangunan,” jelasnya.

    Selanjutnya, Ridwan mengatakan bahwa RPD tidak boleh disusun hanya sekadar menjalankan roda pemerintahan yang mendasar saja. Sebab, RPD juga harus menjawab adanya peningkatan pembangunan di Kota Serang.

    “Tidak boleh RPD ini hanya sebagai dokumen formalitas yang ujungnya hanya stagnasi pembangunan. Jadi misalkan saat ini kita PAD masih di angka Rp250 miliar, bisa gak kalau RPD ini menargetkan PAD sebesar Rp350 miliar misalnya. Jadi RPD ini harus lebih baik dari dokumen RPJMD sebelumnya,” tegasnya.

    Selain itu, RPD pun harus bisa memastikan bahwa tidak ada kesenjangan antara pembangunan dengan perencanaan. Sebab, percuma jika RPD memasang target yang tinggi, namun dalam pelaksanaannya pun tidak dapat dilakukan dan tidak mencapai target.

    “Berdasarkan pengalaman kami, adanya gap antara realisasi pembangunan dan perencanaan pembangunan. Misalkan dari sisi target retribusi, itu kan terlalu jauh antara target retribusi dengan realisasi retribusi, tercapai 40 sampai 50 persen saja,” tuturnya.

    Oleh karena itu, dalam menyusun RPD, harus dilakukan secara matang. Jika tidak, dokumen RPD yang disusun akan sulit untuk direalisasikan, juga akan sulit untuk diimbangi oleh Penjabat Walikota Serang yang menjabat selama masa transisi.

    “Kami berharap dengan disusunnya RPD yang disusun bersama-sama antara eksekutif dan legislatif, harus meminimalisir kesenjangan antara perencanaan dengan realisasinya. Jangan sampai perencanaannya yang tinggi, tapi pelaksanaannya rendah. Ini antara salah perencanaan, atau memang kinerjanya yang kendor kan,” tandasnya.(DZH/PBN)

  • Penjabat Walikota Serang Jangan Banyak Improvisasi

    Penjabat Walikota Serang Jangan Banyak Improvisasi

    TAHUN ini masa kepemimpinan duet Aje Kendor akan selesai. Di akhir kepemimpinannya, Aje Kendor mengebut sejumlah program pembangunan yang telah dituangkan melalui RPJMD 2018-2023, sehingga tidak terlalu banyak meninggalkan Pekerjaan Rumah (PR) untuk pemerintahan transisi, yang akan dijabat oleh Penjabat Walikota Serang.

    Dengan berakhirnya masa jabatan Aje Kendor, tentu juga menandakan berakhirnya RPJMD tahun 2018-2023, yang merupakan dokumen perencanaan hasil pengejawantahan visi-misi Syafrudin-Subadri. Untuk menutupi kekosongan perencanaan itu, maka Pemkot Serang tengah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD), yang akan berlaku selama dua tahun.

    RPD ini akan menggantikan RPJMD untuk sementara waktu, dan berisikan sejumlah program-program yang akan dilaksanakan selama masa transisi pemerintahan di tahun 2024, hingga awal tahun 2025 nanti.

    Meski tidak berdasarkan visi-misi Aje Kendor, RPD yang akan dijadikan pedoman pembangunan hingga tahun 2025 ini tetap akan disusun untuk menopang pembangunan yang telah dilakukan oleh duet itu. Bahkan, Walikota Serang menegaskan bahwa Penjabat Walikota yang nanti akan ‘dititipkan’ jabatan di masa transisi, jangan banyak membuat ‘ide’ program sendiri, yang nantinya berpotensi membuat masalah baru.

    Walikota Serang, Syafrudin, saat diwawancara BANPOS di ruang kerjanya mengatakan bahwa dokumen RPD ini dipastikan akan tetap mengacu pada dokumen RPJMD di masa kepemimpinannya. Karena, dia tidak ingin kerja-kerja di masa kepemimpinannya, tidak dilanjutkan oleh Penjabat Walikota Serang di masa transisi.

    “Artinya kalau ada hal-hal yang belum selesai, harus diselesaikan. Jangan sampai loncat, karena akan membuat permasalahan baru. Kan jadi percuma. Kalau program saya kan saat ini hotmix jalan. Untuk jalan poros itu 2024 saya ingin dibetonisasi. Jadi berkelanjutan, termasuk penyelesaian stunting, gizi buruk dan lainnya. Jangan ada program baru,” ujarnya, Kamis (26/1).

    Menurutnya, meskipun RPJMD yang pihaknya susun sudah hampir rampung, dan dipastikan rampung di tahun ini, namun program-program yang sudah pihaknya lakukan, tetap harus ada kelanjutannya. Syafrudin menegaskan bahwa RPD tetap harus selaras dengan RPJMD yang pihaknya susun.

    “Nanti akan diturunkan juga kepada RPD. Kan ada pengentasan banjir yang masih belum tuntas, daerah kumuh juga belum ada penyelesaian. Memang sudah selesai di RPJMD, tapi kan harus berkelanjutan,” tuturnya

    Ia pun menegaskan bahwa Penjabat Walikota Serang nanti jangan terlalu banyak membuat ide baru terkait dengan program-program yang akan dilakukan selama masa transisi. Menurutnya, Penjabat Walikota harus mengikuti saja apa yang telah direncanakan melalui RPD.

    “Itu mah enggak bisa lah (bikin program-program sendiri), kan sudah matang. Kalau sudah Desember itu kan APBD 2024 juga sudah diketok, sudah matang oleh kami, bukan oleh Penjabat. Penjabat mah hanya melaksanakan saja. Jadi ini berlanjut, RPJMD ke RPD dan ke RPJMD lagi saat saya dua periode,” ungkap Syafrudin.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, Nanang Saefudin, kepada BANPOS mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan konsultasi publik terkait dengan rancangan RPD Kota Serang tahun 2024-2025. Menurutnya, penyusunan RPD ini merupakan keharusan dalam mengisi kekosongan dalam perencanaan, usai habisnya masa perencanaan RPJMD 2018-2023.

    “Kita akan ada masa transisi karena Pilkada akan dilakukan pada tahun 2024. Itu ada kekosongan di dalam perencanaan. Nah dalam masa transisi itu, Bappeda selaku leading sector konsultasi kepada masyarakat, masukan-masukan apa untuk masa transisi ini. Nanti akan dilaksanakan oleh Pejabat Walikota,” ujarnya.

    Menurut Nanang, penyusunan RPD ini merupakan upaya agar dalam melaksanakan pembangunan, Penjabat Walikota Serang nantinya tetap memiliki pedoman, apa saja yang harus dilakukan selama dititipkan jabatan orang nomor satu itu.

    “Karena Penjabat nanti akan bingung juga bekerjanya, karena tidak ada dokumen perencanaannya. Sehingga dengan dibuatnya RPD ini, Penjabat nanti tidak sekehendaknya saja dalam menjalankan pemerintahan, harus mengacu kepada RPD,” tuturnya.

    Nanang mengatakan, apa saja yang akan dimasukkan ke dalam RPD merupakan hal-hal yang klasik, yang biasa ditemukan dalam perencanaan tahunan pemerintahan. Hal tersebut berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat.

    “Sebenarnya sih sangat klasik yah, setiap daerah itu pasti memasukkan masalah pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Nah Kota Serang ini kan kita sedang fokus pada infrastruktur, meskipun sebenarnya berdasarkan RPJMD itu sudah selesai, tapi kan tentu ada kesinambungan dengan kepemimpinan pak Wali dan pak Wakil yang berakhir pada 2023, dan akan dilanjutkan oleh Penjabat di tahun 2024,” katanya.

    Akan tetapi, Nanang menuturkan bahwa RPD bukan hanya sekadar dokumen yang dijadikan sebagai hal formalitas, untuk menjalankan roda pemerintahan saja. Karena dalam RPD, juga terdapat hal-hal yang sama ketatnya dengan RPJMD.

    “Tidak, tidak (hanya sekadar untuk menjalankan pemerintahan secara dasar). Ini kan mekanismenya sama seperti menyusun RPJMD juga. Dan bukan hanya Kota Serang saja, seluruh Indonesia yang daerahnya akan habis masa jabatannya di tahun 2023, itu akan mengalami hal yang sama. Itu arahan dari Kementerian,” terangnya.

    Dalam menyusun RPJMD pun menurut Nanang, harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPD yang sudah disusun oleh Pemprov Banten, yang juga saat ini dijalankan oleh Kepala Daerah transisi.

    “RPD ini harus berkesinambungan dengan RPJMN dan RPJMD yang dari provinsi. Harus berkolaborasi. Misalkan ada proyek strategis nasional, pusat membangun apa, provinsi membangun apa, kota membangun apa. Tetap harus bersama-sama. Jadi RPD ini bukan hanya milik Kota Serang saja,” jelasnya.

    Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Serang, M. Ridwan, mengatakan bahwa RPD yang disusun saat ini masih mengacu pada arahan Walikota Serang, Syafrudin. Dalam arahannya, Syafrudin meminta agar RPD memasukkan sejumlah program pembangunan, khususnya infrastruktur jalan.

    “Arahannya dari Pak Walikota agar tetap dia menginginkan infrastruktur yang baik di Kota Serang. Nah untuk infrastruktur yang baik pun kita tetap akan melihat hasil evaluasi RPJMD, mana yang perlu kita mantapkan dari capaian-capaian kinerja yang sudah pak wali capai sampai akhir tahun 2023 ini,” ujarnya di Puspemkot Serang.

    Ia menuturkan, RPD pun akan melihat hasil dari evaluasi RPJMD yang disusun oleh duet Aje Kendor. Sehingga, RPD dapat melanjutkan program-program yang nantinya akan semakin memperbaiki kinerja di masa kepemimpinan Syafrudin-Subadri.

    Selain program-program wajib pelayanan dasar, Ridwan mengatakan bahwa RPD pun akan mencakup sejumlah proyek strategis baik daerah maupun nasional, yang pelaksanaannya mengharuskan Kota Serang terlibat secara aktif, sehingga mesti direncanakan.

    “Ada ada beberapa sudah disampaikan bahwa ada proyek-proyek strategis yang harus muncul di RPD yang akan kita susun, diantaranya tetap untuk penanganan banjir, ada pembangunan gedung terpadu. Kemudian frontage, kemudian ada infrastruktur dan itu yang harus disempurnakan dan dibangun di RPD meskipun bertahap,” katanya.

    Mengacu pada persoalan yang terjadi di Pemprov Banten, beberapa program yang ada pada RPD ternyata tidak masuk sebagai program yang prioritas. BANPOS pun bertanya, apakah Pemkot Serang telah mempertimbangkan program-program yang menjadi prioritas dan layak masuk RPD Kota Serang tahun 2024-2025.

    “Di dalam perjalanan penyusunan RPD itu, seperti kemarin kan uji publik, untuk melihat sejauh mana kecenderungan kegiatan-kegiatan prioritas versi dari masyarakat. Kemudian nanti juga ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan provinsi dan pemerintah pusat. Nah itu nanti di mana, dan hal itu nanti akan dievaluasi oleh pemerintah provinsi,” ucapnya.

    Evaluasi tersebut menurut Ridwan, untuk memastikan bahwa program-program yang ditargetkan pada RPD nanti, dapat seirama dan satu tujuan dengan program-program yang termaktub dalam RPD Provinsi Banten dan RPJMN pusat.

    “Sehingga keterkaitan program antara pusat, provinsi dan daerah itu bisa kelihatan di situ. Lalu juga mungkin dari sisi kegiatan-kegiatan yang memang harus mendukung program pembangunan di wilayah Kota Serang dari sisi keamanan. Itu mungkin itu nanti akan direview oleh APIP atau oleh inspektorat Nah dokumen-dokumen itulah nanti yang akan menjadi pembahasan di tingkat provinsi untuk memberikan rekomendasinya seperti apa,” tandasnya.(DZH/PBN)

  • Jelang HPN, PWI Anugerahi Walikota Serang Sebagai ‘Sahabat PWI’

    Jelang HPN, PWI Anugerahi Walikota Serang Sebagai ‘Sahabat PWI’

    SERANG, BANPOS – Menjelang Hari Pers Nasional (HPN) 2023, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Serang menganugerahi ‘Sahabat PWI’ kepada Walikota Serang, Syafrudin.

    Adapun penganugerahan ini ditandai dengan penyerahan piagam penghargaan kepada Walikota Serang Syafrudin. penyerahan ini diserahkan secara langsung oleh Ketua PWI Kota Serang, Teguh Akbar Idham di ruang kerja Walikota Serang. Senin (16/1/2023).

    Ketua PWI Kota Serang, Teguh Akbar mengatakan bahwa penganugerahan ini diberikan atas sinergitas yang telah terjalin antara PWI Kota Serang dengan Pemerintah Kota Serang.

    “Penganugerahan ini sebagai bentuk apresiasi PWI Kota Serang kepada Walikota Serang yang telah bersinergi dengan PWI Kota Serang,” kata Akbar didampingi pengurus PWI Kota Serang.

    Akbar menambahkan bahwa penganugerahan ini berdasarkan sidang pleno pengurus PWI Kota Serang.

    “Penyerahan ini berdasarkan keputusan kita bersama, yang mana dari beberapa nama tokoh telah kita seleksi dan kita bersepakat untuk menyerahkan penganugerahan ‘Sahabat PWI’ kepada Walikota Serang,” ucap Akbar.

    “Dan penyerahan ini juga merupakan rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional, sehingga kita jajaran PWI Kota Serang memberikan penghargaan kepada beberapa tokoh yang telah bersinergi dengan PWI Kota Serang,” lanjut Akbar.

    Akbar berharap dengan penyerahan penganugerahan ‘Sahabat PWI’ ini dapat meningkatkan sinergitas antara PWI Kota Serang dengan para stakeholder.

    “Semoga setiap tahun akan terus bertambah sahabat-sahabat PWI yang baru, kita harapkan dengan hadirnya PWI Kota Serang dapat memajukan Kota Serang,” tutup Akbar.

    Sementara itu, Walikota Serang Syafrudin mengucapkan terimakasih kepada PWI Kota Serang atas anugerah yang telah diberikan.

    “Terimakasih saya ucapkan kepada PWI Kota Serang atas penghargaan yang diberikan. Saya berharap sinergitas antar Pemkot Serang dan PWI Kota Serang terus terjalin,” ucap Wali Kota.

    Sekedar informasi, pada kegiatan tersebut Walikota Serang juga memberikan sebuah buku tentang biografinya.

    Buku yang telah launching tersebut, mengisahkan sosok Syafrudin dari mulai menjabat sebagai guru hingga menjadi Wali Kota Serang. (Red)

  • Empat Pejabat Eselon II Pemkot Serang Dilantik

    Empat Pejabat Eselon II Pemkot Serang Dilantik

    SERANG, BANPOS – Empat jabatan Eselon II di lingkungan Pemkot Serang yang kosong akhirnya diisi. Pengisian empat jabatan Eselon II itu berdasarkan hasil pelaksanaan Open Bidding beberapa waktu yang lalu.

    Keempat pejabat itu ialah Karsono, Ahmad Nuri, Tb. M. Suherman, dan Sarnata. Karsono yang sebelumny merupakan Camat Walantaka, dilantik sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

    Kemudian, Ahmad Nuri dilantik sebagai Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau Sekwan, yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Kasemen.

    Selanjutnya, Tb Suherman dilantik menjadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud), yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag Umum) Setda Kota Serang.

    Terakhir, Sarnata yang dilantik menjadi Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora), yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3).

    Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa pelantikan dilakukan terhadap JPT Pratama sebanyak empat orang dan pejabat Eselon III sebanyak dua orang.

    “Yang dilantik eselon II (JPT) dan III. Semua sudah melalui proses sesuai aturan, mulai dari open bidding,” katanya usai melantik di Aula Setda Kota Serang, Jumat (30/12).

    Menurut dia, empat pejabat yang diangkat menjadi Eselon II tersebut merupakan hasil seleksi terbuka sesuai ketentuan.

    Para pejabat tersebut lolos ke tiga besar dalam tahapan open bidding, dan mendapat rekomendasi dari komisi aparatur sipil negara (KASN).

    “Dalam aturan pemerintah, melalui rekomendasi KASN itu dari nomor satu, dua, dan tiga. Kemudian diserahkan kepada saya dan dilakukan pelantikan,” ucapnya. (MUF)