LEBAK, BANPOS – Aktivis Pergerakan Demokrasi, Harda Belly, menyoroti perkembangan kepemimpinan di berbagai daerah yang terlalu banyak diisi oleh orang-orang lama, satu keluarga dan sampai terbentuknya bangunan dinasti politik.
Menurut Harda, dinasti politik ini sudah biasa. Akan tetapi kesadaran masyarakat akan mufsadatnya
yang lebih besar dari pada manfaatnya itu, belum terbangun. Mulai dari matinya regenerasi sampai
peluang besar untuk korupsi.
“Dinasti Politik hanya berorientasi melanggengkan kekuasaan, bukan untuk menyejahterakan
masyarakat. Untuk itu, suatu daerah harus terlepas dari dinasti politik yang ada, agar menjadi daerah
yang maju dan masyarakatnya sejahtera,” ujar Harda dalam keterangannya, Senin (11/9).
Harda menegaskan, dinasti politik juga merusak regenerasi kepemimpinan yang sehat dan kuat. Untuk
itu, bangunan dinasti politik yang ada saat ini harus bisa dihilangkan, masyarakat perlu membuka
kesadaran akan hal itu.
Lanjutnya, dinasti politik ini yang juga menjadi pemicu terjadinya praktik-praktik tercela dalam suatu
birokrasi, seperti korupsi yang sangat merugikan daerah dan masyarakat sendiri.
”Dinasti politik itu juga sering menjadi pemicu terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), bahkan bisa menjadi perusak demokrasi. Artinya generasi-generasi penerus yang jauh lebih mempunyai potensi justru tersingkir gara-gara adanya dinasti politik itu,” jelasnya.
Harda pun mengajak kepada masyarakat di berbagai daerah, agar lebih cermat lagi dalam memilih
pemimpin dan harus terlepas dari dinasti politik seperti yang saat ini berkembang.
“Ke depan, menjelang Pemilu 2024, kita semua harus lebih cermat lagi dan berikan kesempatan bagi
yang berpotensi besar memimpin, punya intergritas, punya kepedulian besar terhadap suatu daerah dan
itu harus didukung. Kita harus berani menolak Wakil Rakyat, Gubernur, Walikota, Bupati, DPR yang
berakar dari politik dinasti,” paparnya.
Harda menerangkan, dinasti politik tidak akan membawa daerah tersebut lebih baik. Ia mengajak
masyarakat untuk memilih pemimpin yang punya integritas dan konsep yang jelas untuk membangun
daerahnya ke depan, tanpa harus dari dinasti.
“Kita mengajak kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang punya integritas dan konsep yang
jelas untuk membawa daerahnya maju dan sejahtera. Kesadaran seperti ini harus selalu dipupuk, agar
masyarakat bisa melihat dengan jernih pemimpin-pemimpin masa depan, bukan dikuasi dinasti,” terang
Harda.
Masih kata Harda, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut dinasti politik merupakan salah
satu pemicu terjadinya tindak pidana korupsi, yang mendapat jabatan dari kerabatnya akan melakukan
kebiasaan yang sama termasuk melakukan korupsi.
“Dinasti-dinasti politik di beberapa daerah yang kini terjadi mungkin menjadi salah satu pintu masuk
terjadinya tindak pidana korupsi,” tandasnya. (MYU/DZH)